Mamuju -- Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2021, Sulawesi Barat termasuk provinsi paling rawan bencana di Indonesia. Olehnya itu Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakhrulloh telah mendorong agar dalam dokumen-dokumen perencanaan di Sulawesi Barat memberikan perhatian terhadap perubahan iklim dan ketahanan bencana di Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki menyebutkan bahwa DKP berperan penting dalam upaya-upaya ketahanan bencana khususnya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Terumbu karang salah salah satu ekosistem pesisir yang sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan bentang alam” ujarnya. Menurut Suyuti, keberadaan terumbu karang di wilayah pesisir dilihat dari segi mitigasi bencana berfungsi sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang dan ombak laut. Terumbu karang dapat menjadi pertahanan pertama dari terjangan ombak, badai dan kenaikan muka laut. Selain itu struktur karang berperan sebagai penghalang alami yang mengurangi energi dalam gelombang, sehingga mampu menurunkan dampak tsunami. Oleh karena itu ekosistem terumbu karang di wilayah perairan kita harus dilindungi. “DKP Sulawesi Barat akan terus mendukung upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir antara lain dengan menganggarkan program pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus perbaikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa rehabilitasi terumbu karang di Pulau Karampuang” tutup Suyuti Marzuki. Penulis : DKP Editor : humassulbar

Mamuju -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 28 Maret 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rombongan BPKPD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Kepala BPKPD Masriadi Nadi Atjo, didampingi Sekretaris Badan, dan sejumlah Kepala Bidang dan Kasubid pada BPKPD. Masriadi mengatakan, pertemuan tersebut sekaligus merupakan ajang perkenalan Kepala BPKPD Sulawesi Barat yang baru menduduki jabatan sebagai Kepala BPKPD Prov Sulawesi Barat, dan juga dalam rangka silaturahmi dengan Bapenda Sulsel. " Dari petemuan tersebut kita berharap agar bisa meningkatkan pemahaman mengenai optimalisasi penerimaan PAD di Sulbar sehingga mampu mendorong kemandirian fiskal. Sekaligus diharapkan mendorong teman-teman di BPKPD Sulbar untuk dapat terus berinovasi dan meningkatkan layanan sehingga mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah”, ujar Masriadi. Kepala Bapenda Sulsel, Reza menyampaikan beberapa hal terkait kondisi pemerintahan secara umum di Sulawesi Selatan serta capaian-capaian Bapenda Sulsel secara khusus. Disampaikan, Bapenda Sulawesi Selatan mempunyai 9 jenis pelayanan publik berupa 25 Samsat Induk, 1 Samsat Pembantu, 16 Pos Pembantu, 5 Drive Thru, 28 Unit Mini Bus Samsat Keliling, 12 Unit Motor Samsat Lorong, 9 Kedai Samsat, dan 49 Gerai Samsat. "Sulsel juga mempunyai beberapa inovasi dan layanan unggulan seperti Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile, Samsat Kedai, Samsat Sipakainge’, dan beberapa layanan lainnya," kata Reza. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Mamuju -- Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail mengunjungi salah satu pembudidaya aren yang ada di Kabupaten Polman, Husni pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, berdialog langsung dengan petani. Kepada pembudidaya aren disampaikan, bahwa Indonesia kaya akan komoditas perkebunan terkhusus di daerah Sulbar ini. Dan salah satu tanaman yang memiliki potensi nilai jual adalah tanaman aren. "Rencana tindaklanjut akan diupayakan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Bapperida Sulbar terkait riset ini, sehingga pengwilayahan komoditas bisa di lakukan dan berjalan secara sistematis, " kata Herdin Ismail. Ia juga mengataka, Dinas Perkebunan Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan budidaya aren di wilayah Sulbar. Dukungan tersebut tentunya sejalan dengan visi untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkesinambungan bagi masyarakat setempat untuk menciptakan warisan terbaik. Sementara itu, pembudaya Aren, Husni menyampaikan kisahnya dalam menekuni aren. Disampaikan, awalnya tertarik dengan aren a karena berpkir bahwa tenaga yang dibutuhkan dalam menanam dan mengelola aren jauh lebih mudah dibandingkan dengan sawit. Disinilah saya berpikir untuk mengembangkan tanaman aren. Aren juga dapat sebagai tanaman pelindung pada kakao karena tanaman aren kondisinya lebih lembab di banding tanaman yang lainnya. Salah satu keunggulan aren juga, dapat berproduksi setiap hari. Hal ini dilihat dari usia tanam, ada yang sampai sekitar 5 tahun kategori pohon pendek dengan masa produksi selama 2 tahun, juga sekitar 7-8 tahun kategori sedang dengan masa produksi hingga 5-7 tahun dan juga 10 tahun kategori tinggi masa produksi 9 tahun. Keuntungan ekonomi yang di hasilkan per-pohonnya minimal Rp. 20.000; dengan menjual gula melalui proses penguapan dan pemanasan, " kata Husni. Penulis : Disbun Editor : humassulbar

MAMUJU --Dinas PUPR Sulbar Rachmad berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulbar dalam menangani kerusakan jalan di Jalan Transulawesi, tepatnya di Rangas Kabupaten Majene. Kadis PU Sulbar, Rachmad mengatakan, kerusakan jalan tersebut bisa memicu kecelakaan, apalagi memasuki masa mudik lebaran, dikuatirkan dapat membahayakan pengguna jalan "Untuk itu, sebagaimana arahan pak PJ Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh kami bergerak cepat sesuai kewenangan, jadi kami koordinasikan dengan BPJN Sulbar," ucap Rachmad, Jumat (29/03/2024). Rachmad mengatakan, dari laporan yang diterima kondisi jalan tersebut rusak dan berbatu. "Setelah kami koordinasikan dengan Kepala BPJN, ini sementara ditangani dengan penanganan holding sementara pengerasan beraspal LTBA (Lapis Tipis Beton Aspal), " pungkasnya. (Rls)

Mamuju -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar menggelar Rapat Internal Pengelolaan SPBE, Kamis, 28 Maret 2024. Rapat membahas Peningkatan Kualitas Digitalisasi Tata Kelola Pemprov Sulbar. Kepala dinas Kominfo Gelar Rapat Internal Pengelolaan SPBE, Dinas Kominfopers Bahas Peningkatan Kualitas Digitalisasi Tata Kelola Pemprov Sulbar Rapat dipimpin Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula , dihadiri oleh Sekretaris, para Kabid dan Staf teknis terkait SPBE di Sekretariat dan semua bidang. Kepala Dinas Kominfopers , Mustari Mula mengatakan, tiga hal utama yang dibahas mendalam dalam rapat internal tersebut, antara lain : (1). penyelenggaraan tugas untuk memenuhi dan meningkatkan kematangan penerapan 47 indikator SPBE pemprov ditingkat Nasional, (2) revisi 25 indikator SPBE OPD 2024 dalam mengoptimalkan kualitas digitalisasi, dan (3) pembagian tugas tata kelola SPBE Dinas Kominfo untuk melaksanakan indikator SPBE OPD agar dapat menjaga performa organisasi sebagai leading sektor dan role model digitalisasi pemerintahan. Kepala Bidang Aptika, Muh. Ridwan Djafar mengatakan, beberapa poin yang ditekankan kepala dinas antara lain: 1. Perlu terobosan dan inovasi metode kerja para personil Dinas Kominfo agar kualitas digitalisasi tata kelola pemerintahan secara makro provinsi dan mikro di setiap OPD dapat terus meningkat. Indeks SPBE Sulbar ditingkat nasional ditargetkan harus tercapai diatas 3.00 pada tahun 2024. Disisi lain, SPBE OPD juga mesti sukses dioptimalkan untuk proses transformasi digital disemua OPD mendukung integrasi sistem, termasuk dinas Kominfo sendiri. 2. Bangun kerjasama terpadu yang kolaboratif antar bidang karena tugas utama dan fungsi masing-masing yang saling terkait erat. Ini mesti terus dikuatkan untuk menopang kesuksesan program prioritas Pemprov Sulbar yang menjadi beban tanggungjawab Kominfo sebagai leading sektor sesuai arahan Bapak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. 3. Dinas Kominfo saat ini telah menjadi OPD yang sangat strategis di era digitalisasi dan kecepatan teknologi informasi, karena itu Kominfo harus mampu dan sukses sebagai fasilitator bagi kolektifitas SPBE pemprov, OPD lain maupun juga…

Mamuju – Prediksi Musim Kemarau 2024 di Indonesia oleh BMKG pada 699 Zona Musim (ZOM) di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diprediksi mengalami Awal Musim Kemarau 2024 pada bulan Mei hingga Agustus 2024 yaitu sebanyak 445 ZOM (63,66%). Jika dibandingkan terhadap normal awalnya, awal musim kemarau 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mundur yaitu sebanyak 284 ZOM (40,63%). Puncak Musim Kemarau 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024 yaitu sebanyak 537 ZOM (77,27%). Jika dibandingkan terhadap normalnya, puncak musim kemarau 2024 di sebagian besar daerah diprediksi sama dengan normalnya yaitu sebanyak 290 ZOM (49,49%). Khusus untuk Sulawesi Barat beberapa wilayah yang berpotensi mundur musim kemaraunya berdasarkan pemantauan yaitu Kabupaten Mamuju Utara bagian utara dan selatan, Kabupaten Mamuju Tengah bagian Utara dan Selatan, Kabupaten Mamuju bagian Timur dan Barat, Kabupaten Mamasa bagian Timur dan Barat, Kabupaten Majene bagian Utara, Tengah dan Timur. Kabupaten Polewali Mandar bagian Barat dan Tengah. (Dikutip dari buku pusat informasi perubahan iklim BMKG edisi Maret 2024). Berdasarkan informasi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan mitigasi strategis sesuai arahan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kalaksa BPBD Sulbar Amir Maricar meminta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten terkait beberapa antisipasi yang akan dilakukan untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi mundur dibeberapa wilayah tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Suhardi mengatakan, salah satu bentuk antisipasi yang akan dilakukan BPBD Sulbar bersama BPBD Kabupaten yaitu akan berupaya untuk mengoptimalkan penyimpanan pada akhir musim hujan ini. "Kita juga akan memperkuat koordinasi dengan BPBD Kabupaten untuk memonitoring dan menyalurkan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan," kata Suhardi. Suhardi melanjutkan, langkah strategis dari BPBD kabupaten juga akan sangat penting untuk dibahas bersama…

Mamuju - B Dinas Perkebunan Daerah Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan rutin Pengenalan Hama dan Penyakit Tanaman Unggulan Perkebunan di Sulawesi Barat. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid Selasa, 26 Maret 2024. Diikuti oleh Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Sekretaris Disbun Sulbar, Staf Disbun Sulbar, Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Sulbar serta undangan lainnya. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menyampaikan, kegiatan tersebut penting dilakukan secara rutin untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman perkebunan oleh petugas-petugas pengamat OPT di lapangan secara langsung. Selain itu, juga sebagai wadah untuk saling bertukar informasi teraktual terkait hama dan penyakit tanaman perkebunan khususnya di Sulawesi Barat. " Saya meminta untuk memperbanyak video edukasi terkait hama dan penyakit tanaman perkebunan, mengupdate data-data terbaru terkait serangan hama dan penyakit di Provinsi Sulbar," kata Herdin. Dengan adanya kegiatan Pengenalan Hama Penyakit yang rutin ini diharapkan setiap pihak terkait dapat mengenali dengan baik hama penyakit yang menyerang komoditi perkebunan sehingga dapat menerapkan pengendalian yang tepat agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman unggulan perkebunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Prov. Sulbar. Narasumber, pada kesempatan tersebut yaitu Risqan Abdillah Gali dan Pramudiana memaparkan secara panel materi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Tanaman Perkebunan pada Bidang Perlindungan Perkebunan Disbun Sulbar. Seperti seri sebelumnya, diberikan pre-test kepada peserta zoom meeting yang hadir sebagai pengantar materi yang akan dibawakan serta untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta mengenai materi tersebut. Materi yang dipaparkan oleh masing-masing pemateri yaitu mengenai Hama Ulat Kantung dan Hama Ulat Api yang menyerang komoditi kelapa sawit. Hama Ulat Kantung dan Hama Ulat Api merupakan hama yang paling berdampak pada produksi dan produktivitas komoditi sawit karena hama tersebut menyerang daun kelapa sawit hingga menyebabkan outbreak apabila tidak segera dikendalikan. Pada sesi pemaparan materi para pemateri menyampaikan gejala serangan dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh hama ulat kantung…

Mamuju -- Setelah melaksanakan 6 dari 14 tahapan dalam agenda penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2025 – 2045, Bapperida Sulbar melanjutkan dengan Rapat Penyempurnaan Penyusunan RPJPD bersama tim penyusun di internal Bapperida, pada Kamis , 28 Maret 2024 di Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar. Bapperida melalui Keputusan Gubernur Nomor 786 Tahun 2023, telah membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2045, yang juga melibatkan Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Sulbar, baik Pimpinan maupun Perencana Ahli Muda di masing – masing OPD. Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan, jelang agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada April mendatang, Ia berharap seluruh tim penyusun dapat mematangkan isi dokumen dan memaksimalkan kegiatan sebelum cuti bersama. “Saya minta seluruh tim penyusun untuk lebih serius menyempurnakan rancangan RPJPD yang ada saat ini. Untuk itu, maksimalkan kegiatan sebelum cuti,” kata Junda d Menindaklanjuti hal tersebut, Perencana Ahli Muda, Angga Tirta Wijaya mengajak seluruh tim penyusun RPJPD, khususnya lingkup Bapperida Sulbar membagi kelompok kerja secara tematik. Ini sejalan pula dengan penerapan sistem kerja fungsional yang sebelumnya telah didorong oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. “Untuk menjaga kesinambungan dokumen, mulai awal sampai akhir, maka dibutuhkan pemikiran dan keterlibatan yang sistematis oleh masing - masing. Oleh karena itu, perlu pembagian kelompok kerja secara tematik berdasarkan misi pembangunan menyesuaikan RPJPN, khususnya pada transformasi indonesia dan landasan transformasi.” jelas Angga. Dalam rapat tersebut disepakati pembagian kelompok kerja dilakukan secara tematik berdasarkan misi pembangunan. Masing – masing penyusun terlibat dalam kelompok sesuai dengan tema yang diminati, ataupun keahliannya. Harapannya, tim tersebut dapat bekerja sama menyusun isi dokumen secara sektoral, dengan berkoordinasi dengan masing – masing pihak terkait. Diketahui, dalam arahan RPJPN Tahun 2025 – 2045, terkait Transformasi Menyeluruh untuk Indonesia Emas 2045, terdapat 8 (delapan) Agenda Pembangunan yang harus diselaraskan…

Mamuju -- Dinas Lingkungan Hidup Sulbar telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju terkait isu lingkungan yaitu tumpukan sampah di Pinggir Jalan RE Martadinata Mamuju yang dikeluhkan oleh warga Kabupaten Mamuju. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Zulkifli Manggasali mengatakan, dari hasil koordinasi tersebut , telah dilakukan kegiatan pembersihan oleh DLH Kabupaten Mamuju. "Kumpulan sampah tersebut langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), " kata Zulkifli Maggasali. Ia juga mengimbau agar seluruh masyarakat tidak mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, serta tidak menjadikan lokasi tersebut (jl.RE. Martadinata) sebagai pembuangan sampah. Selain itu, juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Diketahui, sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hampir setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sampah dapat dalam bentuk padat, cair, atau gas. Sampah terbentuk dari berbagai sumber, salah satunya dari konsumsi manusia sebagai pengguna barang. Sampah yang tidak dikelola dengan baik memberikan kontribusi besar bagi rusaknya lingkungan hidup, dimana lingkungan menjadi kotor, mengakibatkan timbunan sampah yang dikemudian hari dapat menjadi sumber bibit penyakit dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah bukan hanya permasalahan adanya material sisa yang tidak digunakan lagi dan tidak bernilai. Permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang dapat merusak ekosistem apabila tidak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Penulis : DLH Editor : humassulbar

Mamuju -- Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Maddareski Salatin bersama jajaranya melakukan berbagai persiapan menghadapi mudik lebaran tahun 2024 ini. Salah satunya adalah melakukan koordinasi dan kunjungan langsung ke bandara , pelabuhan dan terminal untuk mengecek persiapan dan pelayanan angkutan lebaran tahun ini Maddareski yang melakukan pantauan baru-baru ini menyampaikan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, beberapa moda transportasi sudah menyiapkan pelayanan ekstra. Seperti misalnya untuk Pelabuhan Ferry Simboro, akan menambah jadwal rute penyeberangan yang tadinya dua kali seminggu, awal April ini akan ditambah menjadi tiga kali seminggu. Begitu juga angkutan DAMRI juga sudah menyiapkan dua armada tambahan jika sewaktu waktu dibutuhkan tambahan armada untuk melayani penumpang. "Untuk Angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dari hasil koordinasi juga para pengusaha angkutan telah menyiapkan armada tambahan jika ada lonjakan penumpang," kata Maddareski. Lanjut Maddareski, untuk pelayanan angkutan lebaran Kapal Laut , KM. ENTEBE EXPRESS dan KM. PRIMA NUSANTARA 01 dengan Rute Mamuju-Kota Baru dan Mamuju-Bontang tanggal 25 Maret tiba di Mamuju dan berangkat lagi tanggal 26 Maret 2024, nanti tanggal 1 April akan berangkat dari Kota Baru menuju Mamuju dan tanggal 3 April 2024 berangkat dari Mamuju ke Kota Baru Kalimantan Timur. "Untuk Pelayanan Penerbangan Mamuju-Makassar, dari hasil koordinasi dengan Bandara Tampa Padang Mamuju, juga akan menambah jadwal penerbangan jika memang ada lonjakan penumpang mungkin akan dibuka penerbangan tiap hari, tergantung kebutuhan nantinya," sambung Maddareski. Masih kata Maddareski, angkutan lebaran ini akan terus dikoordinasikan dan pantau untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan mudik untuk memastikan kendaraan yang digunakan layak jalan dan memiliki istirahat yang cukup sebelum berangkat, mematuhi aturan di jalan, juga hal-hal lain untuk diperhatikan dan dipersiapkan dengan baik agar perjalannya dapat berlangsung secara lancar tertib dan aman. Penulis : Dishub Editor : humassulbar