Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, di Mamuju, Senin, 7 Oktober 2019. Dibuka oleh Kepala Biro Ortala Sulbar, Masriadi Nadi Atjo..
Sebagai pemateri Dr Suyuti sekaligus kapasitas sebagai Tim Asistensi RB & SAKIP Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk Oleh KemenPAN-RB dan peserta dari OPDLingkup Mamuju
Dalam sambutannya, Masriadi menyampaikan, reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.
Birokrasi idealnya mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan kinerja birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani.
"Aspek layanan yang berkualitas dibarengi dengan penataan kinerja pegawai adalah bagian yang penting dalam reformasi birokrasi. Birokrasi hari ini perlu loncatan perbaikan, baik dari segi regulasi, proses dan penilaian. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih tingginya resistensi terhadap perubahan yang positif " papar Masriadi.
Masriadi juga menyampaikan, ada beberapa point yang menjadi permasalahan strategis yang masih perlu diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Sehingga menimbulkan permasalahan yaitu rendahnya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN serta manajemen kinerja masih belum sepenuhnya dilaksanakan.
Kedua, birokrasi belum efektif dan efisien sehingga tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan, kelembagaan birokrasi pemerintahan masih belum efektif. Sehingga kelembagaan birokrasi pemerintahan masih dihinggapi permasalahan yang mendasar serta penerapan E Government belum berjalan efektif, efisien dan menyeluruh.
"yang ketiga, pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan. Pelayanan masih belum berjalan efisien, praktek manajemen pelayanan publik belum dijalan dengan baik, rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan belum bermutu serta penggunaan E-Services sebagai sarana pendukung pelayanan yang belum merata" tutur Masriadi.
Selanjutnya, Masriadi menjelaskan, bahwa masih banyak perangkat daerah atau unit kerja pelayanan yang belum maksimal dalam melakukan agenda reformasi birokrasi di delapan area perubahan reformasi birokrasi diantaranya berkaitan dengan manajemen.
Namun ditengah upaya pembenahan itu semua, tidak pula kita menutup mata, masih perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas para aparatur sipil. Produk inovasi pelayanan, perbaikan terhadap budaya kerja, efisiensi kelembagaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perbaikan manajemen pemerintahan pada akhir-akhir ini.
Dangan Kabupaten Mamuju sebagai pilot project pelaksanaan reformasi biorkrasi di Sulbar, dapat menjadi agen suatu perubahan budaya serta gerakan perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas individu dan organisasi. Gerakan reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan suatu pandangan baru yang beriorentasi pada perubahan cara berpikir, bekerja, bersikap dan berprilaku menuju smart ASN yang mendunia pada tahun 2025.
"Yang dibutuhkan perubahan mental aparatur, sistem pengawasan, penguatan tatalaksana, penguatan paraturan perundangundangan dan peningkatan pelayanan publik" pungkas Masriadi.
