MAMASA--Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar agar memperhatikan perlindungan dan pengelolaan arsip dengan baik sehingga informasi-informasi penting tersebut dapat tetap terjaga keberadaannya. Itu disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Dinas (DPKD) Sulbar di Ruang Pertemuan Gedung Kareba, Tondok Bakaru, Mamasa, Selasa 5 Maret 2024. "Kita harus memastikan bahwa arsip-arsip dapat diakses dengan mudah dan aman. Saya memimpikan Sulbar pada step yang lebih terhormat kedepannya melalui kemampuan literasi yang baik dan kemampuan pengelolaan dan melindungi arsip,' kata Idris. Disampaikan, dalam rangka peningkatan kualitas layanan dalam bidang perpustakaan, Pemprov Sulbar bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional pada tahun 2023 telah berhasil membangun sebuah kanyor layanan perpustakaan daerah yang representatif dan telah eksis memberikan layanan kepada masyarakat/pemustaka. Ia menambahkan, ada beberapa hal yang masih menjadi masalah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan yang harus dihadapi bersama, diantaranya : capaian IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) dan TGM (Tingkat Kegemaran Membaca) secara provinsi, masih di bawah target nasional, angka capaian IPLM Sulbar 2023 yakni 62,90 sementara target atau capaian 69,42. Selanjutnya capaian TGM Sulbar tahun 2023 yakni 64,86 sementara target nasional 66,77. "Meskipun dengan kondisi sekarang ini capaian Sulbar masih di bawah standar nasional, namun kita tetap menargetkan angka capaian IPLM dan TGM pada tahun 2024-2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 untuk IPLM, kita menargetkan 65,00 dan TGM 66,00 serta tahun 2025 target IPLM 69,00 dan TGM juga dengan 69,00," tambahnya. (rls)

Mamuju -- DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali mengadakan Rapat Pansus terkait lanjutan pembahasan Ranperda tentang Jaringan Utilitas, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Komisi III DPRD Prov. Sulbar, Selasa, 5 Maret 2024 Rapat ini dipimpin langsung Ketua Ranperda Jaringan Utilitas Sukardy M Noer, didampingi Wakil Ketua Pansus Taufiq Agus dan Sekretaris Pansus Abidin Abdullah serta hadir pula OPD terkait antara lain Dinas PUPR dan Biro Hukum. Ketua Pansus, Sukardy M Noer mengatakan, jaringan utilitas merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. " Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya regulasi yang jelas dan terinci mengenai pengelolaan jaringan utilitas, "kata Soekardy Olehnya itu , Panitia Khusus terkait Ranperda Jaringan Utilitas kembali melakukan pembahasan untuk menyesuaikan ranperda dengan perkembangan terkini dan masukan dari berbagai pihak terkait. Dari pertemuan ini dapat disepakati beberapa hal sebagai berikut : Dinas PUPR perlu menyampaikan dan memaparkan terkait teknis dan pelaksanaan Ranperda tentang Jaringan Utilitas kepada Kementerian Dalam Negeri, Perlu ada konsultasi ke Kemendagri untuk meminta kejelasan dari Kemendagri, Perlu ada konsultasi kepada Gubernur melalui Tenaga Ahli terkait Ranperda tentang Jaringan Utilitas dan perlu ada pembaharuan fasilitasi kembali ke kemendagri terhadap Ranperda tentang Jaringan Utilitas. (Rls)

Jakarta -- Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke V Tahun 2026 bakal dipusatkan di Kabupaten Mamuju Tengah. Sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Sulbar, Mamuju Tengah hingga saat ini memang masih minim fasilitas, sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung Porprov ke V tersebut. Karena itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, belum lama ini menemui pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Kadispora yang didamping Kepala Bidang PPLP, Muhammad Sabir, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Agus, Kepala Bidang Layanan Kepemudaan, Karnoto dan staf Dispora, Ruslan, diterima oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bersama sejumlah jajaran dan staf Kemenpora. "Salah satu agenda kami menemui Pak Deputi Kemenpora adalah untuk menyampaikan persoalan Porprov V 2024 yang akan dipusatkan di Mateng," kata Safaruddin Sanusi DM, Selasa (5/3/24). Safaruddin mengaku telah mengajukan usulan untuk berbagai bantuan seperti pembangunan Sarpras dalam rangka mendukung pelaksanaan Porporv 2026 mendatang. "Dan kami sampaikan ke Pak Deputi bahwa Sarpras olahraga di Mateng belum ada. Kita sudah mengajukan, dan direkomendasikan ke Menteri PUPR seperti pembangunan stadion sepak bola dan sebagainya," ungkapnya. "Selain itu, kita ajukan kebutuhan untuk olahraga yang masuk dalam DBON (Desain besar olahraga nasional), seperti ring tinju misalnya. Janjinya kita akan disupport Kemenpora," tambahnya. Tak hanya itu, lanjut Safaruddin, Kemenpora juga akan mendukung Porporv dengan menyiapakan dan mengirim wasit untuk sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. "Jadi Kemenpora itu siap untuk mensupport kebutuhan SDM misalnya untuk wasit kita akan disupport oleh Kemenpora. Jadi ini semua atas arahan dari bapak Pj Gubernur Sulbar sehingga kita menghadap ke Kemenpora. Intinya apa yang kita lakukan semuanya sebagai bentuk bekerja keras untuk menyukseskan Porprov," ujarnya. Safaruddin berharap agar event besar olahraha Porprov ke V 2026 ini dapat berjalan dengan support dan bantuan optimal dari berbagai pihak, baik Kemenpora, DPRD, pihak swasta dan sebagainya. "Kita berharap Sulbar sebagai daerah baru maka…

Mamuju - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris didampingi Direktur RSUD, mengunjugi Operasi Bakti Sosial Bibir Sumbing, yang diselenggarakan oleh RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 5 Maret 2024. "Alhamdulillah saya bersama jajaran RSUD Sulbar, dimana kita meninjau pelaksanaan bakti sosial yang dilaksanakan RSUD,"kata Idris. Ia menambahkan bakti sosial operasi bibir sumbing dan penanganan kesehatan lainnya secara gratis bagi masyarakat. "Ada 19 pasien bibir sumbing sudah dioperasi. Ini sangat luar biasa, kita sangat bersyukur karena RSUD bisa melaksanakan aksi sosial," tambahnya. Mantan Deputi LAN RI juga mengungkapkan , kegiatan bakti sosial ini harus selalu ada karena bermanfaat bagi masyarakat Sulbar. "Saya kira ini bisa menjadi contoh bagi rumah sakit yang lain, dimana dilaksanakan juga bakti sosial yang berdampak kepada masyarakat," ungkap Idris. Dimana, lanjut Idris bakti sosial bisa dilaksanakan satu kali dalam satu tahun atau dua kali untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. "Saya saksikan sendiri begitu bahagianya orang tuanya saat melihat anaknya bisa dioperasi. Jadi ini modal bagi kita membangun hubungan sosial dengan masyarakat," ujarnya. Selain itu, Ia berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat harus terus diperbaiki kedepan. "Apa yang kita lakukan hari ini, bisa mewujudkan harapan para orang tua agar anaknya bisa tertangani," tandasnya.(rls)

Majene-Polman--Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) Hartati Pawelloi bersama Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Bidang Perlindungan Perkebunan melaksanakan koordinasi teknis pengamatan dan pengolahan data serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu 28 Februari 2024. Koordinasi teknis dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Sulbar Herdin Ismail untuk melakukan koordinasi teknis dengan pihak kabupaten terkhusus pada bidang perlindungan perkebunan. Tujuan dari koordinasi teknis pengamatan dan pengolahan data serangan OPT adalah untuk penyegaran bagi petugas pengamat kabupaten, dalam melakukan pengamatan dan pelaporan hasil pengamatan OPT pada tanaman perkebunan yang sesuai dengan petunjuk teknis agar data yang dilaporkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pengendalian yang akan dilaksanakan. Kedatangan Kabid Perlindungan Perkebunan Disbun Sulbar bersama POPT Disbun Sulbar disambut dan diterima Kabid Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Majene, Maslian. Pada koordinasi teknis itu, Kabid Perlindungan Perkebunan Disbun Sulbar, Hartati Pawelloi menyampaikan harapan Kadisbun Sulbar agar data yang dilaporkan melalui aplikasi Sipereda merupakan data yang aktual dan akurat, sehingga menggambarkan kondisi serangan OPT di lapangan. Selanjutnya, koordinasi teknis berlanjut ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Polman yang disambut Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Polman, Namri Izzuddin. Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Polman, Namri Izzudin menyampaikan beberapa masukan terkait kegiatan yang diharapkan akan dilakukan kedepannya di bidang perlindungan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membahas mengenai pengendalian hama penyakit kelapa yang sebelumnya terindikasi berat di Polman. Dia juga menyarankan, penambahan Regu Pengendali OPT (RPO) di Polman mengingat daerah sentra perkebunan di kabupaten itu yang cukup luas. (rls)

Mamuju--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Disbun Sulbar) menerima kunjungan Penggiat Petani Aren Rusni, Senin, 4 Maret 2024. Kunjungan ini diterima Sekretaris Disbun Sulbar Andi Sitti Kamalia di Ruang Kerja Kepala Disbun Sulbar. Aren (Arenga Pinnata Merr) merupakan jenis tanaman palma yang serbaguna. Tanaman aren memiliki potensi menjadi komoditas perkebunan berkelanjutan, yang bisa menjadi sumber pendapatan alternatif dan pengembangannya bisa menjadi sumber energi terbarukan lewat proses ekstraksi nira. Kapasitas produksi yang dihasilkan sekitar 10-20 liter air nira per-hari dalam satu pohon. Sebagai Penggiat Petani Aren, Rusni menilai saat ini petani aren masih menggunakan cara tradisional dalam menanam hingga memproduksi hasil tanaman. "Diharapkan ke depan, dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan pihak terkait secara massal, yakni bidang perkebunan. para petani tidak lagi menanam aren tanpa pengetahuan, akan tetapi ada bimbingan teknis dilakukan dan akan diterapkan secara profesional," ucap Rusni Sekretaris Disbun Sulbar, Andi Sitti Kamalia merespon proposal yang ditawarkan dari penggiat petani aren. Ia mengatakan, terlebih dahulu perlu melakukan pembinaan petani, penataan kelembagaan dan kolaboratif dalam pengelolaan dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan petani aren. Pengembangan tanaman aren di wilayah Sulbar diharapkan dapat berhasil dan sukses dalam meningkatkan produksi aren serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sulbar baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. (rls)

Mamuju--Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Bulog, Selasa, 5 Maret 2024. Koordinasi dilakukan Kepala Bidang Perdagangan, Muhammad Najib Ali beserta jajaran. Tujuan utamanya adalah memverifikasi ketersediaan stok beras dan minyak di wilayah Sulbar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali menekankan pentingnya koordinasi itu untuk menjamin ketersediaan bapok menjelang ramadhan. “Kami ingin memastikan bahwa stok beras dan minyak cukup dan tidak akan ada kekurangan selama Bulan Ramadhan,” kata Najib. Selain koordinasi ke Bulog, Dinas Koperindag Sulbar juga kembali melanjutkan upaya pemantauan stok bapok ke Hypermart. Ini adalah bagian dari upaya Dinas Koperindag Sulbar untuk memastikan bahwa stok bapok di pasar modern juga mencukupi dan tidak akan mengalami kelangkaan. Dari hasil dari koordinasi dan pemantauan yang telah dilakukan selama dua hari ini, Najib berkesimpulan bahwa stok bapok di Sulbar khususnya di Mamuju menjelang Ramadhan mencukupi. “Dari koordinasi dan pemantau yang kami lakukan bisa dikatakan satu bulan kedepan stok bapok aman, selama tidak ada spekulasi atau aksi penimbunan barang oleh orang-orang tidak bertanggung jawab,” ujar Najib. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Dinas Koperindag Sulbar berharap dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar, tanpa kekhawatiran mengenai pasokan bapok. (rls)

Mamuju--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat staf, Selasa 5 Maret 2024. Rapat dipimpin Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar ini dihadiri seluruh Staf Bapperida Sulbar. Salah satu tema pembahasan rapat adalah lebih menekankan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait kinerja ASN dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Dalam arahannya, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menjelaskan tentang Plan, Do, Check. Plan diartikan bagaimana merencanakan sebaik mungkin usulan atau program yang akan dilaksanakan. "Usulan program yang direncanakan selain berbasis data juga harus memiliki manfaat yang besar kedepannya," tandasnya. “Semua program yang diusulkan by evidance, by data, misalnya merencanakan pembangunan gedung sekolah kita harus tahu data kapasitas kelas, apakah ratio jumlah murid dan jumlah kelas sudah memadai di dalam 1 (satu) kelas, dan tentunya pembangunan sekolah bermanfaat bagi masyarakat luas," sambungnya. Dalam menyusun perencanaan, Kepala Bapperida Sulbar menitikberatkan bahwa sebagai seorang ASN yang bertugas di Bapperida sebaiknya paham dan tahu konsep dasar perencanaan. Kemudian, lanjut Junda menjelaskan, do artinya dilaksanakan dan chek adalah evaluasi. Periksa, kroscek apakah yang direncanakan sudah sesuai dengan yang dilaksanakan. "Semua poin penting arahan Pj. Gubernur Sulbar sudah ada dalam Bapperida yang diharapkan menjadi salah satu contoh terdepan dalam organisasi Pemprov Sulbar," ucapnya. Untuk itu, Junda menegaskan untuk melakukan check, richek dan croschek terhadap program yang sudah direncanakan. “Jadi program yang sudah terencana dievaluasi, check datanya, jika kurang yakin atau butuh info tambahan lakukan richeck dengan OPD. Lalu jika diperlukan, lakukan pendalaman croscheck lakukan monev lapangan,” tegasnya. (rls)

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana meminta jajarannya agar lebih berinovasi dalam melaksanakan kegiatan. Itu disampaikan dalam arahannya pada Rapat Evaluasi Kegiatan Bapperida Sulbar Januari-Februari 2024 di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (5/3/2024). “Berkaitan dengan kinerja kita untuk saya sudah puas, dalam tataran hal yang normative dan formal. Tapi hal di luar tusi kita, saya belum liat. Inilah yang diminta Pak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk inovasi kita," kata Junda. Dalam rapat tersebut, para Kepala Bidang Bapperida Sulbar menyampaikan hasil kinerja Januari -Februari. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Hasanuddin menyampaikan, pelaksaaan Musrenbang RPJPD dan RKPD direncanakan dilaksanakan 1 April 2024. "Persiapan penyelesaian rancangan awal RPJPD maupun rancangan awal RKPD sampai Maret, diharapkan April saat Musrenbang rancangan awal RPJPD telah diselesaikan," katanya. Sementara, Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Muh. Saleh melaporkan hasil kegiatan FGD di Bidang Riset dan Inovasi. Ia menyampaikan, dari empat FGD yang direncanakan telah dilaksanakan dua FGD dan ditargetkan dua FGD lagi dirampungkan di Maret. "Ini akan menjadi bahan dalam rancangan awal RPJPD menuju ke rancanagn RPJPD yang akan berlangsung di April sehingga empat FGD ini akan menjadi penyempurnaan RPJPD," ujarnya. (rls)

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menghadiri Rapat Lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaringan Utilitas, Selasa 5 Maret 2024. Dalam Rapat Pansus DPRD Sulbar tersebut, hadir dari Biro Hukum Setda Sulbar, Fatwansyah Rasyid, Muspirah dan Dharmawangsa. Rapat digelar di Ruang Komisi III DPRD Sulbar dipimpin Sukardy Muhammad Noer sebagai Ketua Pansus Pembahasan Ranperda tentang Jaringan Utilitas, dan dihadiri Sekretaris Pansus Abidin dan perwakilan dari Sekretariat DPRD Sulbar. Pada Kesempatan ini, Fatwansyah Rasyid sebagai Tim Penyusun Ranperda dari Biro Hukum Setda Sulbar mengatakan, Ranperda tentang Jaringan Utilitas sudah dilakukan permohonan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Namun, pihak Direktorat Jenderal Otonomi Daerah meminta untuk dipaparkan terkait kesiapan Pemprov Sulbar dalam melaksanakan Ranperda Jaringan Utilitas ini. Ketua Pansus Pembahasan Ranperda tentang Jaringan Utilitas, Sukardy Muhammad Noer menyarankan sebaiknya DPRD Sulbar sebagai inisiator Ranperda tentang Jaringan Utilitas bersama Pemprov Sulbar melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri terkait kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Ranperda itu. Adapun kesepakatan rapat kali ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu menyampaikan dan memaparkan terkait teknis pelaksanaan Ranperda tentang Jaringan Utilitas kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan perlu adanya konsultasi kepada Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melalui Tim Ahli terkait Ranperda tentang Jaringan Utilitas. (rls)