Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Kominfo melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Sulbar, Selasa 19 Maret 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator pemanfaatan aplikasi Kearsipan Dinamis. Reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas “ Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan” yang dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh. Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Prov. Sulbar yang dihadiri oleh pejabat teknis AMIN selaku penaggungjawab/super admin aplikasi Srikandi. Hasil revisi Melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI diharapkan tercapai beberapa target dalam tata Kelola kearsipan dan persuratan, diantaranya adalah : - seluruh pejabat struktural dan ASN sudah menggunakan TTE dalam persuratan - seluruh pejabat struktural dan ASN aktif mengelola akun aplikasi Srikandi serta dalam hal pengelolaan arsip dapat dipastikan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. - OPD sudah menggunakan aplikasi kearsipan Dinamis SRIKANDI dengan kriteria: memiliki Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, dan Tata Kelola Pemanfaatan

Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim semakin kasat mata dirasakan manusia. Upaya pengelolaan lingkungan harus semakin ditingkatkan agar kita terhindar dari dampak yang lebih buruk. Untuk itu diperlukan upaya "adaptasi" dan "mitigasi" mengantisipasi dampak perubahan iklim tersebut. Kegiatan beradaptasi dan mitigasi dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan tutupan vegetasi dengan menanam pohon untuk menangkap carbon yang berada di atmosfir serta menghindari longsor dan polusi udara. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan upaya mitigasi perubahan iklim dengan menyerahkan bantuan bibit tanaman produktif (bibit durian) pada tanggal 8 maret 2024 di Desa Saludengen, Kec. Tommo, Kab. Mamuju sebagai upaya peningkatan tutupan vegetasi dalam melestarikan lingkungan. Sebagaimana diketahui, tumbuhan melakukan fotosistesis untuk membentuk zat makanan atau energi yang dibutuhkan tanaman tersebut. Dalam fotosintesis tersebut tumbuhan menyerap karbondioksida (CO2) dan air yang kemudian di rubah menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Kesemua proses ini berlangsung di klorofil. Kemampuan tanaman sebagai penyerap karbondioksida akan berbeda-beda. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Alexander Bontong, S.Hut, MM beserta staff. Jumlah bibit yang dibagikan sebanyak 1.020 batang dan diterima langsung oleh ketua kelompok Tani Lestari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar, H. Zulkfili Manggazali, SE, M.Si berharap agar kita tidak membuka lahan pada daerah kemiringan/curam untuk ditanami tanaman pertanian jangka pendek karena tanaman tersebut memiliki perakaran yang dangkal sehingga tidak mampu mengikat tanah dan menyimpan air yang dapat mengakibatkan erosi, banjir dan tanah longsor. Penanaman tanaman produktif ini diharapkan menjadi solusi bagi lingkungan dan masyarakat karena tanaman produktif dapat bernilai ekonomis dan perakarannya yang dalam mampu mecegah erosi, banji dan tanah longsor.

Mamuju -- Membangun integrasi ekosistem digital yang menghubungkan layanan dan data antar aplikasi akan dikerjakan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai aplikasi jembatan untuk koneksi. SPLP merupakan infrastruktur SPBE yang berfungsi sebagai perangkat integrasi yang akan menghubungkan layanan instansi pusat dan layanan instansi pemerintah daerah provinsi serta kabupaten. Untuk akselerasi penerapan SPLP tersebut, Dinas Kominfo Sulbar bekerjasama lembaga CfDS UGM Yogyakarta membangunan Aplikasi SPLP Pemprov Sulbar pada tahun 2024 ini. Langkah itu dimulai dengan kick off meeting kedua pihak sebagai tanda awal dimulainya kerjasama ini yang berlangsung secara virtual pada Rabu, 27 Maret 2024 di ruang rapat Dinas Kominfopers. Rapat dihadiri oleh Kadis Kominfopers, Mustari Mula, Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar bersama tim teknis SPBE (programmer) dan Tim ahli CfDS UGM. Kadis Kominfopes, Mustari Mula mengatakan, pembangunan SPLP diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola digitalisasi SPBE Pemprov Sulbar. "SPLP akan mendorong hadirnya ekosistem digital yang terhubung antar aplikasi di banyak OPD. Ini menjadi jembatan komunikasi online antar sistem secara virtual dan otomatis. SPLP akan sangat mendukung program Satu Data Sulbar dengan menyediakan data digital real time dari berbagai aplikasi layanan pemerintahan," kata Mustari. Kehadiran aplikasi SPLP, lanjut Mustari, sebagai jembatan penghubung antar aplikasi ini juga diharapkan dapat meminimalisir permintaan pembangunan aplikasi baru dari OPD. Selain itu, pembangunan SPLP juga akan memenuhi tingkat kematangan indikator yang dipersyaratkan dalam evaluasi indeks SPBE nasional karena merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang berkualitas dan terarah. Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar mengatakan, sistem yang terbangun akan menciptakan proses otomatisasi pada berbagai layanan digital OPD, sehingga user tidak perlu sering mengakses banyak aplikasi maupun menginput database yang berulang. "SPLP merupakan salah satu bagian dasar dari pengembangan big data analitic yang juga sedang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Sulbar," kata Rido, sapaan akrab Kabid Aptika ini. Untuk mendukung performa SPLP, setiap aplikasi OPD…

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat mengadakan kegiatan pendampingan penyusunan E-kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rumah Sakit Umum Regional (RSUD) Provinsi Sulbar Rabu , 27 Maret 2024 Kegiatan tersebut berlangsung di RSUD Sulbar dan dihadiri oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Sulbar, Muhammad Nur, beserta seluruh ASN RSUD Sulbar. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur Pengharagaan BKD Sulbar, Muhammad Nur mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang penyusunan e-kinerja dan SKP yang sesuai dengan peraturan terbaru. Itu juga dilakukan dalam membantu ASN menyusun E-kinerja dan SKP yang terukur, akuntabel, dan realistis. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN di RSUD Sulbar. "Kami akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada ASN di seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar," kata Muhammad Nur. Terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menjelaskan bahwa, kegiatan pendampingan tersebut merupakan salah satu upaya BKD Sulbar untuk meningkatkan kinerja ASN di lingkup Pemprov Sulbar. "Penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja merupakan bagian penting dalam sistem manajemen kinerja ASN. Oleh karena itu, penting bagi seluruh ASN untuk memahami dan melaksanakannya dengan baik," kata Bujaeramy Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan ini, ASN di RSUD Sulbar, lanjut Bujaeramy, ASN mampu menyusun E-kinerja dan SKP yang lebih baik, meningkatkan kinerja mereka, memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. BKD Sulbar akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja ASN di lingkup Pemprov Sulbar. Dalam pelatihan tersebut, terdapat beberapa materi yang disampaikan , meliputi, pengenalan E-kinerja dan SKP Tahun 2024, tata cara penyusunan E-kinerja dan SKP, Penilaian kinerja ASN, dan diakhiri diskusi dan tanya jawab Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju -- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Kominfopers melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar, Selasa 19 Maret 2024. Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula mengatakan, Kunjungan tersebut bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator pemanfaatan aplikasi Kearsipan Dinamis. Reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. "Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar pada poin Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh," kata Mustari Kabid Aptika Dinas Kominfopers, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, berdasarkan hasil revisi , beberapa catatan dihasilkan, yaitu, melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI diharapkan tercapai beberapa target dalam tata Kelola kearsipan dan persuratan, diantaranya adalah : - seluruh pejabat struktural dan ASN sudah menggunakan TTE dalam persuratan - seluruh pejabat struktural dan ASN aktif mengelola akun aplikasi Srikandi serta dalam hal pengelolaan arsip dapat dipastikan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. - OPD sudah menggunakan aplikasi kearsipan Dinamis SRIKANDI dengan kriteria: memiliki Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, dan Tata Kelola Pemanfaatan - Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Prov. Sulbar yang dihadiri oleh pejabat teknis AMIN selaku penaggungjawab/super admin aplikasi Srikandi. Penulis : Kominfo Editor : humassulbar

Mamuju -- Dinas Kominfopers Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan lembaga CfDS UGM Yogyakarta menyusun pedoman manajemen tata kelola SPBE Pemprov. Sulbar. Kegiatan tersebut ditandai dengan Kick off meeting penguatan tata kelola SPBE lanjutan yang dilaksanakan secara virtual , Rabu, 27 Maret 2024 di ruang rapat Diskominfo. Dihadiri Kepala Kabid Aptika , Muh. Ridwan Djafar berserta Tim Pengelola SPBE dan dari pihak CfDS UGM oleh Direktur lembaga, para tenaga ahli serta tim legal manajemen CfDS UGM. Kepala Dinas Kominfopers Mustari Mula mengatakan, Pedoman manajemen SPBE merupakan petunjuk teknis pelaksanaan aspek yang diperlukan dalam mengerjakan SPBE agar terarah tepat dan terukur. "Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan penerapan SPBE yang berkelanjutan dan mengarahkan pada pembangunan sistem yang terintegrasi," kata Mustari. Selain itu, pedoman manajemen tata kelola SPBE ini diharapkan dapat memenuhi kriteria evaluasi untuk meningkatkan capaian nilai indeks evaluasi SPBE Provinai Sulbar tahun 2024. "Pada tahun sebelumnya, domain manajemen yang berisi 10 indikator ini merupakan aspek paling lemah dalam indeks SPBE Sulbar 2023," kata Mustari. Kabid Aptika, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, pelaksanaan penyusunan enam pedoman manajemen oleh CfDS UGM ini akan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak April hingga September 2024. Disampaikan, tahapan pertama akan dimulai dengan studi literatur yang memuat pengumpulan dokumen dan identifikasi kebijakan terkait serta pemetaan kondisi terkini. Tahapan kedua adalah persiapan yang berisi penyediaan data dan informasi pendukung lainnya, verifikasi data hingga pengolahan data. Tahapan ketiga masuk pada analisa, dan terakhir tahapan keempat finalisasi pedoman. Deputy Executive CfDS UGM, Iradat Wirid mengatakan, CfDS UGM akan mengerjakan pedoman manajemen SPBE Pemprov. Sulbar dengan komposisi enam orang personil tenaga ahli kompeten yang berpengalaman pada research pemerintahan digital, ekonomi digital, future technology, smart city, literasi digital dan e-commerce. "Dengan komposisi itu diharapkan agar 6 pedoman manajemen dapat diselesaikan tepat waktu dan memenuhi kebutuhan manajemen SPBE Pemprov. Sulbar," kata Iradat Wirid Diketahui, dokumen yang…

Jakarta -- Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemprov Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan usulan program dalam Rapat Tim Teknis Penyusunan Rancangan Perpres Daerah Penyangga IKN di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat pekan lalu. Rapat berlangsung secara hybrid, dihadiri luring oleh Tim Teknis dari seluruh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hadir secara daring. “Usulan program Sulbar yang dibagi dalam 6 klaster dan menjadi lampiran dari Rancangan Perpres Daerah Penyangga IKN telah disampaikan ke Kemenko Perekonomian.“kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana . Saat ini, lanjut Junda, terdapat enam (6) klaster Pembangunan Wilayah Penunjang Ekonomi Ibu Kota Nusantara (WPE IKN) dalam RPerpres tersebut, yaitu : 1. Pengembangan sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta industri pengolahannya. 2. Pengembangan sentra logistik material. 3. Pengembangan ekosistem energi baru terbarukan. 4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas serta simpul pergerakan transportasi. 5. Peningkatan nilai tambah pariwisata berkelanjutan. 6. Peningkatan keahlian sumber daya manusia. Menurut Junda, dalam rapat teknis tersebut akan ditindaklanjuti dalam desk pembahasan usulan program dan proyek prioritas dengan kementerian terkait berdasarkan 6 klaster. “Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan usulan tersebut, dalam bentuk desk yang direncanakan pada sekitar tanggal 3 – 4 April 2024 nanti, " sambung Junda. Junda pun mengapresiasi penyusunan RPerpres Penyangga IKN tersebut, terutama dengan masuknya Sulawesi Barat dalam delineasi lingkup Daerah Penyangga IKN. “Tentunya kami dari Pemerintah Sulawesi Barat mengapresiasi penyusunan Rancangan Perpres ini. Pada rapat sebelumnya pun telah kami sampaikan kesiapan Sulawesi Barat untuk menyangga IKN, dengan memberikan kontribusi, baik berupa sumber daya alam maupun pariwisata," ungkap Junda. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana hadir bersama Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin dan Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Muh. Saleh,…

Polewali Mandar -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar terus melakukan upaya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya tunggakan kendaraan bermotor. Itu juga sebagai tindak lanjut arahan Pj.Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris untuk terus mengoptimalkan pencapaian pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Bidang P2IT, Faika Kadriana Ishak, Kasubid Teknologi Informasi, Rosianah M Nadir bersama Tenaga IT mengunjungi Pemkab Polman Imbau Pembayaran Tunggakan Kendaraan Bermotor, Kamis, 28 Maret 2024 di Ruang Kerja Bidang Pengelolaan Aset Pemkab Polman. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bidang Barang Milik Daerah Pemkab Polewali Mandar, A. Nurfadila beserta tim dan perwakilan UPTD PPRD Kab Polewali Mandar. Kabid P2IT, Faika Kadriana Ishak mengatakan, kunjungan ini terkait dengan tindak lanjut surat pemberitahuan tunggakan pajak melalui sistem perkembangan potensi pajak daerah/ tunggakan pajak yang belum daftar ulang pada BPKPD Provinsi Sulawesi Barat. "BPKPD Sulbar berharap koordinasi ini agar disampaikan kepada Kepala Dinas masing-masing yang sesuai daftar tunggakan terlampir, agar melakukan pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)," kata Faika. Lebih lanjut Faika mengatakan, pada akhir tahun 2023 , Pemprov Sulbar mengeluarkan surat terkait penundaan pembayaran TPP lingkup OPD Sulbar jika masih ada kendaraan dinas OPD yang menunggak. "Alhamdulillah itu berhasil, OPD berbondong-bondong melunasi tunggakan PKB, ini bisa di adaptasi juga di lingkup Pemkab Polman" jelas Faika. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan , keberadaan pajak kendaraan bermotor (PKB )sangat berpengaruh untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Polman. PKB yang dibayarkan masyarakat ini nantinya juga akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemprov Sulbar untuk pembangunan. “Berdasarkan analisa kami, setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat. Faktor yang pertama adalah lupa, kemudian tidak punya uang, alamat tidak ditemukan sisanya rusak dll," ungkap…

Mamuju -- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik melakukan kunjungan ke Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, Rabu 20 Maret 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi kriteria dan bukti dukung penilaian pada indikator evaluasi SPBE OPD pada pemanfaatan aplikasi pengadaan Barang dan Jasa. Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula mengatakan, revisi dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. "Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas Pemprov Sulbar pada poin Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh," kata Mustari. Kabid Aptika, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, pertemuan berlangsung di ruang rapat Biro Pengadaan Barjas , dihadiri oleh Kepala Bagian Pengadaan Muhammad Yamin Saleh dan didampingi beberapa admin pengelola SPBE Biro Pengadaan Barjas. Beberapa hasil revisi dalam pertemuan tersebut, antara lain: - Setiap OPD mesti melaksanakan mekanisme pengadaan Barang dan Jasa dengan memanfaatkan aplikasi pengadaan Barjas melalui SIRUP dan SPSE. Ketentuannya setiap OPD mesti memiliki: Akun untuk akses aplikasi, Operator/ Admin pengguna aplikasi, Bahan Inputan, Tata Kelola Pemanfaatan. - Setiap OPD menunjuk penanggung jawab pengelola akun aplikasi pengadaan Barjas yang dibuktikan dengan SK Gubernur. - OPD melakukan reviu perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dibuktikan dengan Laporan hasil reviu. - Menginput seluruh paket pengadaan dan sesuai DPA pada aplikasi SIRUP dengan tepat waktu. - Melakukan proses pengadaan menggunakan aplikasi pada paket pengadaan yang semestinya harus melalui aplikasi pengadaan. - Seluruh personil pengelola aplikasi pengadaan barang dan jasa diberikan insentif selama 12 bulan (Operator dan/ atau PPK apabila ada penunjukkan dari PA). (Rls)

Mamuju -- Sebagai tindaklanjut dari penyelenggaraan rapat teknis dengan pengembang Samsat Digital Nasional (SIGNAL) PT. Beta Pasifik Indonesia terkait adanya perubahan domain/web service khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan Selasa 26 Maret 2024 lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi segera tancap gas dengan melakukan rapat teknis antara Tim IT BPKPD Sulbar dengan Konsultan IT Samsat se-Sulbar yang digelar secara virtual melalui zoom meeting, Rabu 27 Maret 2024 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan dukungan penuh terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah termasuk dengan program pusat ini yaitu aplikasi SIGNAL apalagi untuk meningkatkan pelayanan dan demi tercapainya realisasi penerimaan asli daerah (PAD). "Tim IT BPKPD akan menjadi garda terdepan dalam pengembangan fitur-fitur terbaru dari sisi teknologi informasi termasuk dengan pengembangan SIGNAL ini, tentunya dengan tetap berkoordinasi konsultan IT Samsat Sulbar, PT. RIC"ujar Masriadi Kegiatan ini membahas teknis terkait langkah-langkah yang akan ditempuh Tim IT BPKPD Sulbar dalam pengembangan dan integrasi antara Aplikasi SIGNAL ke Aplikasi SIMOTO milik BPKPD Sulbar. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak mengungkapkan , di era digitalisasi saat ini, semua hal telah dipermudah termasuk dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, salah satunya adalah berupa pengembangan aplikasi Samsat Digital Nasional ( SIGNAL). "Dengan aplikasi SIGNAL, masyarakat tidak perlu lagi harus datang langsung dan mengantri di Kantor Samsat karena cukup dari rumah saja, dari kantor atau dimana saja dan kapan saja selama jaringan internet tersedia maka dapat dilakukan pembayaran pajak kedaraan dan notice pajak bisa dikirimkan langsung ke alamat dengan pengiriman melalui PT. Pos Indonesia. Ini sangat membantu khususnya untuk masyarakat Sulawesi Barat kita tercinta ini," ujar Faika. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kasubbid Teknologi Informasi, Rosianah M Nadir, Konsultan IT Samsat Sulbar, Bima Setiawan dan Tim…