Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama stakeholder percepatan penanganan permasalahan yang ada di Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang Mamuju, Sulbar, Rabu 6 Maret 2024. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat VIP Bandara Tampa Padang tersebut, dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddareski Salatin, Kepala Dinas PTSP Mamuju Hasnawati Syam, Kepala Bandara Tampa Padang Djarot, serta unsur pemerintah dari Kecamatan Kalukku dan undangan lainnya. Dalam rakor tersebut membahas tentang bagaimana menertibkan masyarakat yang ada di sekitar Bandara Tampa Padang yang belum dibayarkan ganti rugi lahannya oleh pemerintah agar tidak melakukan pembangunan terus menerus. “Hari ini kita semua hadir untuk mencari langkah apa yang akan kita lakukan bersama untuk menertibkan masyarakat dalam hal ini pemilik lahan yang belum mendapatkan ganti rugi agar tidak selalu membuat bangunan yang baru lagi,” kata Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim Sulbar, dalam rapat itu. Syaharuddin menuturkan, seperti yang diketahui bersama bahwa dalam pengembangan pembangunan Bandara Tampa Padang diperlukan lahan seluas 162 hektar, untuk itu pemerintah melalui Dinas Perkim Sulbar berkewajiban untuk melakukan pembebasan lahan sesuai kebutuhan pengembangan tersebut. Namun, karena keterbatasan anggaran sehingga pembebasan lahan tersebut dilakukan secara bertahap. "Dalam site plan sudah digambarkan batas – batas lahan masyarakat yang akan dilalui pengembangan pembangunan bandara, sehingga pemerintah sudah seringkali memberitahukan ke masyarakat agar lahan yang masuk dalam site plan untuk ikut mendukung pemerintah dalam pengembangan tersebut dengan tidak selalu melakukan penambahan bangunan pada lahan masing – masing, namun kondisi yang ditemui dilapangan berbanding terbalik dengan harapan pemerintah," ungkapnya. Untuk itu, Kepala Dinas Perkim Sulbar berinisiatif untuk melakukan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan yang ikut andil dalam percepatan pengembangan pembangunan Bandara Tampa Padang agar mendapatkan solusi apa yang harus di tempuh agar masyarakat berhenti menambah bangunan baru. “Semoga hari ini kita bisa mendapatkan solusi terbaik agar masyarakat juga ikut…

Mamuju--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) menyelenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Aflah Mamuju, Jumat 8 Maret 2024. Forum OPD dibuka Asisten II Setda Sulbar Muhtar dan dihadiri Ketua Komisi III DPRD Sulbar Taufik, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) se-Sulbar, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II dan Satuan Kerja Perumahan SNVT Sulbar. Asisten II Setda Sulbar Muhtar berharap, Forum OPD itu bukan hanya sebagai kegiatan rutin setiap tahunnya tetapi bagaimana mensinergikan program – program yang ada di provinsi dan kabupaten. "Kita sebagai pelayan masyarakat harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,” tandasnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin. Ia mengatakan, penyelenggaraan Forum OPD dilaksanakan untuk mensinergikan program kegiatan antara provinsi dan kabupaten agar mencapai sasaran sesuai kewenangan masing – masing. “Pada Forum OPD ini kami mengundang semua Pemkab melalui Dinas Perkimtan di masing – masing kabupaten, untuk mensinergikan program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengusulkan program prioritas yang akan dilaksanakan,” kata Syaharuddin. “Untuk rencana tahun 2025 kita memprioritaskan pada kegiatan Bidang Perumahan yaitu rehabilitasi dan relokasi rumah bagi warga yang terdampak bencana. Sedangkan, Bidang Permukiman yaitu penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Kumuh, penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang akan mendukung penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem yang merupakan salah satu program Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta tak lupa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Sulbar,” sambungnya. Sementara, Sekretaris Dinas Perkim Sulbar Amrin sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan menyampaikan, Forum OPD yang dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten agar lebih optimal pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2025 mendatang. (rls)

MAMUJU --Menghadapi cuaca buruk, masyarakat diimbau agar tetap waspada dan menjalankan mitigasi bencana. Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemprov Sulbar Mustari Mula, Minggu 10 Maret 2024. "Hujan lebat disertai angin kencang masih sering terjadi akhir-akhir ini, sehingga diharapkan masyarakat tetap waspada dan menjalankan mitigasi mengantisipasi bencana seperti banjir dan longsor," ucap Mustari. Lanjut Mustari, mengingatkan kepada masyarakat khususnya yang berada di lokasi rawan bencana agar tetap siap siaga sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia juga mengajak masyarakat agar tetap khusuk dalam menjalankan ibadah di bulan ramadan, sebagaimana pesan Pj. Gubernur Sulbar agar tetap menjaga kebersamaan dan menjaga keamanan di Sulbar. "Mari perkuat kebersamaan dan jadikan bulan penuh berkah ini meningkatkan keimanan kita sehingga wilayah Sulbar selalu dalam lindungan Allah SWT," tutup Mustari. (Rls)

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengingatkan warga untuk waspada terhadap cuaca ekstrem yang berlangsung di wilayah Sulbar hingga akhir April 2024. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Amir Maricar mengatakan, potensi bencana banjir dan tanah longsor di daerah-daerah rawan, seperti Mamuju, Majene, Mateng, Pasangkayu, Polman dan Mamasa sangat tinggi. "Langkah-langkah antisipasi telah diambil dengan menyiagakan petugas selama 24 jam di posko bencana," kata Amir Maricar, Minggu 10 Maret 2024. Selain itu, pihaknya juga sudah meminta pemerintah setempat khususnya Kepala BPBD kabupaten agar tetap siap siaga dan dapat memberikan himbauan kepada masyarakat. "Meski demikian, mudah-mudahan tidak terjadi bencana yang memerlukan intervensi darurat, " harapnya. (rls)

Mamuju--Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Yasir Fattah memimpin Rapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Minggu 10 Maret 2024. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat BPBD tersebut dihadiri Bidang-Bidang Teknis dan Tim SPBE BPBD Sulbar. Dalam rapat, Sekretaris BPBD Sulbar, Muh. Yasir Fattah menyampaikan, rapat itu dilaksanakan guna menguatkan sinergitas dan meningkatkan status SPBE BPBD Sulbar. Selain itu, perlu juga ditingkatkan solidaritas antar Tim SPBE dengan Bidang-Bidang Teknis agar pengelolaan SPBE dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien. "Kendala-kendala akan selalu ada, tapi bagaimana kita sedapat mungkin jadi bagian dari solusi dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder, baik di internal Tim SPBE BPBD maupun dengan mitra kerja," kata Muh. Yasir. Sebagai Koordinator TIM SPBE, pria yang akrab disapa Uli ini berharap kepada pengelola SPBE dan Bidang-Bidang Teknis agar bersungguh-sungguh dan lebih serius dalam mengelola SPBE BPBD Sulbar serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. (rls)

Mamuju--Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Yasir Fattah memimpin Rapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Minggu 10 Maret 2024. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat BPBD tersebut dihadiri Bidang-Bidang Teknis dan Tim SPBE BPBD Sulbar. Dalam rapat, Sekretaris BPBD Sulbar, Muh. Yasir Fattah menyampaikan, rapat itu dilaksanakan guna menguatkan sinergitas dan meningkatkan status SPBE BPBD Sulbar. Selain itu, perlu juga ditingkatkan solidaritas antar Tim SPBE dengan Bidang-Bidang Teknis agar pengelolaan SPBE dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien. "Kendala-kendala akan selalu ada, tapi bagaimana kita sedapat mungkin jadi bagian dari solusi dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder, baik di internal Tim SPBE BPBD maupun dengan mitra kerja," kata Muh. Yasir. Sebagai Koordinator TIM SPBE, pria yang akrab disapa Uli ini berharap kepada pengelola SPBE dan Bidang-Bidang Teknis agar bersungguh-sungguh dan lebih serius dalam mengelola SPBE BPBD Sulbar serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. (rls)

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian Tanaman Jagung di Kabupaten Mamuju, Kamis, 7 Maret 2024. Pelatihan yang diselenggarakan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulbar ini dilaksnakan di Desa Bonda, Kabupaten Mamuju dan dihadiri 100 petani dengan narasumber dari dinas provinsi, perguruan tinggi dan dari BPSIP sendiri. Syamsul Ma’rif mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan guna mendukung program strategis Kementerian Pertanian RI, yaitu Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi jagung untuk mengembalikan swasembada pangan. Olehnya itu, Syamsul Ma’rif berharap adanya kolaborasi dan sinergi program dan pelaksanaan kegiatan antara kabupaten, provinsi maupun pusat. Ia pun memberi rekomendasi agar percepatan tanam untuk pencapaian target produksi dapat tepat waktu sesuai arahan dari Kementerian Pertanian RI. "Seperti yang kita ketahui, kondisi pangan dunia dan Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Adanya ancaman iklim ekstrem, Indonesia turut merasakan dampak El nino pada tahun 2023 kemarau panjang dan pada awal 2024 curah hujan tinggi dan sebagian lahan pertanian mengalami banjir, sehingga menyebabkan gagal panen dan sebagian besar terlambat tanam," kata Syamsul Ma’rif. Kondisi ini, lanjutnya, pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terjadinya krisis pangan global dan berdampak pada kemampuan mencukupi kebutuhan pangan produksi dalam negeri. Untuk itu, Ia menekanakan, perlu penguatan produksi dalam negeri melalui percepatan dan perluasan tanam. "Percepatan dan perluasan tanam ini perlu diimbangi dengan penerapan standar pertanian. Penerapan standar pertanian yang tepat dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing," tambahnya. (rls)

Mamuju–Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 4/SE/TU.020/F/03/2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Menjelang Hari Raya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak di Pos Check Point. Tujuannya untuk menghindari penyebaran penyakit hewan menular dari satu daerah ke daerah lain. Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, Pos Lalu Lintas Hewan yang aktif di Sulbar saat ini yaitu Pos Perbatasan Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Tana Toraja, Pos Perbatasan Polewali Mandar (Polman) dengan Kabupaten Pinrang, Pos Perbatasan Pasangkayu dengan Kabupaten Mamuju Tengah dan Pos Perbatasan Mamuju Tengah dengan Mamuju. "Pos Check Point arus lalu lintas ternak yang masuk di Sulbar diawasi untuk menangkal masuknya penyakit hewan menular jelang Ramadhan dan Hari Raya 1445 H/2024 M," kata Syamsul Ma’rif, Kamis, 7 Maret 2024. Sementara itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, permintaan komoditas sapi, kambing maupun ayam menjelang Ramadhan dan Hari Raya ini makin meningkat. "Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga persiapan Hari Raya Qurban Juni mendatang. Sehingga banyak sapi dari luar daerah didatangkan maupun hanya melintas melewati Sulbar," kata Nur Kadar. Dia menekankan, optimalisasi pengawasan lalu lintas hewan ternak penting dilakukan guna mencegah masuknya hewan yang terindikasi penyakit hewan menular, seperti Penyakit Mulut dan Kuku, African Swine Fever, Jembrana, Avian Influenza maupun penyakit hewan lainnya. Selanjutnya, kata dia, pengawasan yang dilakukan di Pos Check Point dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen meliputi pemeriksaan terhadap dokumen: 1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan dari dokter hewan kabupeten pengirim. 2. Sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi/kota pengirim. 3. Surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi/kota penerima. 4. Surat rekomendasi pengeluaran dari Otoritas Veteriner provinsi asal. 5. Surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi…

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda maulana, menjadi narasumber pada Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pekerjaan Umum (PU) di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis (7/3/2024). Dalam paparannya, Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan lima permasalahan pokok pembangunan. Salah satu diantaranya rendahnya kondisi mantap jalan provinsi Sulbar yakni baru mencapai 45,84 persen serta terkait arah kebijakan pembangunan Sulbar tahun 2025. “Jika kita melihat Arah Pembangunan PUPR Sesuai RPD 2023-2026 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang target pada tahun 2023 sebesar 48,19 persen, ada bias sekitar 2,35, sedangkan untuk target tahun 2024 mantap jalan provinsi sebesar 50,19 persen. Jika kita lihat kondisi fiskal kita saat ini target ini sangat besar, tetapi tidak menjadikan pesimistis buat Dinas PU, apalagi kemarin (Rabu 6 Maret red.) Bapak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Kepala Dinas PUPR Sulbar kemarin (Rabu 6 Maret red.) telah menandatangani MoU atau Nota Kesepakatan Pemprov Sulbar dengan PT. Kalla Group dalam Rangka Peningkatan dan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Salubatu – Kalumpang – Karama,” kata Junda. “Selanjutnya Keterbatasan fiskal menjadi salah satu masalah utama sebagai gambaran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Anggaran belanja daerah hanya sebesar Rp. 1,83 Triliun. Dari penjabaran APBD dapat dilihat bahwa fiskal yang dimiliki Sulbar untuk pembangunan daerah sangat terbatas, sehingga diperlukan program pembangunan yang benar-benar efektif dan efesien yang memiliki multiplier effect terhadap pencapaian target pembangunan Sulbar,” lanjut Junda. Dia menambahkan, dari forum tersebut dapat merumuskan kesamaan persepsi terhadap isu strategis sektoral, baseline data yang akurat, termasuk sumber anggaran dalam mendukung Penyusunan RKPD dan Renja PD ke- PU-an,” tutupnya. (rls)

Mamuju – Dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2024 di Tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar bersama DLH Mamuju dan BPDAS Karama, Komunitas Pecinta Lingkungan Mamuju, TNI Polri, menggelar Aksi Clean Up (Bersih-Bersih) Sampah di Pasar Regional Mamuju (Pasar Baru), Jumat, 8 Maret 2024. Peringatan HPSN tahun ini mengangkat tema “Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif”. Aksi Clean Up di lokasi tersebut, juga melibatkan masyarakat sekitar. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.157/MENLHK/PSLB3/PLB.0.1/B/2/2024 Hal Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar Aksi Bersih Negeri Tahun 2024. Kegiatan ini pun diadakan serentak di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat melalui video conference. Penyelenggaraan Aksi Clean Up di Mamuju dilaksanakan secara out door dan dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar Muhtar dan dihadiri Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi beserta rombongan. Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, Muhtar menyampaikan, HPSN 2024 yang mengangkat tema “Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif” tersebut memberi pesan bahwa urusan sampah plastik tidak cukup dengan cara biasa – biasa saja. Namun, butuh cara luar biasa dan memerlukan gagasan dan inovasi baru yang produktif. "Ini agar dapat menserasikan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan dan sosial," kata Muhtar. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggzali mengatakan, pada momentum peringatan HPSN tahun 2024 ini, pihaknya mengimbau dan mengajak masyarakat untuk dapat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. "Tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan antara sampah organik dan non organik, dan senantiasa menjaga kebersihan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan sehat," ucapnya. Aksi Clean Up dalam memperingati HPSN 2024 Tingkat Sulbar dimulai Pukul 07.00 WITA yang di awali dengan senam…