Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Rapat Koordinasi terkait persiapan penyelenggaraan angkutan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Pelabuhan Lahad Datu, Malaysia menuju Pelabuhan Tanjung Silopo, Kabupaten Polewali Mandar yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulbar dengan PT.Indonesia Satu Manajemen Hadir juga dalam pertemuan tersebut Analis Imigrasi, Bambang, Direktur PNP2TKI, Hafsa Saragi, staf BP2TKI, Tri cahyo, Kadis Perhubungan Sulbar, Khaeruddin Anas, Kadis ESDM, Amri Ekasakti, Kadis Tenaga Kerja, Maddareski Salatin, Kadis Sosial Bau Akram Maksum Da'i, Kadis Capil Polewali Mandar dan undangan lainnya.( Komimfo)

Asisten III Bidang Administrasi, Djamila menerima rombongan Kunjungan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Sosialisasi Program Kerjasama Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi di Pemerintah Provinsi Sulbar.Berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 31 Oktober 2019

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Workshop Pengendalian Kerusakan Perairan Darat melalui publik-private partnership dan imbal jasa lingkungan tahun 2019. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengamanan tentang gerakan urun daya pemulihan daerah aliran sungai (DAS), dan mengajak para pihak untuk bergerak aktif dalam pemulihan DAS, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, memulihkan dan mempertahankan DAS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, jika pemerintah saja yang berperan, maka memulihkan DAS dan menjaga DAS akan sangat terbatas kemampuannya, karena di sebabkan oleh keterbatasan anggaran serta adanya target waktu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. "Untuk itu perlu kita libatkan semua pihak atau sektor untuk menjaga dan memulihkan DAS, skema kerjasama yang bisa dikembangkan antara lain kerja sama pihak swasta dan masyarakat, dan skema kerja sama pemerintah dengan pihak swasta," ucap Idris. Ia juga mengatakan, saat ini upaya yang sedang dilakukan dan menjadi salah satu program prioritas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan adalah bagaimana kita bisa memulihkan DAS, dimana Sulbar merupakan salah satu daerah yang kompleks dimana memiliki beberapa DAS. "Peran semua pihak dapat dilaksanakan dengan gerakan "Urun Daya", urun daya dimaksud dapat berupa sharing ide atau pemikiran, sharing tenaga, sharing dana, atau semua hal yang merupakan input positif untuk perbaikan lingkungan DAS. "Melalui acara workshop ini, saya menitipkan kepada semua pihak agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama. Dalam menjaga dan memulihkan DAS baik melalui dana APBD, APBN maupun sumber-sumber pembiayaan swasta sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku, saya berharap semoga sumbangan pikiran dan tenaga yang bapak ibu dalam workshop ini bermanfaat adanya dan mampu menghasilkan sinergitas pemulihan DAS demi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat," tandasnya. Kegiatan diikuti 40 peserta yang berasal dari instansi pusat sebanyak lima orang, lima orang dari instansi provinsi , 18 orang…

Kominfo Sulbar – 12 unit pelaku usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) dari berbagai produk se-Sulbar Mengikuti Bimbingan Teknis E-Registration Pangan Olahan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulawesi Barat di lantai II kantor Gubernur,Rabu, 30 Oktober 2019. Bimtek bertujuan untuk mempermudah UMKM atau para pelaku usaha untuk mendapatkan izin makanan dalam (MD) dari BPOM sehingga pemasaran dari produk para pelaku usaha lokal dapat lebih dipasarkan ke tingkat daerah, nasional bahkan internasional. “ Tadi yang terdaftar ada 12 unit UMKM pelaku usaha lokal kita yang mendapatkan bimtek langsung dari Balai POM Pusat dan Balai POM Sulawesi Barat, maka dari itu kedepannya kita berharap para pelaku usaha kita bisa lebih maju lagi. Suatu kebanggaan bagi kita dan daerah kita, maka dari itu saya menginginkan mereka cepat mendapatkan izin MD sehingga pemasarannya dapat lebih cepat dan lebih luas pemasarannya tentunya hal itu akan membantu perekonomian Sulawesi Barat,” kata Wagub Enny Anggraeni Anwar. Enny pada kesempatan tersebut menyinggung, keberadaan SMK Negeri Kakao Sulbar yang pernah memproduksi makanan ringan milk chocolate dan sudah menjadi icon sekolah unggulan bagi Sulbar. Disampaikan, bahwa SMK Negeri Kakao Sulbar saat ini tidak memproduksi makanan olahan coklat untuk sementara waktu disebabkan Pemprov Sulbar sedang melakukan pembenahan secara signifikan agar sekolah tersebut dapat lebih maju dan lebih berkembang. “ Untuk saat ini Pemprov Sulbar sedang melakukan pembenahan bagi SMKN Kakao dimana sekolah itu tidak dimiliki sama sekali oleh daerah lainnya dan hanya ada satu di Indonesia tepatnya di Provinsi Sulbar,” sebut Enny . Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Sulbar (BPOM), Netty Nurmuliawaty, menyampaikan, melalui bimtek tersebut Badan POM Sulbar melakukan pendekatan pelayanan kepada para pengusaha Sulbar yang dapat ditingkatkan dari Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) menjadi pengusaha yang telah mempunyai sarana untuk memproduksi Makanan Dalam (MD) 12 unit pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis tersebut diantaranya,…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Sekprov , Muhammad Idris menerima jajaran Direksi PT Bersama Indosukses Sentosa (BIS) di ruang kerja Gubernur Sulbar, Rabu, 30 Oktober 2019. Pada pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan kersajama antara Pemprov Sulbar dan PT.BIS.

Kominfo Sulbar -- Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar menghadiri sekaligus bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2019 tingkat Sulbar, yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju , Rabu 30 Oktober 2019. Peringatan HDKD tahun ini, mengusung tema "Transformasi Meraih Kinerja Pasti". Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar, saat menyampaikan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Yasonna H. Laoly, menekankan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) harus mampu mengelola dan mempergunakan fasilitas kemajuan teknologi informasi dalam bekerja. "SDM Kemenkumham tidak boleh lagi gagap teknologi (Gaptek), semuanya harus bisa mengoperasikan komputer dengan baik," sebut Enny Disampaikan, keberhasilan transformasi birokrasi digital di Kemenkumham tergantung dari kemampuan adaptasi SDMnya. "Kompetensi SDM sangat mempengaruhi keberhasilan transformasi birokrasi digital"ucap Enny Enny juga menyampaikan, lima tahun ke depan seluruh ASN Kemenkumham harus bekerja dengan keras, cepat dan produktif, serta lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi di seluruh layanan dan pengelolaan administrasi perkantoran. Melihat urgensi penerapan birokrasi digital, Enny meminta, seluruh SDM Kemenkumham segera bertransformasi dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat. "Saya minta seluruh unit organisasi di bawah koordinasi Badan Pengembang SDM Hukum dan Ham, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara( ASN) di unit masing-masing, dengan materi-materi yang up to date, based on it, dan mampu menjawab isu-isu strategis"kata Enny Melalui kesempatan itu, Enny menyampaikan ucapan terima kasih atas pencapaian kinerja seluruh jajaran Kemenkumham yang cukup memuaskan dan menggembirakan selama 2014-2019. Sementara itu, ditemui usai upacara, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto mengatakan, saat ini seluruh layanan dan pengelolaan administrasi perkantoran di Kanwil Kemenkumham Sulbar sudah memanfaatkan teknologi informasi. "Saat ini seluruh layanan kita sudah online, seperti di bidang imigrasi paspor sudah online, begitu juga di bidang pemasyarakatan usulan remisi sudah online dan lainnya. Jadi semuanya mengurangi kontak dengan…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka Sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tahun 2019 yang berlangsung di Gedung Serba Guna Lantai Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa 29 Oktober 2019. Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan , Presiden RI telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah (PSR) yang dibentuk dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) penyaluran pembiayaannya dari pemerintah pusat melalui Bank pelaksana kepada masyarakat berpengasilan rendah dan masyarakat berpengasilan menengah kebawah (MBM) untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan secara kredit. "Program FLPP merupakan penyaluran pembiayaan pemerintah pusat melalui Bank kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpengasilan menengah kebawah (MBM) demi kepemilikan rumah yang bisa dibeli melalui kredit dengan suku bunga lebih rendah yang dicanangkan oleh bapak Presiden ". ucap Sekprov Sulbar Lebih lanjut disampaikan, FLPP merupakan bantuan pemerintah tentu harga rumah dan besar gaji pemohon ada batasannya sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 535/KPTS/M/2019 adalab sebesar RP 146 juta khusus wilayah sulawesi. Disebutkan, berdasarkan angka kebutuhan perumahan nasional penghuni pada tahu 2014 adalah sebanyak 7,6 juta unit sementara hunian perumahan kepemilikan tahun 2015 mencapai 11,4 juta unit dengan kebutuhan rumah baru pertahunnya sekitar 800 juta Perwakilan Direktur Jenderal Layanan Pusat Pengelolaan Dana pembiayaan perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Alfin Arif berharap kepada seluruh ASN Pemprov Sulbar agar dapat memiliki salah satu rumah dengan suku bunga yang lebih rendah ketimbang KPR konvensional lain dan dalam hal ini PAD Sulawesi Barat juga akan bertambah. "Saya berharap kepada ASN pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki salah satu rumah kredit suku bunga yang rendah ini dimana tidak secara langsung bapak dan ibu akan menunjang bertambahnya PAD Sulbar". Tutur Alfian Arif Selain Sekprov Sulbar, Muhammad Idris hadir pula perwakilan Direktur Jenderal Layanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Alfian Arif, perwakilan Bank Sulselbar, para pimpinan OPD dan tamu undangan (kominfo)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menekankan, dibutuhkan akselerasi dan kerja keras untuk meningkatkan capaian pembangunan sesuai target yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Hal tersebut disampaikan, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Perubahan RPJMD Sulbar 2017-2022, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Oktober 2019. "Capaian pembangunan yang kita rasakan saat ini masih perlu kita tingkatkan sesuai target yang ada dalam RPJMD, sehingga diperlukan akselerasi dan kerja keras dari semua pihak"kata Ali Baal Selain itu, sambungnya, juga dibutuhkan pemikiran yang lebih inovatif dalam membangun konsep dan strategi yang terarah, terpadu serta bersinergi antar semua stakeholder. Untuk itu, Ali Baal berharap, semua pihak ikut berpartisipasi dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, bahkan juga dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. Khusus kepada OPD, Ali Baal juga menekankan, agar rencana kerja OPD harus sinkron dengan target-target yang ingin dicapai dalam RPJMD. "Hal itu perlu dilakukan agar lebih fokus dalam mengatasi berbagai permasalahan dan target yang akan kita capai bersama"ucap Ali Baal Terkait perubahan RPJMD, Ali Baal mengungkapkan, hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa penyesuaikan, seperti regulasi, struktur organisasi maupun terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat. "Perubahan terhadap RPJMD akan dilakukan dengan tetap mengikuti kaidah dan perundang-undangan yang berlaku"tandas Ali Baal Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Salain itu, kata Junda, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi tidak sesuai dengan Permendari nomor 86 tahun 2017, serta terjadinya perubahan yang mendasar. "Tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk melakukan perubahan RPJMD. Hal ini dimaksudkan, agar perubahan RPJMD dapat menjadi dasar dalam penyusunan RKPD dan perubahan Renstra perangkat daerah"kata Junda Untuk tahapan perubahan RPJMD, Junda menjelaskan, dalam melakukan perubahan RPJMD dibagi dalam lima…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 bertempat di Ballroom Hotel Grand Mamuju, Selasa, 29 Oktober 2019. Kegiatan ini mengusung Tema "Exit Strategy PID Melalui Penguatan Perencanaan Program 2020. Ali Baal Masdar menyampaikan Program Inovasi Desa merupakan bentuk dukungan kepada desa agar mendorong peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa. "Dengan adanya program ini, saya harap dapat menjawab kebutuhan desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktek pembangunan, dan solusi yang inovatif untuk menggunakan dana desa secara tepat dan seefektif mungkin, " ucap Ali Baal. Ia pun berharap agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan demi tercapainya desa maju, mandiri dan malaqbi. Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulbar , Muhammad Jaun menyampaikan, Program Inovasi Desa dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan desa, juga berorientasi mencapai target pembangunan jangka menengah Kementrian Desa dan Tranmigrasi. " Ini sejalan dengan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur seperti yang tertuang di RPDD Provinsi Sulawesi Barat," kata Jaun.Ia juga mengungkapkan , ada tiga komponen program yang dilaksanakan pada PID. Pertama, Pengelolaan Pengetahuan, dan Inovasi Desa di singkat PPID, kedua , penyedia peningkatan Kapasitas Teknis Desa di singkat P2KTD, ketiga , membangun sumber daya manusia. Acara tersebut dihadiri oleh koordinator pendamping wilayah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Sulbar, Camat Se-sulbar, Kepala Desa Lokus Program Marasa dan tenaga ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa se-Sulbar.

Kominfo Sulbar -- Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris membuka secara resmi sosialisasi deklarasi pengutamaan bahasa negara di ruang publik Provinsi Sulawesi Barat , yang berlangsung di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 28 Oktober 2019. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengungkapkan , Balai Bahasa mengapresiasi Sulawesi Barat sebagai Provinsi peduli terhadap bahasa negara yang benar dan baik hingga mendapat piagam Adi Bahasa pada tahun 2018. "Pertama kami mengapresiasi Balai Bahasa khususnya Badan Bahasa pada tahun 2018, saat itu kita menjadi Provinsi yang tertantang oleh Balai Bahasa peduli untuk menggunakan bahasa yang benar dan baik hingga Provinsi Sulawesi Barat diberi penghargaan Adi Bahasa".kata Sekprov Sulbar," Muhammad Idris. Ia juga menyampaikan, menurut pemantauan Balai Bahasa , pada institusi formal Sulbar merupakan provinsi yang tingkat kepatuhannya sangat tinggi dengan melihat dokumen yang di himpun oleh Balai Bahasa berupa dokumen tertulis, perda, pergub, maupun instruksi, yang berkaitan komunikasi di lintas OPD. "Menurut pantauan balai bahasa, dan menitikberatkan bahwa Sulbar memiliki tingkat kepatuhan penggunaan bahasa tertinggi dengan melalui dokumen yang dihimpun, komunikasi lewat percakapan dan keterlibatan di berbagai unsur lainnya seperti lembaga kecil yang ada di luar sana". Tambahnya Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Zaenab berharap penghargaan Adi Bahasa bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi masyarakat luas harus berperan aktif."Ingat kita lihat perwajahan suatu kota adalah tergantung dari bahasa yang digunakan masyarakatnya semakin bagus bahasa Indonesia yang diterapkannya maka dari situlah tercermin , Mamuju dapat mempertahankan Adi Bahasa tersebut," harap Zaenab Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo menindak tegas agar dilingkup pemerintahan Sulbar dapat menerapkan Bahasa Indonesia sebagai harga diri NKRI dan menegakkan di Negara Indonesia serta mempertahankan penghargaan Adi Bahasa yang telah dicapai dengan susah payah. "Sebenarnya untuk mempertahankan Adi bahasa itu hanyalah tujuan sementara akan tetapi sasaran utamanya adalah bagaimana…