Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, di Mamuju, Senin, 7 Oktober 2019. Dibuka oleh Kepala Biro Ortala Sulbar, Masriadi Nadi Atjo.. Sebagai pemateri Dr Suyuti sekaligus kapasitas sebagai Tim Asistensi RB & SAKIP Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk Oleh KemenPAN-RB dan peserta dari OPDLingkup Mamuju Dalam sambutannya, Masriadi menyampaikan, reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Birokrasi idealnya mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan kinerja birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani. "Aspek layanan yang berkualitas dibarengi dengan penataan kinerja pegawai adalah bagian yang penting dalam reformasi birokrasi. Birokrasi hari ini perlu loncatan perbaikan, baik dari segi regulasi, proses dan penilaian. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih tingginya resistensi terhadap perubahan yang positif " papar Masriadi. Masriadi juga menyampaikan, ada beberapa point yang menjadi permasalahan strategis yang masih perlu diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Sehingga menimbulkan permasalahan yaitu rendahnya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN serta manajemen kinerja masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Kedua, birokrasi belum efektif dan efisien sehingga tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan, kelembagaan birokrasi pemerintahan masih belum efektif. Sehingga kelembagaan birokrasi pemerintahan masih dihinggapi permasalahan yang mendasar serta penerapan E Government belum berjalan efektif, efisien dan menyeluruh. "yang ketiga, pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan. Pelayanan masih belum berjalan efisien, praktek manajemen pelayanan publik belum dijalan dengan baik, rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan belum bermutu serta penggunaan E-Services sebagai sarana pendukung pelayanan yang belum merata" tutur Masriadi. Selanjutnya, Masriadi menjelaskan, bahwa masih banyak perangkat daerah atau unit kerja…

Kepala inspektorat Sulbar Suryadi dan Kepala dinas Kominfo,persandian dan statistik Sulbar, Safaruddin Sanusi,Kabid Layanan E Goverment Ridwan Djafar, menggelar rapat finalisasi Whistle Blowing System diruang kerja inspektorat Rabu, 9 Oktober 2019. Pemerintah Sulawesi Barat dalam hal ini akan menerapkan Whistle Blowing System, untuk langkah awal pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak lanjut dari laporan masyarakat. 

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris bersama Ketua DPRD Sulbar Sementara, Suraidah Suhardi pada acara Rapat Koordinasi DPRD Provinsi Sulbar terkait Hasil Evaluasi Kemendagri terhadap Ranperda Perubahan T.A.2019 di Gedung DPRD Sulbar, Selasa, 8 Oktober 2019. Hadir pula TAPD Pemprov Sulbar dan sejumlah anggota DPRD Sulbar

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Pembukaan Orientasi/Pembekalan anggota DPRD Kabupaten Polman, Majene, dan Mateng masa bakti 2019-2024 di Hotel Grand Maleo Mamuju, Selasa, 8 Oktober 2019 Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka kegiatan Orientasi/Pembekalan anggota DPRD kabupaten masa jabatan 2019-2024 gelombang ke-II, di ruang Multi Fungsi Grand Maleo Hotel, Selasa 8 Oktober 2019. Orientasi/pembekalan gelombang ke-II tersebut, diikuti sebanyak 95 anggota DPRD dari tiga kabupaten di wilayah Sulbar, yakni Polewali Mandar sebanyak 45 orang, Majene dan Mamuju Tengah masing-masing sebanyak 25 orang. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, DPRD dapat meningkatkan perannya menjalankan tiga fungsi yang dimilikinya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. “Tiga fungsi ini harus diperbaiki, terutama penguatan terhadap fungsi legislasi dan pengawasan. Kalau fungsi ini dapat dikelola dengan baik, maka Sulbar bisa lebih cepat meningkat,”tandas Idris Idris menuturkan, penguatan fungsi legislasi yang dimaksud ialah anggota dewan mahir menemukan problem atau masalah yang ada dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pada fungsi pengawasan, anggota dewan harus membangun manajeman kontrol yang baik, agar betul-betul efektif. ” Dengan fungsi yang dimiliki tersebut, DPRD sebagai mitra pemerintah sangat menetukan kemajuan suatu daerah. Anggota dewan ini sangat menetukan kemajuan daerah ke depan. Tidak ada daerah yang maju jika dikotomi antara legislatif dangan eksekutif tajam,” sebut Idris Melalui kesempatan itu, Idris juga meminta anggota DPRD dapat mendukung visi misi Pemprov Sulbar yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negari, BPSDM Kemendagri RI, Rina Kentiana menyatakan, dirinya menyambut baik kagiatan itu, sebab mempunyai makna yang penting dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dilakukan dan berkesinambungan. Rina mengajak, anggota DPRD untuk bekerja dengan hati dan senantiasa mendekatkan diri pada Ilahi, agar mampu mambangun Indonesia menjadi lebih kokoh dan kuat. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar, Yakub F. Solon, menyampaikan, kegiatan itu bertujuan untuk mengenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin berkunjung ke Kantor Badan Pusat Statistik Sulbar, Selasa, 8 Oktober 2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar acara SDGs Annual Conference 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019. Pada acara tersebut hadir Wakil Presiden RI Yusuf Kalla dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Selain itu, Gubernur Sulbar Alibaal Masdar didampingi staf ahli Suparman Parakkas turut hadir pada acara tersebut Tema Konferensi SDGs 2019 mengangkat tema Ekosistem Laut Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan.

Staf Ahli Gubernur Sulbar Dr. Yundini Husni Djamaluddin, yang juga Ketua Indonesia - Bahrain Business & Friendship Society Counterparttim, delegasi indonesia mengikuti acara Bahrain Indo Beauty Expo di Bahrain, yang digelar 5 sampai 6 Oktober 2019. Kunjungan tersebut sekaligus untuk membina atau mempererat hubungan kerja sama antara kedua negara.Diacara Bahrain Indo Beauty Expo di Bahrain, Dr Yundini , menyerahkan kain batik bergambar peta indonesia kepada Rana bin Isa Al Khalifa, Wakil Menteri Luar Negeri Kerajaan Bahrain .Menurut Yundini bahwa batik merupakan warisan dunia dari Indonesia. "pengakuan batik sebagai warisan dunia yang memenuhi kriteria simbol dan makna filosopi kehidupan rakyat Indonesia,untuk itu diacara expo ini,kita memperkanalkan budaya Indonesia yakni kain batik maupun makanan khas dari Indonesia. Salah satunya yang saya perkenalkan juga adalah dari Sulawesi Barat, Ujarnya. Dijelaskan bahwa saat ini Ketua Indonesia Bahrain Business & Friendship Society Counterpart,adalah Dr Hana Kanoo, yang mempromosikan hubungan Bahrain dan Indonesia di Bahrain sementara, saya sebagai Ketua Indonesia - Bahrain Business & Friendship Society Counterpart yang mempromosikan hubungan Bahrain di Indonesia. "Kami berdua bekerja sama meningkatkan hubungan kedua negara,ujarnya. Dr Yundini yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur menuturkan bahwa di acara Indo Beauty Expo di Bahrain ini turut dipamerkan beberapa prodak khas dari Sulbar berupa makanan seperti kolla kambu dan taba-taba. "ini adalah makanan khas dari Sulbar yang saya bawa, agar mereka juga dapat mengenal makanan khas dari daerah kita,apalagi golla kambu dan taba-taba menjadi makanan favorit mereka tutur Yundini.Kunjungan tersebut sekaligus untuk membina atau mempererat hubungan kerja sama antara kedua negara.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan pertemuan sekaligus mendengarkan pemaparan dari penasehat investasi Sulbar Dr. John N Palinggi . Pertemuan tersebut sebagaitindak lanjut penyelesaian kerjasama antara Pemprov Sulbar dengan para calon investor. Berlangsung di ruang pertemuan Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 7 Oktober 2019

Ombusdman RI Perwakiln Sulbar menggelar Pekan Pelayanan Publik di Atrium Maleo Town Square (Matos), Mamuju, 6 Oktober 2019. Pada pelayanan Publik tersebut disediakan sejumlah stand instansi pelayanan public dasar, seperti Pelayanan Samsat, Pelayanan perpanjangan SIM, Pelayanan BPJS Kesehatan, Pelayanan Bank Sulselbar Pelayanan Imigrasi, Bank BNI, Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil,pelayanan kesehatan,pelayanan pajak oleh Bappeda, Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP),Pelayanan pengurusan SKCK Sat Intelkam Polres Mamuju dan Pelayanan pusat pengaduan Mobusdman. Pada kesempatan tersebut Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sulbar, Lukman Umar mentakan bahwa selain pelayanan public ini juga dirangkaikan lomba mewarnai yang diikuti sekitar 100 anak danggot talent, yang diikuti oleh murid sekolah dasar dan Smp dari beberapa daerah di provinsi ke 33 di Indonesia, seperti Polman dan Mateng Masih katanya, kegiatan ini adalah salah satu terobosan untuk mendekatkan isntansi pelayanan tingkat dasar kepada masyarakat dan dalam rangka mensosialisasikan tugas pokokdan fungis ombudsman kepada masyarakat. “hanya kemasannya saja kita kemas, yang intinya adalah bagaimana masyarakat bisa melihat langsung pelayanan dasar dan bagaimana ombudsman melakukan pengawasan untuk memastikan jalannya pelayanan public yang baik,ujarnya. Dengan harapan masyarakat makin memahami tupoksi ombudsman lalu paham bahwa tugas utama ombudsman adalah mengawasi pelayanan public, lalu kita berharap organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan semakin dipahami fungsinya oleh masyarakat. Sambunya bahwa momentum ini dalam rangka memanfaatkan hari libur untuk memperlihatkan kepada masyarakat seperti apa seharusnya pelayanan public dijalankan. “pelayanan yang bisa diselesaikan dalam waktu sehari, harus selesai. Kemudian jika ada pengaduan terkait pelayanan public ombudsman juga menadakan gerai untuk pengaduan di kegiatan ini,kata dia. Selain itu, dengan kegiatan ini pola pelayanan public di instansi pelayanan sudah dapat menerapkan prinsip,tepat,cepat dan mudah. “Kita memilih tema Sulbar Malaqbi Tanpa Mal Administasi , Malaqbi Pau, Malaqbi Kedzo, Malaqbi Gau, bisa mewarnai jalannya pelayanan public. Sehingga pengguna pelayanan public dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat,ujarnya.

Setelah melalui sejumlah tahapan Panjang melalui seleksi terbuka yang cukup ketat, akhirnya Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) untuk periode 2019-2024, dilantik oleh Bupati Mamuju H.Habsi Wahid di aula kantor Bupati Mamuju ( Senin, 6 Oktober 2019 ) menariknya usai pelantikan, Habsi yang menyampaikan harapan di hadapan sejumlah undangan mengatakan hendaknya untuk tahap awal para Direksi tidak usah berfikir terlalu tinggi atau bahkan ingin menyejajarkan diri dengan direktur perusahaan swasta karena kondisinya akan sangat berbeda,mereka dituntut untuk dapat bekerja efektif karena keterbatasan Perusda selama ini " kerja tidak usah pakai dasi, biar baju kaos oblong asal semangat itu lebih baik" tekan Habsi. ia menegaskan kerja perusda tidak boleh memakai prinsip ekonomi murni yang harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, melainkan perusda harus menjadi solusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. secara teknis Habsi menggambarkan peluang Perusda akan dapat mengelola sejumlah fasilitas yang dimiliki daerah seperti adanya lima Bus angkutan yang akan diserahkan ke perusda, maupun Kapal laut bantuan pemerintah lewat Dirjen Kementerian yang juga berpotensi dikelola, mengunci penjelasannya Habsi menegaskan jika perusda Mamuju tidak dilengkapi dengan fasilitas dan permodalan yang memadai maka harus pula realistis tidak boleh memberikan espektasi berlebihan terhadap mereka, olehnya Eksekutif dan legislatif harus dapat bersinergi untuk memikirkan hal tersebut. Ditektur utama Perusda Mamuju terlantik Abd.Gafur mengatakan, jajaran Direksi harus bisa segera menyesuaikan diri untuk mengimbangi kemajuan Mamuju yang terus bergerak Maju, dan segera berupaya melakukan inovasi agar perusda perlahan dapat menghadirkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, dirinya berjanji akan memberikan pengabdian terbaik selama lima tahun masa jabatannya. untuk diketahui, selain Direktur utama Abd.Gafur M, SE, turut dilantik Herlin,S.Kep NS sebagai Direktur SDM, Hendra Muhammad, SE sebagai Direktur keuangan dan aset, serta Irman, SE sebagai Direktur pemasaran