habibi

habibi

Wartawan Harus Bisa Jadi Lokomotif Kemajuan Industri Sawit Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Seminar Peningkatan Kompetensi Wartawan dan Humas Pemerintah Tentang Industri Kelapa Sawit Indonesia di Hotel Grand Maleo Mamuju, Kamis 14 November 2019. Kegiatan tersebut diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tersebut, mengusung tema pengembangan industri kelapa sawit menuju kemandirian energi. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengemukakan, Sulbar memiliki sejumlah ikon pembangunan, namun berjalan dengan lambat karena tidak terpublikasi dengan baik, seperti dalam memajukan industri kelapa sawit di Sulbar. "Memajukan sebuah komoditas seperti kelapa sawit tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada peran dari para wartawan. Dan untuk membuat hal ini bisa berjalan dengan cepat, maka keberadaan kawan-kawan wartawan atau insan pers harus bisa menjadi lokomotif khusus untuk memajukan hal itu," tandas Idris Melalui kesempatan itu, Idris menyampikan apresiasinya kepada PWI atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebab Ia menilai, hal itu merupakan model dalam upaya memajukan industri kelapa sawit di Sulbar. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mendiskusikan isu-isu lainnya, yang dapat mendorong pembangunan di Sulbar, seperti peternakan dan lainnya. "Saya kira berikutnya bukan hanya kelapa sawit lagi yang kita diskusikan, namun isu-isu yang berkaitan dengan peternakan dan seterusnya. Olehnya itu, dari sekarang kita sudah mulai membiasakan mendiskusikan setiap komoditas yang kemungkinan bisa kita besarkan dan membesarkan kita dan kemudian kita akan pelihara melalui berbagai model, seperti yang saat ini dilakukan"kata Idris Ia menambahkan, sebagai salah satu komoditas unggulan di Sulbar, siapa pun dapat berbicara mengenai kelapa sawit, termasuk PWI. "Siapa saja bisa berbicara mengenai hal itu, termasuk organisasi wartawan. Dan saya lihat wartawan ini sudah masuk ke dalam hal-hal yang lebih spesifik"kata Idris Ketua PWI Sulbar, Naskah M. Nabhan mengatakan, seminar tersebut bertujuan memberikan kompetensi kepada wartawan untuk bisa memahami terkait industri kelapa sawit. Disampaikan, kegiatan itu lebih kepada kajian bidang ekonomi, olehnya itu wartawanpun harus…

Wagub Sulbar, Enny Angggraeni Anwar melantik pengurus Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Majene masa bakti 2019-2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu, 13 Nopember 2019

Laporan : Dian ΧΧPresiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 Nopember 2019. Hadir 2.963 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, Kajati, Kajari se-Indonesia. "Ini merupakan pertemuan terlengkap. Saya ingin semua sambung satu satu garis dari pusat ke daerah. Mengelola negara sebesar negara kita tidaklah mudah. Penting sekali sinergitas dan hubungan harmonis forkopimda di daerah. Penting sekali komunikasi Gubernur dengan Kapolda, Gubernur dengan Pangdam, Gubernur dengan Kajati, Gubernur dengan Pengadilan Tinggi penting sekali dijaga, ada masalah dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu sangat penting, kalau ada salah satunya , tidak rukun, akan mempengaruhi tensi di daerah dan menjadi masalah besar," tandas Jokowi Jokowi juga menegaskan sudah menyampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung kalau ada persoalan hukum dan sudah jelas keliru, sejak awal diingatkan dulu, jangan ditunggu -tunggu peristiwa terjadi baru ditangkap "Tidak boleh lagi seperti ini.Harus kita akhiri . Yang berkaitan dengan kebijakan jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari tau salahnya, kalau tidak ada niat jahatnya jangan dicari, namanya pekerjaan itukan banyak sekali. Saya beri contoh, di DKI ada 57 ribu mata anggaran kalau ada salah segera diingatkan," pungkasnya. Presiden Jokowi juga mengingatkan Gubernur, Walikota, bupati untuk melaksanakan program lebih awal. Inilah yang kita harapkan , perubahan mainseat kita dalam bentuk pelayanan pada masyarakat. Seperti pengadaan lelang barang dan jasa, kenapa tidak dimulai lelang pengadan bulan Januari, kenapa sampai September baru lelang, ada apa? Itulah sehingga kualitas barang yang dihasilkan pasti menjadi jelek. Masih kata Jokowi, ada pekerjaan konstruksi senilai Rp31 triliun , baru dikerjakan bulan Nopember, mau jadi apa pekerjaan itu. "Tidak heran kalau ada gedung ambruk karena pekerjaan hanya dua bulan, kenapa tidak dilelang sejak Januari dilelang, pelaksanaan Maret dan selesai bulan Agustus.…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri acara Gala Dinner Pornas XV di Bangka Belitung , Senin, 11 Nopember 2019

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggaeni Anwar Memberikan Ucapan Selamat Jadi Ke 55 Kepada Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang di dampingi Kepala OPD pemprov Sulbar

Enny: Upaya Promotif dan Preventif Hidup Sehat Perlu Dikedepankan Kominfo Sulbar -- "Pembangunan kesehatan merupakan upaya oleh seluruh komponen bangsa, oleh sebab itu upaya promotif preventif perlu dikedepankan," kata Enny Anggraeni Anwar pada peringatan Hari kesehatan nasional ke-55 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 15 November 2019. Ia juga mengatakan, SDM yang sehat akan membawa keunggulan bagi bangsa, peringatan HKN telah bergerak dari tahun ke tahun menjadi rangkaian kegiatan yang tidak saja dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Masih kata Enny, selaras dengan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menggalakkan upaya untuk mengakhiri, mendorong hak asasi manusia,dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, maka jelas ditetapkan Visi dan Misi Presiden RI, pada agenda Prioritas (Nawa Cita) ke -5 yakni meningkatkan kualitas hdup manusia Indonesia. "SDM yang sehat akan membawa keunggulan bagi bangsa. Peringatan HKN telah bergerak dari tahun ke tahun, menjadi rangkaian yang tidak saja dimiliki eloleh kementerian kesehatan, tetapi juga oleh pemerintah daerah, kementerian/lembaga daerah, kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat, akademis, hingga sektor swasta," sebut mantan anggota DPR RI itu Ia juga menyampaikan, dalam rangka mempercepat dan mensinergíkan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna menĺngkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden NO. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). "Upaya promotif dan preventif hidup sehat memerlukan peran aktif seluruh masyarakat, maka saya menghimbau kepada semua yang hadir di sini untuk terlibat aktif dalam menggerakkan seluruh masyarakat untuk hidup sehat."pungkasnya Kegiatan tersebut juga dihari oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dan beberapa kepala OPD serta dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sembilan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sulawesi Barat. (Kominfo)

Kominfo Sulbar -- Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulawesi Barat periode tahun 2017-2022 telah memasuki tahun ketiga dari penjabaran RPJMD melalui RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2020, yang hingga saat ini sedang dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 nantinya. Sebagai Wakil Gubernur dengan adanya bimbingan teknis ini OPD-OPD beserta seluruh perangkatnya diharapkan lebih serius lagi dan lebih memaknai apa arti dari tujuan renstra-renstra itu demi kebaikan kita bersama, sebut Enny saat membuka acara secara resmi Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang digelar oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sulbar berlangsung di ruang oval kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 14 November 2019 Lebih lanjut Enny mengharapkan, kiranya para OPD lingkup Pemprov Sulbar terus berupaya mencapai target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sehingga dapat meraih tujuan bersama khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif meskipun telah berada diatas rata-rata nasional, tingkat pengangguran terbuka yang masih perlu diturunkan, gini rasio yang terjaga, serta indeks pembangunan manusia yang masih berada dibawah rata-rata nasional. Tadi kita telah mengikuti pembukaan bimtek renstra RPJMD, yang bertujuan untuk lebih memperbaiki renstra sebagaimana yang telah disampaikan, kegiatan ini sangat bermanfaat dan akan memberikan bagaimana memberikan keseriusan dalam menghadapi RPJMD kedepan dan juga untuk visi misi Gubernur Sulbar Tahun 2022,ungkap mantan anggota DPR RI itu Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengemukakan, renstra merupakan pedoman utama OPDb yang tidak boleh dianggap remeh dan disepelekan sebab hal tersebut merupakan pedoman utama bagi para OPD khususnya dilingkup Pemprov Sulbar. � Hal ini merupakan pekerjaan rutin yang sangat elementer, artinya kalau kita salah menetapkan rencana srategi maka selamanya akan salah bekerja, makanya tidak boleh main-main kita harus memastikan apa yang menjadi perkembangan global internasional itu baik lokal, harus diakomodasi untuk menyusun program-program kegiatan-kegiatan yang nyambung dengan masalah yang ada,tandasnya Masih kata Idris, hendaknya bagi para pimpinan OPD dan bawahannya…

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menerima DIPA tahun 2020 yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi didampingi Wapres KH.Ma'ruf Amin beserta Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di Istana Presiden Kamis, 14 Nopember 2019

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menerima DIPA tahun 2020 yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi didampingi Wapres KH.Ma'ruf Amin beserta Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di Istana Presiden Kamis, 14 Nopember 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dengan Forkopimda tahun 2019 di Sentul International Convention Center , Rabu, 13 September 2019