Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (PusbinJFK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom, Rabu 12 Maret 2025. FGD ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan kebutuhan formasi JFK di wilayah Sulbar, sehingga dapat mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih efektif dan profesional. Turut bergabung dalam diskusi ini perwakilan dari Biro Organisasi serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemprov Sulbar. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan perencanaan dan pengelolaan ASN di Sulbar dapat semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan bahwa kegiatan FGD itu merupakan langkah strategis dalam memastikan kebutuhan JFK di lingkungan Pemprov Sulbar dapat dipetakan secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. "Melalui FGD ini, kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan fungsional di Sulbar dapat diisi oleh SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Perencanaan yang matang akan membantu meningkatkan efektivitas kerja ASN dan kualitas pelayanan publik," ujar Bujaeramy. Ia menambahkan, sinergi antara BKD, BKN, serta instansi terkait sangat penting dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang berbasis data dan analisis kebutuhan yang akurat. "Kami berharap hasil diskusi ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan manajemen ASN di Sulbar, sehingga setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki," tutupnya. BKD Sulbar menegaskan bahwa hasil dari FGD ini akan menjadi dasar dalam perencanaan dan penataan jabatan fungsional, sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN dalam mendukung pelayanan publik di Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menerima kunjungan audiensi dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol dr Effri Susanto, pada Rabu, 12 Maret 2025. Pertemuan ini membahas program inovatif Dokpol Mitra Sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekolah. Program yang digagas oleh Biddokkes Polda Sulbar fokus pada penanganan masalah stunting, peningkatan gizi, serta edukasi budaya belajar. Kombes Pol dr Effri Susanto menyatakan, program ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan kesehatan dan pendidikan di Sulbar. "Harapan kami, program ini dapat menjadi role model untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekolah," ujar Effri Susanto. Ia juga mengungkapkan apresiasi terhadap dukungan Gubernur Sulbar yang berencana memperluas program ini ke tingkat SMP dan SMA. Saat ini, program tersebut baru diimplementasikan di SDN Padang Baka, Mamuju. Gubernur SDK menyatakan komitmennya untuk mendorong perluasan program ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Saya belum puas jika program ini hanya di tingkat SD. Kami akan mendorongnya hingga ke SMP dan SMA," tegas SDK. Gubernur SDK menilai program ini sebagai terobosan penting yang sejalan dengan visi pemerintah dalam mengatasi stunting dan meningkatkan sumber daya manusia. "Program ini merupakan langkah maju dan akan menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain," ujarnya. Selain fokus pada penanganan stunting, program ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah perkawinan usia dini dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. SDK menegaskan, program ini tidak hanya bertujuan menciptakan generasi yang cerdas, tetapi juga berkarakter kuat. "Kita mempersiapkan generasi yang tidak hanya menguasai sains dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik," tambah SDK. Ia optimis, dengan program ini, bonus demografi hingga 2045 dapat tercapai. Gubernur SDK juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dokkes Polda Sulbar atas partisipasinya dalam membantu pemerintah daerah mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Terima kasih atas dukungannya dalam menciptakan role…

MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka (SDK) angkat bicara terkait adanya temuan Minyakita yang dijual di sejumlah pasar tidak sesuai dengan takaran. Menurutnya, Minyakita merupakan minyak yang bersubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga Gubernur SDK tidak setuju jika Minyakita yang dijual di pasar diakali. "Itukan minyak subsidi, sudah diuntung subsidinya, mau dicuri lagi. Saya juga tidak sependapat," kata SDK, Rabu, 12 Maret 2025. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Sulbar itu juga mengungkapkan, mental para pengusaha nakal ini harus diperbaiki, sehingga tidak merugikan masyarakat. "Jangan mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat. Karena memang, Minyakita diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah dan mendapat subsidi dari pemerintah," ungkapnya. SDK pun menilai, wajar jika aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas dalam menindaklanjuti temuan tersebut. "Nah, kalau dicuri tambah lagi dioplos dan lain sebagainya, saya kira wajarlah aparat hukum memberikan tindakan kepada pengusaha yang seperti itu," tutur SDK. (Rls)

Mamuju – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Salim S Mengga menghadiri buka puasa bersama di Rujab Bupati Mamuju. Rabu (12/3/2025). Acara ini dihadiri Forkopimda Sulbar, Pimpinan OPD Sulbar sejumlah anggota DPRD Sulbar berbagai tokoh dan masyarakat, Kesempatan itu digunakan Gubernur Sulbar untuk menyampaikan beberapa hal. Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. "Dan syukur. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmat Allah, Insya Allah ditambahkan. Barang siapa yang mengingkari, azabNya amat pedih," tuturnya. Hal itu diutarakan karena ia bersyukur telah dilantik oleh presiden pada tanggal 20 Februari Lalu yang menjadi kebanggaan tersendiri. "Hari ini Ibu Bupati bersyukur karena dilantik oleh Presiden. Tentu saya juga bersyukur bersama dengan berbagai gubernur karena dilantik dengan Presiden. Kesyukuran kita juga karena dua-duanya kita dilantik di Istana. Apalagi saya bersejarah karena saya dilantik bersama dengan anak," ujarnya. Bupati Mamuju dua periode ini pun berterima kasih kepada masyarakat yang hadir dalam buka puasa bersama ini. "Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir. Yang bersama-sama kita pada sore hari ini berbuka puasa sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan kemenangan. Dan kemenangan itu bukan kemenangan siapa-siapa, tapi kemenangan kita semua. Itu harapan kita," katanya. Ia menutup dengan harapan agar masyarakat memberi waktu bagi pemerintah untuk bekerja selama lima tahun ke depan. "Dan berikan kami waktu bekerja selama lima tahun. Insyaallah semoga hasil kerja kami bisa dinikmati oleh masyarakat kita di Provinsi Sulawesi Barat ini. Amin," tutupnya.(rls)

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah. Acara penandatanganan ini merupakan penandatanganan tahap IV yang berlangsung secara daring virtual melalui zoom meeting, Rabu 12 Maret 2025 dan dihadiri oleh para pejabat dari masing-masing instansi. Hadir langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka didampingi Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kasubid Pajak Daerah Intang, Kasubid Teknologi Informasi Rosianah M. Nadir dan Kasubid Retribusi Daerah A. Nursyahdana. Kegiatan ini diikuti di Ruang Oval, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. Dengan adanya perjanjian ini, DJP dan DJPK akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sulbar dalam pertukaran data perpajakan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam administrasi perpajakan. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak DJP, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak. "Sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien," ujarnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, Luky Alfirman, menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah," kata Luky. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyambut baik kerja sama itu dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan. "Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) secara resmi menyerahkan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar pada Selasa (11/3/2025). Dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana kepada Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi di Gedung DPRD Sulbar. Dalam keterangannya usai penyerahan, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, penyerahan itu sebagai langkah awal dalam proses legislasi dokumen rencana pembangunan lima tahun ke depan, sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar terpilih, setelah melalui tahapan Forum Konsultasi Publik dan penyempurnaan dengan mempertimbangkan masukan - masukan yang ada, untuk kemudian dibahas dan mendapat kesepakatan awal bersama DPRD. "Kami berharap proses tahapan dalam penyusunan dokumen berjalan lancar, sehingga penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD ini dapat tuntas lebih cepat, sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ucapnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Qamaruddin Kamil, bersama Tim Validasi Dinas ESDM Sulbar, telah melaksanakan survei dan validasi calon penerima bantuan pemasangan listrik gratis/Listrik Hemat dan Murah (LHM) tahun 2025 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Tim Validasi Dinas ESDM Sulbar, yaitu JF Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Marwazi Abdullah, Operator Layanan Operasional Luther, Operator Layanan Operasional Syamsu Alam, dan Abd Rahman. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Januari 2025 lalu. Bantuan LHM ini menyasar sekitar 180 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh wilayah Sulbar. Polman mendapatkan alokasi terbesar, yaitu sekitar 100 RTS pada tahun 2025 ini. Kegiatan validasi ini merupakan tahapan penting sebelum pelaksanaan pemasangan LHM hingga evaluasi program. Dalam pelaksanaannya, Tim Validasi Dinas ESDM Sulbar melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima bantuan. Tim juga didampingi oleh staf dari PT. PLN untuk bersama-sama melakukan validasi. Hasil validasi terkait rencana penempatan bantuan LHM tahun 2025 kemudian dikoordinasikan ke PT. PLN ULP Wonomulyo oleh Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar. Validasi ini dilakukan berdasarkan kelayakan teknis dan sosial yang tersebar di beberapa desa di Polman. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil menyampaikan bahwa validasi calon penerima LHM tahun 2025 telah dilaksanakan di seluruh kabupaten di Sulbar. "Kegiatan ini secara nyata mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, khususnya dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Qamaruddin, Selasa 11 Maret 2025. Sementara itu, Team Leader Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PT. PLN ULP Wonomulyo, Indah Adelia Nur Syahbani menyatakan, PLN ULP Wonomulyo siap mendukung secara penuh program bantuan LHM dari Dinas ESDM Sulbar dengan memastikan material dan suplai listrik yang andal bagi pelanggan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap listrik yang terjangkau dan berkualitas. Penulis…

Mamuju – Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus utama Pemerintahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) di Sulawesi Barat . Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Gubernur Suhardi Duka mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam kolaborasi mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem di daerah ini. Ajakan ini disampaikan Gubernur Suhardi Duka dalam acara Sandeq Ramadhan Fest yang digelar di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, pada Selasa , 11 Maret 2025. Gubernur SDK menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Di Sulbar, sekitar 20 ribu warga atau 1,7 persen dari total penduduk masih masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Target kami, setiap tahun angka ini bisa turun satu persen,” ujar Suhardi Duka, yang juga mantan Bupati Mamuju periode 2005-2015. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar pada APBD 2025. Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk: Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian. Bantuan tunai akan disalurkan kepada 10 ribu warga miskin ekstrem terbesar di setiap kabupaten, sementara 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing. Gubernur Suhardi mengajak mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. “Saya ingin bantuan dari mahasiswa. Mari kita sama-sama memastikan alokasi anggaran ini betul-betul tepat sasaran, baik dalam bentuk tunai maupun pemberdayaan UMKM,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa sangat penting untuk membangun Sulbar yang lebih sejahtera. “Kami mengajak mahasiswa untuk bersama-sama membangun Sulbar di bawah pemerintahan kami. Misi kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun SDM yang unggul dan berkarakter,” jelas Suhardi. Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan dasar yang…

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, secara resmi membuka Sandeq Ramadhan Fest 2025 di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju. Selasa, 11 Maret 2025. Acara yang akan digelar selama sepekan, hingga 17 Maret 2025 ini, merupakan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Sulbar, Polda Sulbar, Dermaga Sandeq Nusantara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Mamuju, serta berbagai organisasi mahasiswa seperti DPD IMM Sulbar, LMND Sulbar, DPD GMNI Sulbar, HMI Badko Sulselbar, PW Semmi Sulbar, dan BEM Nusantara Sulbar. Festival ini digagas sebagai wadah untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulbar, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan, diharapkan UMKM dapat meningkatkan penghasilan sekaligus memperluas jaringan pemasaran. Penanggung jawab Sandeq Ramadhan Fest, Ahyar mengungkapkan kebanggaannya atas terselenggaranya acara perdana ini. "Sandeq Ramadhan Fest adalah bentuk kolaborasi nyata untuk membantu UMKM meraih penghasilan lebih di bulan Ramadan. Kami sangat bersyukur atas kehadiran dan dukungan Bapak Gubernur Suhardi Duka," ujarnya. Ahyar, yang juga merupakan Ketua HMI Badko Sulselbar, menambahkan, bahwa festival ini tidak hanya sekadar acara seremonial, melainkan juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi mahasiswa. "Kami berharap event ini dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya mendongkrak pendapatan UMKM, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar," tegasnya. Gubernur Suhardi Duka dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif penyelenggaraan Sandeq Ramadhan Fest. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk terus mendukung pembinaan UMKM, termasuk melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa. "Kami akan menyiapkan fasilitas, kebijakan, dan anggaran untuk bersama-sama membenahi UMKM di Sulbar. Kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dan pihak lain sangat kami dukung," ucapnya. Lebih lanjut, Gubernur SDK mengungkapkan rencana Pemprov Sulbar untuk melakukan pembinaan terhadap sekitar 1.000 UMKM di wilayah tersebut. "Langkah pertama adalah memperbaiki data UMKM yang ada, baru kemudian kita intervensi. Target kami adalah mengembangkan UMKM yang masih dalam tahap…

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka, mengajak para pengusaha untuk bersinergi dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian di Sulbar. Ajakan ini disampaikan Gubernur Suhardi saat menghadiri buka puasa bersama yang digelar di kediaman Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulbar, Taslim Tammauni, pada Selasa , 11 Maret 2025 Gubernur Suhardi menegaskan bahwa kehadiran para pengusaha dan investasi yang mereka bawa akan membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya membantu mengurangi angka kemiskinan di Sulbar. “Sulbar membutuhkan pengusaha dan investasi agar lapangan kerja terbuka, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kita bisa bersama-sama mengentaskan kemiskinan,” ujarnya. Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar siap membuka jalan bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi. “Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun ekonomi daerah. Jika ada hambatan dalam berinteraksi dengan pemerintah provinsi, sampaikan kepada saya. Kami akan berusaha memfasilitasi,” tegas Gubernur Suhardi. Lebih lanjut, Gubernur SDK mengungkapkan bahwa, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dialokasikan dana sebesar kurang lebih Rp50 miliar khusus untuk program pengentasan kemiskinan. Acara buka puasa bersama ini dihadiri oleh sejumlah pejabat teras Sulbar, antara lain Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Kapolda Sulbar, Kabinda Sulbar, Plh. Sekprov Herdin Ismail, perwakilan Kejati Sulbar, serta para pengusaha dan tamu undangan lainnya. Acara ini diinisiasi oleh Ketua Kadin Sulbar, Taslim Tammauni, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan nasional Kadin Indonesia. Ketua Komite Tetap Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Frits Novianto Suhendar, menjelaskan bahwa acara buka puasa bersama ini merupakan bagian dari program nasional yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kadin Provinsi bersama pemerintah daerah. “Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi nasional, sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam dua hari ke depan, kita juga akan melaksanakan buka puasa bersama Presiden untuk membahas kerjasama di bidang usaha dan bisnis dengan pemerintah,” ujar Frits. Ia menambahkan, kehadiran dan…