Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah menghadiri acara Seminar Ekonomi dengan tema " Maju Bersama Menghadapi Tantangan Pembangunan Sulawesi Barat" di Aula Lt.V Gedung Kanwil Perbendaharaan Sulbar, Selasa, 29 Oktober 2019

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menghadiri pelantikan empat pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar masa jabatan 2019-2024, yang berlangsung di ruang paripurna Kantor DPRD Sulbar, Senin 28 Oktober 2019. Pelantikan digelar dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, dengan agenda pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Sulbar masa jabatan 2019-2024. Keempat pimipinan defenitif DPRD Sulbar yang dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar wilayah Sulselbar Syahrial Sidik, yakni St. Suraidah Suhardi dari partai Demokrat sebagai Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua I, Abdul Halim dari Partai PDIP sebagai Wakil Ketua II dan Abdul Rahim dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua. III. Penetapan pimpinan defenitif DPRD Sulbar tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 161.76-5400 tahun 2019, tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sulbar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap, pimpinan DPRD Sulbar yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan baik dan benar, serta mampu berperan secara aktif bermitra dengan jajaran eksekutif daerah (forkopimda), dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kesempatan itu, Ali Baal juga mengajak, untuk menjadikan moment pelantikan tersebut, sebagai pendorong merealisasikan komitmen pembangunan Sulbar. "Pada moment yang luar biasa ini, mari kita jadikan sebagai pendorong merealisasikan pembangunan Sulbar, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional yang memihak kepada rakyat"ajak Ali Baal Ali Baal menuturkan, merealisasikan pembangunan Sulbar, dilaksanakan dengan melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat yang partisipatif yang bertumpu pada kekuatan sumber-sumber daya lokal, dan peningkatan investasi sebagai pendorong petumbuhan ekonomi, dengan terus berupaya menumbuhkan industri hilir, serta produk unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengatakan, tugas pertama yang akan dilaksanakan setelah dilantik, yakni akan melakukan pembenahan internal lembaga, diantaranya membentuk alat kelengkapan DPRD, seperti pembentukan komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah,…

Empat pimpinan defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat resmi dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Dr Sahriel Sidik. Pelantikan berlangsung di ruangan sidang paripurna gedung DPRD Sulawesi Barat, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Senin (28/10/2019). Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) menteri dalam negeri oleh Sekwan DPRD Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur. Pelantikan terdiri satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua berdasarkan SK Kemendagri Nomor 161.76-5400/2019 tanggal 13 Oktober 2019, tentang pengangkatan pimpinan DPRD Sulbar. Empat Pimpinan yang telah dilantik yaknii Hj Sitti Suraidah Suhardi sebagai ketua DPRD dari fraksi Demokrat, Usman S (Golkar) Wakil Ketua, Abdul Rahim (Nasdem) Wakil Ketua, dan Abdul Halim (PDIP) Wakil Ketua. Pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Sulbar H Alibaal Masdarm, Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Mantan Anggota DPR RI Salim Mengga, para anggota DPRD Sulbar, Karo SM Polda Sulbar, para kepala OPD Lingkup Sulbar, instansi vertikal dan awak media,anggota DPR RI Andi Ruskati Alibaal, anggota DPR RI Suhardi Duka dan anggota DPD RI AlMalik Pababari serta para undangan lainnya. Pada sambutan Gubernur Sulbar, Alibaal mengucapkan selamat kepada ketua dan wakil ketua yang telah resmi dilantik. Semoga amanah dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Selain itu, Mampu berperan secara aktif dan menjalin mira dengan pemerintah daerah sulbar, agar dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan serta apa yang menjadi aspirasi rakyat jangan diabaikan, ujarnya.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Kepala Satpol PP, Darwin Jusuf dan Inspektur Inspektorat , Suriadi menerima aksi Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Mamasa yang menyampaikan aspirasi terkait penuntasan pembangunan jalan Tabone-Nosu-Pana di Halaman Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 28 Oktober 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, unsur forkopimda dan undangan lain pada acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 28 September 2019 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Provinsi Sulawesi Barat ke-91 berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 28 Oktober 2019.Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membacakan sambutan seragam Menteri Zainuddin Amali secara serentak menyampaikan , pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. "Pemuda harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional, yang saat ini di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatik," kata Ali Baal. Ia juga menyampaikan, canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media, telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka di sosial media berjalan real time 24 jam. Maka dari itu diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun tentunya dalam hal yang posistif. Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukan dunia, saya berharap kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia. Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemuda lah Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia, sebutnya. Ia juga…

 Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar membuka pameran legal expo Kemenkuham Sulbar yang berlangsung di Atrium Matos Mamuju, 26 Oktober 2019. Dalam pameran tersebut, sebanyak 12 stand yang ikut berpartisipasi. Hari ini telah di buka expo yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulbar, dan kami dari pemerintah daerah mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sebut Enny. Enny juga menyampaikan, pembangunan hukum menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian serius dalam menyusun perencanaan Making Indonesia 4.0,.Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional dan peluang menghadapi era revolusi industri 4.0, dalam hal penerapannya memiliki beberapa masalah dalam aspek hukum yang menjadi tantangan dan hambatan pemerintah dalam pengaplikasiannya diantaranya masalah hukum, atau regulasi, penegakan hukum dan hal yang paling penting adalah kesadaran hukum masyarakat. " Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan pembinaan budaya hukum diantaranya dengan penyuluhan hukum, yang sasaran utamanya adalah peningkatan citra warga masyarakat terhadap hukum. Secara formal keberhasilan kegiatan penyuluhan hokum dapat diidentifikasi dengan diterbitkannya berbagai peraturan hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum," sebut Enny.Melalui moment tersebut , sambung Enny , Ia menyampaikan lima Presiden Jokowi program utama dan telah disampaikan ulang oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. Yassona H laloly . Pertama, pembangunan sumber daya manusia, yang bertujuan untuk menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis .Kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas. Keempat, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan membuka peluang kerja. Kelima, penyederhanaan birokrasi yang berfokus pada pemotongan rantai birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulbar, Harun Sulianto menyampaikan, pembangunan hukum merupakan bagian integral dari system pembangunan nasional. Secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal menghadiri pelaksanaan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) Tingkat Provinsi Sulbar ke-59 tahun 2019 di Lapangan Betteng, Pamboang , Kabupaten Majene Minggu, 27 Oktober 2019

Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar Safaruddin bersama staf menghadiri pemakaman staf Ahli sekaligus mantan kadis kominfo H Muzakkir Kulasse di Antang Makassar pada har Sabtu 27 Oktober 2019. Pada saat pemakaman turut hadir anggota Dpr Syamsul Samad, Marigun dan mantan anggota dpr Hamzah Hapati Hasan serta sahabat sahabat Almarhum. Menurut Safaruddin bahwa Almarhum Muzakkir merupakan sahabat sekaligus sudah kami anggap sebagai orangtua kami. "Beliau orang baik serta birograsi yang memiliki pengalaman dan dedikasi dalam memimpin OPD Selamat Jalan pak Muzakkir kami akan melanjutkan perjuanganmu. Semoga engkau tenang dalam peristrahatan terakhirmu. Jasanubtakkan kami lupakan ucap Safaruddin yang turut berjalan bersama rombongan mengantar Almarhum ke pemakaman yang berada di Antang Jalan Tamangappa III Makassar. 

Kominfo Sulbar -- Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat resmi terbentuk, dinahkodai oleh Darmawel Aswar.Kamis, 24 Oktober 2019 di halaman Kantor Sementara Kajati Sulbar dilakukan upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sejumlah Pejabat dan Koordinator Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar Darmawel Aswar. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, Kejati Sulbar dapat terbentuk berkat kerja keras semua pihak, dan juga termasuk masyarakat Sulbar. "Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, sebab permintaan kita kepada Jaksa Agung dan Menpan dan RB akhirnya terkabul,"kata Ali Baal . Ali Baal juga menyatakan, terbentuknya Kejati Sulbar diharapkan dapat bekerja optimal dalam mengawal bangsa Indonesia, khususnya Sulbar menjadi provinsi yang malaqbi. Mengenai tugas Kejati Sulbar ke depan, Ali Baal mengungkapkan, selain menjalankan tugas sebagai penuntut umum, ke depan Kejati Sulbar juga akan menertibkan aset milik pemerintah dan melakukan pengawas pada berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan dan lainnya. Kajati Sulbar Darmawel Aswar menyampaikan, sejumlah hal terkait tugas lain yang akan dilaksanakan ke depan, selain menjalankan tugas pokoknya, yakni membuat program baru sebagai suatu terobosan dan melakukan penertiban aset milik pemda."Mengingat banyaknya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Sulbar, maka ke depan pihaknya akan membuat terobosan baru dengan membuat program Jaksa masuk kebun dan Jaksa masuk tambang. Kami mendengar daerah ini banyak tambang dan perkebunan kelapa sawit, sehingga kami akan mencoba membuat terobosan baru, yakni membuat progam Jaksa masuk kebun dan Jaksa masuk tambang,"tandas Darmawel Tujuan kedua program tersebut, kata Darmawel, untuk memberikan sosialisasi dan pencegahan terhadap hal-hal yang mungkin saja akan menyimpang dari aturan-aturan yang ada.Untuk penertiban aset Pemda, Ia menyatakan, hal tersebut perlu juga dilakukan, sebab berdasarkan informasi yang diterima, banyak aset milik pemda yang tersebar, namun tidak memiliki alas hukum yang benar, sehingga aset-aset itu tidak dipegang secara utuh oleh pemda. "Tugas kami ke depan akan membantu Pemda untuk…

Kominfo Sulbar – Kementrian Komunikasi Informatika berganti nahkoda. Saat ini, Johny G. Plate dipercayakan oleh Presiden Jokowi menahkodai kementrian tersebut setelah dilantik di Istana Negara Rabu, 22 Oktober 2019 menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Sejumlah harapan dan perhatian dari pemerintah pusat dinantikan oleh pemerintah daerah untuk lebih memajukan teknologi informasi di era 4.0 saat ini. “Selamat atas dilantiknya Menkominfo baru Johny G Plate. Kami mengharapkan terciptanya perubahan yang signifikan dari perhatian pemerintah pusat. Seperti sinergitas dengan pemerintah daerah khususnya bagi daerah kategori tertinggal. Hal tersebut juga senada dengan hasil pertemuan para Kepala Dinas Kominfo se-Indonesia di Provinsi Bali beberapa minggu lalu. Mudah-mudahan ini sebagai momen harapan yang baru sebagaimana harapan Presiden Republik Indonesia untuk dapat lebih memperhatikan daerah tertinggal,” harap Safaruddin. Lebih lanjut disampaikan, Sulbar merupakan Provinsi ke-33 yang masih tergolong muda dan memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, sangat wajar jika Sulbar membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Itu juga selaras dengan keinginan Presiden RI saat meresmikan proyek jaringan serat optik Palapa Ring dalam sebuah acara di Istana Negara beberapa waktu lalu Mantan Karo Umum tersebut juga menyampaikan, sejalan dengan program Dinas Kominfo Sulbar yaitu internet masuk desa, kedepan diharapkan tercipta telekomunikasi yang semakin baik dan merata dalam menyediakan akses layanan informasi yang lebih cepat di seluruh pelosok negeri. “ Kominfo saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya, ada berbagai program bantuan yang diberikan untuk pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana dekon, program internet masuk desa, bantuan kendaran operasional , mobile khusus daerah tertinggal yang akan digunakan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten nantinya," sebut Safaruddin. Lebih lanjut dikemukakan, di era 4.0, harus mampu mengikuti perkembangan dan mengikuti teknologi."Tingkatkan SDM, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).Kuasai teknologi, jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi, " tandasnya.