Mateng--UPTD KPH Karossa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Aksi Penanaman Pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Selasa (11/06/2024), bertempat di Desa Karossa dan Desa Lara Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala UPTD KPH Karossa, Aisyah bersama jajarannya, Kapolsek Karossa dan personil jajaran, Staf Desa Lara, Staf Desa Karossa, Kepala Dusun Kayucalla, Kepala SDN Karossa Pantai. Penanaman bibit bertitik di Lapangan Dusun Kayucalla Desa Karossa, Lapangan Dusun Salubarana Desa Lara, Lapangan Dusun Mora, Mesjid Desa Lara, dan Halaman SDN Karossa Pantai. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 150 batang yang terdiri dari Rambutan 50 batang, Ketapang Kencana 50 batang, Pucuk Merah 50 batang. Kepala UPTD KPH Karossa, Aisyah, pada kesempatan itu mengajak untuk menyelamatkan bumi dengan investasi pohon. “Mari selamatkan bumi, lindungi hutan dengan investasi pohon,” ajaknya. Penulis : Dishut Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--UPTD KPH Bonehau Kalumpang Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Selasa (11/06/2024). Kegiatan ini diikuti oleh ASN KPH Bonehau Kalumpang, Tenaga Pengaman Hutan dan Hasil Hutan KPH Bonehau Kalumpang, Guru dan Siswa SDN Hinua, Guru dan Siswa SMPN 2 Bonehau, Guru dan Siswa SMAN 2 Bonehau, Masyarakat dan Aparat Desa Hinua Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Kepala UPTD KPH Bonehau Kalumpang Sadly, pada kesempatan itu mengajak masyarakat dan para siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan penanaman yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan, demi terciptanya penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Hasil Pelaksanaan Aksi Penanaman Serentak mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan guru serta siswa, dan mengharapkan kegiatan tersebut dapat berlanjut pada fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang berada di Wilayah Kerja UPTD KPH Bonehau Kalumpang. Total jumlah bibit yang ditanam pada kegiatan tersebut, yaitu 420 batang. KPH Bonehau Kalumpang menanam Rambutan 5 batang, Durian 55 batang, Alpukat 6 batang, SDN Hinua menanam Ketapang Kencana 13 batang, Pucuk Merah 20 batang, SMPN 2 Bonehau menanam Rambutan 15 batang, Ketapang Kencana 20 batang, Pucuk Merah 42 batang, SMAN 2 Bonehau menanam Ketapang Kencana 8 batang, Pucuk Merah 86 batang, Lapangan Bola Desa Hinuase banyak Ketapang Kencana 40 batang, Pekarangan Rumah warga Desa Hinua sebanyak Pucuk merah 110 batang. Pesan Hari Lingkungan Hidup dari personal UPTD KPH Bonehau Kalumpang yaitu pemulihan lingkungan merupakan kunci dalam membalikkan arus degradasi lahan, dan dapat sekaligus meningkatkan mata pencaharian, mengurangi kemiskinan, dan membangun ketahanan terhadap cuaca ekstrem. Pemulihan juga meningkatkan penyerapan karbon dan memperlambat proses ataupun dampak akibat perubahan iklim. Penulis : Dishut Sulbar Editor : humassulbar

Mateng--UPTD KPH Budong-Budong Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup dengan melakukan Aksi Penanaman berkolaborasi dengan Aparat Polsek Pangale. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Wisata Kombiling, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Selasa (11/06/2024). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala UPTD KPH Budong-Budong Aris Palangan beserta jajarannya berjumlah 29 orang dan Polsek Pangale (Kapolsek Pangale Iptu Pol. Ansar, Babinkamtibmas Pangale Brigda Pol. Qodri dan 2 personil) serta Babinsa Pangale Kopral TNI. Syarir. Dalam kegiatan itu, Kepala UPTD KPH Budong-Budong, Aris Palangan menekankan perlunya menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar pantai. Aris Palangan memberikan motivasi kepada masyarakat sekitar tempat wisata untuk selalu menjaga kebersihan dari sampah dan melakukan penanaman mangrove di lokasi yang rawan abrasi pantai. “Ayo semangat lestarikan lingkungan dengan bekerja dan berinovasi di sekitar kita,” ajak Aris. Selain penanaman di sekitar Pantai Wisata Kombiling seluas sekitar 0,5 Ha dengan tanaman Mangrove Propagul, juga dilakukan di lokasi lainnya, yaitu sekitar Polsek Pangale dengan tanaman Ketapang Kencana dan Pucuk Merah, serta di sekitar tempat lokasi wisata dengan tanaman pohon Ketapang Kencana. Jumlah bibit yang tanam yaitu 750 bibit terdiri atas Mangrove Propagul 650 batang, Ketapang Kencana 50 batang, Pucuk Merah 50 batang. Penulis : Dishut Sulbar Editor : humassulbar

Makassar--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Selasa, 11 Juni 2024. Acara ini berlangsung di Kantor Walikota Makassar dan dipimpin langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan. Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan dari Pj. Gubernur Sulawesi Barat merupakan hasil pertemuan dengan Walikota Makassar. Pertemuan ini diikuti oleh Analis Kebijakan Ahli Muda, Muh. Dhany Sadry, yang mewakili Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto. Sementara dari Pemkab Mamuju dihadiri Kabag Kerja Sama Ridwan, Kabag. Pemerintahan Hairunasrillah, Kabid. Ekonomi Bappeda Tri Ubaya Sakti dan Kabag. Hukum Ida. Audiensi tersebut membahas berbagai rancangan kerja sama yang meliputi pembangunan daerah, penataan wilayah perkotaan, penataan kawasan industri, peningkatan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi dan digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan dan mitigasi bencana. Setiap aspek ini dianggap penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kedua wilayah. Kerja sama ini diharapkan dapat membawa manfaat signifikan bagi kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif itu untuk memperkuat kembali kerja sama antara daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antar wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Irwan Bangsawan juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju atas inisiatif itu. Dia berharap bahwa Memorandum of Understanding (MoU) yang dihasilkan dari audiensi tersebut dapat segera ditingkatkan menjadi perjanjian kerja sama yang lebih konkret dan operasional. “Hal ini diharapkan dapat mempererat hubungan antardaerah dan mempercepat realisasi program-program yang telah direncanakan,” kata Irwan Bangsawan. Pada akhir acara, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muh. Dhany Sadry, menyampaikan, audiensi itu merupakan langkah awal yang sangat positif. Ia berharap agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang nyata bagi…

Samarinda--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Biro Pemkesra Setda Sulbar, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXX Tahun 2024. Koordinasi dilakukan Bendahara Biro Pemkesra Setda Sulbar Mariska, mewakili Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto. Pertemuan ini berlangsung, Selasa, 11 Juni 2024, di Kantor Gubernur Kaltim, Kota Samarinda, Kaltim. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak dari kedua provinsi tersebut, antara lain Inspektur Inspektorat Kaltim Irawan, Kepala Bagian Kesra Setda Kaltim Ardiansyah, Kepala Bimas Kanwil Kementerian Agama Kaltim Etik Santi, staf Inspektorat Kaltim, dan staf Kanwil Kementerian Agama Kaltim, dan staf Biro Pemkesra Setda Sulbar. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan MTQ Nasional XXX, yang akan diadakan di Samarinda pada September 2024. Pembukaan MTQ XXX 2024 akan dilaksanakan di IKN, dan rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Kesra Setda Kaltim Ardiansyah, mengungkapkan bahwa masih diperlukan koordinasi yang intens terkait kesiapan dari pihak Otorita Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. “Meskipun persiapan sudah berjalan dengan baik, masih ada beberapa aspek yang perlu diselesaikan agar acara dapat berjalan lancar dan sukses,” kata Ardiansyah. Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Sulbar Muhammad Iksan Mustari menegaskan komitmen dari Provinsi Sulbar untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan MTQ Nasional di Samarinda. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang telah dilakukan oleh semua pihak terkait. Menurutnya, MTQ Nasional tidak hanya sebagai ajang kompetisi tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar umat Muslim dari berbagai daerah. Pertemuan koordinasi dan konsultasi ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi strategis untuk mempercepat persiapan acara. Semua pihak yang hadir sepakat untuk terus melakukan komunikasi yang efektif dan intensif guna memastikan semua aspek teknis dan non-teknis dapat tertangani dengan baik. Kesuksesan pelaksanaan MTQ Nasional…

MAMUJU— Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menerima kunjungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulbar, Senin, 10 Juni 2024. Kunjungan ini diterima langsung Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani, didampingi oleh Analis Hukum Ahli Muda Ulwiah Sawabi. Kanwil Kemenkumham Sulbar dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rahendro Jati, Kepala Bidang HAM Idris, Kasubid Penyuluh Hukum Mardiana, serta Perancang Perundang-undangan. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kepala Biro Hukum Setda Sulbar. Adapun agenda kunjungan Kanwil Kemenkumham Sulbar yaitu koordinasi pelaksanaan Paralegal Justice Award yang akan dirangkaikan dengan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulbar. Rencananya dalam kegiatan itu akan menghadirkan semua kepala desa se-Sulbar dalam rangka mempersiapkan lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Untuk Paralegal Justice Award, terdapat dua desa di kabupaten di wilayah Sulbar yang berhasil mendapatkan penghargaan tersebut, yaitu Kabupaten Pasangkayu diwakili oleh Desa Bulumario dan untuk Kabupaten Polewali Mandar diwakili oleh Desa Tandasura. Paralegal Justice Award sendiri adalah ajang penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam penyuluhan di bidang hukum. Paralegal Justice Award ini yang diikuti oleh 33 provinsi dari 178 kota dan 273 kecamatan seluruh Indonesia. Kedua adalah terkait hormonisasi Ranperda RPJPD dan Ranpergub P2HAM. Proses harmonisasi Ranperda RPJPD dan Ranpegub P2HAM ini direncanakan secara bersamaan untuk mempersingkat waktu dalam pengharmonisasian guna terwujudnya prodak hukum yang taat asas hukum. Ketiga terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dimana Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rahendro Jati, mengharapkan kepada Kepala Biro Hukum untuk mengoptimalkan pengelolaan JDIH Provinsi Sulbar sehingga dapat membantu stakeholder yang membutuhkan regulasi dengan mudah dan cepat. “JDIH Provinsi Sulbar kami harapkan dapat ditingkatkan pengelolaannya, ini dikarenakan dari pantauan dan evakuasi JDIH Nasional, juga terkait penghargaan kepada pengelola JDIH terbaik,” kata Rahendro. Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Nuryani mengungkapkan bahwa telah dibentuk tim untuk melakukan pengelolaan sesuai tugas…

Mamuju - Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Sulbar dalam mendorong perekonomian masyarakat, yakni membangun sinergi dengan pihak perbankan. Perbankan dilibatkan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat untuk memanfaatkan program pemerintah pusat, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di BRI. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, saat diwawancarai wartawan usai melakukan pertemuan dengan pihak BRI Cabang Mamuju dan PT Cipta Agri Pratama (CAP), Selasa, 11 Juni 2024. Pj Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, langkah yang harus diambil dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat adalah membangun sinergi dengan pihak perbankan, salah satunya BRI. "Tidak ada sebuah daerah di Indonesia atau di dunia ini yang berkembang kalau tidak ditopang oleh perbankan. Bisnis apapun kita mau kembangkan, harus ditopang oleh perbankan," kata Bahtiar Baharuddin. Apalagi, kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, Presiden Jokowi telah mengeluarkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, yakni KUR. "Ini adalah skema kredit mikro buat masyarakat di berbagai sektor usaha, seperti jasa, perdagangan, pertanian, perkebunan, semuanya. Tahun ini kalau tidak salah, alokasi APBN subsidi kredit ini sebesar Rp 165 triliun. Nah, ini peluang bagi masyarakat Sulbar," ungkapnya. Hal itulah yang mendasari Bahtiar Baharuddin bersemangat mendorong pengembangan salah satu komoditi di Sulbar, yakni budidaya pisang Cavendish. Bahkan, petani akan mendapat pendampingan dalam budidaya pisang Cavendish itu. "Untuk budidayanya nanti, kita akan ajarkan masyarakat, diedukasi benar-benar mulai dari pengolahan lahan, tanam, memelihara sampai dengan berbuah, sampai panen. Ini satu ekosistem yang kita dampingi. Jadi, tidak dibiarkan tahanan saja baru tinggal. Kepala Cabang BRI Mamuju, Lukman Suriah mengatakan, pihaknya sangat mendukung program budidaya pisang Cavendish yang digalakkan Pemprov Sulbar saat ini. Apalagi, dibingkai dalam skema KUR. "Jadi, kami sangat respon, sangat mendukung, bagaimana masyarakat Sulbar ini bisa kita berdayakan ekonominya, sehingga semua jadi makmur sejahtera dengan adanya satu program ini yang namanya tanam pisang cavendish, budidaya pisang cavendish," ujar Lukman Suriah.…

Mamuju-Dalam rangka membangun hubungan kerja sama dan kolaborasi, Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin didampingi Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menerima Audiensi Tim Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin (10/6/2024). Pertemuan itu dihadiri pula Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar, Muhtar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Suyuti, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sulbar, Bau Akram Dai, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda Sulbar, Hamdani Hamdi, dan Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Muh. Saleh, beserta Staf. Ditemui usai pertemuan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyebut, kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Sulbar dan BRIN penting, terutama dalam penyelenggaraan riset – riset pembangunan di Sulbar. “Sesuai harapan Pj. Gubernur agar BRIN mengoptimalkan riset dan kajian potensi daerah, misalnya potensi perikanan di Pulau Bala-Balakang, potensi uranium, galian tambang, perkebunan, pertanian dan peternakan, serta kajian riset terkait kebencanaan dan lingkungan hidup, mengingat Sulbar adalah salah satu provinsi dengan Indeks Resiko Bencana tertinggi di Indonesia. Itulah yang kita bahas bersama hari ini (10/6/2024),” ucap Junda Maulana. “Secara khusus Bapak Pj. Gubernur juga mengharapkan ada kajian riset di Pulau Balakang – Balakang dengan melihat potensi perikanan dan lokasinya yang strategis berada di kawasan terdepan dan dekat dengan lokasi IKN,” sambungnya. Kepala Bapperida Sulbar berharap, dukungan BRIN untuk peningkatan kompetensi peneliti dan pendampingan inovasi di Sulbar. Selain itu, juga berharap hasil – hasil riset yang dilakukan oleh BRIN dan Bapperida kedepannya dapat menjadi salah satu masukan dalam perencanaan pembangunan di daerah, terutama dalam konten dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD maupun dokumen perencanaan lainnya. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Angkatan I Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) tengah berlangsung di Hotel Grand Putra Mamuju, Selasa 11 Juni 2024. Salah satu highlight dari pelatihan ini adalah pemaparan materi tentang Peran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan Bencana yang disampaikan oleh Inaldy L.S. Silang, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar. Saat menyampaikan materinya, Inaldy L.S. Silang, didampingi Saparuddin sebagai moderator BPBD Sulbar. Dalam paparannya, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Inaldy L.S. Silang, menekankan pentingnya peran serta aktif pemerintah desa/kelurahan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Inaldy menyampaikan beberapa strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan desa untuk meminimalisir risiko bencana serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, antara lain: 1. Pelatihan dan Sosialisasi Kesiapsiagaan melalui kerja sama dengan instansi terkait. Pemerintah kecamatan dan desa menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi bencana serta cara mendukung proses evakuasi. 2. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi. Pemerintah kecamatan dan desa aktif dalam memperkuat koordinasi dengan pihak terkait seperti BPBD, relawan bencana, dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan sinergi dalam menanggulangi bencana. Terkait Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Inaldy mengatakan, kegiatan itu diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana yang tangguh di tingkat kecamatan dan desa. “Semoga melalui pelatihan ini, masyarakat Mamuju dan sekitarnya semakin siap dan mampu merespons dengan cepat dalam situasi darurat bencana,” ucap Inaldy. Peserta pelatihan, yang terdiri Camat Mamuju, Camat Simboro, Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kecamatan Mamuju, serta Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa Kecamatan Simboro, sangat apresiasi dan antusias dalam mendengarkan paparan Inaldy L.S. Silang, dan berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dalam praktik nyata di masing-masing wilayahnya. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Angkatan I ini merupakan wujud kerja sama antara berbagai pihak terkait dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.…

Mamuju--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Pendampingan dalam Perhitungan Provincial Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA) di Hotel Marannu, Mamuju, Sulbar, Senin 10 Juni 2024. Pendampingan dalam Perhitungan PHA dan DHA diikuti peserta dari Dinas Kesehatan Sulbar dan Dinas Kesehatan kabupaten se-Sulbar. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 14 Juni 2024. Dua narasumber dihadirkan memberikan materi dalam kegiatan ini, yaitu Prof. Ascobat Gani, Guru Besar Universitas Indonesia, dan Indra Yoga, dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusjak PDK Kemenkes RI). Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy. Dalam sambutannya, Ia mengemukakan, salah satu instrumen yang digunakan untuk memotret pembiayaan kesehatan adalah health account. "Melalui health account, kita dapat memperoleh informasi pembiayaan kesehatan secara keseluruhan yang memungkinkan pengambil keputusan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok terkait pengalokasian sumber daya kesehatan," kata Asran Masdy. Asran Masdy menekankan, isu-isu seperti kecukupan (sufficiency), pemerataan (equity), efisiensi (efficiency), efektifitas (effectiveness), dan keberlanjutan (sustainability) sangat penting dalam kebijakan alokasi sumber daya kesehatan. “Hasil dari PHA dan DHA diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki kebijakan mobilisasi pembiayaan kesehatan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja kesehatan,” ujarnya. Ia menambahkan, pelaksanaan penguatan PHA dan DHA di daerah merupakan amanah dari transformasi sistem kesehatan, khususnya pada pilar pembiayaan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes RI. Kegiatan ini merupakan langkah nyata Dinas Kesehatan Sulbar dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan kesehatan, serta upaya untuk memastikan bahwa sumber daya kesehatan dialokasikan dengan tepat dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar