Mamuju–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna terkait Jawaban Gubernur Sulawesi Barat atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Selasa 09 Juli 2024. Berlangsung di Ruang Paripurna Kantor Sementara DPRD Sulbar, rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Sulbar H. Abdul Rahim didampingi Wakil Ketua II H. Abdul Halim. Hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar Amujib mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib menyampaikan jawaban dan tanggapan Gubernur atas berbagai masukan serta kritik yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD. Disampaikan, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan akuntabel. Ia juga menyoroti beberapa poin penting yang menjadi perhatian utama dalam RPJPD dan pengelolaan barang milik daerah, serta menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Sekretaris DPRD (Sekwan), Muhammad Hamzih berharap proses pembahasan dan penetapan kedua ranperda tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. "Kami berharap seluruh proses ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat segera diimplementasikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar," kata Hamzih, saat ditemui usai rapat. Hamzih menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. "Kami akan terus berkomitmen untuk mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah," tambahnya. Rapat paripurna turut dihadiri Anggota DPRD Sulbar, beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar serta staf Sekretariat DPRD Sulbar dan undangan lainnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Pasangkayu--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin turut serta mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungannya di perusahaan tambak udang PT. Randomayang Tambak Lestari di Desa Randomayang, Kecamatan Bambalomutu, Kabupaten Pasangkayu, Selasa 09 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Pj. Gubernur Sulbar bersama rombongan berkesempatan berkeliling di lahan tambak seluas 60 hektar yang beroperasi sejak tahun 2017. Kadis Perkim Sulbar, Syaharuddin mengaku takjub melihat lahan tambak tersebut. Menurutnya, tambak itu sangat bagus dan patut dicontoh. “Alhamdulillah Bapak Pj. Gubernur mengajak kami berkunjung hari ini (Selasa 09 Juli red). Menurut saya, ini tambak yang sangat bagus dan patut dicontoh, dimana air dari laut kemudian diolah lalu dimanfaatkan, instalasi pengolah limbahnyapun sangat bagus, air yang sudah tidak dipakai dibuang kembali ke sungai dalam keadaan bersih,” kata Syaharuddin, saat ditemui di area tambak itu. “Tadi juga pihak perusahaan Pak Hery menyampaikan bahwa di perusahaan ini mempekerjakan 110 tenaga kerja, 100 diantaranya adalah tenaga kerja yang berasal dari Pasangkayu, sementara 10 lainnya bertindak selalu konsultan,” Syaharuddin menambahkan. Sementara itu, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mendukung sepenuhnya agar PT. Randomayang Tambak Lestari terus melakukan pengembangan apalagi masih banyak lahan di sekitar yang belum dibuka. Bahtiar juga menitip pesan mencari perusahaan untuk dapat diajak berkolaborasi agar dapat memperoleh manfaat besar, bukan hanya untuk perusahaan tambak Randomayang tapi juga untuk masyarakat yang ada di Pasangkayu. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

PASANGKAYU : Masyarakat di pedesaan semakin bersemangat menyiapkan lahannya guna menanam pisang cavendish. Seperti yang dilakukan oleh warga di Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat. Mereka menggarap lahan lahan yang kosong untuk ditanami pisang cavendish. Penanaman pisang tersebut disaksikan oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Selasa (9/7/2024). Penanaman pisang cavendish ini berlangsung di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Pasangkayu. Sebelum ditanami pisang, tim pendamping yang terdiri dari PT Citra Aghri Pratama selaku offtaker dan penyedia bibit melakukan survey dan mendampingi warga. Setelah diyakini bahwa lahan tersebut cocom barulah ditanami pisang. "Saya melakukan perubahan penanaman ke pisang cavendis. Apalagi tanah saya memungkinkan untuk ditanami pisang. Saya juga membaca di internet dan dengar dengar dari orang. Semakin yakin setelah ada pendamping" ujar Mursalim pemilik lahan. Menurutnya, lahan yang dia tanami sudah pernah bercocok tanam jagung. Tetapi setelah mendapat kabar adanya budidaya pisang cavendis dari Pj Bahtiar para petani di Desa Benggaulu mulai beralih ke Pisang Cavendish. Sementara itu menurut Kepala Desa Benggaulu Haeruddin selaku kepala desa pihaknya sangat berterima kasih kepada Pj Bahtiar yang datang ke lokasinya untuk menemani warganya menanam pisang. Ini menandakan bahwa program tersebut benar benar akan dirasakan manfaatnya oleh warga. "Kedatangan Pj Gubernur sekaligus memberi keyakinan dan kepercayaan warga kami" tandas Haeruddin. Kata Haeruddin, warga di desanya telah banyak yang menyiapkan lahannya menanam pisang cavendish. Apalagi tim pendamping sudah masuk ke Pasangkayu untuk melakukan survey lokasi. "Sempga desa desa lain dan kecamatan lain bisa bersinergi memasyarakatkan pisang cabendis ini" harap Haeruddin. Selain di Desa Benggaulu warga desa lain di Pasangkayu juga gencar menanam pisang. Seperti di kampung Tikke. Sebelum Pj Bahtiar mengakhiri kunkungan kerjanya di Pasangkayu, warga di Tikke mengundangnya guna menanam pisang sebab lahan mereka telah siap. Ambo Intang yang juga anggota DPRD Sulawesi Barat menemani Pj Bahtiar menanam pisang di kampung tersebut. Dia menyambut dan sangat mengapresiasi sebab Pj…

Mamuju–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Penilaian Andal, RKL/RPL Rencana Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lebani, Kecamatan Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulbar oleh PT. Tambang Bantuan Andesit. Rapat diselenggarakan Selasa, 09 Juli 2024, bertempat di Grand Maleo Hotel & Convention, Jl.Yos Sudarso No 51 Mamuju, Sulbar, dimulai Pukul 09.00 Wita – Selesai. Kegiatan di awali dengan sambutan atau pengantar oleh Direktur PT. Tambang Batuan Andesit Arman Supriadi, selanjutnya dibuka oleh Kepala DLH Sulbar H. Zulkifli Manggazali. Rapat Penilaian Andal, RKL/RPL Rencana Pembangunan Terminal Khusus dipimpin Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Andi Alffianti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memverifikasi saran dan masukan KPA dan Tim Teknis KPA Kabupaten Mamuju terhadap Dokumen Andal dan RKL/RPL dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Rencana Pembangunan Terminal Khusus. Selain itu, untuk melakukan Penilaian Dokumen Andal, RKL/RPL Rencana Pembangunan Terminal Khusus dengan berpedoman pada Kerangka Acuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan, sektor pertambangan batuan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, H. Zulkifli Manggazali mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dinyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdapak terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. “Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Tambang Batuan Andesit ini, merupakan kegiatan yang wajib menyusun Amdal dan telah dilakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Teknis pada tanggal 4 Maret 2024,” kata Zulkifli. Zulkifli menjelaskan, Pembangunan Terminal Khusus ini merupakan salah satu fasilitas penunjang dari kegiatan penambangan batuan yang dilakukan oleh PT. Tambang Batuan Andesit. “Namun demikian, hendaknya setiap aktifitas kegiatan wajib memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup khususnya ekosistem yang terlindungi pada area-area tertentu khususnya pada ekosistem perairan,” ucapnya. Untuk itu, Zulkifli menegaskan, diperlukan analisis dan kajian mendalam untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pembangunan…

Majene--Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar Jalan Sehat dan Penanaman Pohon di Kabupaten Majene, Sabtu pagi (6/7/2024). Jalan sehat dimulai di depan Villa Bogor menuju ke Pantai Rangas Assamalewuang Majene. Dalam kegiatan itu, Pj. Gubernur Sulbar tidak lupa menyapa masyarakat Majene. Hadir mendampingi Pj. Gubernur Sulbar dalam kegiatan tersebut antara lain Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Sekda Majene Ardiansyah dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekdis Perkim) Sulbar Amrin juga terlihat hadir dalam rombongan mewakili Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin yang berhalangan hadir. Sekdis Perkim Sulbar, Amrin menyampaikan, rombongan Pemprov Sulbar yang dipimpin Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin akan melakukan dua agenda yaitu jalan sehat dan penanaman pohon. “Setelah jalan santai akan dilanjutkan dengan penanaman pohon,” kata Amrin, saat ditemui usai jalan sehat. Amrin juga menyampaikan, dalam kegiatan itu Pj. Gubernur Bahtiar menyampaikan bahwa dua agenda tersebut merupakan upaya membangun silaturahim sekaligus membahas beberapa hal terkait pembangunan daerah. Ia menambahkan, terkait penanaman pohon, tujuannya memberi edukasi ke masyarakat agar menanam pohon menjadi kebiasaan setiap hari. “Kita sebagai pelayan masyarakat harus memberi contoh yang baik, seperti apa yang telah disampaikan Bapak Pj. Gubernur Bahtiar Baharuddin bahwa kemungkinan 30 tahun kedepan akan terjadi krisis iklim yang bisa mengakibatkan kelaparan. Untuk itu, sejak dini mari membiasakan diri untuk menanam pohon, jadikan menanam pohon sebagai suatu kebiasaan,” tutup Amrin. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Tim Percepatan Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan ke Puskesmas Topore di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Senin 08 Juli 2024. Puskesmas Topore merupakan salah satu puskesmas yang telah menerapkan ILP di Sulbar. Kunjungan ini juga didampingi oleh Tim ILP Dinkes Mamuju dan diterima langsung oleh Kepala Puskesmas Topore beserta tim puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan ILP berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulbar, Muh. Ihwan, bersama dengan Tim ILP Dinkes Sulbar, memberikan penguatan terkait implementasi ILP sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas Topore. Muh. Ihwan mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh Tim Puskesmas Topore dalam mewujudkan penerapan ILP. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk terus mendukung dan mengembangkan inovasi-inovasi yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Sulbar. “Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut Dinkes Sulbar sebagai pembina pelaksanaan ILP di puskesmas, pustu dan posyandu,” ungkapnya. Secara terpisah, Kadinkes Sulbar, Asran Masdy, dalam pernyataannya, menegaskan pentingnya transformasi pelayanan kesehatan primer di Sulbar. "Upaya transformasi pelayanan kesehatan primer melalui penerapan ILP di puskesmas-puskesmas adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Dengan ILP, kita dapat memastikan bahwa setiap puskesmas memberikan layanan yang sesuai standar dan kebutuhan masyarakat. Kami berharap semua puskesmas di Sulbar dapat segera menerapkan ILP dengan baik," ujar Asran Masdy. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kerja sama antara Dinkes dan puskesmas-puskesmas di Sulbar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, turut hadir dalam acara Sosialisasi Peluang Kerja Tenaga Kesehatan di Jepang yang diselenggarakan oleh Kaikoukai Healthcare Group Jepang melalui Zoom pada Senin, 8 Juli 2024, di Aula Marasa Corner. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy menyampaikan, Kaikoukai Healthcare Group Jepang kembali memperkuat kerja sama dengan Pemprov Sulbar dalam sektor tenaga kerja kesehatan. Ia menekankan, hal itu adalah kesempatan emas yang harus disambut baik oleh semua elemen masyarakat Sulbar, terutama para perawat dan bidan. "Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, jadi mari kita manfaatkan peluang emas ini dengan sebaik-baiknya," ajak Asran. Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di Jepang mencapai 38.000 per tahun, dan jumlah ini masih jauh dari terpenuhi. Oleh karena itu, sosialisasi ini ditujukan kepada mahasiswa, alumni, serta lulusan D3 dan S1 Keperawatan yang berusia di bawah 35 tahun untuk bersiap mengambil peluang ini. Asran menambahkan, siswa-siswi SMA yang berminat bekerja di Jepang juga memiliki kesempatan untuk mengikuti program itu. "Ini adalah kesempatan luar biasa. Kami mendorong agar anak-anak kita yang memiliki keterampilan ini dapat mengikuti program tersebut," ujarnya. Dalam kegiatan itu, pihak Kaikoukai Healthcare Group Jepang menjelaskan bahwa tenaga kerja perawat Jepang yang dibutuhkan harus memiliki tiga hal utama, yaitu keterampilan kesehatan, kemampuan berbahasa Jepang, dan kemauan yang kuat. Mereka juga menawarkan kursus bahasa Jepang secara gratis. Pemprov Sulbar mengapresiasi kerja sama ini dan berharap Dinkes serta Disnaker dapat berkontribusi langsung. "Diharapkan pada tahun 2025, sudah ada yang berangkat ke Jepang setelah mengikuti ujian keterampilan bahasa Jepang," tutupnya. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

PASANGKAYU - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Suyuti Marzuki meninjau lahan 1.000 hektare di Kabupaten Pasangkayu, Selasa 9 Juli 2024. Hal ini, sesuai arahan Pj Gubernur Bahtiar dalam pengembangan sektor perikanan di Sulbar. "Tadi saya cek langsung di lapangan hamparan tambak lebih 1.000 hektare di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu," kata Suyuti. Ia menambahka areal tambak ini akan diusulkan ke investor besar sektor kelautan perikanan Sekar Laut. "Sekar Laut perusahaan yang telah sukses puluhan tahun dengan banyak anak perusahaan. Nantinya kawasan luas ini menjadi hamparan rantai produksi udang vanamae," tambahnya. Sehingga, akan meningkatkan ekspor hasil perikanan Sulbar dengan tetap menghidupkan koperasi yang saling menguntungkan antara perusahaan, koperasi dan tenaga kerja. "Jadi kita mendorong budidaya secara massal, apalagi perusahaan Sekar Laut ini sudah berhasil di beberapa Provinsi di Indonesia," ungkapnya. Suyuti membeberkan bahwa sudah menemui pemilik hamparan tambak tersebut yang berada di pinggir laut. "Ini sangat memungkinkan, pemiliknya juga siap menjual lahannya. Kita sudah janjian juga sama investor akan datang ke Sulbar," bebernya. Nantinya, lanjut Suyuti akan dilihat model kerjasama yang dibangun investor bersama pemerintah daerah. "Beberapa rencana lalu sempat gagal akibat kurang pendalaman problem yang dialami misalnya kerjasamanya terlalu ribet dan mana juga status lahan. Jadi niat kita ini semoga bisa jalan dengan baik," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar menerima aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Gubernur, Selasa 9 Juli 2024. Hadir, menerima aksi mahasiswa diantaranya Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail, Kadis Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur dan sejumlah pejabat lainnya. "Segala aspirasi yang disampaikan mahasiswa sudah kita terima," kata Herdin. Ia menambahkan beberapa tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar. "Tuntutan mahasiswa telah kami terima dan tentunya pemprov akan mendalami. Inspektorat akan melakukan pemeriksaan," tambahnya. Senada, Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula menyampaikan aksi yang dilakukan mahasiswa akan direspon. Dimana akan diminta perwakilan mahasiswa dialog bersama Sekprov Muhammad Idris besok Rabu 10 Juli 2024. "Rencananya akan diterima langsung Sekprov dan Kepala Inspektorat perwakilan mahasiswa," ungkapnya. Selain itu, dia menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di kantor Pemprov Sulbar.(rls)

Mamuju—Dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Senin 08 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) dan Eksekutif sepakat untuk menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Atas kesepakatan bersama tersebut. Sekretaris DPRD (Sekwan), Muhammad Hamzih mengucapkan rasa syukur. "Ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua. Saya sangat bersyukur bahwa DPRD dan Eksekutif memiliki pandangan yang sama dalam rapat paripurna tadi, yang mana Eksekutif dan DPRD menyepakati tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan akan dibahas lebih lanjut ditingkat Komisi-Komisi,” kata Hamzih, saat ditemui usai rapat paripurna. Menurutnya, kesepakatan itu menjadi catatan bahwa Eksekutif dan DPRD terjadi kesamaan pandangan. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan kebuntuan dalam proses tersebut. Ia menambahkan, dalam rapat paripurna ada beberapa yang ditanggapi dan menjadi masukan dari DPRD terkait ranperda tersebut. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Sulbar H. Abdul Rahim didampingi Wakil Ketua II H. Abdul Halim. Hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Turut hadir beberapa Anggota DPRD Sulbar dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Sementara DPRD Sulbar itu membahas secara rinci Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh perwakilan setiap komisi dihadapan pimpinan dan peserta rapat. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya, serta memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis: DPRD Sulbar Editor : humassulbar