JAKARTA - Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri musyawarah besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) di Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. Berbagai tokoh Sulbar hadir pada Mubes KKMSB tersebut diantaranya mantan Gubernur Sulbar periode 2006-2016, Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulbar periode 2017-2022, Ali Baal Masdar bersama Wagub Sulbar periode 2017-2022, Enny Anggraeni Anwar, anggota DPR RI Suhardi Duka, mantan ketua umum KKMSB Mayor Jenderal TNI Salim S. Mengga, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dan para tokoh pejuang Sulbar. Sekprov Muhammad Idris menyampaikan pesan khusus Pj Gubernur Bahtiar, dimana membangun kebersamaan dalam kemajuan Sulbar. "Mari kita memperkuat kebersamaan untuk membangun Sulbar. Ini sesuai dengan tema mubes yakni sinergi Potensi Masyarakat Perantau Sulbar untuk memajukan Pembangun Daerah," kata Idris. Ia juga meminta lebih spesifik lagi kontribusi nyata bagi siapapun perantau Sulbar agar mengambil peran aktif. "Kita juga menngajak mahasiswa Sulbar di Jakarta untuk bersungguh-sungguh belajar, agar kedepan Sulbar dapat terbantu oleh generasi yang berpengetahuan berkelas," ungkapnya. Sementara itu, saat ini Pemprov memiliki sejumlah kendala dalam memajukan daerah diantaranya rndahnya kemandirian fiskal derah, IPM masih rendah, dan konnektifitas yang juga masih remdah. "Sisi lain, harmonisasi dengan kabupaten juga belum cukup baik," bebernya. Selain itu, optimisme Pemprov Sulbar dengan bantuan serta suppprt semua elemen masyarakat pembangunan daerah bisa meningkat. "Kita juga mengajak warga Sulbar yang cukup capitalnya untuk dapat berinvestasi di Sulbar," tandasnya. (Rls)

POLMAN -- Puluhan lansia dan keluarga tak mampu duduk sejejer rapi di alun alun Lapangan Pancasila Kabupaten Polman, Sabtu (19/7/2024). Tak banyak berbicara kecuali menyimak pidato yang sedang disampaikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin. Usai pidato, Pj Bahtiar lalu menuju ke arah lansia yang umumnya perempuan tersebut. Dia ditemani oleh Pj Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima, Pj Sekda Polman Nengah Tri Sumadana, Dandim Polman serta Kepala Baznas Polman Nur Rachman. Memang pagi ini, agenda kerja lain Bahtiar di Polman adalah membagikan beras dan sembako kepada lansia dan keluarga tak mampu di Polman. Sedikitnya 100 an lansia menerima secara simbolis bantuan dari Baznas Polman yang diserahkan langsung oleh Pj Bahtiar. "Terima kasih baznas dan pak Bupati. Baznas setiap saat harus dilibatkan seperti ini untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan" ujar Pj Bahtiar. Sebagai lembaga pengumpul zakat yang sah dari pemerintah maka Baznas harus sering sering memberikan bantuan kepada publik. Sebab hanya dengan cara ini baznas dapat meraih kepercayaan dari publik. "Bukan hanya infaq, sedekah dari pegawai negeri sipil tetapi juga bikin juga infaq,sedekah dari masyarakat" imbuhnya. Sementara itu Kepala Baznas Polman mengatakan dirinya akan melaksanakan segera imbauan dari Pj Bahtiar yang akan memberikan bantuan langsung ke warga seperti yang dilakukan pada saat ini. "Saya rasa ini sangat tepat sekali. Karena tepat sasaran. Bantuan kami langsung diterima masyarakat" ujar Nur Rachman, Kepala Baznas Polman. Pagi ini lanjut Rachman pihaknya memberikan bantuan langsung kepada panti jompo, lansia dan anak terlantar. (Rls)

POLMAN -- Kunjungan kerja Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin pada hari kedua di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) berlangsung di Pasar Sentral Pekkabata Polman Sabtu (20/7/2024). Tentunya Bahtiar hendak memastikan jika transaksi perekonomian di pasar berlangsung normal dan terkendali. "Bagus kalau begini. Sering sering pejabat mengecek harga dan berkunjung ke pasar. Mudah mudahan pejabat ke depan seperti ini" ungkap Rahmatia, penjual kue tradisional. Memang Pj Bahtiar sempat mampir di jualan Rahmatia yang menjajakan kue tradisional asal Polman. Bahkan Pj Gubernur sempat ngobrol menanyakan harga, jualan apa dan keuntungan. "Alhamdulillah dikunjungi Pak Pj Gubernur. Ndak nyangka apalagi membeli kue kami" tambah Rahmatia. Senada dengan Rahmatia. Pedagang lainnnya juga mengaku senang didatangi oleh pejabat nomor satu di Sulbar. Apalagi terlihat Pj Bahtiar mampir dan berdialog langsung dengan pedagang. "Alhamdulillah dikunjungi oleh Pak Gubernur. Apalagi gubernur baru ini" seru mama Dafa, pedagang di pasar sentral. Menurutnya Pj Bahtiar banyak bertanya mengenai harga. Memang lanjut mama Dafa, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga yakni minyak curah yang biasanya Rp.12.500 naik menjadi Rp.14.500. Tetapi yang mengalami penurunan drastis yakni produk pertanian seperti sayuran, tomat, cabe merah dan lainnya. "Jangan juga jual terlalu murah. Kasihan petani" pesan Pj Bahtiar kepada Mama Dafa. Mama Dafa tak menampik jika harga yang dia jual memang sangat murah dibanding sebelumnya. "Kita berharap pejabat ke depan dapat seperti ini" tandas Mama Dafa. Dalam kunjungan ke pasar, Pj Bahtiar ditemani Pj Bupati Polman Drs. Muhammad Ilham Borahima, Pj Sekda Polman Nengah Tri Sumadana, Dandim Polman serta sejumlah OPD Pemprov Sulbar.

MAMUJU -- Musibah kebakaran yang melanda enam rumah di Desa Tangga Tangga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 12 Juli 2024 masih menyisakan pilu bagi para korban kebakaran. Hingga saat ini, mereka masih tidur di bawah tenda beralaskan tikar. "Malam ini saya rapat bersama Pak Bupati, Dandim, Kapolres Polman. Tenangmaki, sabarki. Insya Allah, akan kita dapatkan solusi supaya tidak seperti ini kondisita" ujar Pj Gubernur Sulbar Pj Bahtiar Baharuddin, Jumat sore (19/7/2024). Warga merasa terobati sebab didatangi langsung oleh Pj Bahtiar dan dapat melihat apa yang warga rasakan saat ini. "Alhamdulillah kami didatangi oleh Pj Gubernur. Suatu semangat bagi kami. Dan kami sudah mendengar bantuan dan program yang beliau akan lakukan kepada kami disini" sebut Nurjannah, keluarga terdampak kebakaran. Senada dengan Nurjannah keluarga terdampak lainnya bernama Ferdy mengaku bahagia sebab telah dikunjungi oleh Pj Bahtiar. Rumahnya kini tak ada lagi sebab telah ludes terbakar api. Saat kebakaran dirinya sedang pergi melaut. "Senang kami rasa karena kedatangan pak gubernur' ujar Ferdy. Selain berkunjung Pj Bahtiar juga memberikan bantuan berupa beras dan jenis sembako lainnya kepada korban kebakaran. Termasuk akan menyediakan seragam sekolah bagi anak anak sekolah yang terdampak kebakaran. Beberapakali Pj Bahtiar menyemangati para keluarga korban. 'Yang paling penting adalah rumah.Malam ini kami bersama Forkopimda akan rapatkan. Membangunkan rumah, segera" tutup Pj Bahtiar.(rls)

POLMAN - Athala Dwi Putra (6 tahun) bocah yang menderita penyakit ginjal bocor di Polman Sulawesi Barat boleh bernagas lega. Pasalnya, pekan ini anak seorang sopir angkot di Polman tersebut akan dirujuk ke RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk menjalani perawatan intensif. "Saya berterima kasih sekali ke Pak Gubernur (Pj Bahtiar Baharuddin). Kasian sekali keluargaku, saya kasian anakku ji. Yang penting bisa sembuh" ujar Rezki Amalia (36) sambil terisak sedih lalu menutup wajahnya. Rezki tak menyangka Pj Bahtiar akan bertandang ke rumahnya dan menyapa langsung dirinya dan sempat mengajak Athala bercengkrama. "Saya tidak sangka Pak Gubernur ke sini. Mudah mudahan anakku segera sembuh kembali" lirihnya. Memang sore ini, Jumat (19/7/2024) Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengunjungi keluarga Athala Dwi Putra di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Athala menderita ginjal bocor sejak berumur 2 tahun, dimana perutnya makin hari makin membesar. "Saya melihat dan membaca berita ada warga anaknya sakit ginjal. Makanya kita berkunjung ke sini," kata Bahtiar. Ia menambahkan kehadirannya untuk membantu mendapatkan perawatan yang baik. "Saya sudah perintahkan Dinkes untuk membantu segala perobatannya. Karena fasilitas rumah sakit di Sulbar memang sangat terbatas," tambahnya. Makanya, nantinya ananda Athala akan dikirim ke Makassar untuk mendapatkan perawatan yang baik. "Kita provinsi baru sangat terbatas fasilitas kesehatan. Semoga ada dukungan Kementerian Kesehatan untuk membantu Sulbar dari sektor kesehatan," ungkapnya. Sebab, lanjut Bahtiar rumah sakit di Sulbar belum ada tipe B masih tipe C. Makanya biasanya yang sakit tidak bisa ditangani langsung dikirim ke Makassar. "Jaraknya ini bisa 8 sampai 9 jam lewat darat. Jadi bisa dibayangkan betapa terbatasnya infrastruktur kesehatan," ujarnya. Namun, dia pastikan Athala mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Makanya diberikan bantuan untuk meringankan beban orang tuanya yang merupakan guru honorer. "Besok pagi 20 Juli 2024 akan dikirim ke Makassar. Saya kira ini menjadi perhatian kita bahwa soal kesehatan perlu diperhatikan," paparnya.…

Mamuju--Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Arianto, menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulbar. Berlangsung di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 19 Juli 2024, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto berharap Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan yang baik terhadap keselamatan pekerja rentan, baik petani maupun nelayan. "Kolaborasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan ekstrem di Sulbar," kata Arianto, saat ditemui usai menghadiri acara itu. Sebelumnya dalam acara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulbar, Makmur, menegaskan pentingnya sinergi itu untuk menjaga kesejahteraan sosial pekerja serta mengatasi kemiskinan ekstrem. "Ini salah satu fungsi untuk mempertahankan kesejahteraan sosial khususnya untuk pekerja dan bisa mengatasi kemiskinan ekstrem yang sejalan dengan program Pj. Gubernur Sulbar Bapak Bahtiar Baharuddin," kata Makmur dalam sambutannya. Makmur juga melaporkan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah mencakup 39,26 persen pekerja di Sulbar. Makmur berharap, acara itu menjadi langkah awal yang baik untuk pelaksanaan program-program BPJS Ketenagakerjaan di Sulbar, sehingga daerah ini dapat bersaing dengan daerah lain. Ia menambahkan, beberapa kabupaten sudah mulai meng-cover pekerja rentan seperti petani dan nelayan, sesuai dorongan dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, dalam sambutannya menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga keselamatan pekerja. "BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting dalam menjaga keselamatan setiap orang," ujarnya. Melalui kesempatan itu, Bahtiar menginstruksikan agar segera dibuatkan instruksi gubernur terkait ketenagakerjaan yang harus sejalan dengan upaya perbaikan lingkungan. Bahtiar menambahkan, saat ini Mamuju, Ibu Kota Provinsi Sulbar telah diakui memiliki kualitas udara terbaik…

Mamuju -- Pemprov Sulbar bersama BPJS Ketenagakerjaan membangun kerjasama sinergi Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Kerjasama ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan oleh PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulbar Makmur, di Gedung Graha Sandeq Komplek Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 19 Juli 2024 Pj Gubernur Sulbar Bahtiar mendukung tugas-tugas BPJS Ketenagakerjaan di Sulbar dalam rangka melindungi warga negara, khususnya bagi pekerja. Untuk itu Pemprov akan segera mengeluarkan surat edaran "Dibuatkan surat edaran kepada seluruh pihak, melalui instruksi Gubernur untuk menindaklanjuti kerjasama ini. Termasuk kita dorong kesadaran personal," ucap Bahtiar. Setelah Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan Penanaman Pohon di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar. Bahtiar mengatakan, penanaman pohon sebagai upaya melindungi warga negara dari ancaman kerusakan lingkungan kedepan. Apalagi Sulbar dengan kualitas terbersih se Asia terjaga perlu menjadi kekuatan bersama bergerak memberikan perlindungan. " Lingkungan kita harus dilindungi, maka seluruh program yang merusak lingkungan itu kita cegah, karena itu akan menganggu kualitas udara," ucap Bahtiar. Olehnya itu juga Bahtiar berkomitmen mendorong Sulbar menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). "Kita dorong berkelas dunia Syaratnya satu ,sampah. Makanya setiap Jumat semua harus turun bersihkan lingkungan," Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulbar Makmur menyampaikan, fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menjaga ketahanan nasional sehingga menjadi program strategis pemerintah. "Karena menjadi alat meningkatkan kejehteraan pekerja kita, termasuk di Sulbar. Bisa mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah. Hal ini juga sejalan dengan program Gubernur dalam menangani kemiskinan ekstrem. Makmur menyampaikan, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sulbar saat ini masih di angka 39,26 persen. Hal inilah menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mencapai target di Sulbar 65 persen. "Ini menjadi PR kami dan Alhamdulillah dengan adanya nota kesepahaman ini menjadi dasar untuk tetap bersinergi. Beberapa kabupaten mengalokasi anggaran untuk pekerja rentan, petani dan nelayan. Untuk itu kami memohon supaya kami bisa terus bekerja,"…

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat kunjungan kerja (kunker) Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) KLHK RI Ary Sudijanto beserta rombongan, Kamis (18/7/2024). Kunker tersebut disambut langsung Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali didampingi Kepala Bidang PPKL, Alexander Bontong dan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, M. Amrin Abduh, beserta staf di Kantor DLH Sulbar. Usai di Kantor DLH Sulbar, kunjungan dilanjutkan ke UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Sulbar, yang berlokasi di Jl. TVRI, Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Dalam kunkernya tersebut membahas proposal bantuan dana DAK tahun 2025 yang sebelum telah dimasukan ke KLHK RI. Menurut Kepala BSILHK KLHK RI Ary Sudijanto, dalam memberikan bantuan memprioritaskan pada daerah yang belum memiliki Laboratorium Lingkungan, yang mana berfungsi sebagai sumber data IKLH daerah. Namun demikian, Ia tetap memberikan apresiasi yang positif terhadap proposal usulan bantuan dana DAK setelah mengunjungi langsung UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Sulbar. Ary Sudijanto berharap, Pemprov Sulbar dapat membuat suatu skema penganggaran untuk kesinambungan UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tusinya sebagai sumber data IKLH, dan sumber PAD agar tidak selalu bergantung pada bantuan dari pusat, karena anggaran di KLHK pun terbatas. Sementara itu, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali berharap kolaborasi dengan BSILHK KLHK RI dapat terjalin dan berjalan dengan baik. “Kami DLH Sulbar terutama UPTD Laboratorium Lingkungan berharap dengan kunjungan langsung ke laboratorium dan melihat kondisi alat-alat yang ada, kedepannya UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Sulbar bisa mendapatkan bantuan dana DAK untuk sarana dan prasarana, " ucap Zulkifli. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berupaya memastikan kelancaran pemenuhan bukti dukung Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024. Salah satu upaya dilakukan adalah dengan melaksanakan rapat pada Rabu 17 Juli 2024 di Ruang Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, yang dihadiri oleh Tim Kerja MCP KPK. Dalam rapat tersebut, dibahas perkembangan terkini mengenai pemenuhan bukti dukung MCP KPK Tahun 2024. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa faktor lambatnya progres pemenuhan bukti dukung. Salah satu faktor adalah keterlibatan berbagai perangkat daerah terkait dalam proses pengumpulan bukti dukung. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, yang memimpin rapat tersebut, menyatakan rencana untuk mengundang perangkat daerah terkait guna mempercepat proses pemenuhan bukti dukung sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor lainnya yang diidentifikasi adalah banyaknya bukti dukung yang diperlukan hingga akhir tahun. Hal ini menambah kompleksitas dalam mengumpulkan dan mengkompilasi data yang dibutuhkan. "Aspek PBJ ini melibatkan beberapa perangkat daerah terkait. Dalam waktu dekat kita akan laksanakan rapat koordinasi agar proses pemenuhan bukti dukung bisa berjalan cepat dengan perangkat daerah terkait dan memastikan semua bukti dukung dapat dipenuhi tepat waktu," kata Yamin Saleh. Biro PBJ berharap dengan adanya langkah-langkah koordinasi yang lebih intensif, proses pemenuhan bukti dukung MCP KPK Tahun 2024 dapat berjalan lebih efektif dan efisien. “Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Biro PBJ untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. Rapat ini juga menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut yang akan segera dilaksanakan, termasuk jadwal pertemuan dengan perangkat daerah terkait dan penyusunan laporan kemajuan secara berkala. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat bekerjasama dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Memasuki triwulan III tahun 2024, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menunjukkan progres yang signifikan. Berdasarkan data monitoring dari Aplikasi Monitoring Evaluasi dan Laporan (AMEL) per 16 Juli 2024, total terdapat 13 paket pengadaan yang menggunakan metode tender, seleksi, dan penunjukan langsung. Dari 13 paket tersebut, empat paket telah berhasil diselesaikan, sementara empat paket lainnya sedang dalam proses, satu paket pengadaan telah dialihkan menjadi swakelola, dan empat paket sisanya belum memulai proses pelaksanaan. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, M. Yamin Saleh mengatakan, telah menyurati perangkat daerah terkait yang telah melewati target waktu pelaksanaan pemilihan, untuk mendorong percepatan proses lebih lanjut. Yamin Saleh mengungkapkan, jumlah paket pengadaan dengan metode tender, seleksi, dan penunjukan langsung pada tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya. “Hal ini disebabkan oleh peralihan proses pengadaan ke sistem e-purchasing, dengan menggunakan e-katalog untuk memilih penyedia barang dan jasa. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan,” ungkap Yamin Saleh, Kamis 18 Juli 2024. Dia menjelaskan, proses pengadaan mulai beralih ke e-purchasing dengan memilih sistem e-katalog untuk memilih penyedia. Ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan transparansi proses pengadaan. "Namun tentu saja tetap memiliki risiko. Oleh karena itu, kami menghimbau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memanfaatkan fasilitas advokasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan proses transaksi e-purchasing sebagai upaya memitigasi risiko kesalahan prosedur," ujarnya. Ia menambahkan, saat ini jumlah transaksi Pemprov Sulbar menggunakan e-katalog telah mencapai Rp. 87 Miliar dan berhasil masuk dalam lima besar tertinggi realisasi e-purchasing nasional. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang ketat serta upaya perbaikan sistem pengadaan, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sulbar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar…