Polman--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) bersama Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbar melakukan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu 14 Juli 2024. Kunker bertujuan melakukan cek fisik sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang tersebar di wilayah Polman. Kegiatan ini terlaksana dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024. Tim BMD sendiri terdiri dari Pegawai ASN yang berada di Bidang BMD BPKPD Sulbar, yang dikoordinir langsung oleh Kepala Bidang BMD Andi M. Bisry Noor. Kepala Bidang BMD BPKPD Sulbar, Andi M. Bisry Noor menegaskan kegiatan itu bertujuan untuk mengecek secara langsung sejumlah aset yang dimiliki oleh Pemprov Sulbar, baik letak, batas–batas, kondisi bangunan dan potensi pemanfaatan aset yang berkelanjutan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. “Kunjungan ini juga menjadi tindak lanjut dari penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang merevisi Perda sebelumnya yakni Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 3 Tahun 2018,” ungkapnya. Sementara, Ketua Panja DPRD Sulbar, Sudirman menegaskan agar Pemprov Sulbar dalam hal ini BPKPD untuk melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah berupa tanah yang menjadi kewenangan Pemprov Sulbar. “Selain itu, perlunya pemasangan pagar dan papan nama kepemilikan. Hal ini bertujuan menjaga keberadaan aset tersebut dari oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata Sudirman. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menyatakan bahwa pemeriksaan fisik BMD merupakan salah satu kegiatan penting untuk penatausahaan aset yang berada di Pemprov Sulbar. “Selain untuk memperbaharui data aset tanah dan bangunan milik Pemprov Sulbar, hasil kegiatan Panja ini akan dituangkan dalam Ranperda tentang Barang Milik Daerah yang saat ini dalam pembahasan di DPRD Sulbar," ujar Masriadi. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Majene -Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikutura (BPTPH) ikut melaksanakan Program Gerakan Massal (Germas) Pembuatan Rumah Burung Hantu (Rubuha) di wilayah Sulbar. Kegiatan ini sebagai salah satu metode pengendalian Hama Tikus yang dicanangkan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI. Terlihat pada Sabtu (13/07/2024), dalam Germas ini Kepala UPTD BPTPH Dinas TPHP Sulbar Hasdiq Ramadhan bersama dengan POPT Majene serta Tim dari Dinas Pertanian Majene ikut serta melaksanakan pembuatan dan pemasangan Rubuha, tepatnya di Kelompok Tani Mentari Pagi, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulbar, sebanyak 3 unit. Selain di Majene, Germas Pembuatan Rubuha juga dilaksanakan di kabupaten lainnya yang ada di Sulbar, yaitu 1 unit di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tommo), 1 unit di Kabupaten Mamasa (Kecamatan Mamasa), 1 unit di Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan Campalagian), 1 unit di Kabupaten Pasangkayu (Kecamatan Bambalamotu) dan 1 unit di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan bersama Tim Dinas TPHP Sulbar. Kepala UPTD BPTPH Dinas TPHP Sulbar, Hasdiq Ramadhan mengatakan, tikus merupakan salah satu Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama pada tanaman padi yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Disampaikan, salah satu strategi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mengendalikan hama tikus dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran predator seperti burung hantu (Tyto alba), yang merupakan salah satu spesies burung hantu yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan peranannya sebagai musuh alami tikus. “Tikus menjadi makanan utama Tyto alba yakni sekira 99,41 persen. Tyto alba diketahui mampu mendengar dan mendeteksi hama tikus hingga 500 meter dengan daya jelajah hingga 10-12 Km dan berburu tikus untuk dimakan setiap malam dengan jumlah 3-5 ekor” kata Hasdiq, Sabtu (13/07/2024). Ia menambahkan, program pembuatan dan pemasangan Rubuha itu menjadi salah satu gerakan pengendalian yang efektif dan efisien dengan mengelola OPT tikus…

Mamasa - Pj Gubernur Bahtiar menyempatkan jalan pagi saat berada di Kabupaten Mamasa untuk melakukan beberapa kunjungan kerja. Hal itu, dilakukan untuk menikmati keindahan Mamasa, ini negeri di dalam awang dan termasuk memiliki perkebunan anggrek. "Ini yang sementara kita dorong menjadi penghasil anggrek terbesar di Indonesia. Tapi kopinya, vinus, hingga sayur-sayurannya tetap jalan," kata Bahtiar, Senin 15 Juli 2024. Namun, pihaknya ingin mendorong satu komoditi agar menjadi pembeda dengan provinsi lainnya. "Ini harus dikelola dengan baik, apalagi ada perbankan bisa dikelola melalui KUR. Jadi ada ekosistem bisnisnya mulai penanaman hingga penjualannya," ungkapnya. Selama ini, petani berjuang sendiri, maka saatnya pemerintah hadir memberikan support dan membantu agar pasarannya bisa mencapai nasional. "Hari ini juga saya melihat harga komoditas di pasar Mamasa, hampir semua stabil, hanya minyak goreng yang terlalu tinggi, ini segera upaya menyelesaikan permasalahan tersebut," ujarnya. Sedangkan, salah satu pedagang Ibu Nani merasa bersyukur dan bahagia bisa dikunjungi Pj Gubernur Bahtiar. "Terima kasih banyak atas kunjungannya. Kami dari warga trans marano. Semoga ada bantuan, perbaikan jalan paling utama karena susah sekali diakses, ini untuk mempermudah membawa keluar hasil tani," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Kabar gembira datang dari sektor kesehatan, dimana Sulbar satu-satunya provinsi mencapai target inisiasi pengobatan tuberklosis resistrn obat (TB RO) Hal ini, berdasarkan data yang dikeluarkan Mendagri usai Sekprov Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi secara virtual, Senin 15 Juli 2024. "Ini hasil rapat dengan Mendagri, alhamdulillah berkat kerja tim mendorong percepatan vaksim TB, sehingga keluar Sulbar menjadi provinsi pertama yang sudah mencapai target," kata Idris. Ia menambahkan sampai saat ini belum ada provinsi lain mencapai vaksin TB itu, Sulbar lebih duluan dan pertama. "Tentu pencapaian ini berkat kerjasama berbagai pihak, terutama kepatuhan tim mengikuti protokol pelaksanaan vaksin TB," tambahnya. Oleh itu, ini menjadi kebanggaan seluruh elemen masyarakat Sulbar, karena ditegaskan Mendagri provinsi lain harus belajar ke Sulbar. "Jadi kita menjadi pusat percontohan untuk didatangi belajar. Sekali lagi apa yang dicapai ini bukan instan, namun ada proses panjang yang sudah dilewati," ungkapnya. Kolaborasi mulai Dinkes Sulbar hingga kabupaten, ini juga berkat Pj Gubernur Sulbar terus memberikan motivasi dan arahan kepada tim. "Saya berharap ini tidak boleh menjadi kebanggaan membuat puas. Harus kita pertahankan dan ditingkatkan," ujarnya. Selain itu, ini akan ditindaklanjuti juga rapat bersama pemangku kebijakan baik itu Pemprov maupun kabupaten.(rls)

MAMASA - Sebanyak 168 Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) resmi dilantik oleh Pj Bupati Mamasa Dr. Muhammad Zain, di lapangan Basket Mamasa, Senin (15/7/2024). Pelantikan tersebut disaksikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin. Hadir dalam pelantikan serempak ini juga Kejari Mamasa, Kapolres Mamasa serta OPD Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya Pj Bahtiar menekankan kepada para kepala desa dan BPD agar memperhatikan kondisi alam Mamasa dengan cara menciptakan program penghijauan jenis hortikultura serta memanfaatkan potensi dan kelebihan yang ada di Mamasa. Di hadapan seratusan lebih kepala desa Pj Bahtiar berpidato lebih dari satu jam. Mengawali sambutannya itu Bahtiar mengawali pertanyaan kepada para kades tentang kesejahtraan. Sebab lanjut Bahtiar, jika kepala desa dan BPD tidak sejahtera maka tentu akan berpengaruh kepada rakyatnya. "Kalau pak desa belum bahagia apalagi rakyatnya. Jika pak desa dan bu desa belum sejahtera maka jangan harap rakyat akan sejahtera. Itu berarti kita tidak mampu sejahtrakan rakyat nya" tandas Dirjen Kementerian Dalam Negeri tersebut. Untuk itulah Bahtiar mengajak para kades agar lebih memahami karakter wilayahnya di Kabupaten Mamasa ini. Meskipun kata dia Mamasa terbilang daerah rawan bencana longsor bukan berarti rakyat Mamasa menerima kenyataan begitu saja. Sambil mencontohkan Jepang yang tiada hari tanpa gempa tetapi negara tersebut mampu menguasai dunia. Menurutnya, Mamasa memiliki keindahan alam dan lahan yang sangat bagus untuk berkembang. Selain keindahan alam juga tanah nya dapat menjadi tempat tumbuhnya pohon yang akan menjadi lebih produktif. "Tanamlah pohon yang produktif. Selain dapat mempererat dan memperkokoh struktur tanah juga pohon tersebut dapat menjadi lahan penghasilan secara ekonomi" ujarnya. Seperti menanam pohon sukun, pohon mangga, durian, nanas California nangka madu serta jenis tanaman lainnya. "Tanamlah pohon di setiap halaman rumah anda. Para Kades agar membuat program menanam pohon hortikultura" pesannya. Sementara itu Pj Bupati Mamasa Muh.Zain berpesan bahwa di dalam jabatan kita ada martabat. Maka dibutuhkan kerja…

Mamuju–Dalam rangka percepatan pencapaian target realisasi investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan langkah proaktif dengan melakukan pengawasan terpadu di enam kabupaten yang ada di Sulbar pada Periode Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Kegiatan ini di mulai 1 Juli 2024 dan akan berlangsung hingga 20 Juli 2024. Dalam kegiatan ini, Tim dari DPMPTSP Sulbar yang dipimpin oleh Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Astiah berkolaborasi dengan DPMPTSP kabupaten melakukan kunjungan intensif. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan melakukan pengawasan terpadu terhadap pelaku usaha dalam pelaporan LKPM triwulan II untuk Non UMK dan Semester I untuk UMK tahun 2024. Selain itu, juga melakukan pembinaan langsung di lokasi proyek yang dikunjungi, untuk memastikan implementasi kebijakan dan prosedur terkait investasi berjalan sesuai rencana. “Dengan adanya kerja sama yang erat antara DPMPTSP Sulbar dan tim dari DPMPTSP kabupaten serta OPD terkait, kami yakin dapat meningkatkan kualitas dan jumlah investasi di Sulbar,” kata Astiah, Jumat 12 Juli 2024. Melalui pengawasan terpadu dan pembinaan langsung, pihaknya berharap dapat memberikan dorongan positif bagi para pelaku usaha untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Perkembangan inflasi Sulbar bulan ini masih relatif tidak terlalu tinggi dan bisa dikendalikan. Hal tersebut, disampaikan Sekprov Muhammad Idris usai mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri, Senin 15 Juli 2024. "Alhamdulillah inflasi Sulbar meskipun tidak masuk 10 besar, dia berada di urutan ke-12 tingkat pengendalian inflasi di Indonesi," kata Idris. Capaian ini, lanjut Idris berkat kerja keras tim pengendalian inflasi baik itu di Pemprov maupun Pemkab. Disebutkan, walaupun cenderung naik, tapi dipastikan kalau inflasi Sulbar masih terkendali dengan baik. Sesuai data BPS, untuk bulan Juni 2024, data yoy masih cangat terkendali di angka 2,32. Dari 38 Provinsi, Sulbar di posisi 13 terbaik. "Ini atas berkat kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah dan pihak lain seperti BI, TPID, Dinas Ketapang, Biro Ekbang dan yang paling nyata adalah kerja- kerja lapangan Kabupaten Mamuju dan Kabupatsn Majene, serta dukungan dari Statistik Provinsi dan Kabupaten," kata Idris Masih kata Idris , Pemprov tentu merasa bersyukur mencapai prestasi itu, walaupun Sulbar pernah menduduki posisi 5 besar kurang lebih beberapa bulan. "Apa yang dihasilkan , itu berkat kerjasama teman-teman terutama pengendalian inflasi di kabupaten,"tutupnya. (Rls)

Pasangkayu--Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor UPTD KPH Pasangkayu, Minggu, 14 Juli 2024. Kunker dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Kunker tersebut dipimpin Wakil Ketua Panja DPRD Sulbar Andi Muslim Fattah. Hadir Anggota Panja yaitu Muhammad Hatta Kainang, H. Marigun Rasyid, H. Taufiq Agus, Rayu, Andi Muhammad Qusyairy dan Muhammad Rizal Saal. Hadir mendampingi beberapa Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Kunker bertujuan untuk meninjau langsung kondisi maupun kebutuhan daerah, dan juga mengumpulkan masukan yang relevan mengenai penyusunan RPJPD tersebut. Kunker yang berlangsung di Kantor UPTD KPH Pasangkayu tersebut disambut hangat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Verawati, beserta Jajarannya di Ruang Rapat KPH Pasangkayu. Dalam pertemuan itu, mereka melakukan diskusi mendalam untuk memahami potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang dan juga mengenai kondisi kehutanan yang ada di wilayah kerja UPTD tersebut. Wakil Ketua Panja DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah, menyatakan ranperda tersebut akan menjadi petunjuk bagi calon-calon Kepala Daerah menyusun Visi Misi dalam RPJPD nantinya. RPJPD juga berkaitan dengan rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian merujuk pada RPJPN dan RT/RW Provinsi. “Dan juga ingin mengetahui seperti apa yang diinginkan oleh Dinas Kehutanan khususnya yang ada di wilayah Pasangkayu, baik dari sisi rencana pengembangan, pengelolahan kehutanan dan juga pengembangan lainnya yang berkaitan dengar program kegiatan 20 tahun kedepan. Minimal kita akan mengcover di dalam RPJPD nanti dengan apa yang semestinya, serta memahami seperti apa kedepannya program yang dikembangkan untuk penanganan kehutanan,” kata Andi Muslim Fattah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Hj. St. Suraidah Suhardi, menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Peringatan Hari Jadi Mamuju ke-484 tahun. Acara ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju pada Minggu, 14 Juli 2024. Rapat Paripurna ini juga dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Forkompinda Sulbar, Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, serta undangan lainnya. Ditemui usai Rapat Paripurna, Ketua DPRD Sulbar, Hj. St. Suraidah Suhardi mengucapkan selamat atas ulang tahun Mamuju yang ke-484 tahun. “Semoga kedepan Mamuju semakin maju dan semakin keren di bawah kepemimpinan Ibu Bupati St. Sutinah Suhardi,” harap Suraidah. Pada momentum Hari Jadi Mamuju ini, Suraidah juga berharap, estafet pembangunan selalu berjalan di Kabupaten Mamuju, meskipun tahun ini merupakan tahun politik. "Saya berharap momentum ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk terus berkolaborasi dalam membangun Mamuju yang lebih maju dan sejahtera, dan tentunya Mamuju sebagai daerah yang terbuka siap berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada," katanya. Melalui kesempatan itu, tak lupa Ia juga mengajak awak media untuk berperan serta membangun melalui pemberitaan yang baik terhadap Kabupaten Mamuju. “Saya pun berharap agar teman-teman media berperan dengan memberitakan yang indah-indah untuk Mamuju, agar lebih banyak lagi orang yang datang berkunjung ke Mamuju,” tutupnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman--Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lahan Bangunan UPTD Dinas Perkebunan Polman di Jl Poros Basseang, Kabupaten Polman, Minggu 14 Juli 2024. Selain di lokasi tersebut, Panja DPRD Sulbar juga kunker ke Pelabuhan Perikanan di Polman, tepatnya di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Kunker dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Tujuannya mendapatkan informasi penting untuk penyusunan ranperda tersebut. Panja DPRD Sulbar yang hadir dalam kunker tersebut, yakni H. Syahrir Hamdani, H Muhammad Jayadi, H Hasan Bado, H. Arief Daeng Mattemmu, H. Risbah Berlian Bachri, H. Husain Haenur, dan H. Hasanuddin. Di Kantor UPTD Perkebunan Polman, rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung Kepala UPTD Dinas Perkebunan Polman, Rusdi dan Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan, Sabriani. Dalam pertemuan itu, Panja DPRD Sulbar, Syahril Hamdani mengatakan, kunjungan tersebut ingin mencocokkan data dari aset provinsi dengan kondisi lapangan. “Ternyata memang benar informasinya bahwa aset ini milik provinsi tetapi lokasinya itu masih milik pemda kabupaten. Inilah yang kita pikirkan karena pertimbangan jangka panjang,” kata Syahril Hamdani. “Kehadiran kita melakukan kunjungan pengawasan dari provinsi mencari tau posisi sebenarnya barang aset, dimana letak masalahnya, apakah pemda kabupaten yang belum menyerahkan ke provinsi seperti dalam undang-undang ataukah provinsi tidak pernah minta. Nantinya ini semua yang harus kita bawa ke ruang rapat untuk memperjelas posisi barang tersebut, kita akan mengambil tindakan meminta kepada pemerintah daerah sesuai dengan perintah undang-undang untuk segera diserahkan keprovinsi, itulah kuncinya,” lanjut Syahrir Hamdani. Syahrir Hamdani berharap status aset tersebut secepatnya bisa jelas agar provinsi segera mendorong penganggaran untuk merehabilitasi aset yang dimaksud. Usai di UPTD Dinas Perkebunan Polman, rombongan Panja DPRD Sulbar lanjut mengunjungi Pelabuhan Perikanan Polman. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kabid P2HP, I Melda Allolayuk. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar