Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mendorong para stakeholder membuat satu roadmap pengembangan infrastruktur jalan. Ini sebagai upaya akselerasi peningkatan infrastruktur dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Sulbar. Itu disampaikan pada Focus Group Disscussion (FGD) Tematik RPJPD 2025-2045 dengan Tema “Akselerasi Peningkatan Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah” berlangsung di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (18/3/2024). “Kita perlu membuat satu roadmap pengembangan infrastruktur jalan sehingga usulan-usulan yang diberikan tidak secara parsial,”sebut Junda. Diketahui, FGD Tematik tersebut merupakan rangkaian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025 – 2045. Melalui FGD tersebut, Kepala Bapperida Sulbar menjaring masukan dan rekomendasi dari para ahli dan pemangku kepentingan terkait di Bidang Infrastruktur. Menurut Junda, masukan berbagai pihak penting untuk penyempurnaan dokumen RPJPD yang saat ini tengah disusun oleh Bapperida Sulbar. “Kami meyakini bahwa semakin banyak kita melakukan FGD, maka semakin banyak masukan-masukan yang bisa kita muat pada dokumen Perencanaan 20 tahun ini. Dokumen RKPD yang sifatnya tahunan saja, jika kita tidak bagus dalam analisisnya dan masih ada data yang tidak akurat, maka target yang kita ingin capai akan sulit dicapai. Terlebih lagi dokumen RPJPD, yang merupakan dokumen perencanaan 20 tahun, maka harus dianalisis dengan baik,” ujar Junda. Junda pun berharap penyampaian usulan data perbaikan jalan untuk bahan dalam penyusunan Perpres tentang Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Saat ini, kami terlibat dalam Tim Penyusunan Perpres tentang Penyangga Ibukota Nusantara dan pada forum ini diharapkan dapat mensupport kami usulan kebutuhan pengembangan jalan dan jembatan. Data-data mantap jalan dan data jalan yang rusak, berapa yang diusulkan agar disampaikan ke kami. Jika Perpres ini selesai dan berjalan maka Sulbar akan mendapatkan support penganggaran yang besar," katanya. Tentunya hal tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yaitu pembangunan infrastruktur…

MAMUJU- Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Potensi dan Pengelolaan Mineral Logam Tanah Jarang (LTJ), Kamis, 21 Maret 2024. Hadir sebagai pembica Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) I Gede Sukadana dan Penyelidik Bumi Ahli Madya dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Moehammad Awaluddin. Bertempat di Ruang Rapat Dinas ESDM Sulbar, kegiatan ini dibuka Kepala Dinas ESDM Sulbar Mohammad Ali Chandra didampingi Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah Wisnu Hasta Praja. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra mengungkapkan, sejak dirinya menjabat sebagai kepala dinas, hal pertama yang menjadi perhatian pimpinan adalah Mineral LTJ, sehingga dengan adanya FGD itu diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada seluruh instansi terkait dalam pengelolaan Mineral LTJ. Itu juga sebagai tindak lanjut dari arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Muhammad Idris “Dari informasi yang kami ketahui bahwa sampai saat ini potensi Mineral LTJ di Kabupaten Mamuju sudah diusulkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, untuk menjadi wilayah izin usaha pertambangan. Semoga dengan kegiatan ini sudah ada pencerahan terkait dengan potensi dan pengelolaan Mineral LTJ ini,” harapnya. Peneliti Ahli Madya I Gede Sukadana dalam paparan yang berjudul Potensi Sumber Daya dan Pengelolaan LTJ di Mamuju mengungkapkan, hasil penelitian menunjukkan beberapa daerah potensial di Kabupaten Mamuju untuk keterdapatan Mineral LTJ. “Jadi Mamuju ini anugerah dari Tuhan karena memiliki potensi Mineral LTJ cukup besar dan tidak dimiliki provinsi lain,” paparnya. Lebih jauh, I Gede Sukadana menerangkan mengapa Mineral LTJ ada di Mamuju karena dari peta laju dosis radiasi gamma lingkungan di Indonesia menunjukkan nilai tertinggi ada di daerah Mamuju. "Sejak beberapa tahun terakhir penelitian dan pengukuran radiometri telah dilaksanakan. Indikasi pembawa Mineral LTJ berada di formasi batuan gunung api adang," bebernya. Sementara…

Mamuju - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif melakukan rapat internal bersama Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Penyuluhan, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat membahas terkait pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) padi, jagung, dan kedelai. Dilaksanakan di Ruang Bidang Tanaman Pangan, pertemuan tersebut dihadiri Koordinator Penyuluh Sulbar Asiarni Natsir beserta pejabat fungsional, Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Sulbar, Titiek Anas beserta staf. Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif dalam pertemuan itu menekankan, adanya suatu kolaborasi untuk membuat sistem pelaporan LTT dan Luas Panen berbasis desa, untuk keperluan pelaporan ke pusat agar data yang diinput tepat dan cepat. Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Sulbar, Titiek Anas mengatakan, dengan rapat internal itu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder, agar mempercepat peningkatan LTT padi, jagung, kedelai di wilayah Sulbar dan mendapatkan kualitas data yang update on the spot di tiap kabupaten. Sementara itu, Koordinator Penyuluh Sulbar, Asiarni Natsir menyampaikan, pihaknya terus memaksimalkan dan mendorong peran petugas penyuluh pertanian di lapangan sebagai motivator, membina, mengawal dan menggerakkan petani dan merealisasikan target luas tanam melalui peningkatan LTT dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) pada masing-masing wilayah binaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Hasil rapat tersebut adalah menghimbau kepada koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kecamatan se- Sulbar untuk berkolaborasi mengumpulkan/mengevaluasi Laporan LTT setiap kelurahan atau desa yang ada di wilayah kerja masing-masing. Penulis : DTPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju --Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) aktif mengikuti Webinar Seri 5 yang membahas Implementasi Sistem Merit, dengan kasus studi dari Filipina. Acara ini diselenggarakan BKD Jawa Barat bekerjasama dengan Astama Talk Series with Doctoral Student, yang dipandu Setiawan Wangsaatmaja, Asesor SDM Aparatur Ahli Muda (Astama) Jawa Barat, Kamis (21/3/2024). Mr. Mudzakir, Menteri dan Kepala Bagian Ekonomi dari Kedutaan Besar Indonesia di Manila, menjadi pembicara utama. Ia telah menyelesaikan gelar master di Universitas Oslo, Norwegia, dan membawa pengalaman serta wawasan yang berharga terkait implementasi sistem merit di Filipina. Rini Lukita Sari, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur (ASN) BKD Sulbar, yang turut hadir pada webinar itu menyampaikan kepentingan dan komitmennya dalam mengikuti acara tersebut. Menurutnya, diskusi tentang implementasi sistem merit sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, termasuk di Sulbar, guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. Rini menekankan pentingnya belajar dari pengalaman negara lain seperti Filipina, untuk kemudian disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Dia berharap melalui webinar itu, BKD Sulbar dapat memperoleh wawasan baru dan strategi yang efektif dalam menerapkan sistem merit yang adil dan transparan bagi ASN di wilayah mereka. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris juga berpartisipasi dengan memberikan saran dan harapan tentang perlunya dorongan dari Kemenpan untuk pembinaan Kinerja ASN di daerah yang masih sangat kurang. Sementara, Kepala BKD Sulbar, Bujaerami Hassan mengatakan, dengan adanya kerja sama antar-BKD dan pertukaran pengetahuan seperti webinar tersebut, diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas manajemen ASN di seluruh Indonesia, menuju pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa--Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas TIM STDB yang telah dilaksanakan pekan sebelumnya 13-14 Maret 2024 di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) Hermanto beserta Tim Teknis melakukan Sosialisasi STDB Kakao dan Pendataan Pekebun Kakao di Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Selasa 19 Maret 2024. Maksud dan tujuan STDB Kakao adalah mewujudkan tata kelola perkebunan berkelanjutan, mewujudkan ketertelusuran, menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya, serta persyaratan ISPO Pekebun. Pelaksanaan Sosialisasi STDB Kakao dan Pendataan Pekebun Kakao yang dilaksanakan Disbun Sulbar di Kecamatan Aralle tersebut merupakan tahapan kedua dan ketiga dari enam tahapan Penerbitan STDB Kakao berdasarkan Revisi Kepdirjenbun Tahun 2018. Untuk Tahun Anggaran 2024, Disbun Mamasa mendapat target 500 STDB Kakao dan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa, yaitu Tabulahan 200 target, Bambang 200 target dan Aralle 100 target. Menurut Kabid PPHP Disbun Sulbar Hermanto, STDB menjadi suatu keharusan agar lahan pekebun dapat diketahui dan terdata di wilayahnya. "STDB merupakan salah satu modal bagi pekebun saat menjual hasil panen maupun mengembangkan usaha, karena dapat menjadi salah satu bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu tanaman sebab mencantumkan posisi lahan pekebun, kualitas benih sampai pada hasil panen," kata Hermanto. Disampaikan, untuk mengatur dan sebagai tata kelola pengembangan perkebunan milik pekebun, pemerintah memerlukan STDB sebagai dasar untuk menetapkan berbagai kebijakan usaha perkebunan bagi pekebun. "Tahapan ini harus segera dilaksanakan agar kegiatan Penerbitan STDB di Kabupaten Mamasa dapat segera terlaksana mencapai target yang telah dialokasikan," ujarnya. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Hari kesepuluh bulan ramadan 2024 menjadi berkah tersendiri bagi Pemprov Sulbar. Kantor gubernur Sulbar yang mengalami kerusakan sejak 15 Januari 2021 usai diporakporandakan gempa bumi, akhirnya kembali beroperasi setelah pembangunan selama kurang lebih tiga tahun. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, saat diwawancarai wartawan usai melakukan soft launching gedung kantor gubernur yang baru, Kamis, 21 Maret 2024. "Hari ini, hari kesepuluh bulan ramadan 2024. Ini menjadi hari yang penuh berkah setelah tiga tahun kantor gubernur itu tidak kita punya. Hari ini kita berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Mentri PUPR, Mendagri, yang sudah memberikan sumbangan bangunan ini seharga kurang lebih 118 miliar," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sestama BNPP itu pun berharap, kantor gubernur Sulbar baru yang dibangun dengan konsep smart office dan green building dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sulbar. "Nah, di gedung ini yang kurang lebih luasnya 9000 meter persegi akan sangat bermanfaat, akan menjadi gedung utama untuk tata kelola pemerintahan kita, termasuk nanti data center, ruang rapat, aula, ballroom, itu ada disini ruang serbaguna. Ini kita optimalkan untuk kepentingan Sulbar, termasuk bagaimana satu data kita kelola disini untuk membangun digitalisasi," ujarnya. Untuk tanggap bencana, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pihaknya sudah memiliki alat deteksi dan peringatan dini bencana alam, seperti gempa bumi. Bahkan, pihaknya sudah melakukan beberapa kali latihan mitigasi tanggap bencana. "Kita sudah empat kali latihan, simulasi, mudah-mudahan terus menerus, bahkan tiap bulan kita latihan seperti itu untuk mitigasi tanggap bencana," ungkap Prof Zudan Arif Fakrulloh. Pada kesempatan yang sama, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menjelaskan, gedung baru kantor gubernur memiliki keistimewaan dan keunggulan. "Jadi, ini kalau kita lihat dari persyaratan konstruksi yang dibangun di gedung ini, luar biasa. Misalnya jumlah tiang utama itu sebanyak 80 unit dengan kedalaman 21 meter. Jadi, dari segi konstruksi di daerah rawan…

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2024 yang diselenggarakan Bapperida Sulbar, Rabu 20 Maret 2024. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Rakortekrenbang itu mempertemukan semua urusan pemerintahan dan kewilayahan di Sulbar. "Nah, kesempatan ini harus dijadikan sebagai sarana mengorkestrasi perencanaan pembangunan kita. Diorkestrasi itu artinya diselaraskan nadanya, diselaraskan iramanya, agar perencanaan pembangunan di enam kabupaten se Sulbar dengan provinsi itu berada dalam irama yang enak," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Menurut Sestama BNPP itu, ada tiga prinsip utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan untuk menghasilkan irama yang enak. "Yang pertama perencanaan pembangunan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, semua masalah bisa kita selesaikan dengan perencanaan pembangunan yang bagus. Yang kedua perencanaan pembangunan agar bisa memberi nilai tambah dalam semua program-program yang ada di Sulbar," ujarnya. Prinsip yang ketiga, kata Prof Zudan Arif Fakrulloh, yakni perencanaan pembangunan untuk membangun branding-nya Sulbar. Misalnya, ingin dibangun branding Sulbar ramah investasi, serta membangun branding enam kabupaten dengan potensinya masing-masing. "Misalnya Kabupaten Majene sebagai kabupaten pendidikan, Mamuju sebagai kota maju mundur juara berubah dari yang dulu maju mundur jurang, atau diubah lagi maju mundur jadi uang, misalnya seperti itu. Nah, membangun branding tapi harus disiapkan misalnya Mamuju disiapkan banyak lokasi-lokasi wisata, kemudian dibangun kuliner-kuliner yang enak, kemudian budaya-budaya ditumbuhkan lagi, sehingga kemana-mana orang-orang di Mamuju langsung bicara sekarang Mamuju berubah," pungkas Prof Zudan Arif Fakrulloh. Rakortekrenbang tersebut dihadiri oleh semua perwakilan dari enam kabupaten di Sulbar (Rls)

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris. Hadir pada Rakortekrenbang tersebut adalah para kepala perangkat daerah Sulbar, instansi vertikal dan pemerintah kabupaten se-Sulbar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulbar hadir dalam pembahasan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Kawasan dan Permukiman. Ditemui setelah Rakortekrenbang, Kamis 21 Maret 2024, Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, pada Rakortekrenbang telah menyepakati hasil pembahasan outcome prioritas dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini perangkat daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Kami dan perangkat daerah yang ada di kabupaten se-Sulbar telah menyepakati untuk melakukan kolaborasi dalam pencapaian target 2025, yang menitikberatkan pada rumah layak huni yang dalam penganggarannya akan dilakukan melalui sumber APBN, APBD provinsi dan/atau kabupaten/kota, dan swasta/pengembang serta CSR,” jelas Syaharuddin. Disampaikan, dalam catatan kesepakatan dituangkan target – target rumah layak huni seluruh kabupaten untuk tahun 2025, yakni Mamasa menargetkan 70 persen, Pasangkayu 32.22 persen, Mamuju Tengah 85,48 persen, Majene 60 persen, dan Polewali Mandar sebesar 77,83 persen. Menurutnya, dalam mencapai target rumah layak huni juga diperlukan pendukung berupa penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU). “Pencapaian target rumah layak huni tidak dapat dipisahkan dengan penyediaan PSU, untuk itu kami juga akan terus melakukan penyediaan PSU nantinya. Hal ini sejalan dengan program prioritas Sulbar yang sudah seringkali kami diingatkan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh yaitu menuntaskan permasalahan 4 + 1 ,” ujar Syaharuddin. “Hal yang sama juga sudah kami bahas pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) di Hotel Aflah 8 Maret 2024 lalu, agar bagaimana kita untuk selalu menitikberatkan program kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat seperti penentasan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting,” lanjut Syaharuddin menambahkan. Membahas tentang rumah…

Mamuju Tengah - Pj. Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Sulawesi Barat Ny. Ninuk Triyanti Zudan membuka kegiatan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Pangan di Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis, 21 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas Koperindag Provinsi Sulawesi Barat. Acara pembukaan dimulai dengan laporan dari Kepala Dinas Koperindag Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, yang menyampaikan tujuan dan manfaat dari pelatihan tersebut. Pj Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan secara resmi membuka kegiatan ini dengan harapan bahwa pelatihan tersebut akan memberikan wawasan baru bagi para peserta yang hadir. "Termasuk keterampilan kepada para peserta dalam mengembangkan produk olahan pangan yang beragam dan inovatif," kata Ny Ninuk. Setelah pembukaan kegiatan, Ny. Ninuk Triyanti Zudan bersama rombongan melakukan kunjungan ke salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dalam pembuatan keripik, produk unggulan UMKM Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Ninuk berinteraksi langsung dengan pemilik UKM untuk memahami proses produksi serta potensi pengembangan produk yang dapat dilakukan. "Kita harap para pelaku UMKM di Kabupaten Mamuju Tengah akan semakin terampil dalam mengolah berbagai produk olahan pangan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal," harapnya. TP PKK Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Dinas Koperindag berkomitmen untuk terus mendukung serta support kegiatan para UMKM. "Kita juga komitmen memfasilitasi pengembangan UMKM dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat," tandasnya. Penulis : TP PKK Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar), Zulkifli Manggazali turut menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Sulbar 2024 yang digelar Bapperida Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu 20 Maret 2024. Pada Rakortekrenbang ini ada tiga desk yang dilaksanakan yakni desk urusan, desk kewilayahan dan desk indikator makro. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, DLH mengikuti desk urusan lingkungan hidup yang membahas empat indikator makro pembangunan nasional yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), indeks pengelolaan keanekaragaman hayati, indeks kinerja pengelolaan persampahan dan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). "Dalam hal ini DLH provinsi dan kabupaten membahas dan menentukan target dari masing-masing indikator tersebut di atas. Diharapkan target ini dapat terealisasi sesuai apa yang telah direncanakan," ucap Zulkifli. Rakortekrenbang ini merupakan salah satu wadah bagi pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program kegiatan dalam mendukung pencapaian target program nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar