MAMUJU, - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen tingkatkan capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan memperkuat sinergi dengan para pihak. "Kami akan memperkuat sinergi dengan OPD dan seluruh pihak lainnya untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan inovasi-inovasi terbaik," kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Jumat 22 Maret 2024. Junda menyebut, beberapa langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan upaya peningkatan inovasi di Provinsi Sulawesi Barat antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara rutin telah melaksanakan Pekan Inovasi daerah yang menampilkan para inovator dari setiap OPD. Kemudian , telah dibentuknya tim Inovasi Daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat sebagai upaya untuk membangun kolaborasi antar OPD untuk meningkatkan capaian Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Telah dibangun koordinasi untuk penguatan riset dan inovasi antar seluruh kabupaten yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Forum Bapperida se-Sulawesi Barat yang dihadiri oleh seluruh OPD perencana dan Litbang Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat. Upaya koordinasi bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan langkah Inovasi di Provinsi Sulawesi Barat. Junda Maulana optimis bahwa dengan kerja sama dan sinergi semua pihak, Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Barat dapat ditingkatkan. "Kami mengajak seluruh OPD, pihak swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya inovasi di Sulbar," ucap Junda. Olehnya itu, Bapperida Sulbar menargetkan peningkatan capaian kematangan inovasi daerah tahun ini. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Sulawesi Barat dan membawa daerah ini ke kategori inovatif / sangat inovatif di tahun 2024. Sementara Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Saleh juga menyampaikan beberapa langkah yang akan segera dilakukan antara lain , Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang inovasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Pihaknya juga akan melakukan Inventarisasi dan penjaringan seluruh Inovasi yang ada…

Mamuju–Setelah tiga tahun berkantor sementara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) akhirnya memiliki kantor gubernur baru. Soft Launching Gedung Kantor Gubernur Sulbar ini berlangsung Kamis, 21 Maret 2024, dihadiri Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulbar, termasuk Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan. Gedung baru ini terletak di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju. Dibangun dengan desain konsep smart office dan green building, kantor ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Pemprov Sulbar. “Alhamdulillah, setelah tiga tahun pasca gempa bumi, kita akhirnya memiliki kantor gubernur yang baru,” kata Bujaeramy Hasan. Menurutnya, gedung itu merupakan simbol kebangkitan dan semangat baru bagi Pemprov Sulbar untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Soft Launching Kantor Baru Gubernur Sulbar menjadi simbol kebangkitan dan semangat baru bagi masyarakat Sulbar. Setelah melewati masa-masa sulit pasca gempa bumi, kini Sulbar siap untuk bangkit dan maju dengan semangat baru. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan BKN Kanreg IV Makassar pada Jumat, 22 Maret 2024, terkait percepatan penyelesaian penerbitan pertek BKN terhadap PPPK Guru pengadaan 2023 yang masih bermasalah. Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda BKD Sulbar, A. Ridha Rimbawan mengatakan, dari total 704 PPPK yang lulus Formasi 2023, saat ini 380 sedang dalam proses, 303 berkas tidak sesuai, dan 121 telah disetujui. "Seluruh yang bermasalah adalah tenaga fungsional guru, sedangkan tenaga teknis dan tenaga kesehatan telah disetujui semuanya. Penyebab berkas usul bermasalah adalah tidak lengkapnya poin pada dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan," ungkapnya. Sementara, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Sulbar, Mirwan L menjelaskan, setelah dilakukan koordinasi, BKN Kanreg IV Makassar berjanji akan menyelesaikan proses penerbitan pertek persetujuan pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2023 secepatnya. "Berkas yang masih bermasalah akan diajukan kembali oleh BKN ke instansi melalui aplikasi untuk segera diperbaiki, sehingga target penyelesaian dapat tercapai," ujarnya. Di tempat berbeda, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan mengatakan, percepatan penerbitan SK PPPK Formasi 2023 menjadi prioritas utama bagi BKD Sulbar. Dia juga mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses itu demi memenuhi kebutuhan ASN di Sulbar. "Kami terus bekerja keras untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan efisien, sehingga ASN dapat segera mendapatkan SK PPPK mereka dan melanjutkan tugas-tugas mereka dengan baik," tutupnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Webinar Pekan Inovasi Seri 20 melalui Zoom Meeting pada Jumat (22/3/2024). Webinar ini diikuti pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkup Pemprov Sulbar. Webinar kali ini menghadirkan tiga inovator yang telah berhasil mengimplementasikan ide-ide kreatif mereka dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor publik. Mereka adalah Roswati Panasa (Kepala Bidang Perikanan Budidaya), Andi Erlan Hatta (Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi) dan Suharnani Kahir (Sekretaris Dinas Kehutanan). Dalam sambutannya, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, acara daring itu diadakan dengan tujuan untuk menginspirasi dan memotivasi para pegawai pemerintah dalam mengembangkan inovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. “Kita ingin mendorong para pegawai untuk terus berinovasi dan berkarya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui webinar ini, kita berharap dapat menggali ide-ide kreatif dan inovatif dari para narasumber yang dapat diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Bujaeramy. Webinar ini bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi para pegawai pemerintah dalam mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU, - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar bersama BPJS Kesehatan KC Mamuju melaksanakan pertemuan koordinasi penaganan keluhan dalam rangka optimalisasi transformasi mutu layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut FKTRL Selasa, 19 Maret 2024. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur RSUD Prov Sulbar dr.Marintani Erna Dochri. Dalam kesempatan itu, Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting karena membahas terkait kualitas mutu pelayanan rumah sakit. Itu juga sebagai tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh Direktur RSUD , Erna berharap bahwa mutu pelayanan kesehatan semakin diprioritaskan oleh setiap fasilitas kesehatan terhadap layanan kesehatan kepada setiap peserta JKN-KIS. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan minta mutu layanan kesehatan oleh setiap fasilitas kesehatan,"kata dr Erna. Sementara dari BPJS Kesehatan KC Mamuju oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Hasanuddin, menyampaikan bahwa pertemuan ini mengingatkan komitmen hasil dari kredensialing, Adapun komitmen yang dimaksud adalah mendaftarkan pegawai Non ASN dikepesertaan JKN, PKS dengan penyedia dalam hal pelayanan yang belum tersedia di Rumah Sakit, pemeriksaan anatomi dan patologi Klinis, PKS laboratorium yang belum tersedia di Rumah Sakit, PKS back up penyedia obat yang kosong dan pergantian obat yang kosong. "Pada pertemuan ini difokuskan pada tiga hal yang akan dibahas yaitu penyediaan Pen Inplant untuk ortopedi, alur pergantian obat dan ruang pengaduan yang sesuai standar," ucapnya. Kemudian Kepala Bagian Penjaminan Mamfaat dan Utilisasi dr. Kiki Kusumawati Sudirman, memberikan gambaran secara umum tentang BPJS bahwa ada tiga poin yaitu Fasilitias Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Peserta JKN. "Program JKN bisa berjalan jika ketiga tiganya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya masing – masing,"tutupnya m Kegiatan yang digelar dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD Prov Sulbar Nurwardi Nur. (Rls)

Mamuju--Setelah melakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) bersama penyedia yang akan melaksanakan perencanaan kegiatan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Mamasa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kadis Perkim) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin memberi arahan kepada Kepala Bidang Permukiman (Kabid Perkim) Reski Ridwan untuk segera melakukan pendampingan kepada para konsultan penyedia dalam melakukan pengambilan data ukur guna mendesain recana kegiatan penyediaan PSU. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. “Kami sudah melakukan penandatanganan SPK dengan 3 (tiga) perusahaan yang akan melaksanakan beberapa perencanaan yaitu CV. Arya Bakti Konsultan, CV. Giliran Putra Konsultan dan CV. Siamasehi," kata Syaharuddin, Kepala Dinas Perkim saat di temui di ruang kerjanya, Jumat 22 Maret 2024. Ditemui di hari yang sama, Kabid Perkim Reski Ridwan mengatakan, dirinya sudah memberi arahan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Muhammad Yusuf bersama tim teknis untuk mendampingi para konsultan guna memastikan lokasi yang sudah direncanakan sesuai dengan lokasi yang telah diidentifikasi beberapa bulan yang lalu. “PPTK dan tim teknisnya berserta para konsultan perencana sudah saya perintahkan Selasa 19 Maret 2024, untuk mendampingi para konsultan dalam hal pengambilan data ukur lokasi yang akan dilakukan pembangunan PSU, dan hari ini (Jumat 22 Maret red.) laporan hasil pendampingannya sudah saya terima,” ujar Reski. Kabupaten Polman dan Mamasa menjadi lokasi yang pertama pengambilan data ukur untuk 3 (tiga) perencanaan pembangunan PSU berupa rabat beton, penyediaan air bersih dan sarana pekuburan. CV. Arya Bakti Kosultan untuk pembangunan rabat beton di Desa Tandukalua dan Desa Palambassang Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, serta penyediaan air bersih di Desa Pussui Barat Kecamatan Luyo dan Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman. CV. Giliran Putra Konsultan untuk pembangunan sarana pekuburan di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo dan Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman.…

Mamuju--Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Rini Lukita Sari, turut serta dalam Webinar Seri ke-20 bertajuk "Pekan Inovasi", Jumat, 22 Maret 2024. Webinar ini diselenggarakan untuk memperkenalkan inovasi terbaru di berbagai bidang kepada para pemangku kepentingan terkait. Webinar "Pekan Inovasi" Seri ke-20 ini diharapkan dapat menjadi momentum inspiratif bagi para pemangku kepentingan, untuk terus bergerak maju dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik di Sulbar. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari mengaku sangat antusias mengikuti Webinar Pekan Inovasi itu. Menurutnya, ini adalah kesempatan yang berharga untuk memperluas wawasan dan mendapatkan wawasan baru tentang inovasi terkini dalam berbagai bidang. "Saya yakin bahwa pembelajaran dari webinar ini akan membantu kami dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas kerja di bidang kami," pungkas Rini. Rini pun menyampaikan terima kasih kepada para penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan baik. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Persiapan Tim Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), Selasa, 19 Maret 2024. Bertempat di Ruang Rapat Kepala DLH Sulbar, rapat dipimpin Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, dan menghadirkan Kepala Bidang Aset BPKPD Sulbar dan semua tim. Dalam rapat tersebut membahas tentang persiapan penelitian kelayakan sewa BMD yang akan melibatkan tim penilai pemerintah atau penilai publik. Kepala UPTD Pengelolaan LB3, Baharullah menyampaikan, dokumen pendukung yang akan di periksa antara lain Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang sudah terbit dengan Nomor 43 Tahun 2024, Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Menggunakan Insinerator oleh DLH Sulbar, dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) sementara dalam proses validasi di KLHK. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali berharap agar semua proses yang mendukung dapat dipercepat sehingga Insinerator dapat segera berfungsi karena merupakan salah satu penghasil PAD. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan upaya peningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim di Sulbar. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Amir Maricar mengatakan, Pemprov Sulbar dalam hal ini Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan lembaga terkait telah mengambil langkah-langkah strategis. "BPBD Sulbar perlu tambahan alokasi dana untuk memperkuat penanganan tanggap darurat dan memperluas jaringan penyebaran informasi peringatan dini di Sulbar," kata Amir Maricar. Langkah-langkah ini, sambungnya, perlu diambil sebagai respons terhadap meningkatnya frekuensi dan keparahan bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah. Kalaksa BPBD Sulbar menyampaikan, pihaknya menyadari pentingnya untuk meningkatkan ketahanan bencana di tengah tantangan perubahan iklim. Investasi yang tepat pada teknologi, infrastruktur, dan sosialisasi serta pendidikan masyarakat akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengatasi dampak perubahan iklim. "Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat ketahanan bencana dan mengurangi dampak perubahan iklim demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggandeng Inspektorat Sulbar dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman aparatur BKD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembinaan ini bertempat di Ruang Rapat BKD Sulbar, Kamis (21/3/2024), dihadiri Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, Kasubag Keuangan dan Aset, Andi Mardiani, dan Bendahara, Nurlina. Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, menyampaikan bahwa Kepala BKD Bujaeramy Hassan terus mengingatkan agar dalam melaksanakan kegiatan untuk terus berkoordinasi dengan Inspektorat jika ada hal yang kurang jelas. "Koordinasi dengan Inspektorat harus dilakukan jika ada hal yang kurang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah," tandas Suhamta. Olehnya itu, Suhamta berharap dengan adanya pembinaan tersebut BKD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan profesional. Sementara itu, Kasubag Keuangan dan Aset BKD Sulbar, Andi Mardiani menekankan, pembinaan itu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur BKD dalam pengelolaan keuangan daerah. Andi Mardiani juga berharap, dengan adanya pembinaan itu aparatur BKD dapat lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar