Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Penutupan Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lingkup Pemprov Sulbar di Aston Hotel Residence, Balikpapan Kalimantan Timur, Jumat, 11 Oktober 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Seluruh Indonesia, di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/19). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kasuspen) yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bahtiar. Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia ini berlangsung dari tanggal 11-13 Oktober 2019. Adapun narasumber yang hadir diantaranya; Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Ni Luh Made Wiratmi; Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Budi Setiawan dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, mengambil bagian untuk melayangkan beberapa pertanyaan dan pernyataan. “Yang pertama saya pertanyakan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang nomengklatur dan unit kerja sekretariat daerah yang dianggap menurunkan fungsi Biro Humas menjadi Kabid Humas di Dinas Kominfo. Kedua, beban Kominfo menangani infrastruktur, seperti satu data indonesia, SPBE, Geospasial, ditambah lagi dengan tugas Humas yang begitu berat. Ada KIP dan KPID juga akan semakin menambah beban Kominfo, sehingga kewalahan untuk fokus mengurusi pemberitaan,” sebut Safaruddin. Dalam kesempatan itu, kata mantan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat ini, persoalan-persoalan yang dihadapi Humas di Sulawesi Barat juga dirasakan oleh semua daerah Provinsi se Indonesia, utamanya dalam hal koordinasi ke OPD dan lembaga vertikal lainnya.“Dan Kapuspen Kemendagri sudah berjanji akan mengevaluasi persoalan tersebut dalam waktu dekat ini. Apalagi dengan terpisahnya hlHumas dan Portokol semakin mempersusah ruang komunikasi,” ucapnya. Selain itu, tambah Safaruddin, Kemendagri diminta dan disarankan agar setiap membuat suatu regulasi perlu melibatkan Kementerian lainnya seperti Menpan RB dan lembaga lainnya sehingga tidak berseberangan dan tumpang tindih. “Termasuk saya juga sarangkan bahwa untuk APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) diundang untuk membahas persoalan di…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni, ketua umum Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia ( Lasqi ) Tarmizi Tohor, Kepala Kanwil Agama Sulbar, Muflih Fattah Ketua harian DPW Lasqi Sulbar Misbahuddin dan Kepala OPD Provinsi Sulbar saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah lembaga Seni dan Qasidah Indonesia di Aula Kantor Wilayah Agama Provinsi Sulawesi Barat, Sabtu, 12, Oktober 2019

Kegiatan layanan internet gratis program Desa MARASA (mandiri, cerdas dan Sehat) kini tinggal selangkah lagi. Dalam waktu dekat, tim dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar akan turun melakukan pemasangan alat. Pemasangan alat memang masih menunggu penyelesaian pemasangan kabel optik. Namun karena progres pemasangan kabel optik kini sudah pada tahap finalisasi, Diskominfopers Sulbar menjadwalkan pemasangan alat paling lambat bulan oktober ini. Kepala Bidang Layanan E-Government Muh. Ridwan Djafar mengatakan, tahap pertama yang sudah dilaksanakan dalam rangka kegiatan layanan internet desa adalah memastikan akses penyediaan layanan internet di lokasi. Perencanaan awalnya, untuk penyediaan akses internet ini Diskominpers Sulbar akan bekerjasama dengan pihak telkomsel. Dari 70 desa yang yang ditetapkan sebagai Desa Marasa melalui surat keputusan gubernur. Sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, desa yang dapat diintervensi layanan internet gratis pada tahun ini, hanya 32 desa. Terdiri dari 8 desa di Kabupaten Polman dan masing masing 5 Desa di Kabupaten Mamuju Majene, Mateng serta 4 Desa Kabupaten Pasangkayu. Setelah tim Kominfopers Sulbar turun melakukan survei di awal triwulan II lalu, ternyata banyak lokasi atau desa yang belum dijangkau telkomsel. Selain itu, beberapa desa yang terjangkau telkomsel kualitasnya signalnya masih rendah. " Ada yang masih 2G, tri G padahal untuk berfungsi efektif layanan signal harus four G. Sehingga kalau kita menggunakan telkomsel hasilnya tidak akan maksimal" terang Muh Ridwan. Dengan pertimbangan bahwa yang diharapkan adalah layanan internet gratis di desa dapat berfungsi maksimal. Diskominfopers akhirnya memutuskan menggandeng pihak ICON + sebagai pihak penyedia alias vendor. Pihak ICON+ akan memfasilitasi layanan internet via kabel optik. Seperti yang saat ini digunakan pada layanan internet OPD di kompleks kantor gubernur sulbar. Hanya saja, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melakukan pemasangan kabel. Hal itu karena kabel optik yang telah dipasang pihak ICON+ baru sebatas di jalur jalan poros provinsi. Sehingga anak perusahaan PLN ini…

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lingkup Pemprov Sulbar di Aston Hotel Residence , Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis, 10 Oktober 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri acara Temu Bisnis Calon Investor di Kawasan Transmigrasi di Hotel Grand Maleo, Jumat, 11 Oktober 2019. “Saya yakin dengan konsep sharing kita bisa saling memberi informasi mengenai peluang peluang bisnis masa depan, ” kata Idris Mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI tersebut juga mengatakan, Mamuju menjadi salah satu Ibu Kota Provinsi yang berkontribusi besar terhadap kemajuan negara Indonesia. Kontribusi transmigrasi terhadap kemajuan Indonesia yaitu dengan mewujudkan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta peran pemerintah yang berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mengembangkan produk unggulan di kawasan transmigrasi tersebut demi keberhasilan kawasan transmigrasi, dan kesejahteraan warga negara yang berada di kawasan transmigrasi tersebut. “Berbicara transmigrasi, bukan lagi soal perpindahan warga negara dari daerah satu ke daerah lain akan tetapi, saat ini transmigrasi berbicara mengenai produktivitasnya. Saya mendapat kesan yang positif dari perkembangan transmigrasi di Sulbar ini, itu menandakan kebahagiaan dari warga transmigrasi yang ada di Sulbar setiap saya mengunjungi mereka, karena saat ini kebahagiaan tidak bisa lagi di kalkulasikan dengan aspek ekonomi . Mari kita maknai pertemuan kita hari ini dengan pure mendiskusikan bisnis meeting ini dengan dengan pluang peluang yang ada,” sebutnya. Direktur Promosi dan Kemitraan Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Heryanto mengatakan, ini merupak yang pertama kalinya di Sulbar yang mempertemukan wilayah wilayah atau Kabupaten, dalam hal ini kawasan transmigrasi yang memiliki potensi potensi unggul akan tetapi belum tersentuh oleh mitra yang ada, hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya action bahwa kita tidak akan bisa bekerja sendiri. “Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia telah tersedia di kawasan transmigrasi, kita hanya tinggal melaksanakan apa yang harus kita perbuat sehingga para investor akan melirik dan mengembangkan dengan skala ekonomi kawasan transmigrasi.”kata Heryanto “Kedepan, sasaran kita adalah kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi dan kawasan sekitarnya.”tandasnya.

 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris usai mengikuti senam (SKJ) Dilanjutkan dengan aksi penanaman pohon di dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulbar, bersama Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin para Kabid dan staf Lingkup Dinas Kominfo, Jumat 11 Oktober 2019. Idris menuturkan bahwa halaman dinas kominfo cukup luas dan sangat bagus untuk ditata dengan menanam berbagai pohon agar kelihatan sejuk dan indah. Namun harus dijaga agar tanaman tersebut tidak rusak, akibat sapi yang masih berkeliaran di seputaran perkantoran, ujar Idris dilanjutkan dengan bersantai bersama Safaruddin dengan menikmati segelas bubur kacang hijau.

 Kominfo Sulbar — Pemprov Sulbar dan Kaikoukai Healtcare Corporation, menjalin kerjasama dalam pengembangan Rumah Sakit dan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada tenaga medis, paramedis dan nursing care (care giver) atau perawat. Kerjasama dengan perusahaan asal Jepang tersebut, ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU), yang dilakukan oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, bersama Chief Operating Officer Healthcare Coporation Makoto Kawahara, di Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 10 Oktober 2019. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit yang lebih optimal dan profesional, serta SDM dengan kualitas keterampilan berstandar internasional. “Kerjasama ini sebagai bukti keseriusan Pemprov Sulbar untuk mewujudkan tenaga kerja yang terampil. Jadi selamat bagi anak-anakku para tenaga medis yang ingin meningkatkan kualitasnya di Jepang,”ucap Ali Baal Ali Baal menjelaskan, sebelum diberangkatkan ke Jepang, terlebih dahulu akan diberikan sejumlah pelatihan, seperti bahasa Jepang dan Inggris, kemampuan menggunakan IT, serta ilmu managerial. “Dalam waktu dekat kita akan membuka kelas bahasa Inggris, Jepang dan IT, termasuk ilmu managerial, seperti bagaimana cara bekerja secara tim. Semuanya ini harus dikuasasi sebelum diberangkatkan,” sebutnya. Untuk itu, para tenaga medis dan masyarakat yang menempuh pendidikan di bidang kesehatan, baik negeri maupun swasta, diharapkan sejak dini mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang tersebut. “Berbahagialah bagi anak-anakku yang sekolah di bidang kesehatan, baik negeri maupun swasta. Siapkan diri sejak dini untuk dilatih, dan dibawa ke Jepang untuk bekerja,”Imbau Ali Baal Untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam kerjasama itu, Ali Baal menghimbau OPD terkait untuk memperhatikan sejumlah hal, yakni pertama melakukan perencanaan yang baik terutama berkaitan kebutuhan tenaga perawat yang perlu ditingkatkan. Kedua menindaklanjuti kerjasama dengan tuntas dan terarah. Ketiga, jalankan kerjasama dengan orientasi hasil, disiplin dan pastikan berdampak bagi kemajuan rumah sakit dan dunia kesehatan di Sulbar dan keempat, menjaga hubungan dengan pihak Kaikoukai dengan sebaik-baiknya dan juga keberlanjutan…

Gubernur Sulawesi Barat “Ali Baal Masdar” didampingi Ibu Gubernur Sulawesi Barat “Hj. Andi Ruskati Ali Baal” dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat “Arifuddin” menghadiri acara Penyerahan Lembar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, bertempat di Istora Jakarta, Selasa 08 Oktober 2019. Warisan Budaya Takbenda Provinsi Sulawesi Barat Kalinda’da, Pakkacaping Tommuane, Pande Bassi, Panette dan Sibaliparri.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Pelaku Umum UMKM Tingkat Pemprov Sulbar yang digelar oleh di Hotel Luke’s Mamuju, Rabu, 9 Oktober 2019. “ Di saat ini adalah generasi era milineal yang tersentuh oleh semua kaum baik muda dan tua yang tentunya tidak lepas dari zaman teknologi modern atau IT. Untuk itu pelaku usaha mikro dan UKM tidak boleh gaptek, jangan mengatakan saya cuma UKM kecil sehingga tidak memasarkan produknya. Di era industri teknologi modern, pasti akan tertinggal,” kata Idris. Lebih lanjut dikatakan, Sulawesi Barat sebagai Provinsi ke-33 memiliki atmosfer, dan iklim usaha yang mulai berkembang dalam dunia usaha. Sulbar juga berpeluang menjadi salah satu kota pencetak pengusaha yang dinilai sangat sejalan sebagai kota penyokong bagi pembangunan ibu kota negara baru Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur kedepan. “ Brand marasa lebih berkonotasi memberi pemberdayaan bagi warga negara khususnya di daerah, dan kita berharap kedepan hal itu bisa dilembagakan paling tidak setiap produk apapun di Sulbar mengandung brand marasa,” tandas mantan Deputi LAN bidang diklat. Masih kata Idris, para pelaku usaha hendaknya mampu berfikir progresif, inovatif dan mencari unsur-unsur terbaru sehingga setiap produk yang diciptakan mampu bersaing secara terus menerus dan tidak akan tertinggal. “ Melalui Dinas Koperindag ini, Pemprov Sulbar akan terus menerus memberikan keterampilan kepada STM dan anak-anak muda kita, karena dunia tenaga kerja ini tidak akan pernah terselesaikan sehingga dengan adanya kegiatan mandiri seperti ini dapat menjadi salah satu tolak ukur bagi kemajuan pengusaha kita kedepan,” sebutnya. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar, Amir Maricar menyampaikan, pelatihan tersebut akan terus dilakukan secara bertahap ditiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulbar. " Sekiranya para pelaku usaha yang ada di sulbar diupayakan dapat lebih berkembang dari segi produksi atau dari segi pemasaran, sehingga sebagaiharapan bersama melalui pelatihan tersebut wawasan para pelaku usaha lebih luas…