Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut serta dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat "Ketupat Marano 2024". Apel tersebut diselenggarakan dalam rangka pengamanan menyambut perayaan Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 di Jalan Yos Sudarso, depan Hotel d'Maleo, Mamuju, Rabu 3 April 2024. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan selama perayaan Idul Fitri, BPBD Sulbar bersama dengan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya bergabung dalam operasi ketupat tersebut. Kehadiran BPBD menjadi penting mengingat peran strategisnya dalam penanggulangan bencana, terutama dalam mengantisipasi potensi kejadian yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat selama libur panjang Idul Fitri. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyatakan komitmennya untuk mendukung keberhasilan operasi pengamanan ini. "Kami siap bersinergi dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam upaya menjaga situasi kondusif selama libur Idul Fitri. Kesiapan BPBD dalam menghadapi potensi bencana juga tetap menjadi perhatian utama kami dalam operasi ini," ujarnya. Selain itu, Muhammad Yasir Fattah juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan. Dia mengajak seluruh masyarakat Sulbar untuk turut aktif dalam melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada aparat keamanan. "Kami mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama libur Idul Fitri ini," tambahnya. Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat "Ketupat Marano 2024" diharapkan mampu mengoptimalkan kesiapan aparat keamanan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan selama libur panjang Idul Fitri. Dengan sinergi antara BPBD Sulbar, kepolisian, dan masyarakat, diharapkan perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berjalan lancar dan aman bagi semua pihak. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Barat (Sulbar) menekankan sektor pariwisata punya peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tentu peningkatan ekonomi daerah. "Maka dibutuhkan pemahaman bagaimana sektor pariwisata ini menjadi bagian penting bagi sumber pendapatan daerah melalui jasa dan pelayanan," kata Darmawati, Rabu 3 April 2024. Darmawati berharap agar ASN lebih mengoptimalkan keterlibatannya dalam pembangunan sektor pariwisata di Sulbar. Seperti diketahui bahwa potensi pariwisata Sulbar cukup banyak baik potensi alam, budaya, buatan sampai potensi ekonomi kreatif. “Peran ASN dapat kita dorong agar lebih mengoptimalkan keterlibatannya dalam pembangunan pariwisata baik dalam mempromosikan, mengembangkan, bahkan dalam pengelolaan potensi wisata yang ada di wilayah masing-masing,” ucap Darmawati. “Apalagi Bapak Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh selalu mendorong agar dilakukan branding wisata Sulbar melalui pemberitaan dan pemanfaatan media sosial," lanjut Darmawati. Kadispar Sulbar juga mengapresiasi keinginan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Majene, Ahmad Djamaan untuk menumbuhkan kembali destinasi Kota Tua Majene melalui Festival Kota Tua Majene. “Tentu kita akan mensupport penuh keinginan Pak Ahmad Djamaan soal Fetival Kota Tua Majene melalui pendampingan dalam pengusulan event agar kembali masuk dalam KEN (Kharisma Even Nusantara)," tegasnya. Sebagai informasi tambahahan bahwa Festival Kota Tua Majene telah menjadi event tahunan dan bahkan pada tahun 2022 menjadi salah satu even nasional melalui KEN. Penulis : Dinas Pariwisata Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Menjelang pelaksanaan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (Konreg PDRB Kasulampua), Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Persiapan bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Tina Wahyufitri, beserta Perwakilan dari Bank Indonesia Sulbar dan Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, pada Selasa (2/4/2024) di Ruang RKPD Kantor Bapperida Sulbar. Rapat ini dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Kabid PSDA) Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. “Pembahasan dibuka dengan membacakan nota kesepakatan rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada 8 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan kesiapan masing-masing instansi terkait,” kata Muhammad Nur Dadjwi, usai mengikuti rapat. Menurut Kabid PSDA ini, pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua masih tetap sesuai dengan rencana. “Seperti yang telah ditetapkan pada rapat sebelumnya, pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua akan dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Mei 2024 di Grand Maleo Hotel Mamuju dan akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta.” ujarnya. Dalam keterangan terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan harapannya agar Konreg ini menjadi suatu kolaborasi dalam mengembangkan potensi produk – produk keunggulan dari 19 provinsi di wilayah Kasulampua. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya atas jalannya sejumlah kegiatan Bapperida Sulbar serta terlaksananya arahan pimpinan dengan baik. Hal tersebut Ia sampaikan dalam Rapat Internal bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) lingkup Bapperida Sulbar, melalui media virtual pada Kamis (4/4/2024). “Tentunya saya juga berterima kasih, saya mendapatkan laporan melalui WhatsApp (Wa) pribadi terkait beberapa kegiatan yang telah terlaksana, termasuk laporan mengenai pencairan Gaji dan THR, serta TPP dan TPP THR,” ucap Junda. Dalam kesempatan ini pula, Bapperida Sulbar membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh pegawai Non ASN, mulai TATT, Staf Kebersihan dan Keamanan di lingkup Bapperida Sulbar. “Terima kasih lagi atas keikhlasan semua teman – teman ASN yang telah menyisihkan THRnya, hingga terkumpul hari ini (Kamis 4 April red.) untuk berbagi dengan teman – teman kita yang Non ASN. Ini sebagai bukti kekompakan dan saling mengasihi dimana ASN bisa berbagai kepada Non ASN, termasuk PTT, CS dan security,” sambung Junda. Kepala Bapperida Sulbar juga mengingatkan tentang agenda Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 yang direncanakan pada 18 April 2024. “Sebelum kita melaksanakan cuti, karena kita memiliki rencana Musrenbang tanggal 18 April, maka saya harapkan penanggung jawab kegiatan dapat menyampaikan laporan kepada saya terkait kesiapan kegiatan. Pastikan sudah clear sebelum kita cuti bersama,” kata Junda. “Selamat berlibur dan selamat memperingati Idul Fitri. Tolong selama libur teman – teman menjaga kesehatan, agar tidak ada gangguan kesehatan kita hingga saat memasuki kantor. Karena tanggal 16 April kita sudah mulai aktif kerja kembali, maka harus sudah dipikirkan kembali ke Mamuju sebelumnya, untuk menghindari hal – hal yang dapat menghalangi kehadiran kita pada tanggal 16 pagi itu,” tutupnya. Sementara, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir menyampaikan, selain membagi THR, pihaknya juga memfasilitasi pemberian bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada…

Mamuju - Simulasi bencana merupakan bagian yang paling penting dalam penanganan bencana alam, utamanya gempa bumi, bagi warga Sulbar. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, saat diwawancarai wartawan usai simulasi gempa bumi di lingkup Pemprov Sulbar, Jumat, 5 April 2024. Prof Zudan Arif Fakrulloh pun mengungkapkan, bahwa Sulbar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang tetap konsisten menyelenggarakan simulasi kebencanaan. "Kenapa kita harus konsisten, karena indeks risiko bencana Sulbar itu tertinggi dan nomor satu di Indonesia," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sehingga, Sestama BNPP itu meminta, seluruh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sadar dan paham terhadap risiko bencana Sulbar. "Dan jangan bertepuk tangan. Kalau indeks bencana nomor satu itu, artinya kita kapasitas menangani bencananya rendah. Kita harus berlatih, kita harus membeli alat-alat, harus memiliki regulasi yang mendukung penanganan bencana," ujarnya. "Kita semuanya harus satu frekuensi memiliki kesadaran untuk menangani bencana dengan baik, salah satunya dengan simulasi ini," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh. (Rls)

Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan kekecewaannya terhadap empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat penyelenggaraan simulasi gempa bumi di lingkup Pemprov Sulbar, Jumat, 5 April 2024. Empat OPD itu, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM. Kekecewaan Prof Zudan Arif Fakrulloh berawal saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulbar saat simulasi gempa bumi berlangsung. Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dari keseluruhan simulasi yang sudah pihaknya selenggarakan, dirinya paling kecewa dengan kondisi di sejumlah OPD hari ini. "Ada empat OPD yang kebetulan kita sidak hari ini, itu tingkat partisipasinya rendah sekali. Menganggap enteng simulasi, ini nggak boleh," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sestama BNPP itu juga mengungkapkan, kekecewaannya memuncak saat melihat kondisi empat OPD itu, dimana pimpinannya tidak berada di tempat saat simulasi. "Saya kecewa karena OPD itu sudah nggak ada orangnya. Ini saya minta nanti kepala BKD untuk ngecek, pada kemana ini. Tugas atau sudah pulang atau belum masuk," ujarnya. Lanjut Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, simulasi gempa bumi yang pihaknya selenggarakan sangatlah penting untuk melatih masyarakat yang diawali dari ASN untuk tanggap dan tanggu terhadap bencana. "Maka saya langsung putuskan, hari ini pukul 13.00 WITA kita evaluasi empat OPD itu. Mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Sekdis kita undang, evaluasi kenapa tidak mengikuti simulasi ini, padahal sudah diumumkan jauh-jauh hari," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh. (Rls)

Makassar. --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku ketua Umum KORPI hadir memberikan kuliah umum di hadapan Jajaran Universitas Hasanuddin diantaranya Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Pembantu Dekan, dan Tenaga Pendidikan yang seluruhnya merupakan anggota KORPRI Universitas Hasanuddin, Kamis (4/4/2024) Prof. Zudan mengapresiasi atas langkah yang dilakukan jajaran Universitas Hasanuddin yang terus mengkonsolidasikan dan menggerakkan jajaran KORPRI di Unhas. Menurutnya ini menjadi harapan terwujudnya birokrasi yang efektif di Unhas. Untuk memajukan Sulbar, hal yang paling penning untuk disentuh adalah SDM, Oleh karena itu, dalam pengembangan SDM di Sulbar Prof. Zudan menyampaikan bahwa Unhas memiliki peran penting dan diharapkan terus terbangun. Termasuk sejak ia menjabat sejak 2023, beberapa program telah dikerjasamakan. "Sudah banyak dikerjasamakan dengan Unhas, seperti membuka program untuk manajemen bencana, kemudian program kehutanan, Pemda/otonomi daerah, keuangan daerah," Menurutnya, tidak ada yang perlu diragukan dengan menjalin kerjasama dengan Unhas sebagai kampus terbaik di wilayah Timur-Tengah Indonesia. "Kita mendorong dengan beasiswa 1.000 tahun ini itu bisa optimal. Jadi program pengembangan SDM ini menjadi penting dan menjadi konsen Pemprov Sulbar," ungkapnya. (Rls)

Mamuju—Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi mengikuti acara SERASI (Selasa Bicara Solusi) yang merupakan acara dari program BETTER w/ DJPK (BElajar Transfer ke daerah dan Tata kelola Ekonomi daeRah bersama DJPK) yang dilakukan secara virtual yang diikuti oleh Bapenda Se Indonesia, Selasa 02 April 2024. Program ini merupakan bentuk layanan DJPK Kemenkeu RI kepada para stakeholder dalam bentuk komunikasi langsung secara daring dengan tujuan penyamaan pemahaman terkait Kebijakan Pengelolaan TKD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah serta sebagai bentuk public hearing atas permasalahan yang dihadapi oleh para stakeholder dan upaya problem solving atas permasalahan tersebut. Selain itu, program ini diharapkan juga dapat membangun jaringan komunikasi yang lebih baik dan sebagai wadah diskusi untuk perbaikan kebijakan yang disusun DJPK di masa yang akan datang. Hadir Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak beserta seluruh staf Bidang P2IT mengikuti webinar ini. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai…

Mamuju -- Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar menggelar kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Posyandu Tingkat Sulbar beberapa waktu lalu di Maleo Grand Hotel dan Convention Mamuju. Acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hadir menjadi narasumber antara lain Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Ninuk Triyanti Zudan. Pengurus TP PKK Sulbar, Rini Lukita Sari menyampaikan, kehadiran Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan memberikan kontribusi penting dalam diskusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan posyandu di tingkat provinsi. "Kehadiran dan partisipasinya menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan dasar di tingkat lokal," kata Rini Lukita Sari. Ny. Ninuk Triyanti Zudan menyatakan pentingnya sinergi antara berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi posyandu sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Beliau juga mengapresiasi upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan praktisi kesehatan. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan strategi yang konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan posyandu di Sulawesi Barat. Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat Ny. Ninuk Triyanti menyampaikan, Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan. " Saya berharap melalui diskusi hari ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan menemukan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas posyandu di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas terselenggaranya acara ini, dan saya berharap kerjasama kita semua dapat menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat," kata Ninuk Penulis : TP PKK Editor : humassulbar

Mamuju - Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Idul Fitri 2024. Kadis Ketapang Sulbar, Abdul Waris mengungkapkan, selama dua hari sebelum Idul Fitri, tepatnya 4 dan 5 April 2024 pihaknya melakukan fasilitasi distribusi pangan di dua kabupaten yang menjadi IHK dalam pengendalian inflasi. "Tanggal 4 dan 5 kita lakukan lagi fasilitasi distribusi pangan serentak di dua pasar di kabupaten Mamuju, yakni di pasar lama ada 4 pengecer, kemudian di pasar baru ada enam pengecer dan di pasar Majene," kata Abdul Waris, saat diwawancarai wartawan, Kamis (4/4/2024). Langkah itu dilakukan, kata Dia, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan bahan pokok, khusunya beras dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. "Mudah-mudahan ini, semua stok dalam rangka memasuki hari lebaran Idul Fitri, itu tersedia di pasar. Ini juga berdasarkan arahan dan petunjuk Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, untuk memantau semua ketersediaan dan harga komoditas," ungkapnya. Lanjut Abdul Waris menjelaskan, hingga saat ini, sesuai dengan pantauan yang pihaknya lakukan, semua komoditas pangan di enam kabupaten se Sulbar masih cukup tersedia. "Semoga di hari mendekati lebaran ini harga masih terpantau, harga masih terkendali," tutur Abdul Waris. (Rls)