Mamuju--Rapat Kerja Badan Musyawarah (Raker Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Jum'at, 09 Agustus 2024. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, dan hadiri Anggota Bamus diantaranya Abidin, Andi Muhammad Qusyairy, Megawati. Turut hadir, Sekwan Muhammad Hamzih, Kabag Persidangan serta Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Raker Bamus kali ini membahas sejumlah agenda penting terkait dengan penjadwalan kegiatan DPRD, termasuk pembahasan jadwal rapat paripurna, rapat komisi, serta berbagai kegiatan kedewanan lainnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain itu, juga membahas tindak lanjut dari keputusan-keputusan sebelumnya, serta mengevaluasi pelaksanaan agenda yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir. Anggota Bamus memberikan masukan dan saran guna meningkatkan kinerja DPRD di masa mendatang. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, berharap agar hasil raker tersebut dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ke depan. Raker Bamus ini di akhiri dengan penetapan jadwal kegiatan DPRD yang akan datang dan pembagian tugas kepada setiap anggota untuk memastikan kelancaran pelaksanaan agenda kedewanan. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Jumat, 09 Agustus 2024. RDPU dalam rangka membahas isu rencana refokusing anggaran beasiswa yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Komisi IV DPRD Sulbar Hatta Kainang didampingi Abidin dan dihadiri oleh perwakilan dari HMI, GMNI, IMM serta perwakilan dari Pemprov Sulbar. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran mahasiswa terkait kebijakan refokusing anggaran yang dianggap dapat berdampak signifikan pada keberlanjutan pendidikan para penerima beasiswa. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Hatta Kainang, dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mendengarkan aspirasi seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Berdasarkan hasil RDPU tersebut telah disepakati beberapa kesimpulan, yakni pertama pimpinan rapat mengharapkan kepada Pemprov Sulbar untuk anggaran beasiswa tetap berjalan sesai rencana yang melekat pada Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Kedua, untuk pendaftaran beasiswa paling lambat bulan September 2024 segera dilaksanakan, Ketiga DPRD Sulbar tidak setuju apabila anggaran beasiswa digeser atau diubah, serta DPRD Sulbar bersama Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan mahasiswa akan meninjau ke Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulbar terkait dengan Aplikasi Beasiswa yang akan dilaksanakan pada Senin, 12 Agustus 2024. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Hamzih bersama Kepala Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan, M. Adib mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan PT. Brantas Abipraya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar, dan PLN terkait pemasangan arus listrik pada gedung baru DPRD Sulbar. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Pihak Abipraya pada Kamis 08 Agustus 2024 ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pemasangan arus listrik di gedung baru yang akan segera digunakan oleh DPRD Sulbar. Pemasangan listrik ini sangat krusial, mengingat gedung baru tersebut akan menjadi pusat kegiatan khususnya pada pelaksanaan Rapat Paripurna HUT Sulbar serta pelantikan Anggota DPRD yang baru yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Dalam rapat ini, Sekwan DPRD Sulbar, Muhammad Hamzih menekankan pentingnya sinergi antara pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses pemasangan arus listrik, sehingga gedung baru dapat segera beroperasi tanpa kendala. "Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, mengingat pentingnya gedung baru ini untuk menunjang tugas-tugas kedewanan," ujar Hamzih. Sementara itu, perwakilan dari PT. Brantas Abipraya dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas konstruksi dan memastikan gedung siap digunakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pihak PLN juga menyatakan kesiapan mereka untuk segera melakukan instalasi dan pengujian arus listrik setelah semua persiapan teknis dari pihak konstruksi selesai. Rapat ini menghasilkan kesepakatan bahwa semua pihak akan bekerja secara intensif dan berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada hambatan dalam proses pemasangan arus listrik. Diharapkan, dalam waktu dekat gedung baru DPRD Sulbar akan siap digunakan dan memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Pembagian Bendera Merah Putih dan Penanaman Pohon Sukun di Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Jumat 09 Agustus 2024. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani bersama Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Afrisal, Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya, Analis Hukum Ahli Muda dan beberapa staf membagikan bendera merah putih secara simbolis kepada Kepala Desa Tadui Rusdi, M. yang nantinya akan dibagikan kepada warga. Bendera itu dibagi untuk menyambut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Pembagian bendera merah putih tersebut berlangsung di Depan Kantor Desa Tadui, sekaligus dilakukan Penanaman Pohon Sukun di dekat kantor desa tersebut. Dalam kegiatan itu, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Nuryani menyampaikan gerakan pembagian bendera merah putih tahun ini merupakan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/2152/SJ Tanggal 8 Mei 2024 Perihal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 dan Surat Sekda Sulbar Nomor 2001/286/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 sekaligus mengajak untuk terus menggelorakan semangat perjuangan. "Dan juga menyemarakkan perayaan dengan memasang bendera di halaman rumah masing-masing dan untuk menggugah rasa cinta tanah air serta meningkatkan semangat Nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia," kata Nuryani. Kepala Desa Tadui, Rusdi, M. menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulbar dan berharap agar kegiatan itu dapat terus terlaksana setiap tahunnya. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Penetapan Indeks "K" dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Se-Sulbar Periode Agustus 2024, di Hotel Berkah, Jln. Soekarno Mamuju, Jum’at (9/8/2024). Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar melakukan pembahasan atas usulan indek “K” dari perusahaan perkebunan anggota Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit. Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun berpedoman pada PERMENTAN NO. 01/PERMENTAN/KB. 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan membatasi persaingan usaha yang tidak sehat antar perusahaan perkebunan. Rapat ini dipimpin Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Sitti Kamalia mewakili Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail. Hadir, Petugas Dinas Perkebunan Sulbar, Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit. Turut hadir dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kepolisian Daerah Sulbar. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Andi Sitti Kamalia menekankan pentingnya penetapan Indeks "K" yang akurat dan harga TBS yang kompetitif dalam mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah ini. Dalam rapat, Tim Penetapan sepakat bahwa harga penjualan TBS kelapa sawit Sulbar umur tanam 10-20 tahun periode Agustus 2024 sebesar Rp. 2.595,83/kg, terjadi kenaikan harga jika dibandingkan pada periode Juli 2024 sebesar Rp. 2.547,40/kg. “Proses penetapan harga TBS ini oleh Tim Penetapan saling mengambil peran dalam penentuan harga. Penetapan kali ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 48,43/Kg,” kata Sitti Kamalia. Secara terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail mengatakan, kenaikan harga TBS sebesar Rp. 48,43/Kg adalah hasil dari penetapan Indeks 'K' dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasar serta kualitas buah kelapa sawit. "Kami memahami bahwa perubahan harga ini akan mempengaruhi pendapatan para pekebun," ujar Herdin. Herdin berharap, para pekebun dapat menyikapi perubahan harga itu dengan positif dan terus berkolaborasi…

Mamuju – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sektor perkebunan kelapa sawit terus berlanjut. Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) baru-baru ini mengadakan sesi verifikasi dokumen calon penerima Beasiswa Pendidikan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS) Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dihadiri Dirjen Perkebunan Kementan RI Eko Saputro, dan melibatkan dinas-dinas terkait di daerah sentra kelapa sawit, termasuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, serta Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju. Verifikasi dokumen ini diadakan di Kantor Disbun Sulbar dan merupakan bagian dari proses seleksi beasiswa yang telah dimulai sejak 5 April hingga 24 Mei 2024. Calon penerima beasiswa yang mendaftar melalui website Ditjenbun kini memasuki tahap evaluasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dan kualifikasi mereka. Beasiswa Pendidikan SDMPKS bertujuan untuk mendukung pengembangan keterampilan teknis dan manajerial dalam sektor perkebunan kelapa sawit, sebuah langkah penting untuk memperkuat kapasitas industri ini. Dengan adanya proses verifikasi ini, diharapkan calon penerima yang terpilih akan menjadi profesional yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Adapun jumlah calon penerima Program Beasiswa Pendidikan SDMPKS 2024 Provinsi Sulbar sebanyak 33 orang, terdiri dari Kabupaten Pasangkayu sebanyak 24 orang, Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 6 orang, Kabupaten Mamuju sebanyak 3 orang. Sebagai hasil dari proses verifikasi ini, Disbun Sulbar mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa kepada Ditjenbun. Pengusulan ini adalah bagian dari kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail berharap agar usulan calon penerima Program Beasiswa Pendidikan SDMPKS 2024 semuanya dapat lolos berdasarkan aturan dan persyaratan yang ada, untuk diterima di Lembaga /Perguruan Tinggi yang…

MAMUJU --Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin membahas khusus terkait bidang perhubungan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat malam 9 Agustus 2024. Turut hadir Kepala UPBU Tampa Padang Indra, Supervisor ASDP Indonesia Ferry Mamuju Aras, perwakilan UPP Kelas III Belang-Belang, perwakilan Pelabuhan Tanjung Silopo, dan perwakilan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulbar. Pertemuan tersebut untuk menyamakan persepsi dalam mempersiapkan infrastruktur perhubungan di Sulawesi Barat. Hal ini menjadi upaya agar Sulbar mendapatkan banyak manfaat sebagai penyangga IKN. "Dengan keberadaan IKN ini bisa memberi dampak kepada masyarakat masyarakat. Jangan sampai tidak ada perubahan, makanya seperti Pelabuhan Belang belang harus kita dorong menjadi program strategis nasional. Pelabuhan kontainer harus dipersiapkan," kata Bahtiar. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddareski Salatin menyampaikan, melalui pertemuan itu, seluruh unsur perhubungan sepekat agar kedepan mempersiapkan sarana prasarana yang lebih maksimal dalam menunjang provinsi sebagai penyangga IKN "Kesiapan infrastruktur. Pelabuhan-pelabuhan di Sulbar perlu dibenahi. Dan pelaksanaan kegiatan sering sering dilakukan agar banyak orang datang ke Sulbar," tutup Maddareski. (Rls)

Mamuju--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Seksi Penyakit Menular melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Malaria Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024 dari tanggal 05 hingga 08 Agustus 2024 di Wisata Pantai Malawwa, Mamuju. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy dan dihadiri Kepala Bidang Pengendalian Penyakit (P2), Pengelola Malaria, Croscheker Kabupaten, dan perwakilan Puskesmas se-Sulbar. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yakni Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Sulbar, Pengelola Program Malaria, Croscheker Malaria, dan Bagian Farmasi Dinas Kesehatan Sulbar. Mereka berbagi pengetahuan dan strategi terbaru dalam penanganan malaria, serta memberikan pelatihan dan pengarahan kepada para peserta. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara semua pihak dalam upaya eliminasi malaria di Sulbar. Saat ini, Sulbar mencatat kemajuan signifikan dalam upaya eliminasi malaria. Lima dari enam kabupaten di provinsi ini telah mencapai status eliminasi malaria. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh pihak yang terlibat dalam program ini. Asran Masdy menyatakan, pihaknya sangat bangga dan bersyukur bahwa Sulbar telah mencapai pencapaian yang signifikan dalam upaya eliminasi malaria. “Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa dan Mamuju Tengah telah berhasil mencapai status eliminasi malaria. Ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat," ucapnya. Dia juga menekankan, peran Sulbar dalam penanganan malaria sangatlah penting. Dinas Kesehatan Sulbar tidak hanya berfokus pada pengendalian dan pencegahan malaria, tetapi juga pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat. “Program monev yang dilaksanakan secara berkala, seperti yang dilakukan di Wisata Pantai Malawwa ini, merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tetap sesuai dengan standar dan dapat mencapai target eliminasi malaria yang telah ditetapkan," imbuhnya. Kegiatan monev ini diharapkan…

Makassar--Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Muhammad Ihwan bersama Kasi Gizi dan Kia Reni melakukan kunjungan kerja ke Kantor BKKBN Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kota Makassar, Sulsel, Kamis 08 Agustus 2024. Kunjungan ini dalam rangka konsultasi sistem pencatatan dan pelaporan data stunting. Kunjungan Tim Dinkes Sulbar ini disambut hangat oleh Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin, bersama Tim Teknis INZTING. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, kunjungan kerja Tim Dinkes Sulbar ke BKKBN Sulsel guna membahas, mendiskusikan metode dan strategi pencatatan dan pelaporan data stunting yang lebih efektif dan efisien untuk upaya penanggulangan dan penurunan prevalensi stunting. “Pertemuan itu bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan aplikasi INZTING (Ikhtiar Menzerokan Stunting) Sulsel dan DASI PENTING dalam mencatat dan melaporkan data stunting secara real-time dan akurat. Dengan aplikasi ini, diharapkan intervensi penanganan stunting dapat dilakukan lebih tepat sasaran,” kata Asran Masdy. Asran Masdy menyatakan, pertemuan konsultasi tersebut merupakan langkah awal yang penting bagi Sulbar dalam mengadopsi dan mengembangkan aplikasi serupa. “Kami berharap Bappeda dapat menjadi 'rumah' implementasi pengembangan aplikasi ini, sementara Kominfo akan mendukung sebagai Tim IT. Dinsos juga akan berkontribusi melalui data PKH yang mereka miliki," ucapnya. “Selanjutnya setiap OPD berkontribusi dan berpartisipasi berdasarkan TUSI masing-masing, sehingga terbentuk suatu tim kolaborasi yang solid dan paripurna,” sambungnya. Asran Masdy juga mengatakan, konsultasi itu diharapkan berlanjut dengan pertemuan antar-OPD terkait (Kominfo, Bappeda, Dinkes, Dinsos, dan lainnya) guna merumuskan langkah tindak lanjut, termasuk pembuatan MoU dan pembentukan Tim Teknis INZTING. “Gubernur akan memantau langsung aplikasi ini, memastikan kontribusi masing-masing OPD dalam penanganan stunting,” ujarnya. Ia menambahkan, salah satu keunggulan aplikasi INZTING adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data dari aplikasi EPPGBM, sehingga memudahkan pemantauan target indikator nasional. Selain itu, Sulbar dapat menyesuaikan nama dan fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan lokal. “Kami bangga melaporkan bahwa upaya kami dalam menangani stunting di…

Mamuju--Pengembagan wisata Sulawesi Barat (Sulbar) terus dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai pelatihan SDM, gelar event dan festival budaya dan seni, sampai studi tiru bagi pengelola wisata. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulbar, Darmawati Ansar, saat ditemui di ruang kerjanya selepas rapat webinar dengan Direktorat Event Daerah Kemenparekraf RI, Kamis, 08 Agustus 2024. “Pengembangan wisata terus kami lakukan melalui berbagai kegiatan. Setiap tahun pelatihan SDM Kepariwisataan menjadi prioritas. Disamping tentu pagelaran seni dan budaya melalui event atau festival untuk menghidupkan aktifitas pariwisata di daerah ini,” ungkap Darmawati. Menyinggung soal wisata religi, Kadispar Sulbar ini menjelaskan bahwa potensi wisata religi yang dimiliki Sulbar cukup banyak dan berpeluang dikembangkan sebagai wisata minat khsusus. Dikatakannya, wisata religi di Sulbar bentuknya berupa situs sejarah penyebaran Islam, juga keberadaan Patung Bunda Maria di Bukit Siara Bunda Maria di Penaq Kabupaten Mamasa. Demikian pula beberapa kegiatan budaya yang melekat pada acara keagamaan telah menjadi perhatian bagi Dispar Sulbar untuk dikembangkan. “Beberapa upacara keagamaan telah kami kemas dalam bentuk event atau festival sebagai upaya pengembangan wisata religi. Festival Wali yang dilaksanakan di Polewali Mandar salah satunya. Di dalamnya berbagai aktifitas digelar, mulai kunjungan Ziarah Jejak Wali yakni mendatangi makam Para Wali di Tanah Mandar, juga dilanjutkan dengan Parade Sayyang Pattu’du bagi yang khatam Qur’an,” jelasnya. “Upaya lain yang dilakukan bagi pengembangannya melalui pelatihan Pengelolaan Wisata Budaya dan Religi. Tahun ini kami sudah laksanakan dua kali dengan mengundang stakeholder kepariwisataan dari enam kabupaten se-Sulbar,” sambungnya. Darmawati juga menyampaikan tentang peluang besar yang diperoleh Sulbar tahun 2024 ini, yakni Desa Lapeo di Kabupaten Polewali Mandar yang masuk kategori 50 besar ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia). “Dan tahun ini, Desa Lapeo di Polewali Mandar masuk 50 besar ADWI 2024. Salah satu faktor pendukung keterpilihan itu adalah keberadaan salah satu situs sejarah penyebaran agama Islam, yakni Mesjid Imam Lapeo yang…