Mamuju - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menyebut bahwa kemandirian suatu daerah sangatlah mudah untuk dikenali. Hal itu disampaikan Muhammad Idris saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Akselerasi Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah di Sulbar yang dilaksanakan secara virtual, Senin, 18 Maret 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengaku, dirinya mengapresiasi kegiatan yang membahas tentang infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Sulbar. "Saya mengapresiasi topik ini karena seperti yang kita pahami, kemandirian daerah itu sebetulnya sangat tidak sulit untuk kita kenali, dilihat dari kemampuan daya dukung infrastruktur yang tersedia," kata Muhammad Idris. Ia menjelaskan, penyebab Sulbar selalu tertinggal pada bagian-bagian penyusunan indeks nasional lantaran Sulbar merupakan daerah otonomi baru. "Konsekuensi daerah otonomi baru itu adalah rata-rata memiliki keterbatasan infrastruktur," ungkapnya. Begitu pula dengan peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Muhammad Idris, rata-rata provinsi yang lahir setelah reformasi mengalami kendala yang sama untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas pendidikan karena keterbatasan infrastruktur. "Jadi, sekalipun konsep merdeka belajar sudah dibangun, akhirnya ditemukan sesuatu yang tidak mudah untuk diatasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan yakni infrastruktur," tutur Muhammad Idris. (Rls)

Mamuju -- Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar melakukan rapat internal dalam rangka persiapan pelantikan fungsional formasi 2021 di Kantor BKD Sulbar, Senin 18 Maret 2024. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, memimpin rapat internal dan melakukan diskusi yang melibatkan staf fungsional bidang pengembangan ASN . Rini, sapaan akrabnya mengatakan, diskusi tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pengajuan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pelantikan fungsional formasi 2021. "Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari arahan yang diberikan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bujaerami Hassan. Dengan harapan bahwa kelengkapan dokumen bisa segera dipenuhi, dan sesuai arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat , Prof Zudan juga diharapkan akan segera melantik fungsional formasi 2021, " kata Rini. Lebih lanjut Rini Lukita Sari mengatakan, pentingnya kerja sama dan keterlibatan semua pihak terkait dalam proses tersebut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pelantikan fungsional. Dia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah dipenuhi dengan baik. Staf fungsional bidang pengembangan juga diberikan arahan untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan bekerja secara efisien agar proses pelantikan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Proses persiapan pelantikan fungsional formasi 2021 ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja aparatur sipil negara di Sulawesi Barat," kata Rini. (Rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar melakukan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Senin, di ruang Baharuddin Lopa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham) Sulbar, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta beberapa pihak terkait. Rancangan Pergub Beasiswa yang diprogramkan oleh Pemprov Sulbar diinisiasi oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Dalam rapat tersebut hadir Forum Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulbar untuk membahas aspek-aspek penting terkait pedoman pemberian beasiswa. Antara lain Staf Ahli Gubernur Sulbar yang juga merupakan PLT Karo Jamila Haruna, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sjaifuddin, Kabid Pengembangan Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, Kabag Perundang-undangan Afrizal, serta perwakilan dari Kemenhumham Sulbar, Arpan dan tim dari Kantor Wilayah Kemenhumham. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Jamila mengatakan, rapat tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari arahan dan program kerja Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi dari Rancangan Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian beasiswa. Ia juga mengatakan, dalam rapat tersebut, berbagai pihak memberikan masukan dan diskusi yang konstruktif untuk memastikan bahwa peraturan yang akan disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulawesi Barat, terutama dalam hal pemberian beasiswa untuk pendidikan yang berkualitas. "Dengan adanya Pergub ini, kita berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakatnya, serta memastikan bahwa program beasiswa dapat dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat," kata Jamila

Mamuju -- Dua Kelompok yaitu Aliansi Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau dan Karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama melakukan aksi unjuk rasa yang hampir bersamaan dan memiliki tuntutan dan kepentingan yang berbeda di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 18 Maret 2024. Melalui Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat berhasil memfasilitasi pelaksanaan aksi unjuk rasa dari dua kelompok tersebut. Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sulbar Audy Murfi Syarifuddin mengatakan, sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan dan Sekprov Sulbar, Muh. Idris, Badan Kesbangpol melakukan pendekatan dialogis dan humanis, berhasil memastikan bahwa aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib, damai, dan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Audy juga menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa pihaknya telah menerima pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa tersebut melalui Polresta Mamuju. "Kami langsung melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk dapat menerima dan memfasilitasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa sesuai Pergub Nomor 8 Tahun 2022 tentang SOP Penanganan Aksi Unjuk Rasa," kata Audy. Berkat itulah, lanjut Audy, pihaknya bekerja sama dengan aparat keamanan, Satpol PP untuk pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup pelaksanaan aksi unjuk rasa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Dua aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini yaitu dari Aliansi Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau dan Karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama," tambahnya. Aliansi Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa dua tuntutan. Pertama, meminta agar PT. Bonehau Prima Coal menghentikan coal hauling menggunakan akses jalan poros Bonehau Kalumpang. Kedua, mendesak PJ. Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas PT. Bonehau Prima Coal sebelum melakukan sosialisasi tingkat kecamatan dan mengundang semua elemen masyarakat termasuk para pemuda. "Kalau Karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama melakukan aksi unjuk rasa sesuai dengan surat pemberitahuan dilakukan karena adanya Isu-isu sekelompok orang yang akan melakukan pemalangan/menghentikan aktifitas pekerjaan…

Mamuju --Kondisi jalan berlubang di beberapa titik di ruas jalan Martadinata, tepatnya di depan Kantor Kanwil Kemenag Sulbar telah mendapat perbaikan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris untuk merespon keluhan masyarakat. "Jalan ini memang kerap terjadi kerusakan disebabkan genangan air saat hujan, Jadi kami melakukan perbaikan pada titik yang berlubang," kata Rachmad, Senin (18/03/2024) Apalagi, saat ini memasuki Ramadan, lanjut Rahmat , kerap terjadi keramaian di jalan tersebut, selain karena menjadi akses ke Kantor Gubernur Sulbar, juga menjadi akses warga ke masjid Baitul Anwar dan Masjid samping Kanwil Kemenag Sulbar. "Ini bisa memicu kecelakaan karena pengguna jalan berebut ingin melewati jalan yang bagus, sementara bisa dikatakan setengah dari lebar jalan ini rusak, dan itu bukan hanya satu titik," pungkasnya. Untuk itu, Rachmad kembali mengajak kepada warga khususnya pengguna jalan agar lebih berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap mengutamakan keselamatan. (Rls)

Mamuju -- Biro Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat menggelar acara syukuran dalam rangka memasuki Gedung Baru di Kantor Gubernur Sulbar, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Minggu, 17 Maret 2024. Diketahui bersama, Kantor Gubernur Sulbar runtuh akibat gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo 15 Januari 2021 lalu Kegiatan tersebut diawali dengan adzan ditiap tiang kantor, dilanjutkan dengan membaca kitab barazanji, berdoa dan makan bersama para staf Biro Umum Setdaprov Sulbar. Mewakili Kepala Biro Umum Setdaprov Sulbar Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga dan Pelayanan Umum, Aslam Yansyah Kubra mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk syukuran memasuki gedung baru pasca diserahkan dari pihak PT Brantas Abipraya kepihak Biro Umum Setdaprov Sulbar " Sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat dalam memasuki rumah, hal serupa dilakukan di gedung baru Kantor Gubernur dengan melakukan adzan dibeberapa sudut bangunan yang ada, " ujar Aslam Lebih lanjut Aslam berharap, kantor tersebut merupakan kantor modern dan representatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan perkantoran bagi para pimpinan kedepan. Aslam juga menghimbau kepada semua unsur untuk menyesuaikan diri dalam penggunaan kantor itu, sebab gedung tersebut memiliki konsep green building atau konsep bangunan yang dirancang untuk menjadi bangunan efisien dan ramah lingkungan. " InsyaAllah besok kita sudah berkantor disini, dan tentunya para pimpinan seperti Staf Ahli, para Asisten dan pak Sekda juga sudah menempatinya, " Bebernya. (rls)

Mamuju - Pemprov Sulbar melalui Biro Hukum melaksanakan Rapat Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Mamuju, Kamis 14 Maret 2024. Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Afrisal memimpin langsung rapat tersebut. Rapat dihadiri oleh, Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Seniwati dan seluruh Pelaksana dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap pada Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota. Dalam rapat tersebut, Proses Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) masih dilakukan kajian secara yuridis, formil dan materill. Adapun dasar hukum dalam rancangan peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Afrisal memberikan tanggapan bahwa beberapa materi muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Mamuju tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. "Jadi perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota," kata Afrisal. Untuk itu, lanjut Afrisal, perlunya ditindaklanjuti dengan akan dilaksanakan rapat fasilitasi. "Rapat fasilitasi antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi serta perangkat daerah terkait," tandasnya.(rls)

Mamuju - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulbar dengan Pemda se -Sulbar di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin (18/3/2024). Muhammad Idris mengatakan, kegiatan itu sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan pendidikan di Sulbar. Yang paling penting dilakukan oleh Pemda adalah membangun Standar Pelayanan Minimal (SPM). "Kegiatan ini bertujuan untuk memajukan level pendidikan kita di Sulbar. Tadi sudah disampaikan paling tidak kita konsen pada beberapa poin. Tapi yang paling penting adalah pembangunan SPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau sekolah," kata Idris. Menurut Idris, pembangunan SPM penting untuk mencapai indikator nasional. Ia mengaku, tidak ingin melihat peringkat ketercapaian SPM pendidikan Sulbar tidak mencukupi. "Kita malu kalau terus-terusan daerah kita itu berada di peringkat yang tidak cukup dalam pengertian ketercapaian SPM nya," ungkapnya. Lebih lanjut Idris mengungkapkan, siapapun yang mengelola pendidikan, unsurnya dari manapun, baik dari goverment (pemerintah) maupun non government (bukan pemerintah), orientasinya akan tetap mengarah pada kualitas. "Untuk bisa sampai pada kualitas pendidikan yang baik, harus bagus tata kelola nya. Tata kelola tidak boleh dimain-mainkan. Tata kelola mengenai indikator-indikator yang harus dicapai, diperhatikan dan oleh karena itu harus kita memiliki kepastian bagaimana dukungan penganggaran, bagaimana dukungan kebijakan dan seterusnya. Dan yang terakhir bagaimana usahanya untuk bisa mencapai itu (kualitas pendidikan yang baik)," tutur Idris. (Rls)

MAMUJU - Dinas Kominfopers Sulbar memastikan penyambungan jaringan intra ke gedung kantor Gubernur Sulbar baru berjalan lancar. Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Program Prioritas Pemprov Sulbar yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Satu Data Sulbar Menuju Satu Data Indonesia. Untuk hal tersebut, dilakukan pemantauan langsung oleh Kabid Aptika Kominfo Sulbar Muh Ridwan Djafar, Senin 18 Maret 2024. Diketahui, pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar yang baru pasca bencana telah selesai termasuk kesiapan jaringan komunikasi internal untuk mendukung koneksi digital. Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfopers, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, melalui bidang APTIKA melakukan penyambungan jaringan agar terhubung ke jaringan intra Pemprov Sulbar "Jadi jaringan tersebut akan dimanfaatkan distribusi bandwidth internet dan koneksi komunikasi aplikasi internal," kata Muh Ridwan. Ia menambahkan, penyelesaian koneksi mesti dirampungkan sebelum gedung kantor baru tersebut diresmikan. "Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan dan Sekprov Sulbar, Muh.Idris, jaringan internal pada kantor gubernur menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo yang berkoordinasi dengan Biro Umum," tambahnya. Sehingga, lanjut Kabid Aptika, Muh.Ridwan Djafar, dirinya melakukan pemantauan pekerjaan penyambungan jaringan ke gedung kantor gubernur Sulbar yang baru untuk memastikan layanan internet segera bisa digunakan. "Topologi jaringan internal yang dibangun didalam kantor baru tersebut sudah menggunakan konsep perkantoran modern yang lebih canggih, estetik dan memudahkan pekerjaan perawatan," bebernya. Sementara, bandwidth yang disalurkan tidak dibatasi untuk digunakan secara maksimal pada tiga lantai kantor gubernur yang baru. "Sinyal wifi yang terpancar pada setiap sudut ruangan cukup baik dan stabil karena ditopang oleh 37 unit access point," paparnya. Begitupun, akses internet menggunakan model SSID tunggal (nama wifi sama) dengan kantor OPD lain. "Ini agar setiap personil pemprov dapat memanfaatkan internet secara langsung di kantor gubernur yang baru tanpa harus login berulang," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat, Bujaerami Hassan, bersama Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Rini Lukita Sari dan seluruh staf BKD Sulbar mengikuti Apel Pagi dan doa bersama secara virtual yang diselenggarakan oleh Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Apel yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekretaris Daerah, Muhammad Idris merupakan agenda rutin yang digelar. Upaya tersebut menjadi momentum untuk menyatukan semangat dan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam Apel tersebut Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh juga mendengarkan evaluasi progres penanganan 4+1, yang mencakup stunting, pernikahan anak, akses toilet sehat (ATS), serta penanggulangan kemiskinan ekstrim.Serta laporan Tim satgas Toilet Bersih dan realisasi anggaran setiap Perangkat daerah oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulbar, Mustari Mula juga menyampaikan laporan terkait berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh dinas tersebut dalam mendukung pembangunan daerah Sulawesi Barat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulbar, Bujaerami Hassan menyatakan, bahwa pihaknya berkomitmen penuh bersama seluruh staf BKD Sulbar mendukung program prioritas pembangunan daerah Sulawesi Barat. Lebih lanjut, partisipasi seluruh staf BKD Sulbar dalam apel pagi adalah cerminan komitmen kami untuk terus bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah Sulawesi Barat. "Kami siap untuk bekerja keras demi mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya . (Rls)