MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin memberikan motivasi terhadap pihak Karya Mandala Putra (KMP) grup, sebagai salah satu investor di Kabupaten Mamuju, Sulbar. Hal itu disampaikan Bahtiar Baharuddin saat menghadiri grand opening hotel Maleo Town Square (Matos) dan anniversary KMP grup ke 33 tahun, Selasa, 16 Juli 2024. Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, KMP grup harus bersiap-siap untuk menyambut tamu yang lebih banyak lagi, setelah Ibu Kota Nusantara (IKN) diresmikan pada 17 Agustus 2024 mendatang. "Di depan mata, kita akan menghadapi banyak kunjungan. Per 1 Agustus 2024 akan dibuka penerbangan Balikpapan-Mamuju. Mau nginap di mana, belanja di mana, kalau tidak ada mall," kata Bahtiar Baharuddin. Sehingga, kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, kehadiran Mall Matos Mamuju menjadi jawaban dari kesiapan Mamuju menyambut pengunjung dari berbagai daerah, khususnya IKN. "Pengusaha-pengusaha lain juga harus siap, karena begitu 17 Agustus, ibu kota negara sudah ada di IKN, pasti tiap minggu banyak orang liburan ke sini nih. Saya pastikan banyak liburan dan penerbangan kita sudah akan buka tiap hari, sedangkan tol laut juga sedang digagas penambahannya," ungkapnya. Menanggapi hal itu, salah satu Komisaris KMP, Charlie Wijaya mengatakan, pihaknya berinvestasi di Mamuju dengan harapan, ibu kota Provinsi Sulbar ini bisa semakin maju kedepannya. "Apalagi kalau dipimpin oleh orang-orang yang memang berdedikasi tinggi untuk membangun Mamuju ini kedepannya," pungkas Charlie Wijaya. Ia pun menjelaskan, pihaknya akan tetap mendukung segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik Pemkab Mamuju maupun Pemprov Sulbar. "Tentu kita harus mensupport yah, apapun langkah pemerintah, apapun yang dicanangkan pemimpin kita, harus kita support dan harus kita dukung," tuturnya. (Rls)

Mamuju—Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjelaskan Rancangan Teknokratik (Rantek) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar Tahun 2025 -2029 dalam Audiensi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar di Kantor Bapperida Sulbar pada Senin (15/7/2024). Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar menyebut, kunjungannya dalam rangka mengoordinasikan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah dengan visi misi calon kepala daerah nantinya. “Dengan adanya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, kita diminta menyesuaikan visi misi calon kepala daerah dengan RPJMD,” beber Said kepada Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir yang hadir bersama para Kabid dan jajaran Bapperida Sulbar lainnya. Merespon hal tersebut, Sekretaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir yang hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana mengungkapkan, Pemerintah Sulbar kini sedang menyusun Rantek RPJMD Tahun 2025 – 2029, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tanggal 12 Juni 2024, Pemda diminta segera menyusun Rancangan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2029, untuk menjadi acuan dalam penyusunan visi misi dan program prioritas calon kepala daerah, dan saat ini kami sudah dalam tahap penyusunan dokumen bersama seluruh perangkat daerah,” kata Darwis. Lanjut Darwis menyebut, Rantek RPJMD tersebut ditargetkan selesai pada minggu ke-4 Juli, yaitu di tanggal 26 Juli 2024, untuk selanjutnya disampaikan ke KPU Sulbar. Dalam sesi diskusi, Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar Muh. Saleh menambahkan, Rantek tersebut bersifat teknokratik dan memuat rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh para calon kepada daerah. “RPJMD ini sifatnya teknokratik, sehingga hanya menggambarkan pemikiran-pemikiran teknokrat. Ada bab rekomendasi yang memuat rekomendasi kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga 2029, rekomendasi rangkaian kerja selama lima tahun dan lokus untuk program – program prioritas,” jelas Saleh. Harapannya, KPU Sulbar bersama Bapperida Sulbar dapat berkolaborasi dalam mengawal visi misi para calon kepala daerah yang sesuai dengan rencana pembangunan…

Mamuju--Merespon perkembangan digitalisasi dan pentingnya branding terkait pelaksanaan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Pelatihan Jurnalistik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, bertempat di Hotel Grand Putra Mamuju, Selasa 16 Juli 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDMD Sulbar Farid Wajdi, dan dihadiri oleh 40 ASN Pemprov Sulbar. Menghadirkan narasumber, diantaranya Ketua PWI Sulbar Sulaeman Rahman, Direktur Insight Mandarnesia, Pemimpin Redaksi Daulat Rakyat, Direktur Sulbar Express dan dari News TV. Pelatihan Jurnalistik ini dilaksanakan dengan tujuan melatih para ASN agar mampu membuat berita yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Nilai-nilai dasar jurnalisme harus dipahami dan menjadi patokan bagi penulis agar tetap kredibel dan dipercaya masyarakat di tengah kuatnya gempuran informasi hoaks di ruang digital. Nilai dasar itu antara lain memuat fungsi informatif, edukatif, hiburan dan kontrol sosial karena di era digital, praktek jurnalisme menghadapi beberapa tantangan, selain adaptasi terhadap teknologi digital juga kemunculan jurnalisme instan dan informasi hoaks. Kepala BPSDMD Sulbar, Farid Wajdi, dalam sambutannya mengatakan, Pelatihan Jurnalistik ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh ASN dalam bidang jurnalistik. “Ini diharapkan dapat membantu ASN dalam menyampaikan informasi dengan lebih efektif, profesional dan sesuai fakta,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua PWI Sulbar Sulaeman Rahman, dalam materinya menyampaikan bahwa Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) menjadi point penting yang perlu diketahui oleh setiap jurnalis dari OPD karena dilindungi oleh Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2019. "Kondisi yang terjadi di era digital ditengarai menciptakan kebebasan Pers yang tidak terkendali karena setiap individu bahkan bisa memproduksi berita sehingga yang diberitakan bisa saja merupakan kabar bohong atau melainkan disinformasi, misinformasi atau malinformasi. Menyikapi hal tersebut, jurnalis harus melakukan kontranarasi oleh media mainstream,” kata Sulaeman. Lanjut, Sulaeman mengatakan, memperkuat sajian informasi dengan data yang akurat merupakan…

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan pembelajaran tentang mitigasi bencana kepada siswa-siswa di Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Atas Negeri (UPTD SMAN) 2 Mamuju. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 15 hingga 17 Juli 2024, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam di kalangan siswa. Materi pembelajaran tentang mitigasi bencana disampaikan oleh perwakilan dari BPBD Sulbar, antara lain Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Inaldy L.S Si`lang dan Penelaah Teknis Kebijakan Syahrang. Mereka menyampaikan informasi dan keterampilan yang penting dalam menghadapi dan merespons bencana alam, serta bagaimana melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Inaldy L.S Si'lang menyatakan bahwa edukasi tentang mitigasi bencana sejak dini sangat penting, terutama bagi generasi muda sebagai agen perubahan di masa depan. Olehnya, Inaldy mengatakan, dengan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan itu diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan yang peduli terhadap lingkungan dan siap menghadapi potensi bencana dengan lebih baik. "Kami berharap melalui pembelajaran ini, para siswa dapat memahami pentingnya mitigasi bencana dan menjadi lebih siap menghadapi ancaman bencana di sekitar mereka," ujar Inaldy. Sementara, Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar, Syahrang juga mengatakan, kegiatan pembelajaran mitigasi bencana tersebut merupakan salah satu upaya BPBD Sulbar dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan responsif terkait kegiatan tersebut, dengan menyatakan BPBD Sulbar akan selalu siap memberikan pembelajaran mitigasi bencana kepada para siswa-siswa di Sulbar. “Peningkatan pemahaman tentang langkah-langkah menghadapi bencana sangat penting untuk keselamatan mereka apabila terjadi bencana,” kata Yasir Fattah, Selasa 16 Juli 2024. Menurut Yasir Fattah, Inaldy L.S Si`lang dan Syahrang dalam menyampaikan materi mitigasi bencana memberikan pengetahuan dan keterampilan yang esensial dalam merespons bencana alam serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko bencana".…

Mamasa--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, turut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungannya ke Pusat Oleh-Oleh Mamasa Angenta, berlokasi di Gedung PKK Kabupaten Mamasa, Sulbar, Senin 15 Juli 2024. Dalam kunjungan tersebut, Pj. Gubernur Sulbar juga didampingi oleh sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan dan potensi ekonomi lokal yang dihasilkan oleh pusat oleh-oleh tersebut. Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Sulbar bersama rombongan meninjau berbagai produk unggulan daerah yang dipamerkan di Pusat Oleh-Oleh Mamasa Angenta. Produk-produk tersebut meliputi makanan khas, kerajinan tangan, serta produk lokal lainnya yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. "Kami sangat mendukung inisiatif ini karena bisa menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat Mamasa, serta memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas," ujar drg. Asran Masdy. Peninjauan tersebut juga menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk berdiskusi dengan para pelaku usaha mengenai tantangan dan peluang yang mereka hadapi, serta mencari solusi untuk pengembangan usaha mereka ke depan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Mamasa. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Makassar–Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa 16 Juli 2024. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Panja DPRD Sulbar Sukri. Hadir Anggota Panja diantaranya, Firman Argo, Mulyadi Bintaha, Kalma Katta, Sabar Budiman, Fitriani, Megawati, Ahmad Ikhsan Syarif, Dalif Arsyad, Arsyad Saggaf, Andi Salehuddin dan dihadiri oleh Kabag Persidangan, Musra Awaluddin. Kunker ini bertujuan untuk bertukar informasi dan mendapatkan masukan serta saran dari DPRD Sulsel mengenai penyusunan RPJPD 2025-2045. Dalam diskusi yang berlangsung, Panja DPRD Sulbar mengkaji berbagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan raperda tersebut, guna menciptakan rencana pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulsel Ismail Bachtiar bersama staf Sekretariat DPRD Sulsel. Sekretaris Panja DPRD Sulbar Sukri menyatakan bahwa kunjungan itu merupakan langkah strategis dalam menyusun RPJPD yang efektif dan tepat sasaran. "Kami berharap kunjungan ini memberikan wawasan baru yang dapat kami implementasikan dalam RPJPD 2025-2045, sehingga rencana pembangunan jangka panjang kami dapat lebih matang dan berdaya guna," ujarnya. DPRD Sulsel dalam kesempatan tersebut berbagi pengalaman dan best practice dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang. Mereka juga memberikan saran dan masukan berharga yang diharapkan dapat memperkaya proses penyusunan RPJPD di Sulbar. Pertukaran informasi antara kedua provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pembangunan regional serta mempercepat realisasi pembangunan yang berkelanjutan. Kunker ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan DPRD Sulbar dalam menyusun Raperda RPJPD 2025-2045, dengan harapan bahwa dokumen ini dapat memenuhi kebutuhan pembangunan jangka panjang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyambangi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa, 16 Juli 2024. Pada kesempatan itu, Bahtiar Baharuddin memberikan motivasi kepada pelaku UMKM dengan merek produk Pesang Pisang, yakni Adhe Junaedi Sholat bersama sang istri, Hikmah, yang masih berusia cukup muda itu. Hal itu membuat Bahtiar Baharuddin dinilai sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakter "Humble" (rendah hati). "Saya mampir di usaha pesang pisang. Ini semua berbahan dasar pisang. Ini adanya persis di depan kantor Bupati bupati Mamuju. Ini UMKM yang dikelola, yang dibuat oleh Adhe dan Hikmah," kata Bahtiar Baharuddin. Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, usaha yang dijalankan pasangan anak muda ini, sangat kreatif. Apalagi, mereka sudah mampu mempekerjakan sejumlah tenaga kerja lokal Mamuju. "Ini usaha yang kreatif sekali, anak muda bisa sangat produktif, menghasilkan. Lumayan yah, dia sudah punya tiga cabang yah, dan kita harus hormat sama beliau dengan usaha mandiri, mampu mempekerjakan beberapa orang alumni SMK. Bayangkan kalau satu tempat dia bisa mempekerjakan tiga orang, berarti kalau tiga tempat minimal sembilan atau 10 orang," ungkapnya. Sehingga, kata Bahtiar Baharuddin, masyarakat Sulbar, khususnya anak-anak muda tak perlu khawatir untuk memulai suatu usaha, bahkan dengan modal seadanya. "Artinya kan, ternyata orang tidak harus dengan modal besar bisa menciptakan lapangan kerja. Saya kira ini teladan buat kita semua, makanya saya mampir. Kepada masyarakat siapapun, khususnya yang berkunjung ke kota Mamuju, ibu kota Sulbar, jangan lupa beli ole-ole pesang pisang. Saya sudah beli, enak sekali," pungkas Bahtiar Baharuddin. Owner Pesang Pisang, Adhe Junaedi Sholat pun berterima kasih atas kunjungan Pj Gubernur Sulbar. Kedatangan orang nomor satu di Sulbar itu disebut sebagai bukti komitmen Bahtiar dalam mendorong pelaku UMKM di Sulbar. "Kami sudah diskusi dengan pak Pj Gubernur Sulbar, beliau banyak beri masukan dan…

MAMUJU : Sudah bukan rahasia umum lagi jika Kabupaten Mamuju memiliki tempat wisata tak kalah indahnya dibanding daerah lain. Terutama wisata alamnya. Salah satunya adalah tempat wisata air terjun Tamasapi Mamuju. Guna memastikan keindahan lokasi wisata tersebut, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengunjungi lokasi air terjun tersebut, Selasa sore (16/7/2024). Perjalanan ke lokasi air terjun Tamasapi tidak membosankan. Selain lokasinya terletak di tengah kota juga tak jauh dari kota Mamuju hanya sekitar 20 menit pengunjung sudah bisa menikmati keindahan air terjun Tamasapi. Pj Bahtiar sendiri terkesan menyaksikan keindahan alam dan air terjun Tamasapi "Air terjun dalam kota yah ini dia. Air terjun Tamasapi. Hanya air terjun ini yang di dalam kota" ujar Pj Bahtiar. Pengunjung akan menikmati suasama pegunungan di sepanjang perjalanan menuju lokasi air terjun tersebut. Gunung gunung yang tinggi dan lembah masih sangat hijau sehingga menjadi daya taril tersendiri sebelum sampai di lokasi. Menurut Bahtiar, lokasi air terjun Tamasapi ini akan dipersiapkan oleh pemerintah guna menyambut perpindahan ibu kota ke IKN serta akan terbukanya penerbangan setiap hari dari Sepinggan Balikpapan ke Tampapadang Mamuju. "Artinya dengan adanya pesawat tiap hari dari IKN ke Mamuju nantinya kunjungan ke Mamuju akan meningkat.Maka kita harus siapkan pilihan tempat wisata" tandasnya. Pemda Mamuju memang sudah harus menyiapkan lokasi wisata bagi tamu nya yang sudah mulai berdatangan ke ibu kota provinsi Sulbar. Bukan hanya di kawasan Pantai Teluk Mamuju, Pulau Karampuang tetapi sudah saatnya membenahi lokasi wisata lain, salah satunya Air Terjun Tamasapi. (Rls)

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar menyelenggarakan rapat penyusunan draf Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Tahun 2024-2026. Berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Senin 15 Juli 2024, rapat dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib. Hadir dalam rapat, dari unsur Pemprov Sulbar yaitu Staf Ahli Bidang Hukum, Djamila, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Nuryani, Analis Hukum Ahli Muda, Andi Armiyati serta Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Muda Pemerintahan Umum dan Kerjasama, Muhammad Dhany Sadry. Sementara dari Kejati Sulbar hadir Kepala Seksi Tata Usaha Negara, Muhammad Rum Dahlan dan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Andi Oddang Yakub “Pemprov Sulbar dan Kejati hari ini (Senin 15 Juli red.) duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan pendapat terkait dengan penyusunan draf Nota Kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum, kita harapkan draf yang disusun sampai teknis pelaksanaan agar saat pelasanaan kegiatan kendala yang timbul dapat diminimalkan,” kata Amujib, dalam arahannya. Topik utama dalam rapat ini adalah penyusunan Nota Kesepakatan Bersama antara Kejati Sulbar dan Pemprov Sulbar. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk penanganan permasalahan hukum di Bidang DATUN. Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejati Sulbar, Muhammad Rum Dahlan mengatakan, penyusunan nota kesepakatan itu untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antara kedua lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Sulbar, serta menciptakan kerangka kerja yang solid untuk penanganan masalah hukum yang lebih efektif dan efisien bagi kedua belah pihak. Muhammad Rum menambahkan, masih akan dilakukan pertemuan lanjutan, sembari memperbaiki draft kesepakatan yang telah dibicarakan bersama. “Selain itu juga menunggu petunjuk dari Pak Kajati Sulbar,” ucapnya. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta–Demi meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar mengutus ASN BPKPD untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPD tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Angkatan IV Tahun Anggaran 2024. Bimtek yang digelar oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Ballroom Grand Mercure Hotel Jakarta ini berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 Juli 2024. Kegiatan itu dibuka Plh. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Hendriwan. BPKPD Sulbar diwakili oleh Staf Bidang Akuntansi, Agustrianto dan Staf Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, Hasmuddin dan Sri Darmayanti. Kegiatan itu juga dihadiri oleh perwakilan dari 8 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyatakan kesempatan itu harus digunakan dengan baik untuk bertanya terkait kendala dan masalah dalam implementasi SIPD-RI dalam penatausahaan keuangan. “Kenapa kita menggunakan SIPD-RI ? karena ini adalah tools yang digunakan pemerintah daerah se-Indonesia dalam mewujudkan system satu data dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pentausahaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah,” jelas Masriadi, Kamis 11 Juli 2024. Dalam bimtek, Plh. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Hendriwan menyampaikan SIPD RI merupakan generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya. Transformasi tersebut membuat SIPD RI menjadi aplikasi umum yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah (pemda) maupun kementerian/lembaga. “Diharapkan dengan adanya SIPD RI ini dapat membuat layanan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Upaya tersebut dilakukan untuk menyatukan aplikasi yang banyak dibangun oleh kementerian/lembaga, sehingga diharapkan nantinya lebih efektif dan efisien,” kata Hendriwan. Disampaikan, bimtek tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para aparatur dalam mengimplementasikan SIPD RI untuk Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Selain itu, SIPD RI juga sebagai jembatan penghubung pada penerapan konsep transpormasi digital Pemerintah Daerah ke dalam sistem pemerintah berbasis elektronik dan satu data indonesia. “Di dalamnya, memuat informasi pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan pemerintah daerah, penyusunan KUA-PPAS, penyusunan rencana anggaran…