Polman--Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2024, Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu 14 Juli 2024. Kunker dipimpin langsung Ketua Panja DPRD Sulbar H. Sudirman. Hadir Anggota Panja, Daniel Pundu, Bonggalangi, Yulianti, Darman Ardi dan Ebsan. Kunker bertujuan untuk meninjau langsung kondisi dan kebutuhan daerah, serta mengumpulkan masukan yang relevan untuk penyusunan Ranperda BMD tersebut. Kunker di awali dengan peninjauan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Polewali. SMK ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen serta Bidang Keahlian lainnya. Rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung Kepala SMK Negeri 1 Polewali Mustari dan para guru di sekolah tersebut. Dalam pertemuan itu, Panja DPRD Sulbar berdialog dengan pihak sekolah, guna untuk memahami tantangan yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengelolaan BMD. Ketua Panja DPRD Sulbar, H. Sudirman mengatakan, yang termaksud Aset yang ada di Polman adalah Aset Daerah. “Kami harapkan SMK Negeri 1 Polewali tetap mengelolanya agar dapat membuka lapangan kerja untuk siswa yang sudah tamat dan memperdayakan Aset yang ada, khususnya dengan beberapa usaha dan industri yang bermitra seperti Alfamart, Studio Foto, Bank Mini yang bekerjasama dengan beberapa Perbankan, Bank BSI, BRI, BTN, BNI dan Perusahaan,” kata Sudirman. Setelah meninjau SMK Negeri 1 Polewali, kunjungan dilanjutkan ke Lahan Perkebunan di Kelurahan Darma. Pada kesempatan ini, turut hadir Ketua DPRD Sulbar ST. Suraidah Suhardi dan Kepala UPTD Perkebunan bersama staf. Dalam kunjungan dilokasi itu, Sudirman mengatakan, yang perlu dipertegas bahwa Aset Perkebunan berlokasi di Kelurahan Darma di Jalan Poros Mamasa harus menjadi "Induk Lokal Sulbar". Aset lainnya yang tinjau adalah yang berlokasi di depan Kantor Polres Polman. Untuk aset tersebut, Sudirman berharap agar ditelurusi posisi Sertifikat Aset Tanah dan…

Polman--Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu 14 Juli 2024. Kunker tersebut dikoordinir langsung Ketua Panja DPRD Sulbar Sukri. Hadir Anggota Panja, Firman Argo, H. Mulyadi Bintaha, Sabar Budiman, H. Kalma Katta, Ikhsan Syarif, M. Dalif Arsyad, H. Arsyad Saggaf, Andi Salehuddin, Megawati dan Fitriani. Dalam kegiatan itu, Panja DPRD Sulbar didampingi Kabag Persidangan, Musra Awaluddin, Pejabat Fungsional Sahrin Salatung dan Staf Sekretariat DPRD Sulbar lainnya. Kunker bertujuan untuk meninjau langsung kondisi dan kebutuhan daerah, serta mengumpulkan masukan yang relevan untuk penyusunan RPJPD tersebut. Kunjungan diawali dengan peninjauan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rea Timur. SMK ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung oleh Kepala SMK Rea Timur Taufik dan para guru di sekolah tersebut. Dalam pertemuan itu, Panja DPRD Sulbar berdialog dengan pihak sekolah, yakni Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas SMK Rea Timur, guna untuk memahami tantangan yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung RPJPD. Menurut Ketua Panja DPRD Sulbar Sukri, manajemen SMK Rea Timur harus dibuat modern agar sekolah itu menjadi kebanggaan Sulbar. “Kami harapkan SMK Rea Timur menjadi sekolah yang bisa menjadi laboratorium khusus untuk mencetak sumber daya yang bisa mengelola seluruh hasil-hasil produksi pertanian secara umum di Sulbar khususnya hortikultura, tanaman pangan, perikanan, kelautan, dan peternakan agar memiliki peran penting dalam hal produksi hasil pertanian,” kata Sukri. Setelah meninjau SMK Rea Timur, rombongan Panja DPRD Sulbar melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Silopo. Pelabuhan ini merupakan salah satu titik vital dalam jaringan transportasi dan logistik di Polman. Panja DPRD Sulbar melihat potensi besar Pelabuhan Tanjung Silopo untuk menjadi pusat kegiatan…

MAMASA -- Kabupaten Mamasa diteguhkan sebagai kawasan Anggrek di Indonesia. Hal tersebut wajar sebab Kabupaten Mamasa memiliki 400 jenis anggrek dan setiap saat melahirkan varietas baru. Di daerah yang memiliki ketinggian 2000 kaki dari permukaan laut tersebut anggrek dapat hidup di mana pun. Bahkan hutan hutan dipenuhi anggrek.Termasuk terdapat jenis anggrek yanh tidak ditemui di negara lain, yakni amggrek trichosoa. Trichotosia Andreas memiliki bulu-bulu halus berwarna putih dan hijau sepanjang batangnya. Bahkan kehadiran Anggrek di Mamasa memaksa sejumlah pemuda membentuk berbagai komunitas anggrek. Melihat fenomena tersebut Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mendorong Pemda Mamasa dan masyarakat agar menjadilkan amggrel sebagai komuditas unggulan. "Harus skala industri dan besar. Jangan sekedar melakukan penangkaran saja. Harus skala industri agar dunia menatap Mamasa" jelas Bahtiar saat melaunching Gerakan Konservasi Anggrek Mamasa, Desa Toddongbakaru Kecamatan Mamasa, Senin (15/7/2024) . Pada saat melaunching gerakan konservasi anggrek, ikut pula hadir sejumlah komunitas pemuda yang selama ini hoby merawat anggrek di Mamasa. Mereka memperlihatkan kepada Pj Bantiar ratusan jenis tanaman anggrek yang dipelihara di penangkaran anggrek tersebut. Diantaranya jenis anggrek Phalaenopsis, anggrek Vanda, Jenis Araceae, dan Jenis tanaman Hoya. Para petani anggrek ini selama ini meraup keuntungan seratusan juta setiap tahun. Kepada komunitas tersebut Pj Bahtiar menyampaikan bahwa jangan sekedar hoby saja tetapi bagaimana caranya agar terbentuk sistem dalam skala bisnis atau industri. Maka dari itu pihaknya harus melibatkan pihak perbankan seperti KUR. "Saya sudah kontak OJK. Minta bantuan perbankan. Tidak akan bisa berkembang kalau selalu berharap bantuan dan uluran tangan. Harus skala usaha dan bisnis" tandas Pj Bahtiar. Sementara itu Andreas dari pihak komunitas Anggrek Mamasa menyambut gembira sebab Pj Bahtiar membukakan jalan bagi mereka untuk menjadikan anggrek sebagai komoditas bisnis di Mamasa melalui Gerakan Konservasi Anggrek Mamasa. Menurutnya, pikiran mereka akhirnya terbuka setelah diarahkan oleh Pj Bahtiar Baharuddin. "Mewakili teman teman saya mengucapkan terima kasih kepada…

MAMASA -- Di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat rupanya menyimpan tanaman anggrek yang tak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Bukan hanya itu, anggrek di kabupaten yang wilayannya di ketinggian 2000 kaki di atas permukaan laut tersebut memiliki ratusan jenis anggrek. Atas dasar inilah kemudian Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin akan mendorong pengembangan budidaya tanaman hias anggrek menjadi industri aggrek skala ekspor. "Didorong menjadi komoditi utama Kabupaten Mamasa. Mamasa didorong sebagai produsen kelas dunia. Karena potensinya sangat besar. Cocok ikilmnya sebagai daerah pegunungan" ujar Bahtiar, di Rujab Bupati Mamasa usai bertemu Andrea pengembang budidaya Anggrek Mamasa, Minggu malam (14/7/2024). Mantan Pj Gubernur Sulsel dan Kepri tersebut telah kali kedua mengunjungi Kabupaten Mamasa Minggu - Senin, 14 - 15 Juli 2024. Salah satu agenda nya selama di Mamasa, Pj Bahtiar akan Launching Rumah Anggrek Lokal dan Endemik Mamasa. "Saya dorong KUR dapat membiayai pengembangan budidadaya anggrek kabupaten Mamasa" ujarnya. Seperti diketahui di Mamasa terdapat endemik anggrek dari keluarga Trichotosia. Penemuan tersebut didapatkan oleh Andre pengelola wisata Sawo Tondok Bakaru di hutan Mamasa. Anggrek yang kemudian dinamakan “Trichotosia Andreas” Itu memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh anggrek lain yaitu bulu-bulu halus berwarna putih dan hijau sepanjang batangnya. "Anggrek ini sangat langka, mungkin juga satu-satunya trichotosia yang memiliki bulu-bulu di dunia, untuk varietasnya ini telah kami daftarkan ke BKSDA" ungkap Andre. Pengembangan Angrek Mamasa dimulai tahun 2017. Sejumlah pemuda di Desa Tondok Bakaru memulai budidaya tanaman anggrek andemik Mamasa, hal itu dilakukan guna mendorong perekonomian masyarakat di desa, pembudiyaan tanaman anggrek ini terus berkembang dari tahun ke tahun hingga semakin banyak warga dan pemuda di desa ini yang melakoni pekerjaan sebagai pembudidaya tanaman anggrek. Mengetahui hal tersebut, pada setiap kesempatan Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin akan mendorong potensi besar Mamasa tersebut sebagai menjadi daerah Tamam Anggrek Dunia. Bukan apanya kata Bahtiar bahwa di Mamasa…

MAMUJU - Guna mendukung keanekaragaman hayati maka Pemprov Sulbar menghadirkan taman burung merpati bahagia di kawasan Pemprov Sulawesi Barat tepatnya kawasan Marasa Mamuju. Apalagi bagi Sulbar, keanekaragaman jenis burung bukanlah suatu yang langka. Di daerah ini hadir burung endemik yakni Burung Maleo. Sehingga alam dan udara Mamuju memang tepat untuk diterbangi burung. Seperti itulah sehingga saat ini burung merpati mulai beterbangan di kompleks kantor Pemprov Sulbar. Setidaknya sudah ada 500 ekor merpati yang di tempat ini. "Ini dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga. Diharapkan nantinya burung merpati tersebut dapat berkembang biak dan menjadi teman dan pelengkap rekreasi keluarga," kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Minggu 14 Juli 2024. Pada kesempatan jalan pagi bersama Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin dan OPD Sulbar nampak terlihat, Sekprov Sulbar memberikan makan burung merpati yang dipelihara di kompleks Pemprov Sulbar. "Kita berharap agar seluruh masyarakat dapat secara bersama- sama berperan serta dalam menjaganya, sehingga keberadaan di ruang publik ini dapat terus dinikmati," ungkapnya. Sebab, lanjut Idris keanekaragaman hayati tentu tidak hanya dilihat dari sisi tumbuhan atau flora saja, tetapi juga unsur yang lain, yaitu satwa dan hewan. "Semoga ini bisa menjadi ikon baru Sulbar dan semakin banyak merpati di daerah yang kita cintai,"tandasnya.(rls)

Mamuju –Jelang akhir pekan, Plt. Kepala Biro (Karo) Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Subuki didampingi stafnya Muhammad Rusli, Irfansyah dan Hardiman ikut Hiking di Lingkungan Bulutakkang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sabtu (13/7/2024). Hiking bersama Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan Forkopimda Sulbar di lokasi tersebut juga diikuti Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulbar lainnya bersama jajarannya. Titik yang dituju sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar adalah sebuah kawasan dataran tinggi yang menyajikan pemandangan yang sangat indah. Area yang oleh Bahtiar Baharuddin diberi nama Bukit Sukun Bhayangkara. Bertolak dari Kantor Gubernur Sulbar, tidak lebih dari 15 menit untuk menjangkau spot menawan yang menampakkan eksotik pegunungan Mamuju, hamparan laut biru dan keindahan Pulau Wisata Karampuang. Selain sebagai spot wisata baru di Kabupaten Mamuju, lokasi ini juga menjadi sarana Latihan Tembak bagi Personil Brimob Polda Sulbar. Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki mengungkapkan kebahagiannya saat tiba di Bukit Sukun Bhayangkara. Kelelahan yang dirasakan dalam perjalanan sekejap hilang dengan pemandangan indah yang tersaji. ‘’Pengalaman hari ini sangat luar biasa. Meski kita lelah menelusuri jalan terjal dan mendaki menuju Bukit Sukun Bayangkara 78 terasa lenyap begitu tiba di area ini. Kita saksikan bagaimana pemandangan yang luar biasa sangat indah berlatar gugusan gunung hijau, kicauan burung dan hamparan laut Teluk Mamuju sangat memanjakan mata. Kita juga dapat melihat Pulau Karampuang yang luar biasa indah,’’ kata Subuki. Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU,-- Kabar menggembirakan dari Kementerian Kesehatan, permintaan Pemprov Sulbar melalui Dinas Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Sulbar mendapat respon positif. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr Asran Masdi mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan Dirjen Yankes: dr. Azhar Jaya, SH., SKM., MARS dan Dir. PKR: drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes pada awal Juli kemarin, terdapat tiga poin yang disetujui yakni Pembangunan RS Vertikal, Fasilitasi Pelayanan Primer sampai Rujukan, dan supporting peningkatan SDM Kesehatan. RS Vertikal artinya semua pengoperasian dibiayai APBN, salah satunya Rumah Sakit Jiwa yang telah diusulkan. Kedua fasilitasi kesehatan mulai dari posyandu, Puskesmas hingga Rumah Sakit dapat melayani sesuai standar. Terkait SDM Kemenkes telah memberi ruang bagi Sulbar merekrut dr Spesialis dengan insentif telah disiapkan dari Kemenkes sebesar Rp30 Juta. “Ini kabar menggembirakan, setelah kami bertemu pak Dirjen, rupanya beliau teman pak Gubernur, (Bahtiar Baharuddin),” kata dr Asran.. Olehnya dr Asran mewakili Dinkes se Sulbar dan RS se Sulbar berterima kasih atas pendampingan dan arahan PJ Gubernur sehingga Sulbar mendapatkan dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta SDM atas bantuan Kementerian Kesehatan. Untuk RS Jiwa, lanjut Asran, ini menjadi prioritas PJ Gubernur sehingga PJ Gubernur akan membawa langsung proposal usulan tersebut ke pemerintah pusat. Sementara yang harus dipersiapkan di Pemda adalah AMDAL, Master plan, dan kesiapan lahan. Seperti di RS Mamasa dengan kesiapan lahan 6 hektar akan segera dituntaskan pembebasannya. “Untuk dokter spesialis RS dan Dinas silahkan mencari dokter spesialis bertugas di Sulbar. Kementerian kesehatan akan memberi insentif 30 juta perbulan. Ditambah dengan insentif dengan daerah dan,” ungkapnya. (Rls)

MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin nampak didampingi Pj Ketua TP PKK Sulbar, Sofha Marwah Bahtiar, sedang menghadiri peringatan hari jadi Mamuju ke 484 tahun. Saat diwawancarai wartawan, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, Mamuju yang awalnya terbentuk dari komunitas masyarakat yang berkembang menjadi kerajaan dan kini menjadi pemerintahan merupakan perjalanan yang cukup panjang. "Nah, dulu bentuknya kerajaan, terus awalnya komunitas masyarakat, sekarang sebagai bagian dari daerah kabupaten yang menjadi wilayah pemerintahan nasional kita dan tentu sekarang jadi wilayah Sulbar," kata Bahtiar Baharuddin, Minggu, 14 Juli 2024. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu pun terkagum-kagum dengan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Mamuju, mulai dari laut, hingga daratannya. "Nah, Mamuju ini potensinya luar biasa yah. Saya lihat, bayangkan lautnya, kemudian daratannya, pesisirnya indah semua, indah sekali. Penduduknya juga tidak banyak, hanya kurang dari 300 ribu. Penduduknya kecil, potensi alamnya besar. Lahan kosong banyak sekali, pesisir pantainya panjang, lautnya kaya. Mestinya rakyatnya sejahtera," ungkapnya. Sehingga, kata Bahtiar Baharuddin, pemerintah memiliki tugas penting yang harus diperhatikan kedepannya demi kesejahteraan masyarakat di ibu kota Provinsi Sulbar ini. "Jadi, tugasnya pemerintahan adalah bagaimana memastikan sumber daya alam di wilayah ini dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat Mamuju. Karena kalau dari sisi jumlah luas wilayah, potensi alam, udah pasti mestinya sangat sejahtera karena penduduknya kecil. Nah, ini tugas kita pemerintahan menyambungkan antara potensi alam dengan manusia yang hidup di atasnya," pungkas Bahtiar Baharuddin. Lanjut Bahtiar Baharuddin menjelaskan, pemerintah memiliki tantangan di depan mata, yakni membuka akses dan konektivitas Mamuju dengan wilayah ekonomi sekitar, terutama Ibu Kota Nusantara (IKN). Baik jalur udara maupun laut. 'Nah kemudian kita sudah mendorong Mamuju ini, ibu kota kabupaten Mamuju, khususnya kawasan teluk Mamuju ini, kita mau dorong menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Kemudian belang-belang kita dorong menjadi program strategis nasional (PSN) dan kita dorong menjadi kawasan ekonomi khusus dan bandara nya kita…

Jakarta--Dalam upaya berkontribusi dalam penanganan stunting di Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menggagas penanganan stunting secara terpadu antar stakeholder di Sulbar dalam rancangan proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I yang sedang diikutinya. Hal itu Ia paparkan dihadapan Coach, Mentor dan Penguji dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan yang dilaksanakan di ASN Corporate University Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat pada Jumat Sore (12/7/2024). Menurut Junda, stunting merupakan masalah global serius saat ini yang belum tertangani secara optimal. “Penanganan stunting yang selama ini dilakukan masih belum optimal, sehingga perlu pendekatan yang lebih terpadu dan komprehensif, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan,” kata Junda, dalam paparannya. “Dalam rangka mendukung keterpaduan intervensi penurunan stunting, diperlukan sebuah pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan aksi intervensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang lebih fokus dan tepat sasaran,” sambungnya. Hal itulah yang melahirkan gagasan inovasi proyek perubahan “Stop Stunting Baru Melalui Roadmap PASTIPADU (Penanganan Stunting Terpadu)” dan sejalan pula dengan program Prioritas Sulbar Tahun 2024 di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Hadir secara virtual, selaku Mentor dalam seminar ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengapresiasi isu yang diangkat tersebut. “Kami mendorong Pak Junda mendalami ini, karena tidak berdimenasi ke politik. Ini bicara kemaslahatan, makanya harus dipikirkan,” kata Idris. Idris berharap proyek perubahan tersebut dapat menghentikan lahirnya stunting baru di Sulbar. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta--Dalam upaya berkontribusi dalam penanganan stunting di Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menggagas penanganan stunting secara terpadu antar stakeholder di Sulbar dalam rancangan proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I yang sedang diikutinya. Hal itu Ia paparkan dihadapan Coach, Mentor dan Penguji dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan yang dilaksanakan di ASN Corporate University Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat pada Jumat Sore (12/7/2024). Menurut Junda, stunting merupakan masalah global serius saat ini yang belum tertangani secara optimal. “Penanganan stunting yang selama ini dilakukan masih belum optimal, sehingga perlu pendekatan yang lebih terpadu dan komprehensif, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan,” kata Junda, dalam paparannya. “Dalam rangka mendukung keterpaduan intervensi penurunan stunting, diperlukan sebuah pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan aksi intervensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang lebih fokus dan tepat sasaran,” sambungnya. Hal itulah yang melahirkan gagasan inovasi proyek perubahan “Stop Stunting Baru Melalui Roadmap PASTIPADU (Penanganan Stunting Terpadu)” dan sejalan pula dengan program Prioritas Sulbar Tahun 2024 di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Hadir secara virtual, selaku Mentor dalam seminar ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengapresiasi isu yang diangkat tersebut. “Kami mendorong Pak Junda mendalami ini, karena tidak berdimenasi ke politik. Ini bicara kemaslahatan, makanya harus dipikirkan,” kata Idris. Idris berharap proyek perubahan tersebut dapat menghentikan lahirnya stunting baru di Sulbar. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar