MAMUJU- Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat Prof. Kartini Hanafi Idris bersama para Pengurus DWP Sulbar melakukan pembagian sembako di pulau Karampuang dalam rangka peringatan HUT RI ke - 79, Minggu, 18 Agustus 2024. Hadir juga seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat dan tamu undangan lainnya. "Terimakasih atas kehadirannya semua karena kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan kegiatan," kata Kartini. Ia menambahkan kehadirannya di pulau Karampuang disambut hangat oleh masyarakat setempat. "Kita membagikan sembako buat warga Karampuang dalam menyambut HUT RI ke-79," tambahnya. Dia juga menegaskan bahwa Dharma Wanita Persatuan Sulbar akan selalu mensupport pariwisata yang ada di Karampuang. "Kalau orang banyak datang maka akan membawa manfaat bagi warga. Membawah berkah," ungkapnya. Sementara itu, berbagai kegiatan sudah dilakukan di Karampuang. Kedepan semakin banyak mensupport dan mendukung kesejahteraan masyarakat. "Jadi ini bukan pertama kali, namun sering dan hari ini kita kembali berkegiatan di sini," bebernya. Semoga kegiatan yang dilaksanakan ini bermafaat bagi masyarakat. Termasuk mengajak agar warga membangun wisata Karampuang. "Mudah-mudahan bukan jni yang terakhir, kita akan kembali ke sini dan akan membawa lebih banyak lagi," tandasnya.(rls)

Mamuju--Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda dan masyarakat melakukan penanaman 20 ribu mangrove di Pantai Ampallas, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Minggu 18 Agustus 2024. Penanaman Mangrove ini dalam rangka HUT RI ke 29 Tahun 2024 dengan tema kegiatan Merdeka Dari Ancaman Global "Warming" Pemanasan Global. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar mengatakan, menanam pohon dalam rangka HUT RI ke 79 ini sebagai bentuk penghormatan terhadap pejuang yang sudah memperjuangkan negara ini. Bahtiar menjelaskan, menanam mangrove yang dilaksankan di beberapa titik, termasuk di Lingkungan Ampallas adalah upaya melindungi wilayah dari ancaman pemanasan global. "Hampir seluruh dunia sekarang pemasangan global luar biasa. Bahkan BMKG sudah memperkirakan pada 2050, akibat ancaman iklim seluruh dunia mengalami pemanasan global, tanaman bermasalah dan terjadi kerusakan tanaman. Maka dilakukan kesepakaran bahwa pemanasan global tidak boleh naik 1,4 namun naik 1,7 sehingga ini menjadi ancaman," jelas PJ Bahtiar. Atas ancaman tersebut, dunia telah sepakat mengusulkan salah satu pohon yang dianggap menjadi solusi ancaman global, yaitu Mangrove. Olehnya, lanjut Bahtiar, Sulbar bersyukur sebab memiliki 8.000 hektar mangrove. "Ini luar biasa sehingga saya mengajak seluruh pimpinan forkopimda bersama-sama melakukan gerakan menanam mangrove. Mudah-mudahan kita bisa lakukan secara simultan, dan kita melakukan secara konsisten. Inilah wujud konkrit kecintaan kita pada bangsa ini," ungkapnya. (Rls)

Mamuju--Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Darmawati Ansar, turut hadir pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke-79 pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2024 rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dilaksanakan di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju. Demikain pula acara Malam Ramah Tamah juga mengambil tempat yang sama pada Sabtu malam. Bagi Kadispar Sulbar, Darmawati, pelaksanaan rangkaian acara HUT RI tersebut menjadi berbeda karena dapat secara langsung disaksikan masyarakat Mamuju. Bahkan, lebih menariknya adalah ketersediaan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) memanfaatkan booth (stand) penjualan. “Pelaksanaan di Anjungan Pantai Manakarra ini sangat menarik. Selain karena tempatnya lebih luas, yang paling menarik adalah ketersediaan ruang bagi para pelaku ekraf,” kata Darmawati. “Cukup banyak booth penjualan tersedia dan semuanya dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk menjual produk, “sambungnya. Darmawati berharap, ketersediaan tenant bagi pelaku ekraf menjadi ruang untuk memasarkan hasil-hasil produk mereka. Dengan demikian, HUT RI ke-79 oleh Pemprov Sulbar selain kesakralan pelaksanaan upacara juga telah berdampak langsung pada pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejateraan masyarakat khususnya pelaku usaha di industri ekraf Sulbar. “Kita tentu berharap, kegiatan 17 Agustus di Anjungan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku ekraf untuk memasarkan produk-produk usaha mereka. Dan dampaknya secara ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang berusaha pada sub sektor kuliner,” tuturnya. Dia juga berharap, ke depannya jumlah pelaku ekraf yang terlibat bisa lebih banyak, dengan beragam sub sektor, baik kuliner, photografer, fesyen, kriya, sampai sub sektor penampil seni pertunjukan. Ia menambahkan, selain pembangunan sektor kepariwisataan, Dispar mempunyai keterkaitan dengan berbagai usaha pembinaan dan pengembangan industri ekraf. “Kami di Dispar itu punya keterkaitan dengan berbagai usaha pengembangan sektor ekraf. Di samping pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata Sulbar,“ tutupnya. Penulis : Dispar Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris Memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, di Rujab Sekprov, Jum'at 16 Agustus 2024. Hadir perwakilan Polda Sulbar, Bazarnas, Bappeda, Capil, Bank Sulselbar, BI dan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar. "Menegenai TRC ini tidak boleh Sulbar lalai pada situasi lingkungan yang harus kita respon cepat," kata Idris. Ia menambahkan indeks resiko bencana Sulbar yang membuat lemah itu dari sisi pemerintahan yang memang belum ada institusi kuat ke arah tersebut. "Hadirnya TRC ini harus menjadi alat yang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi harus menjadi perhatian," tambahnya. Sementara itu, indeks kebencanaan masih sangat tinggi yang perlu menjadi perhatian dan diperlukan TRC dibentuk. "Semoga hadirnya TRC ini bisa betul-betul menjadi jawaban dalam penanganan bencana," ungkapnya. Kondisi Sulbar saat ini yang memiliki kebencanaan lengkap baik itu banjir, longsor hingga gempa. Maka dibentuknya TRC bisa berkolaborasi melayani masyarakat. "Kita tidak ingin kejadi sebelumnya ada ratusan jiwa meninggal akibat bencana gempa. Jadi harus siap kelembagaannya dulu," ujarnya. Dibentuknya TRC bukan hanya dengan adanya Surat Keputusan (SK), namun tidak berjalan. "Saat ini dibahas anggaran tahun 2025 dan ini akan kita anggarkan TRC. Semoga siapnya kelembagaan dan perencanaan matang bisa melayani masyarakat," tandasnya.(rls)

Mamuju, --Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi serta Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar dan Danlanal Mamuju Letkol Laut (P) Dedi Andriyatno kembali menebar bibit kepiting di hutan bakau, Desa Bambu dan Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Jumat 16 Agustus 2024. Kepiting merupakan komoditi yang cepat berkembang apalagi di area mangrove. Sehingga potensi ini dapat dikembangkan di Sulbar yang memiliki ribuan hektar mangrove sepanjang Paku hingga Suremana. Sebab itu, Penjabat (PJ) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda menebar benih bibit kepiting, hal itu sebagai langkah awal dan mengajak masyarakat agar bersama sama mewujudkan Sulbar sebagai daerah penghasil Kepiting "Kami berikhtiar menjadikan Sulbar sebagai salah satu provinsi penghasil kepiting. Apalagi kita dekat IKN. Komoditi ini juga memiliki peluang ekspor ke beberapa negara. Jadi pasti laku," kata Bahtiar. Menebar kepiting ini juga sekaligus mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. "Minta tolong dijaga karena ini untuk masyarakat disini semua, ini bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat," kata Bahtiar. Penebaran bibit kepiting ini sekaligus merayakan kemerdekaan RI. Melalui penebaran kepiting memiliki maksud memerdekakan masyarakat dari ketertinggalan dan kemiskinan. Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi turut mendukung program PJ Gubernur Sulbar dalam mendorong ekonomi hijau dan biru di provinsi Sulbar. Menurut Suraidah, program PJ Gubernur yang terus mendorong daerah sampai pada level daulat pangan adalah solusi dalam menghadapi situasi global saat ini. "Disini kita memiliki mangrove yang luas, memanfaatkan untuk itu dan mari merawat mangrove," kata Suraidah. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar juga berkomitmen bersama TNI melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. "Kita sudah ada kasus kasus bom ikan dan lainnya. Kita beri tindakan secara hukum. Jadi Tolong kepada semuanya marinkita menjaga lingkungan supaya nelayan kita aman dan wilayah kita aman," kaya Kapolda. Kepala Desa Bambu Hartono berterima kasih atas perhatian PJ Gubernur ke masyarakat Desa Bambu.…

MAMUJU -Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 – 2045 secara daring, Rabu (14/8/2024). Mewakili Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Hasanuddin hadir memimpin rapat bersama para kepala bidang dan pejabat fungsional lingkup Bapperida Sulbar, serta diikuti secara Daring oleh Kepala Bappedalitbang Mateng Litha Febriani bersama perangkat daerah lainnya, baik dari Sulbar maupun Mateng. Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar mengingatkan kembali ketentuan penetapan RPJPD Kabupaten, sebagaimana amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman RPJPD Tahun 2025 – 2045. “Sebagaimana yang diamanahkan dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, Bupati bersama DPRD Kabupaten/Kota membahas dan menyetujui bersama Ranperda yang telah diselaraskan dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW. Kemudian setelah ditetapkan dalam Perda, salinannya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lambat satu minggu setelah perda tersebut ditetapkan.” kata Hasanuddin. Setelah melakukan berbagai tahapan, dalam evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Kepala Bappedalitbang Mateng memaparkan ringkasan eksekutif dari Ranperda RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang telah mereka susun. “RPJPD kami sudah rumuskan di dalam visi. Visi ini sudah kami lewati seluruh tahapan perencanaan sampai di akhir evaluasi hari ini. Akhirnya kami merumuskan visi kami itu Mamuju Tengah Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan,” sebut Litha Febriani. Dalam evaluasi tersebut, Pemerintah Sulbar memberikan berbagai masukan dan koreksi terkait sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Tujuannya untuk penyempurnaan Ranperda RPJPD nantinya.(rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama rombongan akan melakukan penebaran kepiting bakau di dua titik yakni di Desa Bambu dan Sumare, Kabupaten Mamuju, Kamis 16 Agustus 2024. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki mengatakan persiapan dalam pelepasan kepiting sudah disiapkan. "Sudah dua hari kami membuat penangkaran sederhana di Sumare. Dimana Insyaallah akan menjadi tempat pelepasan kepiting bakau oleh Pj. Gubernur , Bahtiar," kata Suyuti. Ia menambahkan jajaran DKP dikomandoi Kepala Bidang Perikanan Budidaya Roswati P untuk bersama-sama membuat penangkaran kepiting bakau yang berbahan baku dari bambu. Apalagi, ini merupakan gagasan Pj Gubernur dan ditindaklanjuti oleh DKP usai study karya inovasi bersama sejumlah Kepala OPD dengan berkunjung ke beberapa daerah di Sulwesi Selatan, termasuk ke Kabupaten Bone yang dikenal sebagai penghasil bibit kepiting bakau yang berkualitas. Bahkan, kata Suyuti berbagai kegiatan dilakukan mendukung program kerja Pj Gubernur dalam melestarikan wilayah pesisir. Mulai, melakukan penurunan bakal rumah ikan berupa ban bekas, bangkai kendaraan roda dua dan buis beton di beberapa titik di sepanjang teluk Mamuju. Selain itu, upaya pelestarian wilayah pesisir, pula telah dilaksanakan oleh Kadis yang pernah berkiprah di KKP RI ini, dengan mengumpulkan dan menanam ribuan bibit mangrove. "Tentu, kami akan terus berusaha agar kegiatan serupa dapat kami laksanakan di semua kabupaten pesisir di Sulawesi Barat, mudah-mudahan kita bisa mendapat anggaran yang memadai," tandasnya.(rls)

Mamuju–Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan inspeksi kesiapan daya listrik di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, menjelang pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2024. Inspeksi ini dilakukan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Qamaruddin Kamil bersama stafnya, pada Jumat, 16 Agustus 2024. Fokus utama inspeksi adalah memastikan kesiapan Box ATS (Automatic Transfer Switch) dan penerangan di lokasi acara. Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, telah memberikan arahan agar segala persiapan teknis berjalan lancar demi memastikan upacara kemerdekaan berlangsung dengan khidmat dan meriah. Upacara pengibaran bendera merah putih yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2024 akan dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Acara ini akan melibatkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), serta partisipasi dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat sekitar. Anjungan Pantai Manakarra dipilih sebagai lokasi upacara karena dianggap representatif dan memiliki kapasitas yang lebih luas. Hal ini memungkinkan lebih banyak peserta dan penonton untuk hadir, menegaskan perayaan kemerdekaan sebagai momen kebersamaan seluruh masyarakat Sulbar. Perayaan ini diharapkan menjadi simbol semangat kemerdekaan dan persatuan di tengah masyarakat. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar, Kamis,15 Agustus 2024. Rapat ini bertujuan untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024. Digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Hadir Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, anggota Banggar DPRD Sulbar dan perwakilan dari TAPD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, melalui rapat tersebut diharapkan tercipta kesepakatan dan sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran yang tepat untuk pembangunan Sulbar di masa yang akan datang. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Kamis, 15 Agustus 2024, bertempat di Ruang Kerja Komisi II DPRD Sulbar. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman didampingi Wakil Ketua Komisi II, Firman Argo Waskito. Hadir Anggota Komisi II yakni Rayu, Megawati, Mulyadi Bintaha, Arsyad Saggap, Andi Muhammad Qusyairy. Hadir pula, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di antaranya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulbar, BPKPD Sulbar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Dinas Pariwisata Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Dinas Perindag Koperasi dan UKM Sulbar, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Sulbar. Dalam sambutannya, Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman menekankan pentingnya sinkronisasi antara program-program prioritas pemerintah daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia. Rakor ini merupakan bagian dari upaya DPRD Sulbar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang disetujui dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Olehnya itu, pada rakor tersebut setiap OPD memberikan pemaparan terkait usulan perubahan anggaran dan program yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2024. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar