Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menutup Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat, 15 November 2019. Bimtek berlangsubg selama dua hari 14-15 Nopember 2019, diikuti oleh semua kepala OPD di Sulbar. Sekprov Sulbar mengatakan, arahan bahwa keinginan ranperda ini adalah membangun rancangan strategis dengan terbarunya teknis RPJMDTerkait perencanan, Ia menyampaikan, selalu ada dua bagian yang sulit dikerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah perencanaan sistem publik untuk visi misi, yang kedua perencanaan kinerja untuk memanajemen dengan menggabungkan renstra ini, dipaksa untuk menentukan kegiatan dan program yang strategis. “Mari kita maknai pertemuan ini, semakin membawakan kita pencerahan, mendapatkan ilmu , dan yang paling penting adalah bisa membenahi dokumen resmi di OPD dengan menjemput masa depan OPD –nya atas tugas-tugas pokoknya. Harus lebih mesra (komunikasi) antara kepala OPD dengan bagian penyusunan program ,jangan mesra pada saat prensentasi, biasanya penyusun program itu memiliki pengalaman agar kiranya dapat berkomunikasi terlebih dahulu," sebut Idris Dalam pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber.Narasumber, Guntur Kornaeni, menyampaikan bahwa pada umumnya OPD Sulbar masih belum mampu menjabarkan peraturan perundang-undangan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. “Kita tidak mengenal lagi visi misi OPD , dan bagaimana OPD mampu mengaitkan visi misi Gubernur Sulbar yaitu Sulawesi Barat maju dan Malabiq, minimal pembangunan insfratruktur “.Narasumber , Gagaling Pagalung menyampaikan bahwa pada umumnya perubahan renstra ini mengacu pada Rensntra yang lama,kemudian perubahan-perubahan yang ada diakomodasi dalam bentuknya diharapkan sebagaimana disampaikan pada awal kegiatan ini. " Bagaimana model perencanaan didalam keuangan daerah bahwa keuangan daerah itu diawali dari perencanaan, mulai dari perencanaan jangka panjang , perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek yang berfungsi pada perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang terkait dengan Renstra, ” ucap Gagaling. Narasumber, Agussalim menyampaikan bahwa kesulitan kita adalah bagaimana menjaga secara…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka Gelar Karya dan Temu Kader (Jambore) PKK di Hotel Grand Maleo Mamuju, Jumat, 15 Nopember 2019Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar mengatakan, bagaimana kader anggota PKK ini secara terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya. "Misi dari PKK ini, tidak lagi hanya bicara 10 program pokok PKK sejak dicetuskannya organisasi ini sejak tahun 1957, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana organisasi ini betul-betul menjadi lokomotif/penggerak utama dari terbangunnya komunitas/masyarakat baru, masyarakat yang didalamnya penuh usaha untuk melakukan pendidikan yang lebih baik ,oleh karenanya organisasi ini menjadi sangat vital, sangat besar peranannya," kata Idris. Ia juga mengatakan, hampir semua program PKK menyatu dengan program pemerintah misalnya bagaimana membangun akhlak bangsa. Sekarang ini sudah nyata ditengah-tengah kita tantangan besar bangsa ini adalah menghalau bagaimana dampak dari narkoba yang kita tidak tahu kapan dan dimana saja anak-anak kita bisa terperangkap kalaw dari awal tidak ditangani dengan baik. "Sulawesi Barat ini kedepan insyallah bisa mengikuti perkembangan bahkan melampaui ekspektasi kita bisa dengan sebebas-bebasnya, sekuat-kuatnya.Kehadiran Penggerak PKK malam ini untuk berdikusi, membagi pengetahuan, sharing pengalaman untuk memastikan bahwa pembangunan karakter sebagai salah satu program pokok PKK ini menjadi bagian-bagian, mau tidak mau harus dikelola dengan baik dan menjadi prioritas bukan hanya PKK tapi prioritas nasional," sambung mantan Deputi Diklat LAN RI itu. Lebih lanjut disampaikan, slah satu yang dibangun dari temu kader tersebut adalah membangun jejaring, tidak akan ada organisasi yang kuat kedepan tanpa jejaring dan PKK ini kesempatan terbaik untuk membangun jejaring (konektivitas). "Atas nama pemerintah mewakili pak gubernur, menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu yang diluangkan untuk bersama-sama menata daerah kita yang baru lahir 15 tahun yang lalu, banyak sekali masalah yang masih ada ditangan kita tetapi kita mengatakan kalau semua bergerak berdasarkan tugas dan fungsinya, saya yakin Sulawesi Barat tidak akan lagi menempati urutan terbawah dari…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka kegiatan Semiloka dan Festival Kopi Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin, di Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu 16 November 2019. "Unhas melalui IKA nya kembali berkomitmen dan merapatkan barisan untuk menyusun kontribusi daerah tercinta kita melalui inisiatif atau usaha untuk merancang strategi perekonomian Sulbar kedepannya terhadap rencana pemindahan ibukota negara. Kita harus tetap optimis dan berharap semoga pemindahan Ibukota tersebut terealisasi secepatnya sehingga inisiatif untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah ini dengan kebijakan yang sama antara kebutuhan kita untuk membangun daerah ini dan keinginan kita menjadikan Sulbar sebagai penyangga utama Ibukota Negara yang baru," kata Idris Ia pun berharap diskusi tersebut diperkaya perspektif untuk memajukan Sulbar sebagai daerah yang akan menjadi penyangga utama. Berbicara mengenai penyangga harus memiliki kemampuan dalam rangka menjemput opportunity dari Ibukota negara. Dengan tema "Daya saing Sulawesi Barat sebagai penyangga Ibukota pemerintah Republik Indonesia, turut hadir Anggota DPR-RI Komisi Sembilan, Andi Ruskati Ali Baal sekaligus menjadi pemateri pada kegiatan tersebut.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama staf ahli, asisten , pimpinan OPD dan ASN Pemprov Sulbar mengikuti pelaksanaan Upacara Bendera di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 18 Nopember 2019

Kominfo Sulbar -- Dalam waktu dekat pembayaran tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar tidak akan lagi dilakukan secara tunai.Hal itu ditandai dengan adanya kerjasama antara Pemprov Sulbar bersama Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar tentang penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar. Kerjasama tersebut, dituangkan dalam MoU yang ditandatangani oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Pimpinan Kantor Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Attar Rizal, Senin 18 November 2019. Penandatangan MoU berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar, disakasikan Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur, sejumlah pimpinan OPD lingkup Sulbar dan jajaran Perum Bulog.Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut mengajak, agar para ASN diberikan pemahaman bahwa pembayaran tunjangan beras, hanyalah peralihan dari tunai ke bentuk barang tanpa adanya pemotongan. "Kita masing-masing memberikan pemahaman kepada pagawai-pegawai kita, bahwa disini tidak ada pemotongan, ini adalah peralihan yang tadinya dibayar tunai, menjadi berupa barang sesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah"ucap Ali BaalTidak hanya itu, harus juga memastikan para ASN mengetahui bahwa beras dari bulog saat ini kualitasnya tidak diragukan lagi dan dapat diunggulkan. "Beritahu juga, bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang ini kualitas beras dari Bulog sudah tidak diragukan lagi dan semakin baik"pungkas Ali Baal Ali Baal berharap, kerjasama dengan Perum Bulog tersebut dapat segera terealisasi dan berkelanjutan pada bahan pokok lainnya bukan hanya pada beras, seperti jagung, kedelai, gula dan daging.Melalui kesempatan itu, Ali Baal menyatakan, kedepan di Sulbar akan dibangun pabrik beras modern yang ada di Indonesia.Direktur Komersial Perum Bulog Pusat Mansur, mengatakan, Sulbar merupakan provinsi yang ketiga melakukan kerjasama dengan Perum Bulog untuk penyaluran beras bagi ASN. "Alhamdulillah sudah ada tiga provinsi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dan nanti semua provinsi akan melakukan hal yang sama,"ungkap MansurMansur mengungkapkan, untuk tahap pertama setiap ASN akan menerima beras yang 10 kg,…

Kominfo Sulbar – Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Sulbar, Muhammad Idris didampingi Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin dan pengurus ISSI Sulbar menyambut kedatangan rombongan Club Esso-Esso Gowes Makassar di pintu gerbang Salupangi Kabupaten Mamuju, Minggu, 17 November 2019. Rombongan tersebut melakukan tour dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan menempuh jarak 441 KM. Dari gerbang penjemputan Salupangi, rombongan Club Esso-Esso Gowes Makassar dan Pengurus ISSI Sulbar bergerak ke Pantai Manakarra, dan finish di Rujab Sekprov Sulbar. “ Kami akhirnya terinspirasi dari Club Esso-Esso Gowes ini dan ingin membuat tantangan yang disebut dengan Sulbar Tour dari Paku hingga Suremana yang menempuh jarak 627 kilometer,” kata Muhammad Idris, Sekprov Sulbar saat menyampaikan sambutan di rumah jabatannya. Ia juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada para rombongan Esso-Esso Gowes yang telah berkunjung ke Mamuju Sulawesi Barat dengan menempuh jarak sejauh 441 KM yang hanya menggunakan sepeda. “ Alhamdulillah seluruh rombongan Esso-Esso Gowes bisa sampai ke Mamuju dengan selamat dimana kita tidak bisa membayangkan naik sepeda dari Makassar ke Mamuju yang menempuh jarak yang sangat jauh pasti sangat melelahkan, naik mobil saja sudah setegah mati apalagi naik sepeda, hal ini patut kita berikan apresiasi yang besar,” kata Idris Masih kata Idris, ditinjau dari rating nasional, Provinsi Sulbar mmerupakan salah satu daerah yang baru dibentuk dan masih berusia 15 tahun, dimana dari segi pembangunan, Sulbar merupakan salah satu daerah kategori cepat melakukan pembangunan infrasruktur. Ketua Club Esso-Esso Gowes Makassar, Luki menyampaikan, olahraga sepeda merupakan pintu masuk atau spot tourism yang bertujuan untuk lebih menikmati keindahan alam berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan menjadi salah satu olahraga yang menyehatkan serta paling diminati seluruh lapisan masyarakat. “Olahraga fun merupakan salah satu momen yang sangat bagus dan sangat penting untuk dikembangkan demi pengembangan suatu daerah terutama bagi provinsi ke- 33 Sulawesi Barat…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka kegiatan gelar karya dan temu kader (Jambore) PKK tingkat Provinsi Sulbar tahun 2019 di Hotel Grand Maleo Mamuju, Jumat, 15 Nopember 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Sosialisasi dan Penandatanganan PKS Penyaluran Kartu Tani yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square Mamuju, Kamis 14 November 2019

Kominfo Sulbar -- Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin Safar melaunching acara peningkatan peran dan fungsi institusi statistik dalam Satu Data lndonesia (SDI) dan Launching aplikasi android Dasi Ta MARASA yang digelar oleh Badan Pusat Statistik di Hotel maleo Mamuju, Rabu, 13,November 2019. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin Sanusi mengatakan, beda masa pemerintahan terkadang beda kebijakan, begitupun tentang data yang ada, berdasarkan fakta dilapangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan sehingga menimbulkan permasalahan - permasalahan yang dinilai sangat sepele tetapi berdampak sangat besar. " Saatu data Indonesia merupakan terobosan dalam rangka membenahi pengelolaan data agar koordinasi antar lembaga semakin jelas, sehingga data yang dihasilkan semakin konsisten serta pengelolaan data dapat semakin jelas. Kita harus membangun kolaborasi , sinergitas antar OPD demi satu data Indonesia," tandasnya. Lebih lanjut disampaikan, melalui program SDI diharapkan tidak terjadi kesimpamgsiuran data yang dikelola antara Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Untuk saat ini, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik merupakan wali data sebagai mana yang diamanatkan oleh Presiden. Oleh karena itu , semua data OPD Pemprov maupun Pemkab yang ada merupakan produsen data ke Dinas Kominfo yang akan dikembalikan lagi ke OPD-OPD terkait. Disampaikan, menurut Presiden RI, kedaulatan data harus segera diwujudkan, sebab data merupakan kekayaan baru Indonesia yang sangat penting untuk dijaga dan dimaksimalkan pengelolaannya sehingga terwujud suatu koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder terkait. " Rapuh tidaknya suatu negara tergantung dari data, maka dari itu jika data disalahgunakan maka bisa membawa dampak buruk bagi negara, maka sangat benar yang dikatakan Presiden yang mengatakan data lebih berharga dari minyak, " beber Safaruddin Kepala Badan Pusat Statistik Sulbar, Win Rizal menyampaikan, sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai satu data Indonesia merupakan wujud ketersediaan data yang akurat . SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menghasilkan data yang akurat,mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi…

Kominfo Sulbar -- Untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang konsisten, efisien dan efektif, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Se-Sulbar dan BPS berkomitmen mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di Sulbar dalam setiap penyelenggaraan statistik. Hal tersebut, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Bappeda dan BPS tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulbar, yang disaksikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Penandatangan komitmen bersama, dilakukan saat acara Rapat Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia, yang berlangsung di Grand Maleo Hotel, Rabu 13 November 2019. Sekprov Sulbar Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menekankan, dalam melakukan setiap pekerjaan, semua institusi yang ada di Sulbar harus berpedoman pada satu data. "Apapun yang dikerjakan, oleh sektor apa pun dan institusi manpun yang ada di Sulbar tidak boleh keluar dari data yang ada," pungkas Idris Idris berharap, penandatanganan komitmen tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat agenda dan rencana bersama antara Kominfo, BPS dan Bappeda dalam bentuk master plan yang jangka waktunya satu tahun, demi memperkuat data. "Saya mohon komitmen ini masuk ke dalam komitmen afektif yang tidak hanya bertandatangan, tetapi ada tindaklanjut dari komitmen itu. Makanya dari itu, Kominfo, BPS dan Bappeda harus punya agenda yang ditandai dengan rencana bersama. Itulah maknanya penandatanganan komitmen, yang artinya ada perjanjian bersama untuk sama-sama memulai menyelesaikan persoalan yang selama ini belum pernah kita lakukan dengan baik , "kata Idris Untuk menjadikan Sulbar sebagai provinsi terdepan terhadap kebijakan pengelolaan satu data, Idris menyatakan, Kominfo, BPS dan Bappeda akan bahu membahu untuk memastikan Sulbar harus mendahului provinsi lain. "Sulbar tidak hanya akan menyelenggarakan kebijakan satu data, namun harus leading mendahului yang lain. Untuk itu, kita akan bahu membahu bersama BPS, Kominfo, Bappeda untuk memastikan hal itu. Kita targetkan pada 2020 harus on the track dengan capaian lebih tinggi dari provinsi lain, misalnya provinsi lain 70 persen, kita mau…