Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol.Baharuddin Djafar, Ketua TP.PKK Sulbar, Ny.Andi Ruskati Ali Baal, Ketua DWP Sulbar, Ny.Kartini Hanafi Idris, para asisten, pimpinan OPD dan ASN lainnya pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dirangkaikan zikir dan salat taubat bersama di Masjid Baitul Anwar, Selasa, 31 Desember 2019 malam. Kegiatan tersebut dilakukan dalam menyongsong tahun baru 2020

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar didampingi Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, Wakil Bupati Polewali Mandar, H.M. Natsir Rahmat, Kadis Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, Khaeruddin Anas, Kadis PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Akhsan, Kabalitbangren Polewali Mandar, Darwin Badaruddin, serta Staf Khusus Gubernur Sulbar, Muhammad Firdaus, melakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Hasnur Resources Terminal tentang Studi Identifikasi Alternatif Kerjasama di Bidang Kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Silopo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. serta Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan PT. Panca Merak Samudera tentang Kerjasama Bidang Transportasi Laut untuk Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.Proses Penandatanganan MOU disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Barat, didampingi oleh Sekda Provinsi Sulawesi Barat, di Restoran Seribu Rasa Gunawarman, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis, 26 Desember 2019

Komisi I DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, yang digelar ruang Command Center lantai 4 Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (20/12/2019). Kunjungan rombongan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuruh diterima langsung Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Hasdullah. Selain itu turut hadir Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Samsul Samad dan para anggota dewan dari Komisi I serta didampingi Kepala Diskominfo-SP Sulbar, Safaruddin Sanusi, Kabid Layanan E Goverment Ridwan Djafar beserta rombongan. Kadis Diskominfo SP Sulbar, Safaruddin Sanusi menjelaskan, bahwa selama ini di pemerintah Sulbar khususnya dinas Kominfo Sulbar telah menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang mengacu pada aturan UU nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE di setiap OPD. Lanjut dikatakan, untuk.menerapkan di OPD, telah dilakukan pelantihan bimtek khusus SPBE. Di kominfo juga telah membuka ruang belajar bagi staf opd untuk belajar. " SPBE adalah bagian yang harus kita hadapi di zaman era digital. Maka dari itu kami beserta anggota DPR Sulbar dari Komisi 1 yang membidangi kominfo datang ke Sulsel untuk bisa melihat sudah sejauh mana sistem SPBE ini diterapkan. "kunjungan ini untuk nempelajari sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Pemprov Sulsel. Ada dua poin yang ditekankan, diantaranya terkait pejabat pengelola informasi daerah (PPID) dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Walaupun keduanya itu kita masih lemah makanya kami bersama DPRD Sulbar berkunjungan ke Pemprov Sulsel. Dan kami banyak mendapat penjelasan terkait pengembangan SPBE untuk Sulbar dan akan kami benahi ke depan," tutur Safaruddin. Dia mengatakan, pihaknya memang baru memulai membangun sistem di Pemprov Sulbar. Fokusnya perbaikan infrastruktur untuk mewujudkan sistem tata kelola informasi tahun 2020 mendatang. Diskominfo-SP Sulbar juga tengah menyiapkan sumber daya manusia yang bakal mengelola. Dengan SDM yang telah ada di Kominfo Sulbar tentunya ini menjadi pendorong bagi kami untuk bisa mewujudkan tata kelola ini…

Kominfo Sulbar -- Berbicara masalah peningkatan produktivitas dan daya saing, tentu tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. "Jangan bicara produktivitas kalau tidak bicara SDM, satu kunci utama dalam peningkatan produktivitas dan daya saing adalah kualitas SDM yang unggul dan berkualitas, sehingga program-program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah pusat, maupun daerah dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,"kata Sekprov Sulbar Muhammad pada acara Rapat Sinergitas Peningkatan Produktivitas bersama Stakeholder se-Sulbar, di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 18 Desember 2019. Selain masalah SDM, lanjut Idris, peningkatan produktivitas dan daya saing juga harus didukung dengan perubahan atau pergeseran cara berfikir demi memberikan substansi yang bagus. "Apapun yang dilakukan pemerintah, termasuk peningkatan produktivitas dan daya saing akan sulit dilakukan apabila tidak ada perubahan cara berfikir untuk itu. Tidak ada produktivitas yang lahir apabila pemerintahan tidak membangun cara berfikir untuk meningkatkan produktivitas,"tandas Idris. Mantan Deputi Bidang Diklat LAN Rai itu juga mengemukakan, perubahan cara berfikir untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan cara pendekatan struktural model, misalnya untuk mendorong UMKM yang harus dilakukan sebelumnya adalah melihat model berbagai UMKM yang sudah sukses di Sulbar. "Tidak perlu banyak model, terus terang kalau langsung mau masif akan sulit , apalagi untuk memiliki daya saing," lanjutnya. Guna meningkatkan produktivitas Bidang Ketenagakerjaan, khususnya UMKM Sulbar, melalui kesempatan itu, Idris menitipkan pesan kepada Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan RI agar Sulbar mendapat perhatian melalui anggaran APBN pada Kementerian Ketenagakerjaan RI. Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan RI Bidang Kerjasama Internasional Suhartono, mengungkapkan, berdasarkan hasil riset Pricewaterhourse Coopers (PwC) yang merupakan salah satu dari empat penyedia jasa auditor besar di dunia, Indonesia pada 2045 akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke empat di bawah China, India dan Amerika Serikat. Namun, kata Suhartono, untuk mencapai hal itu salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kompetensi SDM dan…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris bersama Presiden Komite Perdamaian Dunia, Djuyoto Suntani pada acara Pemberian dan pengukuhan sebagai member dari The World Peace Committee yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Rabu 18 Desember 2019

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris, bersama Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Andi Ruskati Ali Baal dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulbar Ny. Kartini Hanafi Idris, mengahadiri acara Ritual Adat Massossor Manurung ( Pencucian Benda Pusaka Kerajaan Mamuju), yang berlangsung di pelataran Kompleks Rumah Adat Mamuju, Selasa 17 Desember 2019. Ritual Adat Massossor Manurung merupakan salah satu rangkaian acara perhelatan Festival Maradika Mamuju (FMM) 2019, yang diselenggarakan Pemkab Mamuju bekerjasama dengan Lembaga Adat Kerajaan Mamuju. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ritual adat massossor manurung sebagai suatu kegiatan yang membanggakan bagi masyarakat Sulbar, khususnya Mamuju."Alhamdulillah kegiatan hari ini cukup meriah dan membanggakan bagi kita semua orang Sulbar, khususnya masyarakat Mamuju,"ucap Idris. Idris menuturkan, penyelenggaraan ritual adat massossor manurung, dapat pula dikatakan suatu kegiatan yang tergolong sangat langka dan unik, sebab di dalamnya dapat mempertemukan dua Kelompok Kerajaan yang eksis di nusantara, yakni Forum Silaturrahmi Keraton Nusantara (FSKN) dan Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN). "Menurut saya sulit kita mempertemukan dua kelompok kerajaan, dan Alhamdulillah melalui perhelatan ini keduanya dapat menjadi satu."Idris menambahkanIdris berharap, kegiatan itu dapat diinformasikan kepada masyarakat di nusantara melalui media, baik cetak maupun elektronik, agar ke depan mereka dapat hadir di Mamuju untuk menyaksikan langsung ritual tersebut. "Kita berharap kegiatan ini dapat dimediakan, sebab merupakan salah satu modal besar kita untuk mendorong bagaimana warga di nusantara ini bisa melihat lebih dekat ritual adat yang luar biasa ini," lanjut IdrisBupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan, prosesi ritual adat massossor manurung suatu gambaran hubungan yang kuat dari dua kerajaan nusantara, yakni Mamuju dan Badung Bali di masa lampau. "Dari ke dua kerajaan ini, melahirkan manurung sebagai bukti sejarah kekuatan hubungan antara dua kerajaan tersebut."ungkap Habsi Habsi menyatakan, kekuatan hubungan itu akan terus dipelihara dan kembangkan pada aspek-aspek yang lain, khususnya dalam mendorong kemajuan daerah dan seluruh bidang pembangunan yang diwujudkan…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Maradika Mamuju, Andi Maksum Dai, Anggota DPR RI, Andi Ruskati Ali Baal, Ketua DWP Sulbar, Ny. Kartini Hanafi Idris, Bupati Mamuju Habsi Wahid , Wabup Mamuju, Irwan satya Pababari, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, sejumlah anggota DPRD Sulbar dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar pada acara Welcome Dinner Festival Maradika Mamuju 2019 Forum Silaturrahmi Keraton Nusantara yang berlangsung di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Barat . Gambar didokumentasikan Senin, 16 Desember 2019

Rumah sakit Regional milik pemerintah Sulawesi Barat terus melakukan pembenahan untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat agar dapat berobat ke rumah sakit ini. Tentunya ini menjadi tantangan kedepan dr Indah yang telah dilantik menjadi direktur rumah sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat. Menurut dr Indah yang ditemui dikantornya pada selasa, 17 Desember 2019, menuturkan tentang apa saja yang akan dilakukan untuk membenahi rumah sakit regional pemerintah Sulawesi Barat, yang saat ini telah terbangun megah yang berada diatas bukit dijalan Martadinata Kecamatan Simboro, Mamuju. Dalam ulasannya, mantan plt Kadis kesehatan Sulbar iini menjelaskan bahwa target kedepan yang telah diupayakan, tentu saja akreditasi rumah sakit ini harus lulus dengan nilai yang baik agar pelayanan rumah sakit terus dapat berjalan dan masyrakat miskin, terkhusus kelas III yang rata rata memiliki bpjs bantuan dari pemerintah dapat terus terkafer. "Usai disurvei oleh tim survei komisi akreditasi di rumah sakit di RSUD Provinsi Sulbar pada bulan November, Tim survei ini telah mengeluarkan hasil penilaiannya. Melihat RSUD ini di dukung dengan gedung baru yang terbangun di atas bukit dan didukung jumlah dokter 24 orang dan 17 poliklinik, menjadi point bagi RSUD kita. Dengan hasil yang membanggakan akhirnya RSUD milik pemerintah Sulbar telah terakreditasi dengan bintang empat. Ini merupakan hal yang membahagiakan, dengan harapan RSUD pemerintah Sulbar yang telah memiliki akreditasi, maka pelayanan dapat berjalan dengan baik, khususnya peserta BPJS dapat terkafer "Ujarnya. Selain itu, dr Indah menjelaskan tentang kelanjutan program jangka menengah di tahun 2020, Dimana rencananya akan membuka pelayanan jantung. Jadi saat ini kita sementara memprogramkan pelayanan prioritas yaitu layanan jantung. layanan jantung ini rencananya tahun 2020, kita akan membeli alatnya dan dokternya akan disekolahkan beserta perawatnya. Sehingga persiapan dalam 1 tahun ini mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Jika Dokter spesialis jantung yang kita sekolahkan telah selesai menambah ilmnya tentang jantung yang lebih kesepesialisnya dan kemudian jika alatnya juga…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memimpin Rapat Koordinasi lintas sektoral dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 16 Desember 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Bendera Memperingati Hari Bhakti Transmigrasi ke-69 tahun 2109 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 19 Desember 2019