Mamuju - Pemprov Sulbar menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Subar tahun 2023. Penyerahan ini dilakukan langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dan dihadiri Sekprov Muhammad Idris serta para anggota DPRD Sulbar, Rabu 27 Maret 2024. Dirangkaikan juga penyerahan dokumen usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar tahun 2025. "Saya apresiasi dan penghargaan yang mendalam atas dukungan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang mendukung penuh program selama satu tahun sehingga target-target banyak yang sudah bisa kita capai," kata Prof Zudan. Namun, ada banyak hal-hal yang harus dibenahi dan perlu diselesaikan secara bertahap sampai dengan masalah itu selesai. "Kita serahkan LKPJ sesuai perintah undang-undang, ini menjelaskan apa yang dilaksanakan satu tahun lalu. Setelah itu DPRD akan menalaah dan akan keluar rekomendasi perbaikan untuk penyusunan APBD 2025," ungkapnya. Sementara itu, dalam LKPJ ini masalah mendasar di Sulbar yang sudah diselesaikan, termasuk progres seperti stunting, kemiskinan, lapangan kerja, kemudian anak tidak sekolah sampai infrstruktur. "Sehingga kedepan tidak ada lagi permasalahan muncul, seperti tidak ada lagi orang sakit ditandu maupun digotong. Jadi jalan-jalan harus dibuka secara bertahap," harapnya. Dia juga senang sekali karena OPD bergerak kompak dalam menjalankan program kerja selama 11 bulan dirinya berada di Sulbar. "Ada penghargaan sudah kita terima selama 11 bulan saat bertugas. Mulai penghargaan bidang IT, Digitalisasi, Kesehatan, Pendidikan sampai penyelenggara inflasi. Ini semua berkat OPD yang saling bahu membahu membangun Sulbar," ujarnya. Sehingga, inilah yang perlu dijaga dan meningkatkan branding Sulbar agar memudahkan investasi masuk dan membuat investor nyaman. Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi saat memimpin rapat paripurna mengungkapkan LKPJ Gubernur tahun 2023 akan dibahas secara bersama. "Kita punya waktu 30 hari untuk membahas LKPJ Gubernur tahun 2023. Tentunya akan kita telaah program yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana," tandasnya. Adapun, prestasi dan penghargaan yang didapatkan Pemprov Sulbar selama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh…

MAMUJU - Sebanyak 24 Prestasi dan Penghargaan Pemprov Sulbar masa Pemerintahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Kurun Waktu Mei 2023-Maret 2024. Juru bicara Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, penghargaan dan prestasi didapatkan ini bagian pencapaian Pemprov Sulbar dalam sektor berbagai pembangunan. "Ini bagian dedikasi Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan dalam membangun Sulbar agar lebih baik lagi. Semoga ini langkah positif untuk kemajuan daerah ke depan," kata Mustari Mula. Selain itu, lanjut Mustari, pencapaian ini, semoga menjadi pegangan agar semakin bekerja keras demi kemajuan daerah, terutama semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Sehingga setiap program Pemprov Sulbar bisa dirasakan langsung masyarakat, sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan agar program masing-masing OPD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya. Berikut 24 prestasi dan penghargaan yang didapatkan Pemprov Sulbar selama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjabat diantaranya: 1. Penghargaan Transformatif Pembelajaran , Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka Mengajar, Program Sekolah Penggerak, dari Mendikbud Ristek di Yogyakarta, 29 Mei 2023. 2. Penghargaan Indonesian Awards dari Inews Media Grup kategori Excellent Awards for Strategic Initiative”Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan “ di Inews Tower , 31 Agustus 2024. 3. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemprov Sulbar sebagai Pemerintah Daerah yang telah berhasil menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui aplikasi Srikandi pada seluruh OPD di Surakarta, 6 September 2023 4. Penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II wilayah Sulawesi di Jakarta , 3 Oktober 2023 5. Penghargaan dari Direktur Utama LARS DHP, dr. R. Heru Aryadi atas pemenuhan Standar Layanan Kesehatan, 6 Oktober 2023. 6. Penghargaan atas Percepatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sulbar dari kemendes PDT, 10 Oktober 2023. 7. Penghargaan dari Kementrian Kominfo sebagai instansi terbaik kedua dalam pemantauan Srikandi tingkat Pemerintah Provinsi Tahun 2023 . Diserahkan di Jakarta, 17 Oktober 2023. 8. Penghargaan Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim)…

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemkab Mamuju, Rabu, 27 Maret 2024. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, musrenbang bersama Pemkab Mamuju dilakukan untuk menuntaskan masalah-masalah yang menjadi prioritas nasional. "Seperti kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian kalau untuk di Sulbar ditambah perkawinan anak dan anak tidak sekolah. Kita harapkan lima masalah ini selesai, paling tidak menurun secara signifikan," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Namun dibalik masalah-masalah yang menjadi prioritas nasional, kata Sestama BNPP itu, ada faktor pendukung yang sangat penting. Faktor itu, yakni infrastruktur. "Dari provinsi, kami ingin jalan penghubung antar desa yang belum bisa dilalui mobil, tahun ini bisa dibuka. Sehingga tahun depan bisa dilakukan pengerasan secara bertahap," ujarnya. Prof Zudan juga menjelaskan, dirinya meminta Bappeda untuk mulai mempertemukan program provinsi dan kabupaten, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif. "Saya minta Bappeda untuk mulai mempertemukan program provinsi dan kabupaten. Mana yang bisa didanai kabupaten, mana yang bisa didanai provinsi dengan bantuan keuangan khusus. Sehingga, dana-dana itu bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Infrastruktur bisa mulai membaik, sehingga jalan-jalan itu bisa terbuka untuk mobil.Saya ingin, tidak ada lagi orang yang sakit ditandu, orang yang meninggal ditandu, di seluruh wilayah Sulbar. Saya sudah turun ke Majene, Polman, Mamasa, Mateng, Pasangkayu, itu ingin kita buka semua. Nah, itu kita awali dengan menyusun RKPD seperti ini," tandas mantan Dirjen Dukcapil ini.(Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat Syamsul Ma’rif didampingi Kabid Tanaman Pangan Titiek Anas dan Kabid Hortikultura Masnawi Malik melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara DTPHP Sulbar dan Komando Resort Militer (Korem) 142/Tatag di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju pada Senin, 25 Maret 2024. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan penambahan areal tanam (PAT) padi melalui kegiatan pompanisasi. Penandatangan Mou dari dua Pihak tersebut dilakukan oleh Kadis DTPHP Sulbar, Syamsul Maarif dan Kepala seksi Teritorial Korem 142/Tatag. Kolonel Inf Victor Andhyka Tjokro Titiek Anas mengatakan, penguatan perluasan areal tanam (PAT) padi ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi. Hal tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan secara mandiri tanpa harus bergantung pada kebijakan impor. Syamsul Ma’arif menambahkan saat ini Korem dan DTPHP telah bersepakat untuk melaksanakan pengawalan Penambahan Areal Tanam Padi di Provinsi Sulawesi barat melalui kegiatan Pompanisasi di 6 (enam) kabupaten dengan luas potensi sawah 10,286 ha dan kebutuhan pompa 1,029 unit, dengan mensinergikan potensi tugas, fungsi, kewenangan, dan program yang ada. Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertanian RI sebelumnya telah memiliki Nota Kesepahaman Nomor 04/MoU/HK.230/M/12/2023 dan Nomor NK/30/XI 1/2023/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian, dan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 01/PKS/8/02/2024 dan Nomor Kerma/10/11/2024 tentang Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk meningkatkan Produksi Pertanian dalam mengantisipasi Darurat Pangan. “Melalui MoU dan Perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan berbagai langkah nyata untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan sektor pertanian. Khususnya dalam hal perluasan lahan tanam padi dan peningkatan sistem irigasi melalui pompanisasi”, tutup Syamsul ma’rif. Penulis : DTPHP Editor : humassulbar

Mamuju -- Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan dorongan bagi investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat kerja bersama Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulbar di Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 26 Maret 2024.Rapat tersebut bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh OPD teknis terkait, termasuk anggota PANSUS DPRD Sulbar, perwakilan dari DPMPTSP Sulbar, serta unsur terkait lainnya. Pejabat fungsional PKPM Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur mewakili Kepala DPMPTSP menyampaikan pentingnya merealisasikan regulasi ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. “Selain karena perintah PP 24 tahun 2019 pasal 7, perda ini juga sangat diharapkan hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada calon investor," kata Satriawan Selama rapat berlangsung, berbagai aspek terkait ranperda insentif dan kemudahan investasi dibahas secara mendalam. Mulai dari jenis insentif yang akan diberikan kepada investor, prosedur pemberian insentif, hingga langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Sulawesi Barat. Ketua Pansus , Syahrir Hamdani menyampaikan, rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut setelah pansus berkunjung ke lapangan untuk mengambil input dari daerah- daerah yang telah memiliki perda yang sama. "Dalam ranperda ini kita mencoba memberikan masukan - masukan apa saja yang masih perlu kita masukkan menjadi norma sehingga ke depan dengan adanya Perda ini diharapkan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Sulawesi Barat. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata legislator Gerindra itu. Ia juga menyampaikan, rapat kerja tersebut juga menjadi wadah bagi para peserta untuk menyampaikan masukan dan saran guna penyempurnaan ranperda yang sedang dibahas. "Diharapkan dengan adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan DPRD, regulasi yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap…

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima kunjungan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPTT), Danton Ginting Munthe di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 26 Maret 2024. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pertemuan itu merupakan koordinasi yang kesekian kalinya dilakukan oleh Pemprov Sulbar dengan Dirjen PPKTrans Kemendes PDTT. "Hari ini kita koordinasi untuk yang kesekian kalinya. Ini sudah berkali-kali untuk penempatan transmigran dari Jawa kesini (Sulbar)," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Selain itu, Sestama BNPP itu mengungkapkan, pihaknya membahas persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan diselenggarakan pada Mei 2024 mendatang. "Serta penempatan masyarakat yang terkena program bendungan di Budong-Budong. Ini akan ditempatkan di Mamuju Tengah. Ini sedang dibahas. Ini tentu koordinasi detail dan mendalam nanti akan kita lakukan pada kesempatan berikutnya," ungkapnya. Sestama BNPP itu juga menjelaskan, ke depan pihaknya akan memprioritaskan penyiapan lokasi, hingga fasilitas umum bagi transmigran yang akan didatangkan. "Yang menjadi prioritas kedepannya di Mateng tentu penyiapan lokasi, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan, penyiapan yang mau dikirim ke transmigrasi kerjasama dengan daerah asal," ujar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Kemudian , lanjut Prof Zudan, ketika (transmigran) disini, menyiapkan lingkungan yang akan dipakai sebaik-baiknya. Harapannya, pertama itu akan memindahkan kehidupan, jadi semua harus dipersiapkan dengan baik. "Persiapan yang baik itu, yah secara kejiwaan dipersiapkan, secara pemikiran dipersiapkan dan yang berikutnya infrastruktur akan kita siapkan. Rumahnya, jalannya, puskesmasnya, sekolah terdekat itu akan kita persiapkan semuanya," tuturnya. (Rls)

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar, Rezky Murwanto, Selasa, 26 Maret 2024 di Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan mengungkapkan, pengukuhan terhadap Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar merupakan lanjutan dari proses pelantikan yang dilakukan BKKBN RI 26 Februari 2024 lalu. "Ini adalah ruang untuk kolaborasi. Jadi, pemerintah itu satu, yang strukturnya dibagi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai ke desa dan pemerintah pusat ada instansi vertikal salah satunya adalah BKKBN," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sestama BNPP itu juga mengungkapkan, BKKBN merupakan instansi vertikal yang tugas utamanya di bidang kependudukan dan keluarga berencana. "Nah, disini ada tugas khusus (bagi BKKBN Sulbar) tentu urusan yang harus diselesaikan adalah bagaimana agar pertumbuhan penduduk di Sulbar, bisa setara antara yang lahir dengan yang meninggal dengan yang migrasi.Harapannya, penduduk Sulbar semasa usia produktifnya melahirkan dua anak saja, sehingga penduduk di Sulbar terkendali dengan baik. Kalau ditanya anaknya berapa paling ideal, dua. Kalau tiga kelebihan, empat kelebihan, lima apalagi," sambung Prof Zudan. Selain itu, kata Prof Zudan, penurunan angka stunting dan perkawinan anak masih menjadi persoalan di provinsi ke 33 ini. Meski, angka stunting tahun ini dapat ditekan hingga 4,7 persen dengan kolaborasi antara BKKBN provinsi dan kabupaten se -Sulbar. "Ini tertinggi ketiga di Indonesia penurunannya karena yang paling tinggi NTB, yang kedua Papua Barat, yang ketiga Kaltara dan Sulbar sama 4,7 persen," pungkasnya. Lanjut Prof Zudan menjelaskan, tahun ini pihaknya menargetkan penurunan angka stunting hingga 11 persen, sehingga Sulbar bisa keluar dari zona merah stunting. "Nah, kalau zona merah itu 30 persen lebih, 20-30 persen zona kuning dan 20 persen kebawah itu zona hijau. Nah, kita ingin keluar dari situ. Makanya, kita ingin melakukan beberapa langkah bersama BKKBN dan kabupaten bekerja detail menghidupkan semua posyandu, puskesmas,…

Mamuju -- Menanggapi isu kenaikan harga minyak goreng di Sulawesi Barat (Sulbar), Pemprov Sulbar melalui Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar, Muhammad Najib Ali memastikan bahwa harga minyak goreng di Sulbar cenderung stabil selama bulan puasa. Najib mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan harga yang rutin dilaksanakan, per tanggal 26 Maret 2024 rata-rata harga minyak goreng di Sulbar yaitu Rp17,462.87, dimana rata-rata ini merupakan harga rata-rata minyak goreng curah, MinyakKita, dan minyak kemasan premium di seluruh kabupaten di Sulbar. “Kami setiap harinya melakukan pemantauan harga di pasar-pasar induk di seluruh kabupaten di Sulbar, dari hasil pemantauan kami, harga minyak goreng di Sulbar cenderung stabil. Hari ini misalnya, harga minyak goreng curah di Mamuju masih di stabil di harga Rp14,000 ,” jelas Najib. Ia juga mengatakan, merujuk pada rilis data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP), harga minyak goreng kemasan premium dari tanggal 18 s.d. 21 Maret 2024 di Sulbar stabil di harga Rp20.800,- yang kemudian turun menjadi Rp20.600,- pada tanggal 21 s.d 25 Maret 2024. Selain itu, untuk minyak goreng curah dan MinyakKita dari tanggal 18 s.d. 25 Maret 2024 masing-masing stabil di harga Rp15.000,- dan Rp16.000,-. Najib mengingatkan agar masyarakat dapat lebih teliti dalam menerima informasi, hal ini terkait dengan berita yang dirilis oleh katadata.co.id pada 23 Maret 2024 dengan judul Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 di Gorontalo Termahal Se-Indonesia (Selasa, 19 Maret 2024). Pada berita tersebut disebutkan bahwa harga minyak goreng di Sebesar Rp24.250 per Kg, termahal keempat nasional berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Menurut Najib, tidak ada yang salah dengan informasi tersebut, namun perlu diketahui bahwa data tersebut didasarkan pada harga minyak goreng premium spesial pada toko retail modern sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. “Terkait berita harga minyak Sulbar sampai Rp24.250, per kg, perlu diperhatikan kalau…

MAMUJU -- Dalam rangka penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memfasilitasi kegiatan Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Kabupaten Pasangkayu 2025 – 2045, di Mamuju, Senin , 25 Maret 2024 Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual, dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Sulbar, Hasanuddin, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten Pasangkayu. Dalam paparannya, Hasanuddin menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam RPJPD. “Dalam penyusunan RPJPD ini, terdapat hal – hal yang perlu diperhatikan untuk menyelaraskan dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045, yaitu terkait 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, 45 indikator utama pembangunan, 20 upaya transformatif super prioritas, serta 4 tahapan pembangunan. Selain itu, juga menyesuaikan peran Sulawesi sebagai penunjang Superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis sumber daya alam, serta Sulawesi Barat sebagai sentra pengolahan komoditas perkebunan, juga terkait 103 arah kebijakan transformasi Sulawesi Barat,” ujarnya. Kemudian , lanjut Hasanuddin untuk menyelaraskan dokumen ini, Bapperida Sulbar menyampaikan beberapa masukan untuk perbaikan Ranwal RPJPD Kab. Pasangkayu 2025 – 2045, khususnya penyesuaian target pembangunan dengan kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) pada Rabu lalu (20/3/2024). Sementara itu, Kepala Bapperida, Junda Maulana menjelaskan pentingnya kegiatan ini. “Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, melalui kegiatan ini, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk memastikan RPJPD Kabupaten selaras dengan RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045 dan RPJPN Tahun 2025 – 2045. Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan Sulawesi Barat untuk 20 tahun ke depan, yaitu Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan”, terang Junda Maulana. Penulis : Bapperida Editor : humassulbar

Mamuju -- Menindaklanjuti undangan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) nomor 159/BPI/DIR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 terkait undangan meeting API Reconcile kepada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah se Indonesia. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini diikuti oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak beserta Tim IT BPKPD Prov Sulbar mengikuti Rapat Teknis Samsat Digital Nasional (SIGNAL) terkait APT Reconcile dan API Cek Pajak sebagai vitur terbaru di aplikasi SIGNAL yang digelar secara virtual, Senin 25 Maret 2024 Sesuai arahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov Sulbar, H. Masriadi Nadi Atjo “Antusias masyarakat Sulawesi Barat dalam penggunaan aplikasi signal untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus meningkat. Sejak awal diluncurkan pada tahun 2021 s/d 2 November 2023 terdapat sebanyak 4 Juta pengguna se Indonesia yang telah mendownload aplikasi Signal ini. Itu termasuk pengguna di Provinsi Sulawesi Barat, tentunya kita bersyukur skala nasional, Sulbar sudah masuk dalam 15 provinsi yang terkoneksi dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di aplikasi SIGNAL hal itu tidak terlepas dengan kerja keras Tim IT BPKPD dan Konsultan IT Samsat Se Sulbar” ujar Masriadi Pengembangan fitur-fitur aplikasi Signal oleh Korlantas Polri terus dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak seperti halnya tujuan dalam rapat teknis kali ini. Tim Teknis SIGNAL meluncurkan vitur terbaru di aplikasi SIGNAL. Demi meningkatkan kenyamanan para wajib pajak dalam menggunakan aplikasi ini, Samsat Digital Nasional dalam melaksanakan kewajibannya kali ini membahas : 1. Pembahasan API reconcile pajak untuk memastikan status transaksi pada SIGNAL 2. Pembahasan API Info Pajak dan kode bayar sebagai pengembangan fitur pada aplikasi ini Rapat ini dibuka oleh Direktur Utama PT Beta Pasifik Indonesia, Richard Jonathan Bonosusatya selaku penyedia aplikasi SIGNAL. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak menyampaikan dalam forum…