humassulbar

humassulbar

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan kegiatan kerja bakti pada Jumat, 12 Juli 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah. Kerja bakti dimulai dengan membersihkan sampah dan memotong rumput di sepanjang Jalan Arteri Mamuju. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan membersihkan halaman Kantor BPBD Sulbar. "Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, kami juga ingin memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan," ujar Muhammad Yasir Fattah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar. Seluruh ASN dan TATT BPBD Sulbar ikut terlibat dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Kebersihan lingkungan merupakan bagian peningkatan kualitas hidup sehat. Diharapkan melalui kerja bakti ini, kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kerja sama antar OPD di Sulbar dapat terus ditingkatkan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin bersama jajarannya kembali hadir di Jalur Arteri Mamuju, Jumat 12 Juli 2024, untuk melakukan kerja bakti atau lebih dikenal dengan istilah Jumat Bersih, “Sesuai janji kami pada Jumat pekan lalu, bahwa kami akan kembali hadir untuk melaksanakan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan secara rutin setiap hari Jumat,” kata Syaharuddin. Syaharuddin bersyukur melihat Jalur Arteri Mamuju sudah tidak terlalu kotor lagi. Ia menilai kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh seiring dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Sulbar tentang Pelaksanaan Jumat Bersih, “Sepertinya kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh seiring adanya SE Gubernur tentang Pelaksanaan Jumat Bersih, apalagi setiap jumat kami pemerintah selaku pelayan masyarakat selalu memberikan contoh seperti hari ini yang sedang kami laksanakan,” ujarnya. Ia menambahkan, Jum’at pekan depan pihaknya kembali akan melakukan kerja bakti di area-area publik yang akan ditentukan kemudian. Seperti diketahui, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin telah mengeluarkan SE tentang Pelaksanaan Jumat Bersih sejak bulan Juni 2024, yang ditujukan kepada para Bupati se-Sulbar, Forkopimda, Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulbar, Instansi Vertikal se-Sulbar, Sekolah-Sekolah, BUMN/BUMD serta Lembaga Swasta. Pelaksanaan Jumat Bersih bertujuan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik, indah dan sehat serta mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan pencegahan penyakit. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Ketua TP PKK Sulbar , Ny Sofha Marwah Bahtiar bersama Distapang Sulbar melakukan launching kegiatan pemberian pangan sumber protein hewani di Mamuju, Jumat 12 Juli 2024. Hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari dan jajaran pengurus PKK Sulbar. "Kami mengamati dengan seksama bahwa di tengah kemajuan ekonomi yang kita nikmati, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Data terbaru prevalence of undernourishment (Pou) di Sulawesi Barat sebesar 8,29 persen atau sebesar 118,4 ribu penduduk," kata Sofha. Angka Pou ini merupakan gambaran prevalensi penduduk yang mengkonsumsi kalori kurang dari yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan aktif pada suatu wilayah. Angka Pou Sulawesi Barat ini menunjukkan bahwa tingkat kekurangan konsumsi, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, masih mengkhawatirkan di Sulbar. Untuk itu, kegiatan ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan. Melalui pemberian pangan yang kaya akan protein hewani seperti daging, telur, dan susu. "Kami berharap dapat meningkatkan status gizi mereka dan membantu dalam pembentukan sistem imun yang kuat," harapnya. Sementara itu, tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memegang peran yang sangat penting dalam pemberian bantuan pangan di masyarakat. PKK merupakan salah satu organisasi yang berada di garis depan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. "Kita juga penggalangan dana dan sumberdaya lainnya baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum untuk mendukung program pemberian bantuan pangan. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan sumbangan yang diperlukan dalam bentuk makanan, uang, atau barang lainnya," bebernya. Demikian pula dalam distribusi pangan kepada anak balita, mereka dapat mengatur logistik dan proses distribusi agar pemberian pangan sampai tepat waktu dan tepat sasaran. "Saya mengapresiasi kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mewujudkan kegiatan ini. Terima kasih kepada para Dinas Ketahanan Pangan…

Mamuju--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai teladan ASN dan Non ASN untuk semester 1 (pertama) tahun 2024, Kamis, 11 Juli 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP Sulbar. Penghargaan diserahkan Sekretaris DPMPTSP Sulbar Almes Amedian mewakili Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis, di Kantor DPMPTSP Sulbar. Sekretaris DPMPTSP Sulbar, Almes Amedian mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah provinsi terhadap pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Para pegawai yang menerima penghargaan ini dinilai telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam berbagai aspek pelayanan publik,” kata Almes Amedian. Penghargaan ini juga merupakan bagian dari penilaian evaluasi kinerja PEKPPP tahun 2024, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 595 Tahun 2024 tentang Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2024. "Dengan adanya penghargaan ini, kami berharap dapat membangun semangat kerja yang lebih tinggi bagi semua pegawai, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat," ujarnya. Adapun pegawai yang menerima sertifikat penghargaan sebagai pegawai teladan ASN dan Non ASN adalah: 1. Erni. Berkontribusi dalam inovasi digitalisasi layanan publik di DPMPTSP. 2. Nestor. Berdedikasi dan ketekunan dalam melayani masyarakat serta kemampuannya memecahkan masalah pelayanan dengan cepat dan efisien. 3. Sunarti. Berintegritas dan komitmen dalam menjalankan tugas serta perannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor investasi. Selain penghargaan berupa sertifikat, para penerima penghargaan juga mendapatkan insentif sebagai bentuk apresiasi lebih lanjut atas kerja keras dan dedikasi mereka. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai di lingkungan DPMPTSP Sulbar untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung dan mengapresiasi kinerja para pegawai yang telah berkontribusi positif dalam pembangunan daerah. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Musik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tak hanya saat ini saja, namun sejak lama musik telah hidup dari masa ke masa. Bahkan musik dapat menjadi identitas sebuah daerah. Hal tersebut menjadi salah satu intisari yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin di hadapan para musisi asal Mamuju di Rujab Gubernur, Kamis malam (11/7/2024). Sebelum menyampaikan sambutannya, Pj Bahtiar ngobrol ngobrol dengan para musisi. Pada kesempatan tersebut musisi Mamuju ini menyampaikan beberapa keluhannya yang menjadi salah satu keterbatasan bagi kelompok mereka. Mereka yang datang merupakan musisi yang tergabung dalam Yayasan Musisi Mamuju ini dijamu makan malam oleh Pj Gubernur dan Ny.Sofha Marwah Bahtir. Ikut mendampingi dari OPD Pemprov yakni Asisten III Pemprov Sulbar A.Mujib dan Kadis Pariwisata Sulbar Darmawati Anshar. Para musisi ini mengaku bangga sebab diundang khusus oleh Pj Bahtiar untuk datang ke Rujab Gubernur Sulbar. Sesuatu yang tak mereka sangka sangka sebelumnya apalagi mendapat banyak masukan dari Pj Bahtiar. "Alhamdulillah kami diundang oleh Pak Gubernur. Kami sangat berterima kasih. Apalagi memberikan banyak masukan masukan" ujar Karman, Ketua Yayasan Musisi Mamuju. Pada kesempatan tersebut memang Pj Bahtiar memberikan masukan kepada para musisi. Terutama genre musik Mandar atau Mamuju. Selain itu event event musik juga harus jauh lebih berkembang dan maju di Sulbar. "Harus bersiap siap dari sekarang. Supaya menjadi grup musisi yang bagus. Sebab pada akhirnya akan berkembang hotel hotel, cafe cafe, rumah makan. Dan pada saat itu musisilah yang dibutuhkan, yakni musisi dari Sulbar. Jangan dari luar lagi" saran Bahtiar. Saran Pj Bahtiar ini sangat mendapat apresiasi dari para musisi. "Pak Gubernur mendorong kami lebih maju dan lebih berkembang. Ini yang kami sangat suka" kata Karman. Sebab lanjut Bahtiar, tak terasa dua hingga tiga tahun mendatang akan terjadi migrasi wisata dari Kalimantan ke Sulawesi Barat dalam hal ini Mamuju. Di mana pada saat…

Mamuju – Mengawali kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri, Kamis (11/7/2024), Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) dalam hal ini Tim Evaluasi melakukan PEKPPP Mandiri pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB RI) Nomor B/16/PP.02/2024 tentang Pemberitahauan Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Perangkat Daerah. Tim Evaluasi PEKPPP dipimpin langsung Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Subuki. Adapun anggota tim, Muhammad Rusli, Herman Dalipang dan Oktaviano Darmansyah Putra. Dalam kegiatan itu, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki menjelaskan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Subuki menekankan, hadirnya PEKPPP sendiri merupakan upaya dari KemenPANRB untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. ‘’Kita harapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi,’’ kata Subuki. Subuki juga menjelaskan alasan mengawali pelaksanaan PEKPPP Mandiri di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar. “Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar merupakan perangkat daerah yang menjadi perhatian kita, karena menjadi salah satu instansi yang kita harapkan berkomitmen untuk terus meningkatkan Layanan Perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti ibu, anak dan disabilitas. Sementara, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar, Hartati Zainuddin, dalam kesempatan itu menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan pemenuhan 6 (enam) aspek yang menjadi indikator penilaian. ‘’Alhamdulillah, atas arahan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kami akan memaksimalkan pemenuhan aspek-aspek yang menjadi penilaian. Karena ini bukan sekedar pemenuhan dokumen, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang datang ke Perpustakaan,’’ kata Hartati. Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Penetapan Indeks "K" dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Se-Sulbar Periode Juli 2024, di Hotel Berkah, Jln. Soekarno Mamuju, Kamis (11/07/2024). Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar melakukan pembahasan atas usulan indek “K” dari perusahaan perkebunan anggota Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit. Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun berpedoman pada PERMENTAN NO. 01/PERMENTAN/KB. 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan membatasi persaingan usaha yang tidak sehat antar perusahaan perkebunan. Rapat ini dipimpin Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Sitti Kamalia mewakili Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail. Hadir, Petugas Dinas Perkebunan Sulbar, Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit, terdiri dari OPD lingkup Pemprov Sulbar seperti Dinas Dagperinkop-UKM, Dinas Tenaga Kerja, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, dan Dinas Perhubungan. Turut hadir dari Dinas Pertanian Mamuju Tengah, Dinas Perkebunan Mamuju dan Kepolisian Daerah Sulbar. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi Sitti Kamalia menekankan pentingnya penetapan Indeks "K" yang akurat dan harga TBS yang kompetitif dalam mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah ini. Dalam rapat, Tim Penetapan sepakat bahwa harga penjualan TBS Sulbar umur tanam 10-20 tahun periode Juli 2024 sebesar Rp. 2.547,40/kg, terjadi kenaikan harga jika dibandingkan pada periode Juni 2024 sebesar Rp. 2.501,67/kg. “Proses penetapan harga TBS ini oleh tim penetapan saling mengambil peran dalam penentuan harga. Penetapan kali ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 45,73,” kata Sitti Kamalia. Secara terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan partisipasi semua pihak dalam rapat tersebut. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam rapat ini," kata Herdin. "Alhamdulillah, rapat hari ini (Kamis 11 Juli red.) merupakan rapat tercepat yang telah kami…

Sulbar --Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berkunjung ke sekretariat HMI Cabang Manakarra Mamuju, Kamis (11/07/2024) Kunjungan ini respon atas adanya pengrusakan atribut HMI dalam aksi unjuk rasa pada 9 Juli kemarin. Setelah permintaan maaf dari Kasatpol PP Muh.Jaun, ditindaklanjuti dengan kunjungan Pj Bahtiar ke sekretariat HMI Sulawesi Barat. Tiba di Sekret HMI ratusan anggota HMI, menyambut PJ Gubernur kemudian memasuki sekretariat dan melakukan dialog, dihadiri ketua dan pengurus Majelis Wilayah KAHMI Sulbar. Selain KAHMI, hadir pula Ketua Cabang Mamuju, Manakarra, Ketua Badko HMI Sulselbar, Ketua Kohati, Presidium KAHMI dan pentolan senior HMI lainnya. Di hadapan pengurus dan aktivis HMI, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin beberapa kali menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi di kantor Pemprov Sulbar, yang menyebabkan atribut HMI diduga terinjak oleh oknum Satpol PP. Akan tetapi Bahtiar mengaku akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi Pemprov Sulbar. (Rls) "Saya tidak melihat bagaimana kejadiannya, kondisi seperti apa. Hari ini saya Bahtiar Baharuddin penjabat gubernur Sulbar meminta maaf," ucap Bahtiar dihadapan Anggota HMI dan KAHMI Sulbar "Sekali lagi atas peristiwa itu, kepada saudaraku di HMI adek-adek saya, teman teman saya termasuk senior saya di KAHMI di Sulbar maupun di Seluruh Indonesia, atas nama pemerintah daerah meminta maaf atas peristiwa itu. Mudah-mudahan dengan peristiwa itu menjadi momentum bagi saya membenahi organisasi yang say pimpin," kata Bahtiar. Mantan Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol ini berharap dari HMI dan KAHMI terus memberi dukungan dan bimbingan kedepan, serta terus menyuarakan kebenaran dengan cara-cara yang beradab. "Jangan berhenti menyuarakan kebenaran. Jangan berhenti menyuarakan kepentingan pembangunan daerah, tetapi saya setuju kalau yang dilakukan dengan cara beradab . Kritik penting karena dengan kritik kita maju," kata Bahtiar. Terkait tuntutan lainnya mengenai dugaan tindak pidana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Bahtiar telah memerintahkan Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Inspektorat agar melakukan…

MAMUJU - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menerima perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi atas nama fraksi. Pertemuan itu dilaksanakan di rumah jabatan Sekprov dihadiri sejumlah Kepala OPD, dan perwakilan mahasiswa, Kamis 11 Juli 2024. "Pertama kita apresiasi atas kehadiran mahasiswa yang gabung dalam aliansi fraksi. Apa yang mereka pikirkan dan apa yang dipikirkan pemerintah sama, betul-betul hadir menegakkan pemerintahan yang baik," kata Idris. Ia menambahkan kritikan yang dilakukan mahasiswa itu sudah benar adanya. Bisa diberi masukkan kemungkinan fakta-fakta di lapangan atas kesalahan OPD melalui proyek tertentu. "Jadi frekuensinya sama, dimana tidak boleh anti kritik dan ini sudah disampaikan Pj Gubernur," tambahnya. Soal laporan kepolisian itu menjadi hak asasi setiap orang, apalagi menyangkut soal pribadi orang, ini juga menjaga citra dan nama baiknya, karena berpotensi untuk membunuh karakternya. "Ini bentuk penyampaian perlindungan hak asasinya. Makanya kita pertemuan ini meminta datanya dan akan melakukan investigasi mendalam," ungkapnya. "Setelah kita terima data, kita langsung melakukan investigasi dan dilihat hasilnya," ujarnya. Ketua Fraksi Alim Bahri menyampaikan dari fraksi dan OKP lain sangat merespon baik karena bisa diterima di sini. "Harapan kami apa yang kami bawa segera ditindaklanjuti. Data yang kami bawa ini sudah kita serahkan ke Sekprov, semoga bisa ditelusuri," ucapnya. Dia menyesalkan adanya laporan yang dilakukan Kadisdikbud dan Kadis DKP Sulbar. "Semoga ini tidak terjadi lagi, kami tentu kecewa karena adanya laporan itu. Makanya datanya kita bawa ke sini," tandasnya.(rls)

Sulbar --Status kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar saat ini masih tipe C. Menurut PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, perlu melakukan percepatan mendorong agar kelas RSUD Sulbar naik ke tipe B. Untuk itu, PJ Bahtiar mengharapkan terkait syarat syarat yang harus dipenuhi harus menjadi perhatian bersama, utamanya Dinas Kesehatan Sulbar agar bergerak cepat memenuhi syarat yang diperlukan, seperti kelengkapan gedung layanan, peralatan dan Sumber Daya Manusia. "Tipe C kita masih sangat jauh, lambat. Ini membuatpelayanan terbatas. Setidaknya bisa dinaikkan kelasnya menjadi Tipe B. Langkah-langkah yang harus dilakukan harus kita rancang," kata Bahtiar. Bahtiar mengapresiasi kepada Direktur RSUD Sulbar sebab meskipun dengan keterbatasan namun tetap dapat memberikan pelayanan terbaik. Bahtiar juga menyampaikan turut berduka atas meninggalnya dokter Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Bahtiar berharap Dinas Kesehatan segera mendapatkan solusi untuk terus menambah dokter spesialis di Sulawesi Barat. Selain SDM, Bahtiar juga meminta dinas Kesehatan dan RSUD Sulbar membangun komunikasi dengan kabupaten untuk menyediakan rumah singgah di RSUD Sulbar. "Seperti di Kabupaten Barru, membuat rumah singgah di RS di Makassar. Dan juga kita harus pikirkan, semacam rumah susun, untuk perawat petugas dan lainnya," kata Bahtiar. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini juga berkomitmen akan memperjuangan di pusat untuk mendukung pengembangan RSUD Sulbar sehingga kedepan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. (Rls)