POLMAN-- Sesuai dengan arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait memastikan dan mengupayakan agar ketersediaan dan harga beras terjangkau di masyarakat, terkhusus menjelang lebaran Idul Fitri 1445 H/2024 M. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) melakukan pemantauan stok dan harga beras pada penggilingan besar di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Rabu-Jumat (3–5 April 2024). Pemantauan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) Tanaman Pangan, untuk memastikan ketesediaan beras dengan mengunjungi dua penggilingan beras yang memproduksi merk beras yang banyak beredar di pasar di wilayah Sulbar yaitu UD Nurmadinah dan UD Usaha. Pejabat Fungsional APHP Ramlia mengatakan, ketersediaan stok di UD Nurmadina aman bahkan melebihi sampai lebaran Idul Fitri. “Beras premium NM stok terpantau per tanggal 3 April tersedia 78 ton, Merk Sandeq 975 Kg, Nenas 71 ton dan merk Malolo 51 ton, sementara pabrik masih tetap beroperasi. Adapun harga beras sudah menurun menjadi Rp. 13.000/Kg merk Nurmadinah (NM), beras merk Sandeq Rp. 12.700/Kg, merk Nenas Rp. 12.500/Kg dan merk Malolo Rp. 12.000/Kg," bebernya. Masih kata Ramlia, beras produk UD. Nurmadinah telah disuplai pada bulan Januari sebanyak 2.817,8 ton dan pada bulan Februari 2.940,5 ton. Sementara itu, Pejabat Fungsional APHP lainnya Rahmawati menyampaikan, adapun stok ketersediaan beras produk UD. Usaha Tani dari hasil pematauan stok ditemukan bahwa merk Putri Duyung 10 ton, merk Mantap 10 ton, merk Jarwo 10 ton dan beras merk Usaha Tani 4 ton. “Harga beras saat pemantauan merk Putri Duyung Rp. 13.000/Kg, merk Mantap Rp. 12.500/Kg, merk Jarwo Rp. 12.500/Kg dan merk Usaha tani Rp. 12.500/Kg” imbuhnya. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan Titiek Anas. Ia mengatakan selain menyuplai dalam wilayah Sulbar UD. Nurmadinah rutin mengirim ke Kalimantan Selatan 600 ton per bulan dan selama tahun 2023 lalu sebanyak 7.800 ton. Sedangkan UD Usaha Tani rutin mengirim ke…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan tinjauan terhadap progres pengadaan barang dan jasa untuk Triwulan I. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi proses serta kemajuan yang telah dicapai, sambil juga menyoroti berbagai hambatan yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Tim Monev memanfaatkan fitur Alat Monitoring dan Evaluasi (AMEL) yang terintegrasi dengan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pembayaran. "Melalui evaluasi yang kami lakukan, kami berharap dapat mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan dan mengatasi kendala-kendala yang mungkin menghambat proses pengadaan barang dan jasa di Sulbar," kata Plt. Kepala Biro PBJ, Muhtar, Jumat 5 April 2024. Dalam hasil evaluasi, terungkap bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah berhasil melakukan inputan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara sempurna. Namun, masih ada beberapa Perangkat Daerah lainnya yang tidak mencapai 100 persen. Selain itu, progres paket pekerjaan yang menggunakan metode Tender/Seleksi dan E-Purchasing yang masih perlu dimaksimalkan kedepannya. Sebagai langkah tindak lanjut, beberapa rekomendasi telah diajukan, termasuk perlunya validasi data dan pendampingan kepada perangkat daerah guna mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing, serta perlunya rapat koordinasi untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui tender dan seleksi. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi Pemprov Sulbar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta mempercepat kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Merespon penyampaian tertulis Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) terkait pelaksanaan Simulasi Gempa Bumi di Kompleks Perkantoran Gubernur, seluruh pegawai Bapperida Sulbar sigap mengikuti simulasi evakuasi bencana saat terdengar bunyi sirine, pada Jumat (5/4/2024). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menghimbau seluruh jajarannya mengikuti instruksi teknis pelaksanaan Simulasi Gempa Bumi sesuai lampiran Surat Pj. Gubernur Sulawesi Barat Nomor B-300.2.2/96/IV/2024, yang disampaikan pada 3 April 2024. Seluruh pegawai tampak mulai mengamankan diri, kemudian berlari keluar gedung Kantor Bapperida Sulbar setelah terdengar suara sirine. Sesuai penyampaian teknis pelaksanaan simulasi gempa bumi, seluruh pegawai Bapperida Sulbar menuju ke Titik Kumpul 1 yang berada di halaman belakang Kantor Gubernur Sulbar. Junda pun berharap simulasi itu dapat melatih kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana gempa bumi. “Jika arahan simulasi evakuasi ini selalu kita ikuti dengan baik, harapannya kita terlatih dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Untuk itu, saya harap seluruh pegawai dapat mengikuti arahan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan simulasi gempa bumi yang telah disampaikan oleh pimpinan,“ kata Junda. Sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, seluruh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sadar dan paham terkait risiko bencana Sulbar. "Kita semuanya harus satu frekuensi memiliki kesadaran untuk menangani bencana dengan baik, salah satunya dengan simulasi ini," tutur Prof. Zudan. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti webinar pekan inovasi seri 22 melalui platform virtual Zoom Meeting. Moderator acara ini adalah Sahabuddin, yang memandu jalannya diskusi dengan lancar. Pada kesempatan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil sebagai Inovator pada webinar kali ini menampilkan Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai Dalam APBD disingkat SIPENJAGA APBD SIPENJAGA APBD akan dimanfaatkan sebagai pondasi menghitung kemampuan fiscal daerah dalam Menyusun APBD karena merupakan belanja wajib dan acuan untuk control alokasi belanja pegawai sebesar 30% yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Ada beberapa Tujuan Pengembangan Aplikasi SIPENJAGA APBD antara lain : 1. Tujuan Jangka Pendek : Terwujudnya optimalisasi penganggaran belanja pegawai melalui “SIPENJAGA APBD” pada OPD Pemprov Sulawesi Barat. 2. Tujuan Jangka Menengah : Terwujudnya optimalisasi penganggaran belanja pegawai melalui “SIPENJAGA APBD” pada seluruh kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat. 3. Tujuan Jangka Panjang : Terwujudnya Integrasi “SIPENJAGA APBD” dengan SIPD dan sinergitas dengan SIMGAJI, E-Kinerja ASN dan SIMPEG serta sebagai acuan dalam mengontrol alokasi belanja pegawai sebesar 30% yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Dalam pemaparan Inovasi Aplikasi SIPENJAGA APBD, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil menjelaskan terkait dasar hukum, kondisi sebelum dan sesudah inovasi, tahapan inovasi, tujuan manfaat dan hasil inovasi serta penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD Sipenjaga apbd akan dimanfaatkan sebagai pondasi Sipenjaga apbd akan dimanfaatkan sebagai pondasi Sipenjaga apbd akan dimanfaatkan sebagai pondasi menghitung kemampuan fiskal daerah dalam menyusun apbd karena merupakan belanja wajib dan acuan untuk mengontrol alokasi Belanja pegawai sebesar 30% yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD Banyak manfaat dan keunggulan pada Aplikasi SIPENJAGA, diantaranya : 1. Memudahkan perhitungan rencana anggaran belanja pegawai dalam penyusunan APBD setiap tahun;…

Mamuju – Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No : SE.5 tahun 2024 Tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1445H, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh masyarakat, terutama pemudik dalam menyambut momentum mudik lebaran tahun ini, untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan meminimalisir penggunaan sampah plastik. Bertemakan “Mudik Minim Sampah”. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar , Zulkifli Manggazali menekankan bahwa perjalanan tersebut bukan hanya sekedar berkumpul dengan keluarga, tetapi juga kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga lingkungan. Dia menyarankan pemudik untuk membawa botol minum dan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali sebagai langkah sederhana namun berarti dalam meminimalisir sampah plastik. "Sesuai dengan himbauan tersebut berdasarkan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No : SE.5 tahun 2024 Tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1445H yang di terbitkan kepada masing-masing daerah se-indonesia yang mengimbau kepada para pemudik untuk melaksanakan mudik sambil aktif mengurangi sampah, salah satunya membawa kantong belanja dan botol minuman sendiri untuk menekan timbulan sampah plastik sekali pakai," kata Zulkifli. Ia juga menghimbau kepada para pengelola tempat keberangkatan pemudik seperti terminal bus, pelabuhan, bandara dan rest area untuk menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampahnya dengan tujuan agar sampah terkelola dengan baik dan pemudik nyaman. “Kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh DLHK Kabupaten Se-Sulbar memantau pelaksanaan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dengan menjemput sampah dalam wadah terpilah," kata Zulkifli. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan bagi para pemudik dalam membuang sampah terutama akibat antrian kendaraan di rest area atau tempat keberangkatan” lanjutnya. Ia berharap agar semua pemudik memahami pentingnya peran individu dalam menjaga kelestarian lingkungan, baik di tempat asal maupun tujuan mudik. Dengan mengambil langkah-langkah praktis, seperti mengurangi, memilah, dan mendaur ulang sampah plastik, diharapkan mudik tahun ini akan menjadi lebih berkesan, tidak…

Mamuju -- Dinas PUPR Sulbar melakukan kegiatan amaliah ramadhan dengan berbagi kepada staf dan tenaga NoN ASN/TATT Sekretariat PUPR di Aula Dinas PUPR Sulbar, Kamis, 4 April 2024. Sebanyak 29 buah parcel dibagikan kepada Non ASN/PTT sekretariat, cleaning servis dan satpam. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rahmat mengatakan, pemberian THR sebagai apresiasi kerja mereka dalam membantu menyelesaikan pekerjaan. "Ini merupakan inisiatif dari para ASN di Sekretariat Dinas untuk menyisihkan sebagian rejeki yang diterima. Serta pembagian parcel ini merupakan sedekah ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri 1445H.," kata Rahmat Sekretaris dinas PUPR menyampaikan, Ridwan menyampaikan harapan, dengan adanya pembagian parcel ini semoga bisa berbagi rasa kepada keluarga para TATT/PTT. Penulis : Dinas Perkim Editor : humassulbar

Mamuju--Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), memberikan Bingkisan Lebaran kepada para Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bekerja di kantor tersebut, Kamis 4 April 2024. Penyerahan bingkisan dipimpin langsung Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto, di ruang kerjanya. Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian kepada para PTT yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran tugas-tugas biro yang dipimpinnya. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh PTT yang telah memberikan dedikasi dan loyalitasnya dalam menjalankan tugas-tugas biro. Ia menegaskan pentingnya peran mereka dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Sulbar. Dalam kesempatan tersebut, Arianto juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh PTT. Ia berharap, bingkisan Lebaran tersebut dapat menjadi tambahan semangat dan kebahagiaan bagi para pegawai dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Penyerahan Bingkisan Lebaran ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara pimpinan dan PTT di lingkungan Biro Pemkesra Setda Sulbar. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan kedepannya dapat terus terjalin sinergi yang baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakhrulloh, meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Diapora) Sulbar untuk mengatur jadwal latihan para wartawan agar bermain di lapangan Mini Soccer di kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Hal itu disampaikan Prof Zudan, usai kegiatan bukan puasa bersama dengan ratusan wartawan di Mamuju, Kamis (4/4/24) di pelataran Masjid Baitul Anwar Pemprov Sulbar. Menurut Zudan, lapangan mini soccer yang baru saja diresmikannya akan dimanfaatkan untuk seluruh warga Sulbar yang ingin menggunakan lapangan tersebut, termasuk para insan jurnalis. "Saya minta Pak Kadispora mohon atur jadwal bagi teman-teman wartawan agar main di lapangan mini soccer Sulbar," kata Zudan. Sestama BNPP itu menyebut, meski lapangannya masih sangat sederhana, tapi sangat baik untuk tempat latihan dan berolahraga. "Sederhana lapangannya, tapi sangat bagus kok untuk tempat olahraga. Jadi tidak hanya cari berita saja, tetapi wartawan juga harus olahraga. Teman-teman jurnalis bisa main pagi-pagi di sana sebelum beraktifitas," ujarnya. Merespon hal itu, Kepala Dispora Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM mengaku akan mengatur jadwal bagi para wartawan di Sulbar. "Sesuai arahan bapak Pj Gubernur dan Pak Sekda, lapangan mini soccer ini memang diperuntukkan kepada semua elemen tanpa terkecuali. Dan Insya Allah untuk para wartawan, sehabis lebaran ini kita atur jadwalnya. Nanti dibagi timnya, wartawan-wartawan muda dan wartawan yang kira-kira usianya di atas 40 tahun. Termasuk OKP dan mahasiswa juga kita atur jadwalnya," jelas Safaruddin. (Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat (Sulbar), Safaruddin Sanusi DM, ikut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Prof Zudan Aeif Fakhrulloh dalam simulasi gempa yang diselenggarakan di depan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, Jumat (5/4/2). Simulasi tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi yang memang rentan terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Simulasi gempa di depan Kantor BPBD Sulawesi Barat tersebut merupakan bagian dari bentuk komitmen serius serta upaya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam yang potensial terjadi. "Yah, hari ini saya bersama beberapa kepala OPD (organisasi perangkat daerah) ikut dalam simulasi bencana yang dihadiri langsung oleh bapak Pj Gubernur Sulbar," kata Kepaa Dispora, Safaruddin Sanusi DM saat dihubungi wartawan. Menurut Safaruddin kegiatan simulasi ini sangat penting sebagai labgkah mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap bencana gemoa yang terjadi. "Penting sekali kegiatan Ini. Dan memang sesuai arahan dari bapak Pj Gubernur Sulbar, simulasi seperti sebagai bentuk kesiapsiagaan kita bersama," ungkapnya. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Aeif Fakrulloh menjelaskan, simulasi gempa bumi yang pihaknya selenggarakan sangatlah penting untuk melatih masyarakat yang diawali dari ASN untuk tanggap dan tangguh terhadap bencana. "Melalui simulasi ini, kita dapat melihat kesiapan dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana gemoa yang bisa terjadi kapan saja," ujarnya. Sekadar diketahui, dalam simulasi tersebut, juga hadir berbagai pihak terkait, termasuk tim SAR (Search and Rescue), relawan, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menangani bencana. (Rls)

Mamuju--Sekretaris Dinas Perkebunan Daerah Sulawesi Barat (Disbun Sulbar), Andi Sitti Kamalia bersama Agustina dari Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) menerima kunjungan silaturrahmi perwakilan PT. Manakarra Unggul Lestari (MUL) Andi Makkasau di Dinas Perkebunan Sulbar, Kamis (04/04/2024). Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan perkembangan pengelolaan perusahaan terkait ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). “Sebagaimana kita ketahui, bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Sulbar sebagai bentuk inisiatif pemerintah dan komitmen terhadap seluruh stakeholder perkebunan kelapa sawit, baik yang berasal dari pemerintah sendiri atau pelaku usaha dari sektor korporasi dan petani hingga industri produk turunan kelapa sawit,” kata Sitti Kamalia, Sekretaris Disbun Sulbar. Sitti Kamalia menjelaskan, upaya yang telah dilakukan ini berdasarkan pada kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres 44/2020) yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020. Dalam beleid tersebut mengatur, seluruh usaha perkebunan kelapa sawit wajib dilakukan sertifikasi ISPO. Sebelumnya, aturan yang mengatur tentang ISPO tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mana penerapan ISPO dapat dilakukan secara sukarela atau voluntary. “Dengan adanya Peraturan Presiden dan peraturan turunannya ini, diharapkan akan terakomodir kebutuhan seluruh pemangku kepentingan guna menjamin iklim investasi yang baik. Penilaian-penilaian juga dilakukan untuk mengukur kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Penilaian usaha perkebunan menjadi salah satu upaya pembinaan unit usaha perkebunan menuju kegiatan usaha yang berkelanjutan agar dapat di pertahankan,“ tandas Sitti Kamalia. Menanggapi pernyataan dari pemerintah, Perwakilan PT. MUL Andi Makkasau mengatakan, tentunya pihaknya akan berupaya untuk menjalankan dan mengevaluasi terkait hal-hal yang disampaikan oleh pemprov. "Sebagaimana juga memberikan manfaat bagi perusahaan yang tentu memudahkan untuk melakukan pemasaran dengan harga standar nasional. Sementara bagi masyarakat hal ini memberikan gambaran bahwa perusahan tersebut melakukan pengelolaan dan pembangunan dengan berdasarkan ramah lingkungan dan pelayanan terhadap…