Mamasa–Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, turut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kegiatan Pengukuhan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, Senin 15 Juli 2024. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Tennis di depan Rumah Jabatan Bupati Mamasa. Pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat struktur pemerintahan desa serta meningkatkan kinerja BPD di Kabupaten Mamasa, Sulbar. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy mengungkapkan komitmen Dinkes untuk mendukung program kesehatan di tingkat desa. "Kami akan terus bekerjasama dengan pemerintah desa dan BPD untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat," ujar Asran Masdy. Acara pengukuhan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias menyaksikan momen penting ini. Dengan pengukuhan ini, diharapkan kepala desa dan anggota BPD yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Mamasa. Diharapkan, dengan adanya pengukuhan ini sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terjalin semakin erat, sehingga berbagai program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga Mamasa. Dalam acara tersebut, Pj. Gubernur Sulbar juga didampingi oleh sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar lainnya. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Polman--Polewali Mandar (Polman) merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Banyak penduduk yang telah memasuki usia 17 tahun atau pemilih pemula serta beberapa masyarakat yang ingin mengganti dan melengkapi elemen data seperti status perkawinan, status hubungan keluarga, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, alamat, dan lain sebagainya dan penggantian KTP-el yang hilang atau rusak. Sementara, ketersediaan Blangko KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Polman tersisa 419 keping. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar melalui Disdukcapil Sulbar memfasilitasi pendistribusian ketersediaan Blangko KTP-el Disdukcapil Polman. Pada Selasa 16 Juli 2024, Disdukcapil Sulbar mendistribusikan Blangko KTP-el sebanyak 4.000 keping, yang diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Ahmad Ibrahim kepada Plt. Kasi Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Polman. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sulbar, Ahmad Ibrahim mengatakan, bahwa untuk pelayanan cetak KTP-el diusahakan bagi pemilih pemula atau yang sudah memasuki usia 17 tahun dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak di bulan November 2024. Sementara itu, Plt. Kasi Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Polman, Anwar mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulbar dalam hal ini Disdukcapil Sulbar atas kesigapannya mendistribusikan Blangko KTP-el. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

MAKASSAR - Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris Memimpin Rapat Koordinasi Daerah Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi Korupsi, di Auditorium Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. Hadir, Pj. Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arief Fakrulloh, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, Ketua DPRD Prov. Sulsel, Gubernur Kaltara, Sekdaprov Sulsel, Sekdaprov Sulteng, Sekdaprov Sulut, Sekdaprov Sultra, Sekdaprov, Gorontalo, Sekdaprov Kalimantan Timur, Para Bupati/Walikota se- Sulawesi dan Kalimtan Timur serta Kalimantan Utara, para Inspektur se- Provinsi, Kab/Kota Se- Sulawesi dan Kaltim serta Kaltara. Sekaligus menerima penghargaan Komitmen Penguatan Pemberantasan Korupsi Daerah yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak. "Alhamdulillah baru saja kita menghadiri seluruh daerah di kawasan timur untuk mengikuti forum kordinasi penguatan komitmen peningkatan kualitas pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)," kata Idris. Sehingga, Pemprov Sulbar bisa menunjukkan bahwa APIP ini harus bisa lebih kuat. "Jadi semakin kuat mengawal agenda-agenda pemerintah daerah. Kita didalam forum tadi berdiskusi," tambahnya. Dalam diskusi tersebut, lanjut Idris terjadi kesepakatan bahwa tidak ada jalan lain selain komitmen pemerintah pusat maupun daerah. "Komitmennya ini memastikan APIP ini bisa berjalan dengan baik di Sulbar," bebernya. Oleh karena itu, Pemprov Sulbar akan memanfaatkan isu-isu strategis peningkatan APIP kedepan. "Ini bagian komitmen kita untuk melakukan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Sulbar,"tandasnya.(rls)

MAMUJU - Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin terus berupaya melakukan perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Salah satu langkah yang dilakukan, yakni dengan menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi ke Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar. "Saya menyempatkan waktu untuk silaturahim, sebagai orang baru di sini. Sebenarnya sudah lama saya agendakan, cuman waktunya baru bisa terwujud hari, ini walaupun secara personal dan kelembagaan, sebelumnya saya sudah sering interaksi kawan-kawan BPKP," kata Bahtiar Baharuddin, saat diwawancarai wartawan, Rabu, 17 Juli 2024. Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, BPKP merupakan salah satu lembaga negara yang bergerak di bidang pengawasan internal pemerintah. Baik itu soal keuangan maupun program-program yang dimiliki pemerintah. "Jadi, misalnya nih, bagaimana mensinergikan program nasional, pusat, provinsi, kabupaten hingga desa misalnya. Nah, kan yang bisa melakukan itu kan harus ada pengawasan. Memastikan apa yang direncanakan, terkoneksi dari pusat sampai desa. Misalnya apa, penanganan kemiskinan ekstrim, yah kan, dikerjakan tidak dari semuanya sampai level bawah. Penanganan stunting, kan gitu, dibanding yang lain-lainnya gitu," ungkapnya. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga mengungkapkan, keberadaan BPKP untuk memastikan, apakah pelaksanaan pemerintahan tetap fokus untuk mencapai tujuan dengan tahapan yang sesuai tata kelola keuangan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. "Jadi, keberadaan BPKP kami pastikan akan mendukung perbaikan kinerja Pemprov Sulbar. Maka, saya datang kesini supaya kami juga mendapat masukan dari teman-teman BPKP dan apa sih yang seyogianya harus dilakukan oleh Pemprov hari ini dan ke depan. Saya akan nanti diskusi mendalam, apa sih yang sudah juga dilakukan yang positif yang harus kita lanjutkan yang menurut hasil pengawasan dari kawan-kawan BPKP. Jadi, yang lalu bagaimana yang bagus kita pertahankan, tentu ada hal-hal baik atau yang lalu harus kita menjadi atensi khusus perbaiki juga," pungkas Bahtiar Baharuddin. Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Harry Bowo mengaku bangga atas kunjungan Pj Gubernur Sulbar di kantornya. Ia pun menjelaskan,…

Mamuju --Pj Gubernur Sulbar mendukung tugas yang dijalankan Ombudsman RI di Sulbar dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin saat membuka Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu 17 Juli 2024. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin turut hadir sekaligus membuka Sosialisasi tersebut. Bahtiar mengatakan, penilaian penyelanggaraan pelayanan publik dilakukan sebagai upaya terjadinya check and balances dalam pengelolaan pemerintahan. "Salah satu produknya adalah ombudsman. Ombudsman Ini perlu kita kuatkan ini produk reformasi yang harus kita kuatkan. Supaya tidak terjadi mal praktek dalam pengelolaan pemerintahan," kata Bahtiar. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini berharap setiap lembaga di Sulbar betul memahami kedudukan masing-masing dalam bekerja, dan memahami hubungan setiap lembaga. "Ombudsman tentu tidak boleh diperlakukan seperti lembaga lainnya. Setiap lembaga memiliki peran. Tujuan kita sama saja, dihadirkan untuk menghadirkan kesejahteraan, kenyamanan dan kemaslahatan orang banyak dan kemajuan bangsa dan negara kita," ucap Bahtiar. Menurutnya, kehadiran Ombudsman di Sulbar adalah bentuk pengawasan, dan pengawasan itu sebagak obat dalam mengelola tata pemerintahan. Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulbar Ismu Iskandar mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah salah satu upaya Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik, memastikan setiap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar-standar pelayanan sebagaimana diatur di dalam undang-undang 25 tahun 2009. Ismu menyampaikan, sejak Tahun 2022 Indonesia telah mengembangkan metode penilaian yang digunakan yang sebelumnya hanya melihat satu dimensi di setiap penilaian. Namun dalam 2 tahun terakhir dikembangkan menjadi 4 dimensi penilaian yaitu, input, proses, output dan pengaduan, sebagaimana untuk tahun ini diatur di dalam Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman kepatuhan tahun 2024. Untuk di Sulbar pada 2023 menunjukkan tren positif, yakni nilai kepatuhan mendapatkan nilai 81,12 poin dan masuk dalam zona hijau…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulawesi Bahtiar Baharuddin melihat kolam ikan nila yang dibuat oleh Pemprov Sulbar sejak sebulan lalu. Bahtiar hendak memastikan kondisi air dan ikan yang telah disemai ketika minggu pertama bertugas sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Lokasi budidaya ikan nila tersebut terletak di kawasan Pemprov Sulbar atau bersebelahan dengan Taman Marassa. Kolam ikan ini dimanfaatkan peruntukannya melalui lahan kosong oleh Biro Umum Setda Pemprov Sulbar. Kebetulan lokasinya menyerupai sungai kecil sehingga Pj Bahtiar mengusulkan kepada Biro Umum agar dimanfaatkan dengan cara membuat kolam untuk budidaya ikan nila. Menurut Pj Bahtiar sudah ada lima puluh ribu ekor ikan nila yang telah disemai oleh Pemprov Sulbar. " dulu lahan di sini tidak produktif. Setelah saya datang, hanya digali sedikit lalu kita semai ikan nila. Sekarang sudah 50 ribu ikan nila di kolam ini" ujar Bahtiar, Selasa (16/7/2024) Diperkirakan menyisakan tiga bulan lagi ikan nila di tempat sudah bisa dipanen. Bahkan ASN pun dan masyarakat dapat pula menikmati kawasan untuk ini sekadar memancing. (Rls)

MAMUJU–Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Sulbar perlu menjadi perhatian bersama, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk melakukan langkah pencegahan. Begitu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr. Asran Masdi, Minggu 14 Juli 2024. Tercatat Total Kasus DBD Sampai Bulan Juni: 1.313 Kasus, 2 Kematian (1 Polman, 1 Majene) “Peningkatan Kasus di bulan Mei dan Juni Terjadi di Kabupaten Polewali Mandar di Wilayah Puskesmas Campalagian, Katumabangan, Pekkabata,” kata dr Asran. Kata dia, peningkatan DBD ini menjadi kajian bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. “Jadi itu tak lain dan tak bukan kelalaian kita melakukan pencegahan. Baik dari kebersihan maupun keteraturan di rumah dan di luar rumah,” ucap dr Asran. dr Asran mengatakan, sebagaimana arahan PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin agar persoalan DBD ini adalah bagian dari kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, yaitu masih berserakannya sampah di enam kabupaten, khususnya di wilayah perkotaan. “Genangan ini berkaitan pula dengan pesan Gubernur untuk setiap warga memperhatikan dan peduli lingkungan. Persoalan sampah perlu kita tangani bersama disini salah satu sumbernya penyebab DBD,” ucap dr Asran.. Upaya yang dilakukan, pihaknya memastikan penyuluhan dan berkoordinasi dengan kabupaten untuk menggencarkan sosialisasi serta mengedukasi masyarakat dalam mencegah DBD. Upaya lain melakukan fooging, hanya saja enam kabupaten mendapat kendala terbatasnya melakukan Fogging, sehingga Dinkes di enam kabupaten hanya menyasar titik titik rawan dimana kasus DBD ditemukan. (Rls)

MATENG -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar langsung merespon adanya anak siswa SD atas nama Firdaus tidak memiliki sepatu saat hari pertama sekolah di Mamuju Tengah. Dimana, saat hari pertama sekolah anak tersebut hanya bisa menggunakan sendal jepit. "Pagi ini kami di SD Inpres Kuo Desa Kuo Kec. Pangale Kabupaten Mateng menyerahkan Seragam dan Perlengkapan Sekolah pada anak yg kemarin masuk sekolah pakai sandal jepit" ujar Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithar, Selasa 16 Juli 2024. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Mithar kepada Firdaus di halaman sekolah Inpres Kuo. Pada kesempatan tersebut Firdaus diantar oleh guru sekolah. Siswa sekolah dasar (SD) inpres Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Muhammad Firdaus harus menggunakan sendal jepit karena orang tuanya tidak memiliki uang membelikan sepatu. Foto Firdaus menggunakan sendal jelit viral dimedia sosial, sehingga banyak masyarakat Sulbar pada umumnya sedih melihatnya. Makanya, melalui arahan Pj Gubernur Bahtiar Diknas Sulbar langsung bergerak cepat membantu anak tersebut. Sehingga, bisa menggunakan sepatu saat pergi ke sekolahnya. (rls)

MAMASA -- Sejak tahun 2017 warga di Mamasa menemukan banyak anggrek tumbuh liar di kawasan hutan hutan di Kecamatan Mamasa. Sampai saat ini setidak nya terdapat 400 species tanaman anggrek yang di pelihara oleh petani petani anggrek Mamasa dan telah mendaftarkan sebanyak 200 species telah terdaftar di Badan Konversasi Nasional. Dari 200 jenis tersebut satu species hanya ada di Mamasa yakni Trichotosia Andreas memiliki bulu-bulu halus berwarna putih dan hijau sepanjang batangnya. Senin (15/7/2024) adalah momentum Anggrek Mamasa menatap dunia. Hal tersebut terjadi setelah Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melauncing Gerakan Konservasi Anggrek Mamasa, Desa Toddongbakaru Kecamatan Mamasa. Seluruh komunitas Anggrek Mamasa ikut menghadiro gerakan tersebut. Pada saat melaunching gerakan konservasi anggrek, ikut pula hadir sejumlah komunitas pemuda yang selama ini hoby merawat anggrek di Mamasa. Mereka memperlihatkan kepada Pj Bantiar ratusan jenis tanaman anggrek yang dipelihara di penangkaran anggrek tersebut. Diantaranya jenis anggrek Phalaenopsis, anggrek Vanda, Jenis Araceae, dan Jenis tanaman Hoya. Para petani anggrek ini selama ini meraup keuntungan seratusan juta setiap tahun. Pada kesempatan itulah Andreas dkk menetapkan satu jenis anggrek baru yang mereka minta kepada Pj Bahtiar untuk menetapkan nama jenis anggrek tersebut. Sebab menurut Andreas dari sekian banyak anggrek yang mereka rawat masih terdapat ratusan lebih yang belum mempunyai nama. Untuk itulah Andres dkk menawarkan ke Pj Bahtiar untuk menamai satu varietes anggrek yang mereka rawat. Tanpa berpikir panjang, Bahtiar memanggil anaknya Mahatir Muhammad untuk mengusulkan satu nama. Pj Bahtiar kemudian memberikan usulan nama anggrek kepada Andreas dkk yakni M2B. Istilah M2B diambil dari nama Mahatir Muhammad Bahtiar anak kedua Pj Bahtiar yang turut ikut ke kawasan Konservasi Anggrek Mamasa. "Jadi hari ini kita tetapkan satu jenis anggrek yakni M2B" ujar Andreas yang mengaku memberi nama anggrek kepada setiap tamu dan pejabat yang berkunjung ke tempatnya di Desa Toddongbakaru Kecamatan Mamasa Kab.Mamasa. Andres mengatakan dari…

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Pelatihan Jurnalistik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar di Hotel Grand Putra Mamuju, Selasa 16 Juli 2024. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Sulbar, Farid Wajdi. Dalam pelatihan tersebut, BPBD Sulbar diwakili oleh Penelaah Teknis Kebijakan Rendra Arifin serta Arsiparis Muhammad Jupri. Mereka mengikuti pelatihan dan berdiskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik mereka mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat. Kepala BPSDM Sulbar, Farid Wajdi dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya peran media dalam masyarakat karena media memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi, mengedukasi, menghibur dan mempengaruhi opini publik "Dengan memiliki kemampuan jurnalistik yang baik, para ASN dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat," ujar Farid Wajdi. Pelatihan Jurnalistik ini akan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 16 hingga 17 Juli 2024, dan diikuti oleh berbagai OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah mengapresiasi partisipasi dari Tim BPBD yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. “Kehadiran mereka (Tim BPBD red.) di Pelatihan Jurnalistik ini menunjukkan komitmen BPBD Sulbar untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan para stafnya agar dapat memberikan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya kepada masyarakat,” ujar Yasir Fattah. Ia menambahkan, dengan adanya pelatihan itu diharapkan Tim BPBD Sulbar dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh, untuk lebih baik dalam melaksanakan tugas dalam membuat berita tentang kebencanaan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar