Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menjadi pemateri Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik angkatan III jabatan pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di ruang pertemuan lantai dua Kantor Gubernur Sulawesi barat pada Selasa, 24 September 2019. Sskprov Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menyampaikan terkait dengan revolusi mental di Pemprov Sulbar." Perlu adanya perubahan mindset dan pola kerja OPD yang ada. Misalnya, Dinas Kesehatan Provinsi jangan sampai sama dengan Dinas Kesehatan kabupaten. Layanan publik adalah tugas utama pemerintah yang tidak dapat dikelolah dengan amatiran," tandas Idris. Mantan Kepala LAN Makassar tersebut juga menyinggung standar operasional prosedur (SOP) bagi ASN. Disampaikan, ASN tidak dapat berbicara mengenai pelayanan publik yang baik apabila tidak memiliki standar. " Revolusi dalam pelayanan publik harus di mulai dari ASN yang dapat menyelesaikan tugasnya sesuai standar," sebut mantan Deputi bidang Diklat LAN RI itu.Ia pun berharap agar kedepan pemprov sulbar dapat menjadi pemerintah berbasis e- government di mana setiap aktivitas ASN dapat dipantau dan dilaporkan secara online.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan peninjauan di RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 24 September 2019. Pada kesempatan tersebut, Sekprov Muhammad Idris juga melakukan pertemuan dengan manajemen RSUD

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Rapat Konsolidasi Pengusulan HPL di Hotel Grand Maleo, Selasa, 24 September 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Peran Daerah di bidang Perdagangan Luar Negeri di Hotel Grand Maleo, Rabu, 25 September 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menerima dan berdiskusi dengan peserta aksi demo dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2019 yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 24 September 2019

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Sulbar akan lebih menggejot pengembagan komoditi sayuran. Menurut Muhar bahwa tahun ini telah dipersiapkan uji adaptasi 3 komoditas sayuran di dataran tinggi yakni Kol, wortel dan brocoli. Dengan lahan seluas 5 Hektar yang berada di Mamasa,Polman, dan Majene. "jika ini berhasil, tahun depan akan diperluas terus tiap tahunnya. Namun tergantung kemampuan keuangan daerah,ujarnya. Bukan hanya itu, kami akan menggandeng pemda dan pemerintah pusat . " saya optimis rencana aksi ini akan berhasil . Apalagi bappeda dan balitbangda sangat mendukung begitupun stakholder terkait " Menurut Muhtar, potensi pengembangan sayuran di Sulbar sangat besar. Tinggal diperlukan intervensi pemerintah yang lebih maksimal atau efektif dan juga inisiatif serta kreatifitas para petani. "Ini yang perlu ada di Sulbar, termasuk dalam rangka menggenjot pengembangan sayur sayuran. Apalagi dengan adanya wacana pemindahan ibukota negara di Kalimantan. Tentu banyak permintaan, termasuk komoditas kentang dan kol" ujarnya. Selain komoditas kentang dan kol. Komoditas bawang merah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hasil bawang merah di Majene di lahan sekitar 60 hektar, cukup menggembirakan. " Untuk budidaya bawang merah akan bertambah seluas 40 hektar di kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Semoga dengan ini semangat budidaya bawang merah bisa lebih bergeliat" sebut Muhtar lagi. Begitu pula dengan komoditas bawang putih. Komoditi ini termasuk baru di Sulbar. Ditahap awal, Pemprov Sulbar akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Sebagai persiapan, pemprov telah menyediakan lahan seluas 30 hektar di dua titik. Yakni di Kecamatan Alu Kabupaten Polman dan di Kabupaten Mamasa. " Kendala yang mencolok saat ini adalah ilmu pengetahuan petani yang masih minim, khususunya tentang pemanfaatan sistem teknologi. Maka dari itu, kami terus melakukn upaya pembinaan melalui metode penyuluhan dan lahan percontohan untuk para petani" pungkas Muhtar

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat menjadi Narasumber acara Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik di Ruang Rapat BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 24 September 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) di Halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulbar, Selasa, 24 September 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menekankan penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, transparan dan akuntabel perlu diterapkan secara utuh, guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan bersih dari korupsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar. Hal tersebut disampaikan, saat membuka acara rapat asistensi dan supervisi dalam rangka penyelenggaraan PTSP Prima di Sulbar, Senin 23 September 2019 yang berlangsung di Grand Maleo Hotel Mamuju. "Ini perlu dilakukan, mengingat pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulbar. Saya lihat PTSP semakin bagus kerjasamanya dengan OPD terkait. Investor sangat senang bila pengurusan dokumen perizinan cepat, karena menurut mereka waktu adalah uang, "ungkap Ali Baal Ali Baal mengemukakan, dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, gubernur, bupati/walikota mendelegasikan kewenangannya kepada DPMPTSP."Hal ini sesuai Permendagri nomor 138 tahun 2017 pasal 6 ayat 1, tentang penyelenggaraan PTSP di daerah yang diterbitkan Kemendagri, untuk mendorong penyelenggaraan PTSP di daerah."ucap Ali BaalPendelegasian kewenangan, lanjut Ali Baal, meliputi penerimaan atau penolakan berkas permohonan, penerbitan dan pencabutan, serta pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan. Lebih lanjut Ali Baal mengungkapkan, peran strategis PTSP merupakan ujung tombak etalase Pemerintah Daerah (Pemda), dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan penyedia layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, agar tercipta kepastian hukum, kepastian berusaha dan peningkatan daya saing daerah. Dengan begitu, Ali Baal menyebutkan, keikutsertaan Pemkab se-Sulbar dalam rapat asistensi dan supervisi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui PTSP Prima dengan penerapan standar pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik. "Saudara-saudara yang di PTSP sudah bagus pelayanannya, namun masih terkendala sarana dan prasarana. Nanti saya minta pada Kemendagri dan pemerintah pusat, supaya kita bisa dibantu apa saja yang kita perlukan. Saya berharap tahun depan kita sudah bisa bangun kantor PTSP dengan tujuh lantai"kata Ali Baal Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, Bahtiar HS. mengatakan, tujuan diselenggarakannya…

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat memberikan materi pada Kuliah Umum " Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan Sinergitas Perguruan Tinggi di Aula Universitas Tomakaka, Senin, 23 September 2019 Sekprov Sulbar Muhammad Idris memberikan mata kuliah umum kepada para mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Tomakaka yang berlangsung di Aula niversitas Tomakaka, Senin, 23 September 2019. Mahasiswa harus terus berkomitmen belajar yang benar sesuai perencanaan, jika tidak direncanakan pasti buyar kemana-mana pengetahuannya, maka dari itu mereka harus menjemput masa depannya dengan perencanaan, kata Muhammad Idris. Ia juga mengatakan, kuliah tersebut dalam rangka menjemput mahasiswa baru sebagai bekal sekaligus pengenalan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi atau universitas, sebab dimasa mendatang pemerintahan harus berbasis pengetahuan yaang condong pada dunia universitas. Masih kata Idris, kemajuan suatu negara bukan diukur dari kekayaan sumber daya alamnya , melainkan diukur dari sumber daya manusianya, maka dari itu Ia berpesan kiranya para mahasiswa dapat menjadi generasi yang cerdas sehingga layak menjadi pelanjut dan penggerak pemerintahan dan tidak hanya melemahkan pemerintah melalui kritikan yang tidak didasari saran yang membangun. Kita ingin semua universitas di Sulawesi Barat dapat terkoneksi dengan kebijakan Pemerintah, seperti pengelolaan pertanian maka para mahasiswa dari pertanian harus berkontribusi untuk memajukan pertanian dan kebun di Sulbar, bukan dari mahasiswa luar daerah seperti ITB, dan unhas yang mampu mengelola kebun-kebun di Sulbar yang pada dasarnya Sulawesi Barat memiliki Universitas Tomakaka, tandasnyaTurut pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Tanratupattanabali, Gusnawati, Rektor Universitas Tomakaka, Syahril, Wakil Rektor I, Syafiuddin, para dosen, para mahasiswa dan para tamu undangan