Makassar -- Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh, membawakan kuliah umum dikampus Unhas di Ruang Rapat Senat, Kamis 4 April 2024. Adapun, tema kuliah umumnya yakni "Peran strategi korpri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia". Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. drg . Muhammad Ruslin mengatakan, kehadiran Prof Zudan di Unhas sebagai Ketua Korpri nasional. "Kita undang untuk memberikan informasi dan inspirasi kepada kita semua. Seperti tadi dalam pemaparannya bahwa Korpri ini mempunyai peran sangat penting," kata Prof Muhammad Ruslin. Artinya, lanjut Prof Muhammad Ruslin ada beberapa peran penting korpri yang disampaikan kepada seluruh peserta. "Jadi kedepan nanti Korpri di Unhas bisa dikelola lebih profesional lagi. Sekali lagi kami sangat apresiasi atas kehadirannya di Unhas," tambahnya. Sedangkan, Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi seluruh jajaran Unhas khususnya rektor yang memberikan kesempatan kepada dirinya untuk saling sharing. "Korprinya terus dikonsolidasikan dan terus digerakkan. Karena ini akan mampu membangun birokrasi yang efektif di Unhas," ucap Prof Zudan. Sementara itu, Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam memberikan edukasi-edukasi yang kuat. "Disini tumbuh kader-kader bangsa yang dididik di S1, S2 sampai di S3. Sebab Korpri didorong dengan karakter ideologi dan kasih sayang," ungkap Prof Zudan. Selain itu, hadir menjaga kesatuan dan persatuan dengan memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi digital. "Ini bisa menjadikan Unhas sebagai contoh seluruh kampus di Indonesia khususnya Indonesia timur. Dimana Korprinya aktif dan birokrasinya bagus," ujarnya. Sehingga, melahirkan kader-kader bangsa yang berkarakter ideologis dan ini menjadikan Indonesia kuat. "Tadi saya sampaikan bagaimana program Korpri untuk kesejahteraan sampai sistem karir," paparnya. Selain itu, sudah banyak kerjasama dibangun Pemprov bersama Kampus Unhas baik itu sektor pendidikan maupun sektor lainnya. "Karena kita tahu kampus ini terbaik di wilayah Timur dan Tengah. Apalagi dekat dengan di Sulbar, lagi pula Sulbar merupakan anaknnya. Jadi program beasiswa yang menjadi konsen kita demi kamjuan daerah," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melaksanakan buka puasa bersama dengan insan pers di halaman Masjid Baitul Anwar, Kamis 4 April 2024. Hadir langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris, pimpinan media, Kepala OPD dan insan pers. Adapun, pembawa ceramah dalam buka puasa bersama tersebut Ustadz Khalik Rasyid. Dalam ceramahnya menyampaikan 11 bulan lamanya Pj Gubernur berada di tanah malaqbi dengan membawa risalah cinta. "Saya katakan risalah cinta karena berbagai kebijakan yang dilakukan mampu bermanfaat bagi masyarakat Sulbar," kata Ustadz Khalik. Kebijakan menurutnya paling mampu memberikan dampak positif salah satunya program WC atau toilet bersih. "Ini semua mulai OPD, Sekolah-sekolah madrasah, tempat-tempat umum mulai berlomba-lomba menjaga kebersihan toiletnya," tambahnya. Artinya, segala keberihan merupakan yang dicintai Allah SWT. Mana lagi program lainnya seperti pelayanan digital menjadikan Sulbar sebagai percontohan. "Lewat dukungan insan pers Sulbar bisa dibranding menjadi lebih baik kedepan. Baik itu sumber alamnya yang penuh kekayaan," ungkapnya. Selain itu, dirinya juga mencontohkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada Abu Lahab dan Abu Jahal keduanya tidak baik dicontoh. "Selalu memberikan informasi kebohongan dan bisa memecah ummat. Saya yakin seluruh insan pers mampu memberikan informasi yang benar dan betuk, tidak sama dengan abu lahab dan abu jahal," ujarnya. Usai, membawakan ceramah seluruh tamu undangan melaksanakan buka puasa bersama dan dilanjutkan shalat magrhib berjemaah.(rls)

Polewali Mandar - Pemprov Sulbar melalui Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM melaksanakan survei masyarakat penerima program bantuan listrik hemat dan murah/listrik gratis tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar, Kamis 4 April 2024. Survei dilakukan oleh Kabid Ketenagalistrikan, Qomaruddin Kamil bersama dengan Pejabat Fungsional Ketenagalistrikan Ahli Muda, Farid Asyhadi, dan Operator Layanan Operasional teknis peralatan dan mesin, Syamsu Alam, serta tim teknis dari PT. PLN ULP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, yang dipimpin oleh Dahlan, melaksanakan survei masyarakat penerima program bantuan listrik hemat dan murah/listrik gratis tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini fokus dilakukan di tiga desa, yaitu Desa Tenggelang, Katumbangang, dan Lamasariang, dengan tujuan untuk memastikan kelayakan penerima manfaat dari program bantuan listrik gratis di wilayah tersebut. "Kegiatan survei ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa program bantuan listrik gratis yang diselenggarakan sesuai dengan kriteria dan kelayakan masyarakat penerima manfaat, terutama di wilayah Kabupaten Polewali Mandar," ungkap Qomaruddin Kamil. Sesuai dengan arahan Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, untuk melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak guna mengendalikan inflasi di Sulbar. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program listrik gratis, yang diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin. "Dengan melakukan survei ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperluas akses listrik bagi masyarakat Sulbar," tambah Rury. Survei ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan komprehensif untuk menyusun program bantuan listrik yang tepat sasaran dan efektif, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Polewali Mandar dan Sulawesi Barat secara keseluruhan. Penulis : Dinas ESDM Editor : humassulbar

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melalui Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani dan Ulwiah Sawabi menghadiri rapat tentang Persiapan Pelaporan Aksi HAM Check Point B.04., Kamis 28 Maret 2024. Rapat dipimpin Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila. Turut hadir para OPD yang terkait menangani pelaporan aksi HAM. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Syamsul Wijaya selaku pemateri menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang pedoman bagi kementrerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aksi HAM dan kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin. Fokus Perpres 53/2021 adalah melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang menyasar empat kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Djamila mengemukakan, tantangan dan kendala pencapaian yang sering terjadi ketika penyusunan laporan aksi HAM di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu masih kurangnya komitmen tanggung jawab pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM yang merupakan kewajiban negara baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melihat masih ada yang tidak melaporkan dan melaksanakan aksi HAM dengan optimal. Selain itu, kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi sebelum dilakukannya pelaksanaan pelaporan aksi HAM terutama kepada pemerintah daerah, belum adanya nomenklatur pelaksanaan RAN-HAM pada departemen pemerintahan di struktur Pemerintah Daerah yang berakibat pada tidak maksimalnya pelaksanaan RAN-HAM oleh Aparatur Sipil Daerah, dan masih kurangnya sinergitas antar unit dan instansi di K/L dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan Aksi HAM sehingga tidak tersedianya data dukung aksi untuk dilaporkan. “Kendala yang kita hadapi adalah kurangnya komitmen penanggung jawab pelaporan aksi HAM dalam mengoptimalkan pelaporannya, dengan rapat check point B.04 ini, diharapkan ketersediaan…

Polewali Mandar–Setelah melalui proses yang panjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD BBTPH berhasil memproduksi benih kacang tanah, Senin 1 April 2024. Keberhasilan ini merupakan pencapaian perdana UPTD BBTPH dalam memproduksi benih sumber kacang tanah. Perlu diketahui bahwa benih sumber tanaman pangan yang dihasilkan selama ini adalah benih sumber padi inbrida, jagung komposit, kedelai dan kacang hijau. Dengan sarana dan prasarana yang masih sangat minim, upaya produksi benih sumber kacang tanah dapat dilalui hingga pada proses akhir yaitu pengujian lab yang ditandai dengan terbitnya label benih. Benih sumber kacang tanah terdiri dari empat varietas kelas benih dasar (BD). Varietas calon benih kacang tanah yang diproduksi terdiri dari verietas Kancil, Katana, Bison dan Tasia 2. Kepala UPTD BBTPH Nasaruddin mengatakan, jumlah stok benih sumber kacang tanah pada saat berita ini diterbitkan sebesar 363 Kg dengan rincian varietas Kancil 90 Kg, Katana/BD 145 Kg, Bison/BD 120 Kg dan Tasia 2/BD 8 Kg. Produksi benih sumber kacang tanah yang dilaksanakan oleh UPTD BBTPH masih sangat terbatas mengingat kegiatan ini merupakan pemanfaatan lahan yang tidak menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Benih sumber dengan kelas benih dasar ditandai dengan label putih dimana benih ini masih bisa diturunkan untuk menjadi benih sumber kembali benih pokok dan turunan terakhir adalah benih sebar. Sementara itu, Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif berharap petani dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan benih sumber kacang tanah itu, karena nilai ekonomi kacang tanah selalu stabil dipasaran. "Demikian pula untuk petani penangkar agar bisa menggunakan kesempatan perbanyakan benih sumber kacang tanah agar kita bisa mengurangi ketergantungan menginpor kacang tanah," ujarnya. Penulis : DTPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju, – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menghimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana. Hal ini disampaikan Plt Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah atas arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kamis 04/04/2024 Yasir menyampaikan, kepada seluruh BPBD Kabupaten diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul akibat kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana alam. Dia juga berharap agar BPBD provinsi dan kabupaten berkoordinasi secara berkala untuk mengetahui informasi dan perkembangan kondisi cuaca di setiap wilayah. "Koordinasi yang baik antar BPBD Kabupaten dan juga BPBD Provinsi sangat diperlukan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai situasi darurat akibat bencana alam," ujarnya. Selain itu, BPBD Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan meminimalisir aktivitas di luar rumah, terutama pada saat kondisi cuaca ekstrem atau potensi bencana tinggi. Masyarakat juga diminta untuk menyiapkan tas siaga yang berisikan perlengkapan darurat serta untuk aktif mencari informasi terkait cuaca dan potensi bencana melalui media massa maupun media sosial. "Kami menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siap menghadapi potensi bencana. Pastikan untuk selalu memperoleh informasi terkini terkait cuaca dan potensi bencana melalui sumber yang terpercaya, seperti BMKG dan BPBD," kata Muhammad Yasir Fattah. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 15 daerah termasuk Sulawesi Barat saat ini berstatus waspada terhadap dampak cuaca ekstrem. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari seluruh pihak diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh potensi bencana alam. Dengan sinergi antara BPBD, masyarakat, dan berbagai instansi terkait lainnya, diharapkan Sulawesi Barat dapat menghadapi potensi bencana dengan lebih baik serta mengurangi risiko terjadinya kerugian baik dari segi korban maupun kerusakan materiil. Penulis : BPBD Editor : humassulbar

Mamuju -- Pengukuran balita di Sulawesi Barat mencapai 60,42% pada bulan Maret 2024, menandai peningkatan kesadaran kesehatan di masyarakat, demikian diungkapkan dalam rilis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan pada Apel pagi dan do'a bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 1 April 2024. Pengukuran ini dilakukan di 2165 Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, yang merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat untuk ibu, balita, dan keluarga. Signifikansi pengukuran balita di Posyandu sangatlah penting, bukan hanya sebagai alat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, tetapi juga untuk mendeteksi masalah kesehatan dini yang mungkin dihadapi oleh anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, mengatakan, kebahagiaannya atas peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya peran Posyandu dalam menjaga kesehatan anak-anak. "Sayacmengajak orang tua di Sulawesi Barat untuk secara aktif mengunjungi Posyandu setiap bulan, mengingatkan bahwa langkah tersebut memiliki dampak besar dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengukuran balita di Posyandu, diharapkan bahwa kesehatan balita di Sulawesi Barat akan terus meningkat, memberikan harapan bahwa generasi masa depan akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan tangguh," kata Asran. Penulis : Dinkes Editor : humassulbar

MAMUJU—Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sekaligus Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Djamila, memimpin Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Pendistribusian Pangan, Kamis, 4 April 2024. Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo beserta jajarannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Suyuti Marzuki beserta jajarannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari beserta jajarannya, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Hamdani Hamdi beserta jajarannya dan para Pejabat Fungsional Biro Hukum Setda Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut dipaparkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur tetang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Pangan dan 1 (satu) Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis. “Tujuan diadakan rapat tersebut adalah untuk memastikan bahwa Keputusan Gubernur Nomor 801 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melaksanakan distribusi pangan,” kata Djamila, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar. Rancangan Peraturan Gubernur tetang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Pangan, dirancang untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan subsidi di masa mendatang. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengungkapkan, adanya kekhawatiran Dinas Ketahanan Pangan terkait pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan yang telah dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir, sehingga menurutnya dibutuhkan suatu peraturan yang menjadi pelindung. Pada rapat tersebut juga dibahas terkait bentuk pertanggungjawaban dan rekening belanja pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan. “Jika redaksi di dalam pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan sudah sesuai dengan rekening belanja, itu sudah tidak jadi masalah,” cetus Hamdani Hamdi, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar. Di dalam rapat terbut dibahas juga terkait jenis komoditi pangan, sehingga peserta rapat menginginkan bahwa jenis ikan tidak perlu membatasi nama-nama atau jenis ikan di dalam petunjuk teknis tetapi cukup…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Sulawesi Barat (Setda Sulbar) memperluas wawasan mereka dalam pengadaan jasa konstruksi melalui metode E-Purchasing. Webinar yang diselenggarakan pada Selasa, 2 April 2024 melalui platform Zoom tersebut merupakan inisiatif dari Bidang Bina Konstruksi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Webinar ini bertujuan untuk mendalami proses dan tahapan yang diperlukan dalam pengadaan jasa konstruksi menggunakan metode E-Purchasing. Dalam sesi tersebut, narasumber utama adalah Samsul Ramli, Founder Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia. Dalam pembukaannya, Samsul Ramli menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi digital dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam sektor konstruksi yang memerlukan pengelolaan yang efisien dan transparan. Dia juga memberikan wawasan tentang berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses pengadaan dengan memanfaatkan teknologi E-Purchasing. Sementara, Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Muhtar mengatakan, partisipasi dalam webinar itu merupakan langkah penting bagi Biro PBJ untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi dalam proses pengadaan. "Kami percaya bahwa dengan memperdalam pengetahuan tentang metode E-Purchasing, kami dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan jasa konstruksi, menciptakan nilai tambah bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Sulbar," ucapnya. Webinar ini menjadi langkah penting bagi Biro PBJ untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoptimalkan proses pengadaan jasa konstruksi melalui pendekatan digital yang inovatif. Diharapkan, langkah-langkah ini akan membawa perbaikan signifikan dalam efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan prov. Sulbar Berbagi Parcel Lebaran kepada Tenaga Non ASN lingkup Distapang Sulbar, Kamis 4 April 2024. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Ir. Abd. Waris Bestari. M.Si, menyampaikan, pembagian parcel kepada jajarannya sebagai bentuk kebersamaan dalam menyambut hari raya Idul Fitri, serta untuk mempererat silaturahmi antar seluruh pegawai di Lingkup Distapang Sulbar. “Rezeki yang kita terima sebaiknya dapat kita bagi dengan kepada tenaga non ASN yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat ini. Jangan dilihat nilainya tapi lihatlah keikhlasannya, Semoga ini menjadi salah satu pembersih rezeki yang diterima setahun terakhir. Jadi tentunya ini menjadi keberkahan tersendiri di Ramadhan pada tahun ini,” kata Waris. Sementara itu salah satu Tenaga Administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat Indra Adyatma, berterima kasih dan bersyukur atas kepedulian Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. "Alhamdulillah kami telah menerima parcel ini dan sangat besar manfaatnya bagi kami terutama menjelang lebaran idul fitri di tahun ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas adanya parcel ini”. Semoga ditahun-tahun mendatang kegiatan seperti ini bisa berlanjut," tambahnya. (Rls)