Mamuju --Jajaran Pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Mantan Kepala BKN Pusat Arya Bima beserta rombongan dan Kakanreg Makassar, Kamis 14 Maret 2024, bertempat di Rujab Sekprov Sulbar. Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Sulbar Muhammad Idris, yang juga Sekprov Sulbar. Pertemuan ini dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Bujaeramy Hassan, Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, dan Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Mirwan. Pokok bahasan utama adalah program kegiatan Pengurus Korpri Sulbar untuk tahun 2024. Selama pertemuan, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Sulbar Muhammad Idris, memaparkan program kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024, termasuk partisipasi dalam MTQ VI Korpri Tingkat Nasional di Palangkaraya, pelaksanaan POR Korpri dalam rangka HUT ke-58 Korpri Sulbar, dan kegiatan pelayanan umum bagi anggota Korpri. Terkait kegiatan pelayanan umum bagi anggota Korpri, Dewan Pengurus Korpri Sulbar sedang dalam tahap pendirian Koperasi Korpri Sulbar, yang nantinya koperasi ini diharapkan dapat berkontribusi besar bagi pengembangan organisasi Korpri secara mandiri. Selanjutnya, dalam arahan Mantan Kepala BKN Pusat Arya Bima, menyampaikan tentang peran strategi Korpri yang beranggotakan 4,5 juta jiwa menjadi penyambung tali bagi persatuan dan kesatuan bangsa. "Korpri saat ini belum diperkuat dengan regulasi kelembagaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Salah satu akibat dari kondisi ini menjadikan Korpri bertumpu pada anggaran hibah dalam mendukung pelaksanaan program kegiatannya," kata Arya Bima. Oleh karena itu, lanjutnya, organisasi yang besar itu diharapkan mampu berfikir kreatif dan inovatif untuk membangun kemandirian organisasi. Penulis : Pengurus Korpri Sulbar Editor : humassulbar

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kabid RR) Husain Mansyur bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Mamuju Muh. Taslim, melakukan pertemuan dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) Jarwansyah, Kamis, 14 Maret 2024. Berlangsung di Kantor BNPB RI Lantai 7, Ruang Kerja Deputi RR BNPB RI, pertemuan ini membahas terkait progres dan petunjuk teknis bantuan stimulan gempa tahap II di Kabupaten Mamuju yang akan secepatnya direalisasikan. Kabid RR BPBD Sulbar, Husain Mansyur mengatakan, dana stimulan akan secepatnya terealisasi. Dirinya bersama Kalaksa BPBD Mamuju sudah bertemu dengan Deputi RR BNPB RI. Menurut Husain, progres saat ini sudah pada tahap penyerahan berkas Telahaan dari BNPB ke Kementerian Keuangan RI. Disampaikan, adapun data calon penerima bantuan tersebut yang sudah terverifikasi yakni 19 ribu rumah. "Kami sangat berharap setelah pertemuan pembahasan petunjuk teknis ini, dana stimulan gempa Mamuju dan Majene secepatnya direalisasikan oleh pemerintah pusat (BNPB)," ucap Husain. Hal senada juga disampaikan Kalaksa BPBD Mamuju, Muh. Taslim. Ia mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Deputi RR BNPB RI didapatkan informasi bahwa dana stimulan tersebut secepatnya akan terealisasikan. Kepala Bidang RR BPBD Sulbar dan Kalaksa BPBD Mamuju berterima kasih atas penjelasan komprehensif dari Deputi RR BNPB RI. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU, - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat (DP3AP2KB Sulbar bersama DP3AP2KB Kabupaten Polman telah membentuk tim pendamping terhadap kasus perkelahian anak 15 tahun yang terjadi di Polman. Kasi Tindak Lanjut DP3AP2KB Provinsi Sulbar Andi Nirwana Baso mengatakan atas kejadian perkelahian yang menimpa anak dibawah umur di Kabupaten Polman, DP3AP2KB Kabupaten Polman telah melakukan pendampingan. "Pihak DP3AP2KB Polman sudah melakukan berkunjung ke rumah korban. Saya sudah berkordinasi dengan DP3AP2KB Polman melakukan pendampingan hukum di Polres," kata Andi Nirwana. Menurutnya, pendampingan diberikan berdasarkan kebutuhan anak, sebab saat ini menurutnya korban mengalami trauma berat. "Anak ini trauma dan tidak mau keluar rumah, kami sudah berkoordinasi mengupayakan untuk memastikan kondisi anak apabila dibutuhkan psikolog maka kita akan berikan,"ucapnya, Kamis, 14 Maret 2024 Meskipun kasus ini sudah berada dalam proses hukum Polres namun pihaknya memastikan akan memberikan upaya pendampingan yang baik melalui DP3AP2KB Polman. Atas kejadian tersebut, DP3AP2KB Sulbar mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak. "Ini harus menjadi pembelajaran bagi orang tua agar kejadian serupa tidak terulang lagi," tutupnya. (Rls)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kabid RR) Husain Mansyur, melakukan pertemuan dengan Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI), Kamis, 14 Maret 2024. Pertemuan di Kantor BNPB RI, Lantai 11 Ruang Pusdalops ini membahas terkait bantuan hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pusdalops Regional dan Daerah, yang akan secepatnya di realiasasikan. Kabid RR BPBD Sulbar, Husain Mansyur mengatakan, pihaknya sudah menerima dokumen perencanaan dan gambar arsitektur terkait pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops. "Saat ini kami akan secepatnya mengurus izin IMB dan UKL-UPL/AMDAL sebagai syarat yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops," ungkap Husain. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops akan menjadi sentral penanganan bencana. "Saya berharap keberadaan Gedung Pusdalops akan menjadi pusat koordinasi penanggulangan bencana di Sulbar, sehingga penanganan bencana bisa ditangani lebih cepat dan optimal," ucap Husain. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mateng -- Pemprov Sulbar melakukan peresmian sekaligus menyerahkan gedung pendidikan kepada sejumlah sekolah di Mamuju Tengah, Kamis 14 Maret 2024. Acara peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di tengah pelaksanaan acara Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah PJ. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh berharap bangunan SMA/SMK yang bersumber dari DAK Tahun 2023 ini dapat terus bertambah dari tahun ke tahun. Hanya saja, Ia menegaskan agar bertambahnya sarana dan prasarana pendidikan di Sulbar seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan di Sulbar. Zudan menyebut beberapa permasalahan perlu dihadapi ke depan, seperti siswa SMA/SMK yang masuk perguruan tinggi di Sulbar masih sangat rendah. Baru kisaran 9-13 persen. “ Ini yang perlu kita tingkatkan kedepan,” tegas Zudan. Pada kesempatan itu , Sestama BNPP ini juga berharap terbangun budaya belajar di tengah masyarakat Sulbar. “Mari kita sama sama meningkatkan kualitas belajar, magrib sampai 9 malam anak anak tidak menonton , tapi belajar, ngaji atau belajar ilmu-ilmu sekolah. Bangun budaya belajar ini akan bisa mendorong peningkatan sumber daya manusia kita. "Ini kita dorong melalui RKPD, kita mendorong sumber daya manusia agar IPM bisa naik. IPM ini Hal paling mendasar,” ungkapnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar berharap dengan diserahkannya dan diresmikannya bangunan sekolah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar.. Disebutkan, ada lima sekolah menjadi sasaran DAK 2023 dan telah selesai dikerjakan. “Dengan adanya bangunan ini, maka proses belajar mengajar semakin lancar. Kita tidak ingin anak anak terkendala karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan,” pungkasnya. (Rls)

MAMUJU–Menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin mengancam, pentingnya kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam upaya mengantisipasi dampak bencana yang mungkin terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amir Maricar, Kamis 14 Maret 2024. Menurut Amir, fenomena cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang panas telah menjadi ancaman yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terukur dengan melibatkan berbagai pihak. "Dalam menghadapi dampak bencana akibat cuaca ekstrem, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, dan media, yang dikenal sebagai Pentahelix, sangatlah penting," ujar Amir. Amir juga menekankan, melalui kolaborasi Pentahelix, berbagai sumber daya dan keahlian dapat digunakan secara optimal untuk mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat. "Pemerintah perlu bekerjasama dengan akademisi untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Industri dapat berkontribusi dengan teknologi dan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur yang tahan bencana. Sementara itu, masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat," tambahnya. BPBD Sulbar sendiri telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi Pentahelix dalam menghadapi bencana akibat cuaca ekstrem. Ini termasuk penyelenggaraan pelatihan, Penyusunan Rencana Kontigensi (RENKON), Penyusunan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) serta program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Amir juga mengajak semua pihak untuk aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat dari dampak bencana. Dengan bekerjasama dan saling mendukung, kita dapat mengurangi risiko serta kerugian yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem," tandasnya. Kerja sama dan kolaborasi Pentahelix merupakan strategi yang efektif dalam menghadapi bencana akibat cuaca ekstrem. Dengan berbagai pihak bersatu padu, diharapkan Sulbar dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Penulis…

MAMUJU –Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan bantuan logistik kepada masyarakat Kabupaten Mamasa yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah di kabupaten tersebut. Bantuan logistik yang diberikan berupa beras, mie instant, terpal, paket perlengkapan keluarga, makanan siap saji, selimut, matras dan sabun mandi. Bantuan tersebut diserahkan langsung Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar Arnidah, kepada Kepala Pelaksana BPBD Mamasa Gusti Harmiawan B., di Kantor BPBD Sulbar, Kamis 14 Maret 2024. Penyerahan bantuan logistik ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan penanganan kebencanaan atas permohonan bantuan logistik dari bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Mamasa, yang menyebabkan kerusakan rumah penduduk, sarana dan prasarana umum, area persawahan dan perkebunan serta akses jalan dan jembatan yang terputus akibat longsor. "Bantuan logistik ini sebagai bentuk support kesiapsiagaan dan penyediaan logistik dalam penanganan bencana di Kabupaten Mamasa, mengingat anomali cuaca yang cenderung menunjukkan kondisi curah hujan ekstrem di Kabupaten Mamasa akhir-akhir ini" ujar Arnidah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar. Penyerahan bantuan logistik ditanggapi positif Kepala Pelaksana BPBD Mamasa Gusti Harmiawan B. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas perhatian yang diberikan dengan harapan bantuan itu dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Ma’rif memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Upaya Khusus (Upsus) Penambahan Areal Tanam (PAT) Padi dan Pompanisasi di Sulbar. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) yang dipusatkan di Aula Dinas TPHP Sulbar, Kamis, 14 Maret 2024. Pertemuan ini merupakan rapat lanjutan yang dilaksanakan sebelumnya pada Rabu, 13 Maret 2024 di Aula Dinas TPHP Sulbar. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/KPTS/OT.050/M/03/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan. Peserta koordinasi terdiri dari Tim Upsus Pusat yang diketuai oleh Kepala Balai Besar Pengujian Standart Instrumen Pascapanen Pertanian (BSIP) Asmar Hamsah, Tim BSIP Sulbar, Tim Upsus Korem, Kepala Dinas Pertanian kabupaten se-Sulbar, Tim Upsus Dinas TPHP Sulbar dan Penyuluh Pertanian se- Sulbar. Dalam rakor, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif berharap terjalinnya kolaborasi yang prima antara pusat, provinsi dan kabupaten sehingga target capaian peningkatan produksi pangan di Sulbar dapar dicapai. “Hasil koordinasi ditetapkan bahwa CPCL untuk penambahan luas tanam sebanyak 10.428 Ha dan CPCL penerima pompanisasi akan dikirim ke pusat paling lambat 15 Maret 2024,” ungkap Syamsul Ma’rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana menghadiri secara virtual sekaligus menjadi narasumber pada Forum OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar, Kamis (14/3/2024). Pada kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar memaparkan terkait Arah Kebijakan Pembangunan Sulbar Tahun 2025 dalam Sektor Penanaman Modal dan Investasi. Dalam paparannya, Junda Maulana menyampaikan pentingnya perencanaan roadmap prioritas komoditi unggulan setiap wilayah. “Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian, dimana perlu adanya perencanaan roadmap prioritas komoditi unggulan setiap wilayah, agar dapat berdayasaing untuk memudahkan investor berinvestasi di setiap wilayah kabupaten yang ada di Sulbar,” kata Junda. Menurutnya, terdapat beberapa permasalahan investasi di Sulbar, diantaranya pertama masih tingginya tingkat resiko bencana di Sulbar yang dapat menurunkan minat investasi, jika tidak diantisipasi sejak awal. Kedua, masih minimnya infrastruktur dan sarana prasarana penunjang dalam mendukung investasi daerah (bandara, pelabuhan), terutama dalam kegiatan ekspor komoditas unggulan yang ada di Sulbar. Ketiga, data potensi investasi dari seluruh sektor belum valid dan belum dapat tersaji secara detail. Keempat, regulasi dan kepastian hukum (pengurusan izin, kemudahan akses, dsb) belum optimal. Kelima, dukungan kerja sama antar daerah dalam meningkatkan investasi belum berjalan optimal. “Selain keterbatasan fiskal, kita juga diperhadapkan masalah kinerja ekonomi. Yang menarik di sini, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di Sulbar 5,2 persen dan kita tumbuh di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan,” beber Junda. “Maka dengan itu, perlu adanya Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan RUPM dan untuk menyesuaikan RUPM agar tetap relevan dengan kondisi terkini. Mengoptimalkan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal untuk menarik minat investasi di Sulbar, penguatan promosi investasi dan perlunya menyusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) pada sektor komoditi potensial, sehingga akan lebih mudah untuk ditawarkan ke investor dan…

Mateng--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah (Mateng) manfaatkan peluang sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Itu disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Kamis (14/3/2024). “Sulbar menjadi daerah penyedia pangan untuk IKN. Kedepannya, manfaatkan peluang dengan peningkatan komoditas. Apalagi IKN akan ada peningkatan penduduk 4 sampai 5 juta jiwa. Untuk itu, bagaimana cara kita menjadi penyangga IKN karena kita yang terdekat,” kata Junda. Untuk mendukung hal tersebut, Junda menyebut strategi yang dapat dilakukan, yaitu : 1. Peningkatan produksi komoditas. 2. Peningkatan sumber daya manusia, dengan pendidikan vokasi tematik keterampilan. 3. Peningkatan aksesibilitas konektivitas, berupa jalan dari pusat produksi ke lokasi pemasaran, infrastruktur jalan ke pusat pemerintahan, sehingga semua desa bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat, ruas jalan Mamuju ke Makassar, Mamuju ke Palu serta akses ke IKN. 4. Pewilayahan komoditas yang bisa dikembangkan pada satu kabupaten, karena berkaitan dengan cost atau biaya. “Dari permasalahan yang ada harus dilakukan akselerasi untuk Indonesia emas 2045 dengan melakukan percepatan,” lanjutnya. Kegiatan ini dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, beserta unsur pimpinan Sulbar, unsur legislatif Mateng, Staf Ahli dan Perangkat Daerah Pemkab Mateng, serta perwakilan swasta, pers, organisasi masyarakat, akademis dan tokoh masyarakat. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar