Mamuju—Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) secara virtual melalui zoom meeting, Rabu 24 Juli 2024. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB atau yang disebut sebagai Opsen. Berdasarkan UU HKPD, Opsen diberlakukan untuk memperluas basis pajak daerah dan mengganti skema bagi hasil yang sebelumnya berlaku. Perlu diingat, Opsen hanya dapat dikenakan jika tarif pajak pusat lebih rendah dari tarif maksimal yang ditentukan oleh UU HKPD. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur tata cara pemungutan Opsen, lanjut mengenai pemungutan Opsen di daerah masing-masing. Adapun besaran tarif dari Opsen pajak, diantaranya Opsen PKB 66%, Opsen BBNKB 66%, dan Opsen MBLB 25%. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo saat membuka Sosialisasi Opsen PKB, BBNKB dan MBLB secara virtual di ruang kerjanya. ‘’UU Nomor 1 Tahun 2022 itu mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemberlakuan Opsen atas PKB dan BBNKB di 5 Januari 2025, dengan besaran tarif diantaranya Opsen PKB 66%, Opsen BBNKB 66% dan Opsen MBLB 25%,’’ujar Masriadi. Masriadi menjelaskan, Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. ‘’Dengan Opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan daerah masing-masing,’’ terangnya. Sosialisasi kebijakan kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor PKB, BBNKB dan Opsen atas PKB/BBNKB tersebut, menghadirkan dua narasumber. Kedua narasumber yaitu Analis Keuangan…

Mamasa - Sejumlah akses darat yang memprihatinkan di Sulawesi Barat mendapat perhatian dari Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin. Bentuk perhatian Bahtiar yakni akan mendorong jalan desa tersebut menjadi program jalan inpres sehingga akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Seperti jalan ke Bonehau dan Kalumpang, Baruru dan Hahangan Kecamatan Aralle. Khusus akses darat di Dua desa di Kecamatan Aralle tepatnya di Desa Baruru dan Hahangan terungkap saat Pj Bahtiar mendengat curhatan dari Rusman Kepala Desa Baruru di aula kantor Kecamatan Aralle, Rabu (23/7/2024). Kepala Desa Baruru Rusman menyebutkan, jumlah penduduk di Baruru sekira 1.000 jiwa. Untuk mengakses desa ini butuh waktu hingga lima jam berjalan kaki sepanjang 20 kilometer. "Kami butuh perhatian, jalan ini berbatasan dengan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju," kata Rusman. Rusman juga mengusulkan agar status jalan tersebut dialihkan agar menjadi tanggungan provinsi sebab menghubungkan dua kabupaten. Menanggapi hal itu PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin meminta Kepala Dinas PUPR Sulbar untuk merumuskan formula terkait solusi untuk jalan tersebut. Kepala Dinas PUPR A.Rachmad sendiri mengaku akan memasukan anggaran pembangunan dua kawasan yakni Bonehau dan Kalumpang pada tahun 2025 mendatang sementara untuk desa Baruru dan Hahangan akan dikordinasikan dengan pemerintah setempat agar dapat dalam program nasional. "Akan kami kordinasikan sesuai arahan Pak Gubernur. Kalau Bonehau dan Kalumpang sudah kami siapkan 2025. Tetapi akan menggunakan skema program dari pusat" ungkap Rachmad. Selain akses darat, Rusman juga mengeluhkan akses komunikasi. Terkait jaringan dua desa yang telah disebutkan, Bahtiar sudah membangun komunikasi dengan Kemenkominfo dan PLN . "Saya sudah komunikasi Menkominfo, nanti mau bantu untuk bangun kembali BTS, karena kemrin sempat berhenti karena tersandung kasus. Jadi tolong usulannya segera dimasukkan ke dinas Kominfo provinsi, Paling plambat 31 Juli. Termasu sekolah dan Puskesmas," ungkapnya. (Rls) Pada kesempatan tersebut Camat Aralle Rahmat, Kecamatan Aralle terdiri dari 11 desa. Dua desa diantaranya belum terakses listrik dan jaringan Telkom, ditambah…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka Pembinaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman) pada tanggal 5-7 Juni 2024. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, pelaksnaaan kegiatan itu bertujuan untuk melaksanakan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dan sebagai bahan perbaikan untuk melaksanakan 8 aksi konvergensi di tahun-tahun yang akan datang. "Inti dari kegiatan ini ada empat. Pertama mengukur tingkat kinerja pemerintah kabupaten dan desa dalam pelaksanaan 8 Aksi, kedua memastikan akuntanbilitas kinerja kabupaten dan desa yang sinergi dalam penurunan stunting, ketiga hasil peniaian kinerja didasari melalui hasil penginputan yang dilaporkan melalui Web Monitoring untuk dikonfirmasi dalam pelaksanaan penilaian kinerja oleh Tim Panelis, keempat review terhadap aksi yang telah dilaksanakan di Tahun 2023 pada pelaksanaan aksi 1-8 untuk lokus stunting Kabupaten Polman," kata Junda Maulana sekaligus Wakil Ketua I Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulbar, saat dikonfimasi baru-baru ini. Junda mengapresiasi beberapa inovasi yang dilakukan Kabupaten Majene dan Polman dalam penurunan stunting. Pihaknya juga berharap pemerintah kabupaten lainnya memperhatikan pengelolaan data terkait 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Adapun hasil evaluasi peniilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk dilakukan evaluasi lanjutan. Dari data yang ada, 1 (satu) kabupaten mengalami peningkatan dan 5 (lima) kabupaten mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terdapat pada Kabupaten Polman (11,2%), Majene (10,1%), Mamuju (1%), Mamasa (1%), Mamuju Tegah (1%). Dan hanya 1 (satu) kabupaten yang mengalami kenaikan yaitu Pasangkayu (2,1%). Prevalensi stunting di Sulbar masih berada di tingkat yang cukup tinggi. Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di Sulbar sebesar 30,05 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Seperti diketahui, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menitipkan empat hal yang perlu diperhatikan dalam…

Mamasa --Dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyerahkan vaksin polio di Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa, Rabu 24 Juli 2024. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, Pelaksanaan PIN Polio ini digelar serentak se Indonesia, mulai 23 sampai dengan 27 Juli 2024. Untuk itu pada kunjungan kerja di Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa telah mengunjungi Posyandu Uhailanu dalam rangka pemberian Vaksin Polio dilanjutkan peninjauan pelayanan di Puskesmas Aralle. "Kemarin kita ke Puskesmas Mambi dan sekarang di Aralle. Termasuk sekolah sekolah kita kunjungi, pelayanan kesehatan ini pelayanan dasar kepada masyarakat," kata Bahtiar, Rabu 24 Juli 2024. Diketahui, Pelaksanaan imunisasi polio lengkap sendiri telah dimasukkan ke dalam program vaksin nasional, yaitu vaksin polio secara tetes dan vaksin polio dengan suntikan. Sebagaimana harapan Kemenkes RI, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan PIN Polio yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli 2024 di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini untuk memperkuat imunitas serta kekebalan polio tipe yang saat ini sangat rendah, juga sebagai upaya untuk memutus transmisi virus polio yang telah ada saat ini. Adapun untuk mendapatkan imunisasi polio dalam program PIN Polio 2024 ini, masyarakat dapat mendatangi secara langsung Posyandu, Puskesmas, Pos Pelayanan Imunisasi terdekat di masing-masing wilayah. Imunisasi ini juga diselenggarakan di beberapa sekolah. Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin langsung turun pantau pelaksanaan Pekana Imuninasi nasional (PIN) Polio 2023 di Posyandu Uhailanu , Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa, dan aktif menghimbau masyarakat menyukseskan PIN tgl 23 sampai 27 juli 2024. (Rls)

Mamuju–Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif memberikan sambutan sekaligus membuka acara Pelatihan Budidaya Ternak Sapi, yang diadakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulbar di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis (25/07/2024). Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar, Pemateri yang merupakan Peternak Millenial Abdul Waris dari Kabupaten Sinjai, Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah, Nurul Jadid, Rezky Anugrah, dan Al Bana Asing HNW serta sejumlah Santri Pondok Pesantren Darul Falah. Dalam sambutannya, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengapresiasi kegiatan itu yang juga sejalan dengan program Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin yang ingin mengembangkan peternakan di Sulbar. “Potensi peternakan di Sulbar sangat besar, mengingat kita sebagai penyangga IKN. Sebelum adanya IKN pun Sulbar sudah menjadi penyuplai kebutuhan ternak ke Kalimantan Timur,” ungkapnya. Syamsul Ma’rif berharap, peserta pelatihan mendapatkan materi yang komperehensif, ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan dengan mulai menjalankan usaha, atau meningkatkan kualitas usaha peternakan. Bank Indonesia mendorong pondok-pondok pesantren di Sulbar untuk mendukung kemandirian ekonomi dengan beternak. Upaya ini diharapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat mengendalikan inflasi (kenaikan harga-harga) dari komoditas hasil peternakan. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka konsolidasi pengelolaan anggaran pemilihan serentak tahun 2024, Kamis 25 Juli 2024. Hadir langsung Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar, Komisioner KPU Sulbar Asriani, perwakilan Mendagri, dan jajaran KPU kabupaten. Adapun, narasumber yang dihadirkan diantaranya dari Kejati, Dirjen Mendagri, Inspektorat Sulbar, Biro Keuangan KPU RI, dan perwakilan KPU Sulbar. Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2024. "Kita juga ingin meningkatkan sinergitas dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Terutama dalam pengelolaan dana hibah dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan wali kota," kata Said. Ia berharap dalam kegiatan ini terbangun kesamaan persespsi terkait penglolaan anggaran daerah yang dihibahkan. "Alhamdulillah KPU sudah menerima hibah 100 persen. Kami sudah melakukan penandantangan di Kesbangpol Sulbar kemarin," bebernya. Sementara itu, dalam waktu dekat juga kabupaten akan dicairkan 100 persen pengelolaan anggaran Pilkada serentak 2024. Sedangkan, Pj Gubernur Bahtiar menyampaikan ini pembinaan pengelolaan keuangan Pilkada 2024, karena basisnya APBD dan pasti menggunakan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah. "Jadi harus ikuti proses tata kelola keuangannya sesuai aturan penggunaan keuangan APBD. Alhamdulillah kita di Provinsi sudah 100 persen anggaran hibahnya disalurkan ke penyelenggara," ucapnya. Bahkan, untuk mendukun suksesnya Pilakda serentak 2024, Pemprov melakukan pertemuan dengan FKUB. "Jadi cuaca lingkungannya harus dijaga dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Berbagai upaya akan kita lakukan bersama penyelenggara meningkatkan kualitas Pilkada," ujarnya. Sebab, jika proses pelaksanannya berkualitas, maka hasilnya juga pasti akan berkualitas. "Semoga tidak ada pelanggaran pengelolaan anggarannya. Upaya pencegahan ini sudah dilakukan," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Kesbangpol Sulbar laksanakan rapat dan penandatanganan dana hibah KPU dan Bawaslu Sulbar, Rabu 24 Juli 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung Plt Kepala Kesbangpol Sulbar H Herdin Ismail, Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar, Kabag Administrasi Bawaslu Sulbar Ikram Saleh, Kasubid Kasfa BPKAD Parson's Sitari, Irban I Inspektorat Sulbar Irianto, dan jajaran Kesbangpol Sulbar. "Awalnya akan dilaksanakan di bulan Agustus, tapi karena spirit cara kerja KPU dan Bawaslu ini bisa dilaksanakan lebih cepat," kata Herdin. Ia menambahkan pertemuan yang dilakukan bersama KPU dan Bawaslu juga dihadiri inspektorat serta BPKPD, pembayaran sudah masuk tahap kelengkapan adminstrasi. "Untuk KPU kesisahan Rp 15,8 miliar dan Bawaslu Rp 5,7 miliar. Dengan selesainya administrasi ini besok sudah bisa masuk ke rekening KPU dan Bawaslu," bebernya. Ia berharap pelaksanaan Pilkada serentak untuk provinsi Sulbar bisa berjalan jurdil, damai dan sukses. Sementara, Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar mengapresiasi dan menyampaiakan terimakasih kepada pemerintah provinsi khsusunya Kesbangpol karena administrasi pencairan 100 persen dapat diselesaikan. "Kalau sebelumnya pencairan diagendakan pada bulan Agustus, alhamdulillah hari ini masih di bulan Juli 100 persen sudah di selesaikan," ucapnya. Sehingga, ini tentu luar biasa apalagi saat ini sampai bulan Agustus tahun 2024 sudah memasuki tahapan krusial. "Untuk melaksanakan setiap tahapan perlu persiapan ekstra sehingga bisa memudahkan tahapan krusial ini. Kami menyampaikan apresiasi yang telah lebih awal melakukan pencairan sampai 100 persen," ujarnya. Sedangkan, Kabag Administrasi Bawaslu Sulbar Ikram Saleh menuturkan apa yang telah dilakukan hari ini merupakan komitmen dari pemerintah Provinsi demi kesusksesan Pilkada serentak tahun 2024. "Kita mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi. Khususnya Kesbangpol yang telah melakukan percepatan untuk memastikan pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU," tandasnya.(rls)

Berau--Plt. Kepala Biro (Karo) Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Nuryani hadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) se-Indonesia, di Hotel SM Tower dan Convention Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan ini berlangsung mulai 22 hingga 24 Juli 2024. Rangkaian kegiatan Rakornas Bapemperda diawali dengan jamuan makan malam peserta Rakornas, Senin, 22 Juli 2024 malam, di Ballroom SM Tower & Convention, disambut langsung Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Pj. Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim yang juga menjabat Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Makmur Marbun. Kemudian pembukaan acara Rakornas Bapemperda dilanjutkan, Selasa, 23 Juli 2024 di tempat yang sama. Peserta Rakornas Bapemperda selain dari para Ketua Bapemperda DPRD provinsi, Kepala Biro Hukum provinsi se-Indonesia juga dihadiri oleh Bapemperda kabupaten/kota dan Kepala Bagian Hukum kabupaten/kota se-Indonesia. Ketua Bapemperda DPRD Sulbar Syahrir Hamdani hadir dalam kegiatan itu. Rakornas Bapemperda dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang juga Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam sambutannya mengungkapkan Rakornas Bapemperda tersebut menjadi momentum penting untuk menata kembali standar pembentukan peraturan daerah dan rumusan yang konkret agar produk peraturan daerah lebih baik. "Kami harapkan Rakornas ini menghasilkan rumusan yang mengarah pada tujuan yang lebih baik," tegasnya. Sementara itu, Plt. Karo Hukum Setda Sulbar, Nuryani mengungkapkan Rakornas itu menjadi wadah bagi DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan Biro Hukum provinsi serta Bagian Hukum kabupaten melakukan interaksi dan koordinasi dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia terkait produk hukum dan kesamaan pemahaman dalam semua proses Penetapan Produk Hukum. "Sebagai tindaklanjutnya melakukan sinkronisasi produk hukum di DPRD, Biro Hukum, Kanwil Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri," ungkapnya. Hingga akhir Rakornas Bapemperda, Forum Koordinasi Bapemperda se-Indonesia berkomitmen menyusun daftar inventarisasi masalah berkaitan dengan isu-isu nasional mengenai produk hukum daerah dan menyusun aksi penyelesaian masalah. Kedua, serius mengawal supremasi hukum…

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan Sosialisasi Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Unhas pada Selasa, 23 Juli 2024, bertempat di Ruang Assessment Lantai 2 BKD Sulbar. Sosialisasi diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kebutuhan organisasi terhadap sumber daya manusia ASN Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang berkompeten, salah satunya dengan memberikan ruang kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala BKD Sulbar Bujaerami Hassan dan dihadiri Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar Rini Lukita Sari, perwakilan Sekolah Pascasarjana Unhas Prof. Idayanti Nursyamsi, dan Prof. Amran Saru, seluruh Kasubag Kepegawaian OPD Pemprov Sulbar dan Mahasiswa dari Institut Kesehatan & Bisnis St. Fatimah Mamuju. Kepala BKD Sulbar, Bujaerami Hassan mengatakan, Sosialisasi Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) yang diselenggarakan tersebut merupakan upaya BKD Sulbar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Sulbar. "Kami menyadari bahwa ASN yang berkompeten dan berpendidikan tinggi adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Bujaerami. "Dengan kerja sama bersama Unhas, kami berharap ASN kami dapat memperoleh ilmu dan keterampilan yang diperlukan untuk kemajuan provinsi ini," lanjutnya. Perwakilan Sekolah Pascasarjana Unhas, Prof. Idayanti Nursyamsi, juga memberi komentar. Ia menyatakan pihaknya merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan Pemprov Sulbar dalam program sosialisasi itu. Prof. Idayanti menekankan, pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pengembangan kapasitas individu dan institusi. "Kami berkomitmen untuk memberikan program pendidikan yang berkualitas, yang tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik tetapi juga kemampuan praktis dan kepemimpinan para ASN. Semoga program ini dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan Sulbar," harapnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawsi Barat (Sulbar) menerima penyampaian aspirasi dari Masyarakat Pitu Ulunna Salu (PUS) Melawan, Senin, 22 Juli 2024. Tuntutan aksi terkait kekisruhan yang terjadi di Dinas Pendidikan ataupun lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Penyampaian aspirasi diterima Anggota DPRD Sulbar Damris didampingi Kesbangpol dan Satpol PP. Pertemuan berlangsung di Ruang Paripurna. Aspirasi dan tuntutan ini disampaikan dengan harapan adanya tindakan nyata dan segera dari pihak terkait untuk memperbaiki kondisi yang ada serta menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pertemuan, penerimaan penyampaian aspirasi Masyarakat PUS Melawan tersebut, Anggota DPRD Sulbar Damris menyatakan akan menyampaikan aspirasi ke pimpinan dan akan mengundang pihak terkait untuk rapat kembali. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar