Mamuju -- Biro Hukum Setda Sulbar melakukan rapat fasilitasi rancangan Perda Kabupaten Mamuju terkait tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Djamila memimpin rapat tersebut. Dihadiri oleh, Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota, Kadis DPPPA Kab. Mamuju, Kabag. Hukum Kab. Mamuju, Sekretaris DPPPA Kab. Mamuju, Perwakilan DP3P2KB Prov. Sulbar, Perwakilan Bapperida Prov. Sulbar, Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pelaksana dan Non ASN pada Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota. Dalam rapat tersebut dipaparkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, serta membahas aspek-aspek penting terkait dengan Rancangan dimaksud. “Tujuan diadakan rapat tersebut adalah untuk melakukan persamaan persepsi atau pandangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terkait norma yang tercantum pada batang tubuh draf rancangan peraturan daerah, yang perlu dilakukan kajian yang mendalam” kata Djamila. Kabag di Biro Hukum, Afrisal juga mengatakan, dalam melakukan kajian dan evaluasi suatu rancangan produk hukum daerah, wajib mendasari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu menyesuaikan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak” ucap Afrisal. Kadis DPPA Kabupaten Mamuju, Masitah mengatakan, selain Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi menjadi dasar dalam batang tubuh suatu rancangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undang, juga wajib menjadi dasar dalam penyusunannya. “Rancangan Peraturan Daerah ini telah kami susun sejak tahun 2020 sehinggah batang tubuhnya masih sesuai dengan Peraturan Menteri yang lama, maka perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan Menteri yang baru” ujar Masithah. Dari hasil rapat tersebut, disimpulkan, untuk melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri, sehingga proses fasilitasi dapat segera selesai. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan mengarahkan Tim SPBE Badan Kepegawaian Daerah untuk berkoordinasi dengan Tim SPBE Pemprov Sulbar terkait revisi indikator evaluasi SPBE perangkat daerah, Selasa 19 Maret 2024. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/478/SULBAR/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pemantauan, dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perangkat daerah pemerintah provinsi tersebut. Selain itu, juga sebagai tindak lanjut dari program prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Haasani mengatakan, sebagai tindak lanjut kepada Tim SPBE Badan Kepegawaian Daerah, diberi tanggung jawab untuk mematangkan indikator evaluasi penilaian SPBE yang terbaru bersama tim pendamping dan evaluator indeks SPBE perangkat daerah. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy mengatakan, kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Bujaeramy juga manyampaikan, bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sulawesi Barat. "Kami telah menginstruksikan Tim SPBE BKD untuk menjalankan koordinasi dengan tim pendamping dan evaluator indeks SPBE perangkat daerah" ujarnya. Ia juga menambahkan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan dan berdampak kepada masyarakat. "Tujuan dari koordinasi tersebut adalah untuk merevisi indikator evaluasi SPBE Perangkat Daerah tahun 2024 sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan," lanjutnya. Dia pun berharap semua tim yang terlibat betul-betul menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. "Kami berharap agar upaya ini dapat membawa perbaikan yang signifikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di wilayah kami," tutup Bujaeramy. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, Kabid Pengembangan ASN, Rini Lukita Sari, dan tim teknis SPBE BKD Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Program Peningkatan Indeks Literasi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar di Aula Gedung Perpustakaan Sulbar, Selasa , 19 Maret 2024 Kegiatan itu mengusung tema, Sinergitas Program Untuk Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Sekprov Muhammad Idris mengatakan, bahwa peningkatan indeks literasi merupakan bagian dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulbar. "Jangan berharap adanya peningkatan IPM di Sulbar, tanpa adanya usaha untuk mendorong atau mensupport peningkatan indeks literasi," kata Muhammad Idris. Ia juga mengungkapkan, rapat koordinasi teknis yang digelar itu, untuk membangun kapasitas literasi di Sulbar, termasuk unsur-unsur yang mendukung kemajuan atau pemajuan perpustakaan. "Kenapa perpustakaan ini kita diskusikan, kita bahas terus menerus, karena kita yakini bahwa perpustakaan lah sumber pengetahuan masyarakat kita, termasuk anak-anak didik kita," ungkapnya. Lebih lanjut Idris mengemukakan, rata-rata sekolah di Sulbar berada di level literasi yang sedang. Sehingga, untuk mendorong peningkatan literasi di Sulbar, harus ada usaha, ada strategi dan juga ada dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. "Tidak boleh kita biarkan level literasi kita di Sulbar itu berkelas sedang, sementara daerah lain sudah ada berkembang dan maju sekali," ujar Muhammad Idris. Menurutnya, untuk menciptakan ekosistem literasi di sekolah, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian khusus. Mulai dari lingkungan sekolah, aktor-aktor yang berkaitan dengan literasi di sekolah dan dukungan semua pihak. "Lingkungan sekolah harus bagus. Jadi, lingkungan sekolah itu mulai dari pendidiknya, fasilitas karena sekolah harus menjadi tempat terbaik untuk membaca. Aktor-aktor yang berkaitan dengan literasi di sekolah terutama kepala sekolah dan guru. Mereka harus menjadi subjek yang utuh untuk mendorong literasi, jangan sampai siswanya rajin, gurunya tidak rajin membaca dan itu bisa jadi pengetahuan siswa lebih tinggi dari guru kalau itu tidak di ukur," tuturnya. "Yang paling terpenting adalah dukungan semua pihak di sekolah itu. Mulai dari orang tua…

Mamuju -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, membuka Rapat Koordinasi UPT BPMP dengan Pemerintah Daerah di Hotel Maleo Mamuju, Senin,18 Maret 2024. Rakor tersebut bertujuan untuk memajukan level pendidikan di Sulawesi Barat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang diwakili oleh Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan L, menghadiri rapat tersebut. Kabid Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan L, menekankan pentingnya kegiatan ini bagi pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan di provinsi tersebut. "Jadi rapat ini adalah langkah penting dalam membangun kolaborasi untuk meningkatkan sumber daya dan mutu pendidikan," kata Mirwan. Ia menambahkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan bukanlah urusan sepihak. "Melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mencapai standar yang diinginkan," tambahnya. Apalagi, berbagai persoalan pendidikan sementara ditangani pemerintah pusat maupun di daerah. "Rapat ini juga menyoroti berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat, dengan fokus pada kolaborasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian standar yang lebih baik," tandasnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar kegiatan Webinar ASN Kreatif Seri ke 42, dengan mengusung tema “Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja: Realita dan Tantangan". Webinar ini merupakan kegiatan kolaborasi antara BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat, dan merupakan langkah strategis dalam menyediakan platform pembelajaran yang komprehensif. Webinar akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat, Farid Wajdi, mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kesehatan mental di lingkungan kerja. "Serta bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul disebabkan oleh Kesehatan mental para pegawai dan karyawan serta untuk apa diketahui terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kerja kita," kata Farid, Selasa 19 Maret 2024. Narasumber yang akan turut serta dalam webinar ini adalah para ahli di bidangnya. Yaitu dr. Otto Parandangi, Sp.Kj, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, yang akan membahas kesehatan mental dan7 tantangannya saat ini. Sementara narasumber kedua adalah A. Budhy Rakhma, S.Psi., M.Psi, seorang Psikologis Klinis yang akan membahas terkait kesehatan mental di lingkungan kerja. "Mengenali Kesehatan mental merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan di lingkungan kerja sebab manusia yang bekerja dalam sebuah organisasi sangat menentukan keberhasilan pencapainnya," ungkapnya. Apalagi, menyetir apa yang sering disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar , Prof.Dr. Zudan Arif Fachrullah, bahwa kehadiran OPD untuk membahagiakan masyarakat, dengan cara melakukan pelayanan yang baik, tulus berdedikasi serta terukur kepada masyarakat. "Ini akan membuat mereka menjadi Bahagia dan dengan adanya webinar ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada ASN dalam mengelola dan menjaga kesehatan mental mereka," ujarnya. Sehingga pegawai bisa bekerja produktiv terhadap organisasi dan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan secara keseluruhan. Penulis : BPSDM Editor : humassulbar

MAMUJU - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Diskominfo se-Sulbar secara virtual, Senin 18 Maret 2024. Kadis Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, mengatakan forum OPD Dinas Kominfopers merupakan ruang curah gagasan dalam rangka sinkronisasi perencanaan antara stakeholder dalam urusan Kominfo, Persandian dan Statistik. "Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kominfopers Kabuapten se- Sulawesi Barat beserta para Kepala Bidang yang menangani urusan Kominfo, Statistik dan Persandian," kata Mustari. Ia menambahkan, dalam acara tersebut selain hadir Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana sebagai narasumber, juga hadir dua ketua lembaga yang menjadi mitra Kominfopers yaitu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat , Mu'min, dan Kamisi Informasi Provinsii (KIP) Sulaweai Barat, Andi Fahriadi Kusno. "Hasil dari kesepakatan di Forum OPD akan menjadi bahan usulan di Rakortekbang Provinsi untuk lebih dimatangkan pada pertemuan perencanaan sesuai urusan masing masing yang rencananya akan digelar pada 20 -21 Maret 2024," ungkapnya. Dengan demikian, lanjut Mustari Mula, Ia berharap usulan dari seluruh peserta yang hadir bisa menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga forum OPD kali ini betul melahirkan dokumen perencanaan yang orientasinya untuk kesejahteraan rakyat yaitu program dan kegiatan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian yang berdampak langsung ke masyarakat," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Diskominfo se-Sulbar secara virtual, Senin 18 Maret 2024. Kadis Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, mengatakan forum OPD Dinas Kominfopers merupakan ruang curah gagasan dalam rangka sinkronisasi perencanaan antara stakeholder dalam urusan Kominfo, Persandian dan Statistik. "Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kominfopers Kabuapten se- Sulawesi Barat beserta para Kepala Bidang yang menangani urusan Kominfo, Statistik dan Persandian," kata Mustari. Ia menambahkan, dalam acara tersebut selain hadir Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana sebagai narasumber, juga hadir dua ketua lembaga yang menjadi mitra Kominfopers yaitu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat , Mu'min, dan Kamisi Informasi Provinsii (KIP) Sulaweai Barat, Andi Fahriadi Kusno. "Hasil dari kesepakatan di Forum OPD akan menjadi bahan usulan di Rakortekbang Provinsi untuk lebih dimatangkan pada pertemuan perencanaan sesuai urusan masing masing yang rencananya akan digelar pada 20 -21 Maret 2024," ungkapnya. Dengan demikian, lanjut Mustari Mula, Ia berharap usulan dari seluruh peserta yang hadir bisa menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semoga forum OPD kali ini betul melahirkan dokumen perencanaan yang orientasinya untuk kesejahteraan rakyat yaitu program dan kegiatan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian yang berdampak langsung ke masyarakat," tandasnya.(rls)

Mamuju - Ratusan Karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama berkumpul di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat untuk menyuarakan dukungan mereka kepada investor yang berinvestasi di daerah ini, khusus di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Senin 18 Maret 2024. Para pengunjuk rasa, yang terdiri dari pekerja, pemuda, dan tokoh masyarakat, berkumpul di Alun-Alun Kota Mamuju sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk dan poster yang bermanfaat investasi bagi pembangunan ekonomi daerah. Demonstrasi massa ini dipicu oleh adanya isu-isu sekelompok orang yang akan melakukan pemalangan/menghentikan aktifitas pekerjaan di Desa Tamalea. Koordinator massa Aksi, Hasrat Lukman menyampaikan, atas nama Karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama yang tak lain adalah masyarakat Bonehau dan Kalukku melakukan demonstrasi karena adanya sekelompok masyarakat melakukan pemalangan atau menghentikan aktifitas pekerjaannya. Masih kata Hasrat, mereka datang menyuarakan apa yanh menjadi persoalan yang dialami, karena mengancam kesejahteraan dan penghidupan sebagai karyawan apabila manajemen perusahaan menghentikan kegiatan investasi di Kecamatan Bonehau dan Kalukku," Masyarakat Bonehau lainnya, Yani mengungkapkan, di Sulbar membutuhkan investor untuk kemajuan daerah. "Bonehau dan kalumpang adalah daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang bisa di kelola , sehingga kita membutuhkan tangan- tangan investor untuk mengelola hal tersebut," ucap Yani. Sedangkan, masyarakat Bonehau lainnya, Boby menyampaikan , aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat Bonehau yang bertepatan dengan bulan suci ramadahan, sehingga harapannya kepada mahasiswa agar tidak melakukan aksi unjuk rasa menolak PT.BPC untuk tdk berpoerasi. "Aksi yang mengatasnamakan masyarakat Bonehau, padahal kami masyarakat biasa biasa saja atas beroperasinya PT. BPC di Bonehau," tandasnya Plt . Kaban Kesbangpol, Muh. Yusuf mengatakan, terkait penanganan berbagai persoalan di masyarakat, termasuk dalam penanganan aksi unjuk rasa, sesuai arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov , Muhammad Idris dalam berbagai kesempatan, senantiasa berharap untuk dilakukan audiensi dalam mencari solusi dan penyelesaian terbaik. "Pada saat…

Mamuju -- Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah perluasan kawasan konservasi perairan. Manfaat kawasan konservasi perairan antara lain sebagai penyedia stok ikan, produksi oksigen, dan penyerapan karbon. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Suyuti Marzuki, Senin, 18 Maret 2024. Ia juga mengatakan, untuk menjaga kualitas lingkungan perairan di Indonesia, pemerintah telah menargetkan 30 persen wilayah pesisir dan laut Indonesia sebagai kawasan konservasi pada tahun 2045. Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Sulawesi Barat di bawah nahkoda Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Muhammad Idris , telah berkontribusi pada upaya tersebut. Antara lain dengan penetapan Kepulauan Balabalakang sebagai Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepmen KP No. 47 tahun 2022. Untuk hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan agar terus mengoptimalkan pengelolaan wilayah laut dan pesisir. "Sebagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat akan terus melakukan penambahan luas kawasan konservasi di wilayah pesisir dan laut pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pencadangan konservasi berdasarkan PERDA RZWP3K Prov. Sulawesi Barat, " kata Suyuti Marzuki. Lebih lanjut dikatakan, kawasan konservasi di Kepulauan Balabalakang memiliki peran yang sangat besar untuk peningkatan kualitas lingkungan di Sulawesi Barat dan sekitarnya. Namun , dibalik kestrategisan tersebut, perairan Kepulauab Balabalakang juga berada pada wilayah ALKI II yang menghubungkan antara dua samudera (Hindia dan Pasifik), dan memiliki peran yang sangat penting dan potensial dalam posisinya sebagai jalur pendukung Ibu Kota Negara. " Dengan posisi tersebut Sulawesi Barat juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Balabalakang, " sambung Suyuti. Masih kata Suyuti, dengan ditetapkannya di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN), tentunya akan seiring dengan bertambahnya intensitas aktifitas di laut untuk kebutuhan IKN.…

Mamuju - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulbar bersama Polresta Mamuju melakukan pengamanan pada aksi unjuk rasa Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 18 Maret 2024. Itu bertujuan agar aksi tersebut berjalan dengan aman tanpa mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu aktivitas para ASN yang bekerja. Asisten I bidang Pemkesra Setda Sulbar yang juga selaku Plt. Kasatpol Sulbar, Muh. Jaun saat apel persiapan pengamanan, sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Muhammad Idris agar mengingatkan kepada Satpol PP yang bertugas dalam pengamanan tersebut untuk mengedepankan sikap humanis dan persuasif. "Jangan ada yang bersikap arogan, penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, olehnya itu kita kawal agar berjalan dengan tertib. Jalankan tugas sesuai Standar operasional prosedur dan mengedepankan sikap yang mengayomi," tegas Jaun. Diketahui bersama, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau di depan Gerbang Kantor Gubernur Sulbar menyuarakan terkait tambang yang beroperasi di Bonehau, Mamuju. Dalam aksi tersebut, Gerakan Pemuda Bonehau menginginkan agar perusahaan PT. Bonehau Prima Coal tidak lagi menggunakan jalan poros Kalumpang Bonehau untuk aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan aktivitas perusahaan sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Disaat yang hampir bersamaan, puluhan karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama juga melakukan unjuk rasa membela perusahaan tempat mereka bekerja, karena menurutnya itu adalah sumber penghasilan mereka. Penulis : Satpol PP Sulbar Editor : humassulbar