KomInfo Sulbar -- Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris membuka secara resmi Jalan Sehat Keluarga di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju, Minggu 8 Desember 2019. Jalan sehat tersebut dalam rangka menyambut peringatan Hari Ibu ke-91. Muhammad Idris berharap kebersamaan yang telah tercipta saat berlangsungnya acara jalan sehat keluarga menjadi Sulawesi Barat yang kondusif kedepan. " Mudah - mudahan kebersamaan yang telah tercipta hari ini adalah kekompakan kita menuju Sulawesi Barat yang kondusif dikemudian hari.Para tamu undangan yang saya cintai, seperti yang kita ketahui bahwa ibu adalah malaikat tak bersayap yang melahirkan juga melindungi kita hingga lahirlah para pejuang, pejabat dan semua anak negeri maka berdosalah kita jika tidak menghadiri serta meramaikan kegiatan hari ini," ucap Idris Jalan sehat tersebut juga dihadiri Ketua TP PKK Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal, Ketua DWP.Ny.Kartini Hanafi Idris , Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Korem 142 Tatag, Kol. Inf. Eventius Teddy Danarto, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Baharuddin Djafar bersama nyonya, Kakanwil Sulbar, Mufli, Asisten I bidang Pemerintahan Sulbar, Muhammad Natsir, Asisten III bidang administrasi, Jamila, Kadis Dispora, Muhammad Hamzih, Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar, Andi Rita Mariani, Raja Mamuju, Andi Maksum Da'i.(kominfo) Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, bersama Anggota DPR RI, Andi Ruskati Ali Baal, Kartini Hanafi Idris, Kapolda Sulbar , Baharuddin Djafar, Bupati Mamuju, Habsi Wahid mengikuti Jalan Sehat Keluarga Dalam Rangka Hari Ibu Ke-91 yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Manakarra, Minggu 08 Desember 2019

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Gubernur II Periode, Anwar Adnan Saleh bupati se-Sulbar, unsur Forkopimda dan Beberapa kepala OPD Pemprov saat Sosialisasi Konstratani Sulawesi Barat, dan Pelepasan Ekspor RBD Palm Olein Ke Cina dan Ekspor Pisang ke Malaysia yang didampingi Sulbar di SMK Kakao Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Sabtu 7 Desember 2019

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Gubernur II Periode, Anwar Adnan Saleh bupati se-Sulbar, dan Beberapa kepala OPD Pemprov saat Peninjauan Kebun Kakao di Desa Pammulukang, Kec Kalukku, Kab. Mamuju, Sabtu, 7 Desember 2019

Kominfo Sulbar, Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo melakukan kunjungan kerja di Mamuju Ibu Kota Sulbar, Sabtu 7 Desember 2019. Lokasi kunjungan Mentan RI berada di Desa Sondoang, SMKN Kakako dan Desa Pamulukang kecamatan Kalukku. Dalam kunjungannya, Mentan RI memberikan sejumlah bantuan dari Kementerian yang dipimpinnya kepada Sulbar. Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kehadiranya di Sulbar dalam rangka mengawal perkembangan dan kemajuan para petani Sulbar agar mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah. " Saya merasa orang Sulbar, maka saya juga mempunyai kewajiban untuk membantu Sulbar, siapa lagi yang mau urus negara, siapa lagi yang urus Sulbar kalau bukan kita sendiri" kata Syahrul dalam sambutannya Masih dikatakan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengucurkan dana sebesar 50 Triliun untuk kemajuan pertanian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut, menurutnya sangat mudah diberikan bagi daerah yang serius untuk memajukan hasil pertaniannya. "Presiden RI menyediakan dana 50 triliun untuk kemajuan pertanian di Indonesia, maka dari itu kita selaku rakyat Indonesia jangan ada yang manja, kita harus terus bekerja dan bertanian itu bisa menjanjikan yang penting kita serius," pungkas mantan orang nomor satu di Sulsel itu Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, berdasarkan data pengguna lahan, Sulbar memiliki potensi lahan sawah sebanyak 64.232 hektar, dengan kondisi 49 persen sawah tadah hujan sehingga membutuhkan perhatian dalam hal penyediaan sumber air irigasi. Sedangkan lahan kering sekitar 623.000 ha yang berpotensi dikembangkan dengan tanaman palawija buah dan sayuran. Selain itu, ada pula lahan perkebunan Kakao, kopi, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, lada dan pala seluas 357.893 Ha, dengan kondisi terdapat 64.484 Ha tanaman tua yang membutuhkan peremajaan. Pada kesempatan itu, Enny mengungkapkan, potensi pengembangan komoditas pertanian di Sulbar sangat menjanjikan, karena ditunjang oleh iklim atau agroklikmat yang mendukung bagi pertumbuhan tanaman. Tidak hanya itu, jumlah kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat menjemput Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo . Hadir mendampingi Wagub Sulbar seperti Sekprov Sulbar Muhammad Idris, bupati se-Sulbar, unsur forkopimda dan pimpinan OPD Pemprov Sulbar di Bandara Tampa Padang, Sabtu 7 Desember 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Inspektur Inspektorat, Suryadi, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan dan undangan lain melakukan Pembahasan Konsep Hasil Pemeriksaan dan Action Plan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulbar, Jumat, 6 Desember 2019

Kominfo Sulbar -- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar membuka secara resmi Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan( TLHP) BPK-RI, BPKP, ITJEN Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis dan Inspektorat Daerah Provinsi pada OPD lingkup Pemprov Sulbar, Kamis, 5 Desember 2019. Berlangsung di Aula Hotel Villa Bogor Kabupaten Majene, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, dalam rangka mewujudkan Good Governace dan Clean Goverment yang menjadi tujuan utama suatu pemerintahan termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. " Opini WTP sebagai bukti keseriusan dari kita semua dalam mengelola keuangan sehingga LKPD tahun 2018 BPK memberikan opini WTP terhadap tujuh ententitas atau 100 persen yaitu pemerintah provinsi dan enam peemerintah kabupaten di Sulawesi Barat. Hal itu melampaui target pemerintah pusat yang menargetkan dalam RPJM perolehan, opini LKPD minimal 85 persen pemda di tahun 2019 dan mudah-mudahan ditahun-tahun mendatang seluruh pemerintah daerah di Sulbar dapat mempertahankannya," kata Enny. Masih kata Enny, opini WTP tersebut belum sepenuhnya dapat terwujud disebabkan oleh implementasi yang memerlukan komitmen, konsistensi dan upaya yang kuat dari seluruh stakeholder terkait yang dapat terwujud apabila dikelola dengan baik, hal tersebut tidak jarang kandas pada saat di implementasikan karena adanya resistensi yang baik dari kalangan internal maupun eksternal. Disadari secara bersama ,sambung Ketua PMI Sulbar itu, semua hal tersebut patut disyukuri karena hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari semakin baiknya opini atas laporan keuangan entitas baik pada pemerintah provinsi maupun pada pemerintah Kabupaten se-Sulbar . " Tadi pagi saya bersama kepala BPK habis menghadiri acara BPK alhamdulillah badan pemgelolaan keuangan kita mendapatkan award sebagai pengelolaan keuangan terbaik dari BI", sebutnya Sekretaris Inspektorat Sulbar, Mappeare menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan, dilaksanakannya pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemprov Sulbar tahun 2019 yaitu mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Penduduk 2020 Kolaborasi Satu Data Kependudukan yang berlangsung di Hotel Grand Maleo Mamuju, Kamis, 5 Desember 2019

Kominfo Sulbar -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar bersama Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar rapat paripurna Penyerahan Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu 4 Desember 2019.Penyerahan ranperda dilakujan oleh Wagub Enny Anggraeni Anwar kepada Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Rahim. Lima ranperda tersebut yaitu, ranperda tentang Retribusi Jasa Umum, ranperda tentang Jasa Usaha, ranperda tentang Perubahan RPJMD Sulbar tahun 2017-2022, ranperda tentang pembentukan Rencana Pembangunan Industri di Sulbar tahun 2019-2039, dan ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulbar. Rapat Paripurna penyerahan lima ranperda dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sulbar Abdul Rahim. Wagub Enny Anggraeni Anwar dalam sambutannya menyampaikan, pengajuan kelima ranperda tersebut merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan provinsi, yang kesemuanya bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat di segala sektor atau bidang melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Terkait ranperda tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha, Enny mengatakan, dengan adanya perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha ini di harapkan akan mampu memberikan kontribusi dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Barat. Terkait usulan lima ranperda tersebut, Enny mengharapkan, usulan ranperda tersebut bisa selesai tepat waktunya, agar bisa memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah dan bagi kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Rahum menyampaikan, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 huruf a peraturan tata tertib DPRD menjelaskan bahwa ranperda dilakukan melalui dua tahapan, pada tahapan pertama Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah di awali dengan penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna "Setelah melalui pembahasan dan penyerahan lima ranperda ini, berdasarkan surat rekomendasi dari Baperpemda, maka Bamus PRD menindaklanjuti dan menyepakati jadwal pembahasan serta menyetujui lima ranperda yang akan dibahas dalam rapat pansus DPRD Sulbar," tandas Rahim. Hadir pada rspat paripurna tersebut sejumlah anggota DPRD dan pimpinan OPD. (Kominfo)

Kominfo Sulbar -- Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Djamila menegaskan, kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sulbar harus betul-betul tepat sasaran yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Sulbar, yang berlangsung di Grand Hotel Maleo Mamuju, Rabu 4 Desember 2019. "Kita berharap yang tercover dalam kepesertaan BPJS Kesehatan betul-betul masyarakat yang kurang mampu dan yang berada dipinggir-pinggir desa atau mereka yang termarjinalkan, "ucap DjamilaDjamila menuturkan, selama ini banyak masyarakat yang mengelu karena tidak tercover, padahal mereka berhak ikut dalam kepesertaaan BPJS Kesehatan. "Kondisi sekarang banyak masyarakat yang mengeluh, yang sesungguhnya tidak mampu tapi tidak tercover dalam kepesertaan BPJS Kesehatan," ungkap Djamila. Sehubungan hal itu, Djamila menyatakan, Pemprov Sulbar melalui Dinas Sosial berkomitmen melakukan pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan yang betul-betul akurat dan sesuai aturan yang ada."Intinya adalah Pemprov Sulbar sesuai kesepakatan kita saat melakukan forum komunikasi, bagaimana Dinas Sosial melakukan pendataan yang betul-betul riil. Kita berharap tidak ada lagi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial, karena jika SKTM itu selalu muncul, maka terindikasi bahwa pendataan kita tidak akurat," tandas Djamila