Mamuju -- Sebanyak 18 ekor kambing milik Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat di UPTD BPHMT IB menjalani uji sampel darah dengan metode Rose Bengal Test (RBT), Senin, 25 Maret 2024. Kambing tersebut merupakan indukan dan pejantan yang ada di IPTU Kalukku UPTD BPHMT IB. Kegiatan pemeriksaan darah tersebut rutin dilakukan setiap tahun guna mencegah penyakit brucellosis atau keluron menular. Kepala UPTD BPHMT dan IB Nurdin mengatakan, ada 18 ekor kambing yang diambil sampelnya untuk diperiksa. "Pemeriksaan rutin ini dilakukan setiap tahun agar penyakit Brucellosis dapat dicegah dan dikendalikan pada ternak," kata Nurdin Disampaikan, pada umumnya ternak yang menderita penyakit brucellosis tidak menunjukkan gejala penyakit yang tampak jelas. Dugaan baru muncul saat ternak mengalami keluron (keguguran). Hewan yang terinfeksi kuman brucella dapat mengalami gangguan reproduksi seperti abortus, retensi plasenta, orchitis dan epididimitis. Nurdin menambahkan, kegiatan rutin uji sampel darah ini dilakukan dengan bekerja sama dengan UPTD Diagnostik Kewan dan Kesmavet Dinas TPHP. “Kegiatan pengambilan sampel darahnya memang dilakukan disini tapi akan kita kirim ke UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan kesmavet untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut” ungkapnya. Kepala DTPHP Syamsul Ma’arif berharap, dengan adanya pemeriksaan Brucellosis secara rutin ini, ternak kambing yang ada di UPTD BPHMT dan IB di IPTU Kalukku dapat terus berkembang biak dengan sehat untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan bibit ternak di Sulawesi Barat. Diketahui, Brucellosis sendiri merupakan zoonosis, yaitu penyakit pada hewan yang dapat menular ke manusia. Brucellosis adalah penyakit reproduksi pada hewan yang disebabkan oleh bakteri dari genus Brucella sp. Selain berbahaya karena merupakan penyakit zoonosis, Brucellosis juga sangat merugikan bagi dunia peternakan karena penyakit ini dapat menyebabkan keguguran pada ternak bunting sehingga berpengaruh terhadap produktifitas. Penulis : DTPHP Editor : humassulbar

Mamuju -- Tim pendamping dan evaluator SPBE OPD Bidang Aptika Dinas Kominfopers Sulbar melakukan kunjungan ke Kantor Biro Organisasi Setda Sulbar, Selasa 5 Maret 2024. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mereviu sekaligus merevisi beberapa kriteria dan bukti dukung penilaian pada indicator evaluasi SPBE OPD antara lain : arsitektur SPBE OPD, proses bisnis OPD dan pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja Organisasi. Kabid Aptika Dinas Kominfopers Sulbar, Muh. Ridwan Djafar mengatakan , reviu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kematangan OPD dalam melaksanakan SPBE yang mesti terus progress menuju titik efektif dan ideal. "Optimalisasi SPBE OPD merupakan bentuk dukungan untuk program prioritas “ Digitalisasi Tatakelola Pemerintahan” yang dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh," kata Ridwan Djafar Ia juga mengatakan, pertemuan berlangsung di ruang rapat biro organisasi yang dihadiri langsung oleh pejabat yang menangani urusan penyusunan proses bisnis OPD yaitu H. Subuki didampingi tim pengelola SPBE Biro Organisasi. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari mengatakan , sejumlah hasil revisi yang dilakukan oleh bidang Aptika dan Biro Organisasi antara lain: 1. Diharapkan seluruh OPD memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang berisi metadata menggambarkan keseluruhan sistem kerja organisasi yang terstruktur, rapih dan berkualitas sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya. Arsitektur SPBE terdiri atas 4 Domain yaitu Layanan, Proses Bisnis, Data dan Aplikasi. 2. OPD memiliki, menjalankan dan mereviu proses bisnis yang berkaitan dengan SPBE dan telah disahkan dalam SK. Dokumen Proses Bisnis OPD yang merupakan panduan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi (as-is). Materi Dokumen Proses Bisnis memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan SPBE dalam hal penggunaan sistem dan data elektronik (to-be). Dokumen Proses Bisnis OPD yang lengkap telah tersedia/ selesai dikerjakan oleh OPD yang bersangkutan, telah direviu Biro Organisasi dan sudah disahkan dalam SK. 3. OPD sudah menggunakan aplikasi Akuntabilitas Kinerja organisasi:…

Mamuju—Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo melaporkan kepada Sekprov Sulbar, Muhammad Idris selaku Ketua TAPD Sulbar, mengenai persiapan kesiapan anggaran THR, TPP THR dan Gaji ke13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov sulbar yang akan dibayarkan pada tahun 2024. Itu disampaikan usai mengadakan rapat internal dengan pihak Bank Sulselbar Cabang Mamuju di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 26 Maret 2024. “Pertemuan ini dalam rangka melaporkan kepada Ketua TAPD Sulbar untuk persiapan dari pembayaran THR, TPP THR dan gaji ke-13, kan itu sudah ada dalam Undang-undang APBN 2024 dan sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024,” ungkap Masriadi. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrulloh terkait pembayaran Gaji 13 dan THR Pegawai Pemprov dan Pemkab dibayarkan pada H-7 lebaran. Untuk hal tersebut BPKPD telah mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur pembayaran THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024. Persiapan dimulai dari sekarang untuk kelancaran pencairan yang rencananya akan dibayarkan mulai H-7 sebelum Idul Fitri. Sedangkan Tltunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2024, diberikan kepada penerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 berdasarkan besaran komponen perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2024. “Jadi untuk proses Pergub sudah selesai, sudah ada tatacara pembayaran THR dimana untuk THR dibayarkan pada tanggal 2 April Tahun 2024 kemudian gaji ke 13 dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2024 kemudian untuk ditindaklanjuti oleh seluruh kepala OPD terkait teknis proses pencairan THR tersebut. Jadi persiapannya mulai dilakukan dari sekarang agar seluruh proses pembayaran bisa berjalan lancar dan terealisasi sebelum 7 hari lebaran” jelas Masriadi. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Anggaran dan Bina…

Mamuju- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju mengadakakan pertemuan dengan Manager Mall Maleo Town Square untuk membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Mal MaleoTown Square. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya.Kegiatan ini juga menambah titik pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Paur STNK Ditlantas Polda Sulbar Iptu Novera Permata, Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju Jufrisal Palimbuan, Kepala Seksi Tata Usaha Erick Friths Grenius, Muhammad Noor Taufiq dari Jasa Raharja Mamuju.dan diterima oleh Mawaryati,Mal Operation Manager. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo, memberikan dukungan dan perhatian khusus terhadap segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan demi tercapainya realisasi PAD. "Diharapkan dengan bertambahnya alternatif tempat pembayaran pajak kendaraan ,masyarakat merasa nyaman dan mudah membayar kewajiban pajak kendaraannya karena di Mall merupakan tempat yang strategis dan dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, membayar pajak kendaraan sambil berbelanja barang kebutuhan sehari-hari di Mal Maleo Town Square," kata Masriadi. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap hari Selasa bertempat di lantai 2 Mal Maleo Town Square dari jam 14.00 – 21.00 Wita. Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

MAMUJU -Dina Kominfo Pers Sulbar integrasikan akses website, media sosial dan aplikasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov dalam satu portal layanan. Ini mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai program prioritas Pemprov Sulbar yang didorong oleh Pj. Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrulloh, akses layanan SPBE diintegrasikan. Dinas Kominfo Persandian dan Statistik melalui bidang Aplikasi Informatika sebagai leading sektor digitalisasi menyediakan Satu Portal Layanan dengan link : https://sulbarprov.go.id Integrasi akses menjadi kunci utama untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menjelajahi layanan pemerintahan online. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, portal layanan terintegrasi menggabungkan akses ke website, media sosial, dan aplikasi layanan pemerintah seluruh OPD ke dalam satu platform yang mudah diakses. Portal layanan ini bertujuan untuk menyederhanakan (simplifikasi) proses yang memudahkan pengguna dengan menyatukan semua sumber daya online yang sering diakses ke dalam satu titik domain yang mudah dijangkau. Kadis Kominfo Mustari Mula menargetkan dengan adanya portal layanan terintegrasi ini, diharapkan pengguna dapat mengakses berbagai layanan online dengan lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan produktivitas dan keamanan dalam beraktivitas di dunia digital yang terus berkembang. "Ini menjadi langkah maju dalam menciptakan lingkungan online yang lebih terhubung dan terjamin bagi semua pengguna," kata Mustari Mula, Selasa 26 Maret 2024. Sedangkan, Kabid Aptika Kominfo Sulbar Muh. Ridwan Djafar mengatakan, keterpaduan akses layanan ini akan segera didukung oleh _backend_ yang sedang berproses dan dikerjakan untuk integrasi sistem dan interoperabilitas data antar aplikasi layanan dengan memanfaatkan SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah). "Langkah ini merupakan target utama SPBE untuk membangun ekosistem integrasi digital yang automatic dan canggih," ungkap Muh Ridwan.(rls)

Mamuju -- Dorong Desa Wisata Maju, Dispar Bekali SDM Pengelola Desa Wisata se Sulbar MAMUJU - Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Destinasi melaksanakan Coaching Desa Wisata Maju dan Istimewa di Grand Maleo Hotel, Jl Yos Sudarso Mamuju. Kepala Bidang Destinasi Imelda Adhyanty mengatakan, Coaching Desa Wisata Maju dan Istimewa atau Coach Dewi Manis bertema "Dewi yang Dirindukan" berlangsung selama dua hari, Senin - Selasa 25-26 Maret 2024. "Kegiatan ini diikuti 30-an peserta perwakilan dari enam kabupaten di Sulbar," kata Imelda kepada media di Mamuju, Selasa (26/3/2023). Dari 30 peserta, masing-masing 5 per kabupaten dengan rincian 4 dari desa wisata dan 1 admin kabupaten. Imelda menurutkan, Coaching Desa Wisata Maju dan Istimewa hadirkan sejumlah narasumber luar biasa, mulai pengelola desa wisata di Jogyakarta hingga di Sulsel. Sekprov Sulbar Muhammad Idris turut hadir menyampaikan materi pada kegiatan tersebut. Muhammad Idris mengatakan, membangun desa wisata perlu dengan komitmen, pengetahuan, kolaboratif, tanggap dan lincah. "Menang di Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI penting tapi bukan tujuan. Intinya adalah bagaimana maksimal dalam pengelolaan wisata di setiap desa," imbuh Sekprov Sulbar. Sementara itu, Kadis Pariwisata Daerah Sulbar Darmawati Ansar mengatakan, Coach Dewi Manis ini diharapkan dapat memotivasi dan menggalang desa wisata Sulbar untuk mendaftar di Jadesta dan ADWI 2024. Darmawati menambahkan, pengembangan desa wisata adalah salah satu program prioritas Dinas Pariwisata Sulbar. "Salah satu model pembangunan pariwisata yang mengkolaborasikan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku adalah pengembangan desa wisata, melalui kegiatan ini kita tingkatkan SDM pengelola wista di kabupaten," ujar Darmawati.(rls)

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan pendampingan untuk membahas kendala dan permasalahan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Pengisian e-Kinerja Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulbar. Senin , 25 Maret 2024 di Aula Kantor BKD Provinsi Sulbar . Hadir Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Muhammad Nur, serta ASN DTPHP Provinsi Sulbar. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Sulbar Muhammad Nur menyambut baik kedatangan para peserta dan mengharapkan agar permasalahan dalam penyusunan dan pengisian e-Kinerja Tahun 2024 BKN dapat terselesaikan dengan baik. Salah satu dalam pertemuan tersebut mempertanyakan terkait menu fitur angka kredit dan persetujuan PAK pada aplikasi e-Kinerja BKN. Menanggapi pertanyaan dari peserta Hasmawati, Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKD Sulbar, menjelaskan secara detail mengenai pengisian menu fitur e-Kinerja BKN dan persetujuan PAK. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menjelaskan , kegiatan pendampingan tersebut merupakan salah satu upaya BKD Sulbar untuk meningkatkan kinerja ASN di lingkup Pemprov Sulbar. "Penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja merupakan bagian penting dalam sistem manajemen kinerja ASN. Oleh karena itu, penting bagi seluruh ASN untuk memahami dan melaksanakannya dengan baik," ujarnya. Bujaeramy Hassan berharap kegiatan pendampingan ini dapat memberikan manfaat bagi para ASN DTPHP Prov. Sulbar dalam meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan. "Kami harap dengan adanya kegiatan ini, para ASN DTPHP dapat menyelesaikan penyusunan SKP dan pengisian e-Kinerja dengan mudah dan tepat waktu," tutupnya Penulis : BKD Editor : humassulbar

MAMUJU - Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam , BPBD Sulbar menggelar rapat persiapan yang berlangsung Senin, 25 Maret 2024 di Kantor BPBD Sulbar. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh kepada BPBD untuk melakukan gladi penanganan bencana secara berkala khususnya penanganan gempa bumi. Sekretaris BPBD Sulbar, Muhammad Yasir mengatakan, kegiatan gladi ini penting dilakukan untuk melatih para relawan dan petugas penanggulangan bencana dalam menyikapi situasi darurat akibat gempa bumi. "Pelaksanaan gladi ini perlu kita rencanakan dengan matang, baik dari segi waktu pelaksanaan, tempatnya di mana, siapa yang terlibat dan prasarana serta sarana pendukung yang akan digunakan," kata Yasir. Ia juga mengungkapkan kegiatan gladi penanganan gempa mencakup berbagai simulasi situasi darurat, mulai dari evakuasi korban, penanganan luka-luka, pendirian posko darurat, hingga koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana. "Para peserta dilatih untuk bekerja secara sinergis dan efisien dalam menghadapi berbagai skenario gempa bumi yang mungkin terjadi," ungkap Muhammad Yasir Diketahui, Sulbar merupakan daerah yang paling rawang mengalami bencana alam gempa, seperti yang terjadi 15 Januari 2021 , Sulbar dilanda gempa berkekuatan 6,2 magnitudo. Penulis : BPBD Editor : humassulbar

Mamuju -- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar menyerahkan bantuan sembako kepada warga Kecamatan Kepulauan Balabalakang Kabupaten Mamuju, Senin, 25 Maret 2024. Penyerahan dilaksanakan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam rangkaian acara Peresmian Sejumlah Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Ikan (PPI) Banggae, Kabupaten Majene. Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut diharapkan bisa meringankan beban warga ada yang di Kepulauan Bala-balakang. Suyuti juga meyampaikan, ada beberapa fasilitas pelabuhan perikanan yang diresmikan oleh Pj. Gubernur Sulbar , Prof Zudan. Antara lain, instalasi pengelolaan air limbah, tempat pemasaran ikan higienis, instalasi air bersih, pabrik es balok , kolam pelabuhan, break water dan dermaga. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan saat meresmikan sejumlah fasilitas tersebut meyampaikan harapan , dengan adanya fasiltas yang diresmikan tersebut dapat memberi dampak positif ke masyarakat kita khususnya pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Prof Zudan juga menyampaikan, fasilitas pelabuhan perikanan memiliki peran penting dalam mendukung industri perikanan secara keseluruhan, mulai dari pendaratan hasil tangkapan hingga distribusi produk perikanan, serta melindungi lingkungan laut dan menyediakan layanan bagi nelayan dan pelaku industri perikanan lainnya. Penulis : DKP Editor : humassulbar

POLMAN -- Sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar melakukan survei penanaman mangrove di Desa Buku Kecamatan Mapilli baru-baru ini. Diketahui, mangrove atau hutan bakau dikenal sebagai penahan abrasi terhadap tsunami . Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali bersama Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Alexander Bontong dan Ketua Pemerhati Lingkungan Laut Biru, Putra melakukan survei lokasi di areal penanaman mangrove Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Polman. Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui lokasi, luasan serta jenis mangrove yang sesuai dengan subtrak yang berada di lokasi rencana penanaman mangrove. " Kami berharap dengan adanya kegiatan penanaman mangrove tersebut sebagai upaya mitigasi perubahan iklim sehingga dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca , serta sebagai tempat berkembangbiaknya ikan dan Kepiting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " kata Zulkifli. Selanjutnya, sambung Zulkifli, masyarakat yang nantinya didampingi Pemerhati Lingkungan Laut Biru diharapkan untuk segera mulai melakukan pembibitan mangrove sebanyak 1.300 batang untuk ditanaman di lahan seluas 1 Ha dan Cadangan bibit untuk Kegiatan Penyulaman. Berdasarkan Data dari BPDAS Karama Luas Luas Mangrove Eksisting Berdasarkan Tingkat Kerapatan Provinsi Sulawesi Barat seluas 3.523,42 Ha, dimana seluas 278,30 Ha berada di Kabupaten Polewali Mandar. Penulis : DLH Editor : humassulbar