Mamuju--Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan pengecekan kesiapan kendaraan operasional penanggulangan bencana di Kantor BPBD Sulbar, Rabu 6 Maret 2024. Pengecekan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan peralatan maupun kendaraan guna menghadapi musim hujan dengan merujuk pada Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi Dasarian I Maret 2024 (tanggal 1 s.d 10) oleh BMKG Sulbar, yang menyebutkan bahwa secara akumulasi dasarian tidak ada potensi curah hujan tinggi, namun terdapat potensi curah hujan sedang hingga lebat harian. Sehubungan dengan informasi peringatan tersebut, pengecekan kesiapan kendaraan operasional menjadi salah satu langkah kesiapsiagaan, kewaspadaan dan pertimbangan untuk melakukan langkah mitigasi dampak ikutan dari kondisi tersebut. Pengecekan kendaraan operasional penanggulangan bencana yang dilakukan Bidang Kedaruratan dan Logistik dihadiri Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Syafaruddin, Penalaah Teknis Kebijakan Syahrang dan para driver penanggungjawab kendaraan operasional tersebut. Di tempat terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah mengatakan, pengecekan kendaraan dilakukan satu per satu, untuk memastikan apakah kendaraan yang dimiliki BNPB untuk menjalankan tugas kedaruratan bencana dapat berfungsi dengan baik. "Kendaraan pertama yang diamati ialah ambulance, kemudian truck serbaguna, mobil komunikasi, mobil dapur umum, mobil toilet dan mobil water treatmen," beber Arnidah. Pengecekan kendaraan operasional ini menegaskan langkah BPBD Sulbar siap memberikan dukungan terkait dengan peralatan maupun logistik kebencanaan. (rls)

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana, sebagai narasumber pada Rapat Forum OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulbar di Hotel Afla Mamuju, Rabu (6/3/2024). Dalam paparannya, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyampaikan terkait arah kebijakan pembangunan Sulbar tahun 2025 dalam sektor pertanian. Junda mengatakan, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian, dimana perlu adanya perencanaan roadmap prioritas komoditi unggulan setiap wilayah, agar dapat berdayasaing untuk memudahkan investor dalam menginvestasi di setiap wilayah kabupaten yang ada di Sulbar, sehingga memudahkan dukungan anggaran dalam perencanaan. Pada kesempatan itu, Dia juga menyinggung terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam hal ini, Ia menegaskan, dengan adanya BRIN semua perencanaan program usulan harus by riset atau by data, sehingga usulan kabupaten yang diusulkan sesuai kondisi fakta lapangan atau eksisting dan menjadi peluang kerja sama BRIN dan Sulbar. "Dalam hal ini, perlu adanya dukungan data sektoral OPD pertanian dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan standar pelayanan minimal," tandasnya. Hal lain yang disampaikan mengenai keterbatasan fiskal. Ia mengatakan, Sulbar juga diperhadapkan masalah kinerja ekonomi. Menariknya di sini, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di Sulbar sebesar 5,2 persen, tumbuh di atas nasional. "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan," ujarnya. "Kalau melihat data pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut setelah covid 19, baru di tahun 2023 kita di atas nasional karena sebelumnya kita selalu di bawah nasional dan itu didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas ada perkebunannya, dan ada kelautan dan perikanannya," imbuhnya. (rls)

Majene--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendorong penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan di wilayah Sulbar. Melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus melakukan Pembinaan Keluarga Berencana melalui Promosi Kesehatan dan Konseling Kesehatan Reproduksi di wilayah Sulbar. Kali ini dilakukan di Kabupaten Majene, tepatnya di Puskesmas Banggae, Rabu, 06 Maret 2024. Kegiatan ini dibuka Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir dan dihadiri Jf. Penata KKB Ahli Muda Muhammad Jafar, beserta Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sulbar, serta Dokter Spesialis Kandungan dr. Zulfatmah. Peserta kegiatan sebanyak 28 PUS diantaranya 11 ibu hamil yang berusia 15-19 tahun. Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir dalam sambutannya mengatakan, Sulbar masih pada urutan ke-6 tingkat perkawinan anak. Jumlah kasus di Sulbar masih sangat tinggi yaitu sebanyak 1.347 dan dapat memicu kelahiran tidak sesuai dengan harapan. "Angka kelahiran remaja/PUS Usia 15-19 tahun juga masih sangat tinggi, sehingga perlu didorong agar program keluarga berencana dapat dipahami oleh masyarakat," kata Amir. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan peserta dapat memahami tentang pentingnya mengenal program berencana dan paham akan tujuan alat kontrasepsi. Para peserta menyatakan siap ikut program pemerintah dengan Cukup 2 Anak. Jf. Penata KKB Ahli Muda DP3AP2KB Sulbar, Muhammad Jafar mengatakan, dalam kegiatan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dibutuhkan intensifikasi dan integrasi agar masyarakat benar-benar paham bahwa yang dilaksanakan ini bagian dari 4+1 soal penanganan perk

Polman--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 di Hotel Lilianto, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Selasa, 05 Maret 2024. FPD DLH itu dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar Muhtar sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan itu, dengan membawakkan materi terkait Kebijakan Umum Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali dan Kepala DLH kabupaten se-Sulbar. Kegiatan itu berlangsung hingga 06 Maret 2024. Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, Muhtar, dalam sambutannya menekankan bagaimana cara meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang, tetapi mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Sementara, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, pelaksanaan FPD tersebut merupakan salah satu langkah yang wajib dilaksanakan dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. "Adapun tujuan dari kegiatan ini, antara lain untuk melakukan penjaringan saran dan masukan dari DLH di seluruh kabupaten di Sulbar, dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan DLH Sulbar 2025," kata Zulkifli. Pada kesempatan itu, Zulkifli juga menyampaikan terkait rencana kegiatan dan anggaran, capaian kinerja tahun 2023, target kinerja tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025. Hari kedua pelaksanaan kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana juga dihadirkan sebagai narasumber, dengan membawakan materi Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas Sulbar. Pelaksanaan kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara FPD yang berisi kesepakatan program kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dan peningkatan adaptasi perubahan iklim yang merupakan kebutuhan yang sama di setiap kabupaten. (rls)

Mateng--Dalam upaya mendorong perbaikan data sektoral perkebunan, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) melalui Bidang Perlindungan Tanaman dalam hal ini diwakili Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Pramudiana, melakukan koordinasi teknis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Rabu, 06 Maret 2024. Koordinasi ini mengenai metode pengamatan dan pengumpulan data serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di kabupaten tersebut. Tujuannya, untuk penyegaran bagi petugas pengamat kabupaten, dalam melakukan pengamatan dan pelaporan hasil pengamatan OPT pada tanaman perkebunan yang sesuai dengan petunjuk teknis agar data yang dilaporkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pengendalian. Koordinasi ini disambut baik Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mateng Asmirah Djamal. Hadir dalam koordinasi tersebut Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mateng I Wayan Purnayase dan Pengamat Hama Lapangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mateng. Dalam pertemuan itu, membahas tahapan-tahapan dalam pengambilan sample per wilayah pengamatan, penggunaan form pengamatan yang disepakati antara pengamat lapangan dan pengolah data, serta teknik pengolahan data hingga data dapat disajikan di aplikasi Sipereda. POPT Pramudiana Disbun Sulbar mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Sulbar Herdin Ismail, untuk melakukan koordinasi teknis dengan pihak kabupaten terkhusus pada Bidang Perlindungan Tanaman. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mateng, I Wayan Purnayase berharap, dengan dilakukannya koordinasi dan penyegaran data kedepannya sinergitas antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam penanganan hama dan penyakit yang menyerang komoditi perkebunan dapat lebih efektif sehingga pemerintah dapat dengan cepat mengambil langkah-langkah pengendalian. Setelah koordinasi teknis dilakukan, dilanjutkan dengan kegiatan metode pengambilan sample pengamatan yang dilaksanakan di beberapa lokasi titik pengamatan, diantaranya di Desa Kabubu dan Desa Wae Pute, Kecamatan Topoyo dan di Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong Secara terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Disbun Sulbar, Hartati Pawelloi menyampaikan harapan agar data yang dilaporkan melalui aplikasi Sipereda merupakan data yang…

Mamuju -- Rombongan DPMPTSP Sulawesi Barat melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 7 Maret 2024 Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan sharing Program Pemberdayaan Kerajinan UMKM guna meningkatkan fasilitasi kemitraan UMKM dan mendorong peningkatan investasi di Sulawesi Barat. Rombongan DPMPTSP dipimpin oleh Sulbar Pejabat Fungsional, Satriawan Hasan Sulur. Diterima oleh Ibu Nirmala, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Sulsel, yang juga merangkap sebagai Bendahara Dekranasda Sulsel. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi yang erat antara dua provinsi. Satriawan Hasan Sulur mengungkapkan, sesuai arahan Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis , berkomitmen menerapkan program ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) sebagai langkah inovatif untuk mendorong investasi di Sulawesi Barat. "Dengan melihat bagaimana pemberdayaan dan fasilitasi kemitraan UMKM, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi masyarakat lokal," kata Satriawan DPMPTSP Sulsel diwakili Nirmala, sebagai tuan rumah, menyambut positif upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Sulawesi Barat. "Sharing lintas provinsi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor UMKM dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah semoga kedepan kerjasama antar daerah untuk peningkatan investasi bisa terlaksana. Kami mendukung penuh implementasi program ATM sebagai model yang dapat diadopsi untuk merangsang investasi dan memajukan sektor UMKM di Sulawesi Barat," kata Nirmala Ia juga mengatakan, peluang Kerjasama antara DPMPTSP Sulawesi Barat dan DPMPTSP Sulsel diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk peningkatan signifikan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. (Rls)

Pasangkayu--Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan dan koordinasi ke BPBD Pasangkayu sebagai bagian dari upaya mengantisipasi cuaca ekstrem hidrometeorologi basah yang mungkin terjadi. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Suhardi, diterima langsung Kepala Pelaksana BPBD Pasangkayu, I Nyoman Sukardi, di ruang kerjanya, Kamis 7 Maret 2024. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Sulbar menyerahkan salinan Instruksi Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 100.3.4.1/1/2024 tetang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Ancaman Bencana Hidrometeorologi Basah kepada Kepala Pelaksana BPBD Pasangkayu. Pada pertemuan itu juga, kedua belah pihak membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana terkait cuaca ekstrem. Diskusi melibatkan evaluasi sistem peringatan dini, pengelolaan dan peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga terkait. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Suhardi menekankan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menghadapi potensi bencana alam. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pasangkayu, I Nyoman Sukardi menegaskan komitmen BPBD Pasangkayu untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan respon dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Kunjungan ini menjadi bukti nyata dari sinergi antara BPBD Sulbar dan BPBD Pasangkayu dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di tengah ancaman cuaca ekstrem. Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan mitigasi risiko dan mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem hidrometeorologi basah. (rls)

Mamuju --Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar menggelar rapat Forum Perangkat Daerah di Grand Maleo Hotel, Mamuju, Kamis 7/3/2024. Sekretaris Dinas PUPR Sulbar Ridwan mengatakan, forum tersebut melihat Kepala Balai Kementerian PUPR, dan Dinas PUPR Kabupaten. Forum ini memberikan kesempatan kepada PUPR Kabupaten memaparkan program yang sedang dikerjakan pada 2024 dan memaparkan program yang akan dikerjakan pada 2025. "Forum ini dimaksudkan untuk mendapatkan saran saran usulan baik dari kementerian PUPR maupun dinas PUPR se Sulbar," ucap Ridwan. Dia menyampaikan, melalui forum itu diharapkan ada intergerasi sinkronisasi program yang dilaksanakan kaitannya dengan infrastruktur jalan, irigasi dan cipta karya tata ruang. Hal ini kata Ridwan juga sebagai langkah dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal. "Diharapkan dengan keterbatasan fiskal diperlukan kesamaan persepsi dalam membangun infrastruktur secara efektif," pungkasnya. (Rls)

Polman -- Kadis Kominfo Pers Sulbar , Mustari Mula membuka Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) dan Camp dengan tema "Menuju Sulawesi Barat Makin Cakap Digital dan Informatif" di Aula Pondok Wisata Rawa Bangun Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Kamis, 7 Maret 2024. "Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat atau disingkat Senter KIM adalah program literasi digital Dinas Kominfo Perss bekerja sama dengan Relawan TIK Sulbar. Khusus Senter KIM yang dilaksanakan di Polewali Mandar ini merupakan rangkaian kegiatan Senter KIM yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Majene," kata Mustari. Kegiatan Senter KIM ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Polewali Mandar yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Majene "Pesertanya ini para pengurus Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Polman. Ada juga komunitas lain baik yaitu Kelompok Pemuda Desa, Kelompok Dasa Wisma ," ungkap Mustari. Lewat kegiatan ini, Mustari berharap literasi digitalisasi ke masyarakat semakin meningkat dan bisa mengikuti perkembangan zaman. "Mudah-mudahan program ini berlanjut. Kita berharap juga literasi digital makin masif dipahami masyarakat Sulbar," harapnya. Selain itu, khusus keberadaan KIM itu sendiri bisa makin eksis membeikan edukasi sama masyarakat. "Insha Allah program ini terus dilanjutkan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," tandasnya(rls)

Mamuju – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali berharap proses pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) yang baru tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu disampaikan saat membuka Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN, yang berlokasi di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar, di Hotel Grand Maleo & Convention Mamuju, Jl.Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Sulbar, Selasa, 05 Maret 2024. "Oleh karena itu, kepada Pemrakarsa diharapkan agar tetap memperhatikan dampak-dampak potensial yang ditimbulkan dari proses pembangunan ini, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi rencana pembangunan," kata Zulkifli. Dikemukakan, pembangunan GKN tersebut merupakan pembangunan gedung baru pasca kerusakan yang terjadi pada peristiwa gempa bumi tahun 2021 lalu. Terkait pelaksanaan rapat teknis, Zulkifli menyampaikan, pertemuan itu dimaksudkan untuk melakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN yang telah disusun oleh Pemrakarsa dan Konsultan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Andal, RKL-RPL. Sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenagan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung merupakan kewenangan kabupaten, sehingga kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan untuk bangunan gedung adalah kewenangan kabupaten. Namun, karena Kabupaten Mamuju saat ini tidak memiliki Komisi Penilai Amdal sehingga melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju pada tanggal 7 Februari 2024, Penilai Dokumen Amdal Pembangunan Gedung Keuangan Negara dilimpahkan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi. Rapat Teknis Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan Rencana Pembangunan GKN itu dilaksanakan DLH Sulbar. Sebelumnya, pelaksanaan kegiatan itu diawali dengan sambutan Prof. Hazairin Zubair, dilanjutkan sambutan Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Barang Milik Daerah Makassar selaku Pemrakarsa. Selanjutnya kegiatan ini dibuka Kepala DLH Sulbar. Dan berikutnya rapat teknis pemeriksaan formulir kerangka acuan rencana pertambangan batuan dipimpin Kabid Penataan dan Penaatan…