Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT. Telkom Indonesia mengadakan rapat persiapan live testing implementasi katalog elektronik versi 6. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin 13 Januari 2025. Kegiatan ini dihadiri Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar se-Sulbar. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan live testing transaksi pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik versi 6. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, mewakili Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, menekankan pentingnya kegiatan itu dalam mendorong optimalisasi penggunaan katalog elektronik. “Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemanfaatan katalog elektronik versi 6, dengan harapan pemanfaatan katalog elektronik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja e-purchasing di Sulbar,” ungkapnya. Pada rapat tersebut, LKPP dan PT. Telkom Indonesia memberikan paparan terkait langkah-langkah teknis dan persiapan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran live testing. Peserta rapat aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Diharapkan melalui koordinasi ini, implementasi katalog elektronik versi 6 dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga mendukung percepatan pembangunan di Sulbar. Biro PBJ Setda Sulbar juga menghimbau penyedia lokal untuk segera mendaftarkan diri agar produk yang ditawarkan dapat ditampilkan di katalog elektronik versi 6. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui INAPROC (Manajemen Akun Terpusat SPSE). Bagi penyedia yang membutuhkan pendampingan, dapat memanfaatkan Layanan Konsultasi di Kantor Biro PBJ Setda Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menghadiri pembukaan seleksi uji kelayakan calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat di DPRD Sulbar, Rabu 15 Januari 2025. Dalam seleksi ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, dihadiri Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan Pababari dan seluruh anggota Komisi I. "Kami harap bahwa pelaksanaan proses fit and proper test ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme penting untuk menilai kompetensi, integritas, dan pemahaman para calon terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi," kata Amalia. Ia menambahkan , seluruh calon bisa memahami peran strategis Komisi Informasi dalam masyarakat dan peran dalam pemerintahan. "Saya berharap kepada para peserta, tunjukkan kemampuan terbaik Anda. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan komitmen anda terhadap tugas yang akan diemban," tambahnya. Sementara itu, setelah melalui proses tahapan yang dilaksanakan timsel menghasilkan 15 calon anggota KIP, dimana akan ditetapkan 5 orang sebagai komisioner KIP periode 2024-2028. "Tentunya kami berharap bahwa pelaksanaan fit and proper test ini berjalan dengan baik, dan siapapun yang terpilih nantinya merupakan pilihan terbaik dari yang baik, karena kami menilai semua calon ini memiliki potensi dan kapasitas untuk menjadi anggota Komisi Informasi," harapnya. Selain itu, dia mengapresiasi panitia hingga timsel yang telah kerja keras hingga tahap ini. Dia percaya, dengan pelaksanaan yang profesional dan berlandaskan asas objektivitas, kita dapat memilih individu terbaik untuk mengemban amanah ini. "Kepada semua calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, saya ucapkan selamat mengikuti tahapan fit and profer test, semoga mendapatkan hasil yang dinginkan dan kepada Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat selamat menjalankan tugas dan amanah dalam melaksanakan fit and proper test, semoga menghasilkan keputusan yang terbaik terutama dalam kemajuan komisi informasi," ujarnya. Sedangkan, Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan semua tahapan sudah dilaksanakan dan selanjutnya diserahkan ke DPRD Sulbar. "Kita sudah serahkan nama 15…

Mamuju – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima audiensi dari perwakilan masyarakat Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, Senin, 13 Januari 2025. Audiensi dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait Hak Guna Usaha (HGU) Pemanfaatan Lahan di Desa Tadui. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, pertemuan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Jumiaty Andi Mahmud dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Sulbar. Turut hadir sejumlah OPD Pemprov Sulbar yaitu Dinas Kehutanan, Biro Hukum, Koperindag, DLH, Dinas TPHP selaku mitra kerja Komisi II DPRD Sulbar serta perwakilan masyarakat Desa Tadui. Dalam audiensi tersebut, perwakilan masyarakat Tadui mengutarakan kondisi real di lapangan sekaitan dengan lahan yang ada di desanya. Perwakilan Pengurus Koperasi Desa Tadui berharap agar Komisi II DPRD Sulbar dapat memfasilitasi secara langsung dan memetakan titik koordinat lokasi tersebut. Dalam merespon keluhan masyarakat Desa Tadui, Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin memberikan solusi serta saran untuk mendapatkan status kepemilikan, apakah lahan tersebut masuk dalam kategori hutan lindung atau bukan. "DLH selaku leading sector sekiranya segera melakukan pemetaan kawasan tersebut dengan harapan perizinannya bisa secepatnya diurus,” imbau Syarifuddin. Komisi II DPRD Sulbar sangat mengapresiasi koperasi yang ada di Desa Tadui karena telah memperjuangkan HGU untuk mendapatkan lapangan pekerjaan anggotanya. "Mengingat Mamuju merupakan salah satu daerah penyangga IKN yang terdekat, jika kita tidak memanfaatkan peluang ini kita akan tertinggal oleh daerah lain," pungkas Syarifuddin. Sementara itu, perwakilan DLH Sulbar, Fransiscus Pakiding menyarankan supaya pengurus koperasi membuat secepatnya permohonan dan menjelaskan semua rencana kegiatan untuk bisa mendapatkan izin sebagaimana harapan masyarakat Tadui. "Saya kira langkah itu yang paling penting kita tempuh saat sekarang ini," ujar Fransiscus. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamjuju – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 serta membahas rencana kerja kegiatan tahun 2025. Bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Selasa 14 Januari 2025, raker ini dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim serta dihadiri para anggota Komisi IV DPRD Sulbar. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, diantaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dispora. Dalam kesempatan itu, masing-masing OPD memaparkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan mereka selama tahun 2024. Paparan ini mencakup capaian-capaian yang telah diraih, program-program prioritas yang terlaksana, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim menegaskan rapat itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi ajang untuk merumuskan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas program kerja pada tahun anggaran 2025. “Melalui rapat ini, kami berharap semua OPD dapat menyampaikan secara transparan perkembangan dan kendala yang dihadapi, sehingga kita semua dapat bersama-sama mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Sulbar,” kata Abdul Rahim. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 serta membahas rencana kerja untuk tahun 2025. Raker berlangsung di Ruang Kerja Komisi IV DPRD Sulbar, Senin 13 Januari 2025. Pertemuan ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Kegiatan ini dihadiri para anggota Komisi IV DPRD Sulbar. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, yaitu RSUD Sulbar, Dinas Transmigrasi Sulbar dan Dinas Kesehatan Sulbar. Dalam raker tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Abdul Rahim mengatakan, rapat itu menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2024 serta mempersiapkan rencana kerja yang lebih terarah untuk tahun 2025. “Kami berharap dari rapat kerja ini, dapat ditemukan solusi atas kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, sehingga perencanaan untuk tahun 2025 bisa lebih matang dan tepat sasaran, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdul Rahim. Pada kesempatan tersebut, masing-masing OPD telah memaparkan laporan capaian program tahun 2024 serta menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung implementasi program di masa mendatang. Para anggota Komisi IV DPRD Sulbar juga memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program prioritas di bidang kesehatan, transmigrasi, dan layanan publik lainnya, serta berharap agar rapat kerja ini mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi panduan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja tahun 2025, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan rencana kegiatan OPD Tahun 2025. Berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Senin 13 Januari 2025, raker ini dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, didampingi Ketua Komisi II DPRD Sulbar Syarifuddin dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Jumiaty Andi Mahmud. Turut hadir anggota Komisi II DPRD Sulbar, diantaranya Jalaluddin, Fadhily, Habsi Wahid, Haeruddin, dan Firman Argo. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP), Dinas Perkebunan, dan Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan UKM. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Syarifuddin berharap rapat tersebut melahirkan evaluasi komprehensif agar membantuk OPD dalam rangka perbaikan pelaksanaan APBD di tahun 2025. "Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD, yakni mengawasi pelaksanaan kinerja OPD, apakah sudah sesuai target dan tepat sasaran," kata Syarifuddin. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Senin, 13 Januari 2025. Rapat ini juga membahas rencana kegiatan dan prioritas program OPD untuk tahun anggaran 2025. Raker yang berlangsung di Ruang Kerja Komisi I DPRD Sulbar ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulbar Irwan SP Pababari, didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Haluddin dan dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulbar. Adapun OPD mitra kerja yang hadir, yaitu Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Kesra, serta Biro Umum. Dalam arahannya, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan realisasi program APBD yang tepat sasaran. "Monitoring dan evaluasi adalah langkah strategis untuk memastikan program yang telah dianggarkan dalam APBD 2024 berjalan sesuai rencana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, rencana kegiatan tahun 2025 harus disusun dengan matang agar mendukung prioritas pembangunan daerah," kata Irwan. Dalam sesi pembahasan, sejumlah OPD memaparkan capaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Komisi I DPRD Sulbar memberikan sejumlah masukan untuk memastikan program-program tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Provinsi Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui BPBD Sulbar memberikan bantuan logistik untuk penanganan bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah kepada Kalaksa BPBD Mamasa, I Gusti Harmiawan, di Kantor BPBD Sulbar, Selasa 14 Januari 2025. Bantuan yang diserahkan berupa selimut, matras, tenda terpal, dan mie instan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana dan mendukung upaya penanggulangan serta pemulihan di wilayah Kabupaten Mamasa. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan, bantuan itu adalah bentuk kepedulian dan solidaritas dari Pemprov Sulbar kepada masyarakat Kabupaten Mamasa yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana longsor. "Kami berharap bantuan ini bisa memberikan sedikit keringanan bagi para korban," kata Yasir Fattah. Sementara itu, Kalaksa BPBD Mamasa, I Gusti Harmiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan tersebut. "Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama untuk mendukung kebutuhan darurat warga yang terdampak longsor. Kami akan segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Harmiawan. Proses penyaluran bantuan akan segera dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan agar distribusi bantuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan efisien. Pemda Mamasa juga terus bekerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Bantuan ini merupakan bentuk respon cepat Pemprov Sulbar melalui BPBD Sulbar dalam penanganan bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU. -- Setelah mengecek pasar di Majene, Pj Gubernur Sulbar kembali mengecek harga komoditi pangan di Mamuju, Selasa (14/01/2025) Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri dalam memberi atensi terkait perkembangan harga di awal tahun 2025. Berdasarkan hasil pantauan di Mamuju, terdapat perbedaan harga cabe rawit antara Mamuju dan Majene. Hal itu juga disebabkan karena perbedaan varietas yang dijual. Sementara komoditi yang mengalami kenaikan seperti telur dan beras. "Beras itu rata-rata kenaikan per karung 5 kg. kenaikan 2000 rupiah. Ini nanti kita cek dulu apakah ada kenaikan pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan," kata Bahtiar, Hal lain, Bahtiar juga memantau berkurangnya pasokan beras SPHP dan Minyak Kita di sejumlah toko kemitraan Bulog. "Kalau harga lainnya cukup stabil seperti cabe merah besar, bawang, Tepung," kata Bahtiar. Menurutnya, perlu memberi atensi terhadap sejumlah komoditi, seperti cabe rawit, apalagi kata Bahtiar ia sudah menganggarkan untuk penyaluran bantuan bibit cabe pada APBD Perubahan. Ditambah anggaran melalui APBD 2025. Untuk itu Bahtiar meminta Dinas pertanian kembali mengevaluasi penyaluran bibit cabe dan perlu bekerja keras untuk mendorong produksi cabe di Sulbar. Salah satu upaya mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman secara massal. "Saya kira masyarakat kalau dibimbing pasti mau, agar permasalahan cabe ini bisa kita selesaikan " ungkapnya Kedua soal Bawang, mestinya harus swasembada baik ditingkat kabupaten dan provinsi. Ketiga soal beras, Bahtiar akan mengomunikasikan ke pihak Buloh terkait penyebab kenaikan harga. (Rls)

Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sulbar Tahun 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Poltekkes Kemenkes Mamuju, Sabtu 11 Januari 2025. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar Asran Masdy menekankan pentingnya peran bidan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat Sulbar, khususnya dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi. "Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan memiliki peran sentral dalam memastikan keselamatan ibu saat melahirkan, memberikan edukasi tentang gizi, kesehatan reproduksi, serta pola asuh yang baik. Ini sangat penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulbar," ujar Asran Masdy. Asran Masdy mengapresiasi kontribusi IBI dalam mendukung berbagai program kesehatan, seperti percepatan penurunan stunting, edukasi kesehatan reproduksi, dan pelayanan kesehatan keluarga. Ia berharap kemitraan antara Dinkes Sulbar dan IBI dapat semakin kuat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Acara ini dihadiri pengurus dan anggota IBI dari seluruh kabupaten di Sulbar, yang berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak di wilayah Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar