habibi

habibi

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Kajati Sulbar, Darmawel Aswar bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 24 Oktober 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2019 Bank Sulselbar di Hotel Claro Makassar, Jumat, 25 Oktober 2019. Tampak Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah juga hadir bersama jajaran Bank Sulselbar

Oleh: Wahyudi Iswar ( Bidang SPBE Crew, Kominfopers Sulbar) Hasil evaluasi SPBE Sulbar tahun 2018, menunjukkan bahwa provinsi ke 33 ini belum menaruh perhatian besar terkait digitalisasi pemerintahan. Dari interval indeks nol sampai lima, indeks SPBE Pemprov Sulbar berada diangka 1,40. Satu tingkat di atas Provinsi Maluku dengan indeks 1,38 dan sedikit di bawah Gorontalo yang memperoleh indeks 1,48. Evaluasi SPBE dilakukan Kemenpan-RB RI bekerja sama dengan beberapa lembaga mengevaluasi tiga domain, yakni kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE. Setiap kementerian dan pemda yang dievaluasi harus menjawab 37 pertanyaan quisioner yang terdiri atas 35 indikator. Dibutuhkan jawaban berupa penjelasan dan pilihan level sesuai kondisi riil. Sepintas mudah menjawabnya, karena tinggal memilih. Yang berat adalah mengumpulkan alat atau dokumen pembuktiaan atas penjelasan dan tingkat level yang dipilih. Bulan Oktober ini, SPBE Sulbar kembali dievaluasi. Tim Kominfopers Sulbar sudah bergerak melakukan evaluasi sejak beberapa pekan lalu, melakukan wawancara dengan mendatangi OPD. Namun beberapa pertanyaan masih kurang lengkap baik dari segi penjelasan maupun alat buktinya. Hasil dari tim Kominfopers inilah yang dipaparkan dan dibahas dalam Rapat optimalisasi pemanfaatan sistim informasi pemprov Sulbar, Rabu 23 Oktober 2019. Solusi soal data dan dokumen yang masih kurang diselesaikan di rapat ini. Turut hadir dalam rapat, asisten dan perwakilan dari OPD yang terkait pembangunan SPBE. Melihat hasil evaluasi yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan tahun lalu, hampir dipastikan indeks SPBE Sulbar bakal naik. Hanya saja belum bisa diprediksi angka kenaikannya. Indikasi naiknya indeks SPBE Sulbar terlihat oleh adanya beberapa hal atau fakta yang berbeda dengan saat evaluasi tahun lalu. Simda perencanaan dan Simda Keuangan (penganggaran) sudah terintegrasi. Beberapa aplikasi pelayanan publik juga baru dibangun tahun ini. Aplikasi informasi geospasial di Bappeda dan aplikasi WBS (pengaduan publik) di Inpektorat. Selain itu, aplikasi yang sudah terbangun menjadi lebih optimal dibanding tahun lalu. Dua yang menonjol yakni, aplikasi JDIH (Jaringan…

Kominfo Sulbar -- Upaya optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada lingkup Pemprov Sulbar terus dilakukan. Hal itu terlihat ketika Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengumpulkan Tim Evaluator Internal SPBE di ruang kerjanya, Rabu 23 Oktober 2019. Tim Evaluator Internal SPBE terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, seperti Dinas Komunikasi Informatika , Persandian dan Statistik, Bappeda, BPKPD, BKD, Inspektorat, Biro Ortala dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Biro Ekbang. Dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menekankan pemanfaatan TI akan dapat optimal atau berjalan dengan baik, apabila ada komitmen menerapkannya, serta semua OPD terkait saling terintegrasi. "Pekerjaan ini tidak akan selesai hanya di Sekda, Asisten dan Kepala OPD saja, namun harus ada komitmen untuk memastikan hal ini berjalan,"tandas Idris Dikemukakan, pemanfaatan TI yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui SPBE, menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. "Kalau kita ingin berpemerintahan dengan tata kelola yang baik, maka pemanfaatan TI ini kuncinya"tandas Idris Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, dalam paparannya menyampaikan beberapa hal, diantaranya tujuan evaluasi SPBE dan rencana kerja Tim Koordinasi dan Evaluasi SPBE pada 2020. Safaruddin menjelaskan, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi SPBE, yakni untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kata Safaruddin, juga memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, serta menjamin kualitas pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. "Ketiga tujuan evaluasi SPBE ini berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE"ucap Safaruddin yang juga selaku Supervisor dalam Tim Evaluasi Internal SPBE Sedangkan, untuk rencana kerja Tim Koordinasi dan Evaluasi SPBE pada 2020, Safaruddin mengungkapkan, tim memiliki sejumlah rencana kerja ke depan. Pertama , mendorong terwujudnya dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE Pemprov…

Gubernur Sulawesi Barat “Ali Baal Masdar” beserta Ibu Ketua TP PKK Sulbar “Hj. Andi Ruskati Ali Baal” dan Staf Khusus Gubernur Sulawesi Barat Pak “Ramlan Nawawi” dan Ibu “Yuyun” melakukan pertemuan antara Bapak Dr.Ing. Ilham Akbar Habibie (putra pertama Alm. B.J. Habibie dan Almh. Asri Ainun Habibie) dan ARJ Elite Invesments bertempat di Patra Kuningan.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menjemput Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Darmawel Aswar dan Wakajati Sulbar Yulianto di Bandara Tampa Padang Mamuju, Selasa, 22 Oktober 2019. Turut hadir Kapolda Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Brigjen Pol.Baharuddin Djafar, unsur forkopimda dan pejabat lainnya.

Kominfo Sulbar --Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, wisuda merupakan tahapan yang menandakan selesainya satu siklus kehidupan belajar di kampus dengan status mahasiswa , dan terbukanya tahapan selanjutnya. " Hendaknya para mahasiswa dan mahasiswi menjadikan wisuda sebagai momentum dalam berusaha dan bekerja lebih keras demi keberhasilan daerah yang akan datang," kata Idris saat menghadiri senat terbuka wisuda VIII Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju, pada tanggal 23 Oktober 2019 Di Mamuju Masih disampaikan, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi semakin berkembang pesat tanpa batas, sehingga gelombang tersebut memberikan dampak terhadap kompetisi kompetensi yang berujung pada persaingan peluang dan tantangan kerja baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional, maka dari itu untuk menjawab tantangan tersebut maka profesionalisme merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki oleh setiap insan. Setelah diwisuda bukan berarti semua telah selesai namun sesungguhnya dengan wisuda anak-anakku akan diperhadapkan dengan dunia sesungguhnya, yakni persaingan yang tatkala hebatnya untuk mengenyam dunia kerja, sebutnya. Mantan Kepala LAN Makassar itu juga mengatakan, bahwa semakin hari keberadaan manusia sebagai faktor utama produksi mengalami tekanan sebagai dampak dari terjadinya distruktif era, yaitu era kehadiran teknologi informasi yang begitu massif, yang juga berefek pada negara-negara adidaya yang selama ini telah mengajari negara lain untuk lebih adaktif terhadap hantaman dampak kemajuan IT yang selalu menuntut cara kerja yang lebih cepat dan serba berbasis online. Seperti yang dipahami bersama bahwa revolusi industri teknologi 4.0 betul-betul menjadi kenyataan, revolusi teknologi yang saat ini menjadi tuntutan utama dalam dunia kerja yang sudah tidak dapat kita tawar lagi, tandas Idris Kepala Direktur Poltekes Kemenkes mamuju, Andi Salim melaporkan, telah diketahui secara bersama Poltekes kemenkes mamuju telah memasuki usia delapan tahun yang hingga saat ini telah menyelenggarakan pendidikan tinggi terhadap empat program studi (Prodi). Kami sangat bangga melihat pada hari yang istimewa ini, namun demikian keceriaan dan kebahagiaan hari wisuda tidak berlangsung lama, sebab…

Tiga anggota DPRD Sulbar melakukan pemantauan pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemprov Sulbar. Pemantauan tersebut ditempuh dengan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar, Selasa, 22 Oktober 2019. Ada dua poin tujuan pemantauan ini. Pertama, ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir terkait pembangunan SPBE yang terintegrasi dan kedua ingin mendapatkan informasi soal rencana pembangunan SPBE di masa mendatang. Ketiga anggota DPRD Sulbar yang melakukan kunjungan ke Kominfopers yakni, Abdul Halim, Sukri Umar dan Hatta Kainang dan diterima oleh Kadis Kominfo Safaruddin serta Kabid Layanan E Goverment Ridwan Djafar yang turut menjelaskan progres SPBE saat ini. Anggota DPRD dari Partai PDIP, Abdul Halim, mengatakan, hal pertama yang ingin kami pastikan dalam kunjungan ini adalah bagaimana ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan SPBE. Selanjutnya, terkait SDM dan bagaimana rencana kerja peningkatan SDM dalam rangka percepatan SPBE. "Bagaimana pun juga untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan. Infrastruktur dan SDM adalah salah satu pendukung utama dan menentukan" imbuh Hatta Kainan, anggota DPRD Sulbar dari Partai Nasdem. Di tempat yang sama, legislator dari partai demokrat, Sukri Umar mengatakan pembangunan dan percepatan di bidang e government (baca:SPBE) merupakan sebuah keharusan. Apalagi e government kini telah menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran Dana Intensif Daerah (DID) ke daerah. "Kita memang mendapat WTP, tapi kalau soal Dana Intensif Daerah, WTP tak lagi berpengaruh sebab hampir semua provinsi sudah mendapatkan WTP. Sehingga jika pembangunan e gov Sulbar meningkat, dana Intensif Daerah yang diterima Sulbar tidak akan terjun turun lagi" ujar Sukri Umar. Pembangunan SPBE atau infrastruktur memang membutuhkan biaya. Sehingga Pemprov harus jeli mematok setiap target dan prioritas penggunaan anggaran. Selain itu, pr pemprov lainnya adalah bagaimana terus menggali dan menggenjot sumber sumber pendapatan untuk mensupport kegiatan kegiatan prioritas" terang Sukri. Sementara itu, Kepala Diskominfoper Prov Sulbar, Safaruddin mengatakan, kunjungan…

Kadis Kominfo,Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin Melaksanakan apel sore bersama para Kabid dan ASN Lingkup kominfo, Selasa 22 Oktober 2019 didepan kantor Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar. Safaruddin mengatakan bahwa apel sore ini saya menginginkan adanya perubahan dalam pola bekerja. Yakni bekerja secara disiplin, jangan lagi ada yang tidak serius dalam bekerja. "saya tidak ingin melihat lagi ada teman-teman yang datang hanya mengabsen saja setelah itu tidak ada aktivitas yang dilakukan, Ujar Safar saat memberikan arahan apel sore. Selain itu, semua bidang melakukan evaluasi kinerja bagi bawahannya. Begitupun Sekdis saya harapkan untuk bisa melakukan evaluasi kinerja ASN, begitu juga bidang lainnya. Kita harus serius benahi semua, bukan hanya ruangan kantor akan tetapi semua program yang ada khususnya di bidang layanan E Goverment dan Statistik bisa kita tingkatkan lagi kinerja dan program yang ada, tuturnya. Penataan kantor dapat menjadi tugas kita bersama. Saya meminta bantuan agar ibu-ibu yang ada di kominfo, bisa melakukan penataan di ruangan yang masih kosong yang dapat kita jadikan ruang baca. Sehingga jika ada tamu yang datang bisa meluangkan waktunya untuk membaca dan begitupun para ASN agar bisa meluangkan waktunya selama bekerja untuk melakukan kreativitas , jika tidak ada pekerjaan, bisa melakukan kreativitas lainnya seperti membaca ataupun lainnya.

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar melantik pengurus PMI Kabupaten Pasangkayu masa bakti 2019-2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Pasangkayu, Selasa, 22 Oktober 2019.Enny pada kesempatan tersebut menyampaikan, pelantikan pengurus bagi sebuah organisasi adalah merupakan momentum yang sangat penting dan strategis, karena berarti telah terjadi regenerasi kepengurusan. “Dengan pelantikan ini, juga menjadi pertanda dan bukti nyata bahwa dinamika organisasi terus berjalan, ” kata Enny Anggraeni Anwar. Ia juga menyampaikan, pergantian kepengurusan harus dijadikan momentum bagi munculnya semangat baru dalam kepemimpinan organisasi yang diharapkan mampu menyebarkan kegairahan baru bagi seluruh pengurus dan anggota. Demikian pula halnya dengan kepengurusan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasangkayu baru saja selesai dilantik. ”Dengan bermodalkan semangat dan segenap kemampuan yang ada, saya sebagai Ketua dan segenap pengurus berkomitmen untuk menggerakkan roda organisasi Palang Merah Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Palang Merah Indonesia, “ tutur Enny. Tugas Palang Merah Indonesia berikutnya , sambung Enny, adalah menangani bencana. Palang Merah Indonesia harus selalu bekerja dan bersiap diri agar Palang Merah Indonesia bisa segera bergerak apabila terjadi bencana. PMI mempunyai program atau pegangan enam jam harus sampai, artinya di mana pun bencana itu di Indonesia, enam jam Palang Merah Indonesia harus hadir membantu sesamanya, begitu juga kegiatan-kegiatan lainnya. Disebutkan, PMI Kabupaten Pasangkayu dapat disejajarkan dengan PMI kabupaten/kota lainnya. Keberhasilan iru diantaranya, pembentukan PMI kecamatan, pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR) di sekolah-sekolah secara berkesinambungan, melaksanakan layanan operasi tanggap darurat bencana, serta senantiasa ikut dan berperan aktif dalam event-event tingkat nasional.“ Semua keberhasilan ini dapat dicapai dengan baik berkat perhatian dan bantuan Pemkab Pasangkayu kepada PMI. Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Pasangkayu yang senantiasa memberikan perhatian kepada PMI," harap EnnyDibawah kepemimpinan Herny Agus Ambo Jiwa, Enny berpesan agar kiranya keberhasilan yang telah diraih oleh PMI Pasangkayu…