Ketua Panitia HUT Sulbar, Muhammad Hamzih bersama sejumlah pimpinan OPD dan ASN Pemprov Sulbar menyaksikan lomba nyanyi solo dan peragaan busana tenun khas Sulbar sebagai rangkaian ucara HUT Sulbar ke-15 di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 16 September 2019 Dalam sambutannya Hamzih mengatakan bahwa kegiatan Lomba menyanyi dan peragaan busana Tenun Khas Sulbar adalah rangkaian dari Hut Sulbar ke 15 Tahun. " lomba ini sebagai hiburan dan kalah, menang merupakan bagian dari suatu perlombaan. Selamat pertanding dan bagi pemenang nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Pemprov Sulbar dalam pertandingan berikutnya melawan dinas vertikal,Ujar Hamzih.

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Sulbar ke-15, Pemprov Sulbar menggelar pembukaan Pekan Olahrga dan Seni (Porseni) untuk external yang dirangkaikan dengan pembukaan Festival Karampuang, Senin 16 September 2019, di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju. Dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dengan melakukan penekanan tombol sirine. Pada sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, berpesan agar seluruh peserta Porseni dan Festival Karampuang dapat berkompetisi dengan baik."Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, berkompetisilah dengan baik dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses,"harap Ali Baal Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Muhammad Hamzih, mengatakan, Porseni tersebut merupakan bagian dari upaya menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kejuangan, serta persatuan dalam membangun Sulbar yang maju dan malqbi."Kegiatan porseni ini menjadi penting dan amat penting, karena bersamaan dengan peringatan hari jadi Sulbar ke-15, sebagai tahun era industri four point zero atau empat titik nol,"kata Hamzih. Lomba porseni external tersebut akan dilaksanakan mulai 16 sampai 21 September dan diikuti peserta dari enam kabupaten se-Sulbar, instansi vertikal, lembaga pemerintah dan swasta.Dalam tahap ini, cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak lima yakni sepak bola, bulu tangkis, bola volley putera, sepak takraw dan tennis lapangan. Sedangkan cabang seni sebanyak dua, yakni peragaan busana dan nyanyi solo masing-masing putera dan puteri. Selain sejumlah kegiatan lomba tersebut, juga terdapat kegiatan lainnya, seperti diskusi lintas generasi dan malam hiburan.Adapun hasil lomba pada Porseni tahap pertama antar OPD lingkup Pemprov Sulbar, yang keluar sebagai juara umum pertama adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, dengah meraih empat emas dan satu perunggu, juara umum dua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dua emas, satu perak dan satu perunggu, serta juara umum tiga Satpol PP dengan dua emas dan satu perunggu. Terkait pelaksanaan Festival Karampung, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Farid Wadji, mengatakan, Festival Karampuang dilaksanakan untuk mempromosikan destinasi pariwisata dan budaya yang ada di Sulbar"Kegiatan…

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat menghadiri Karampuang Underwater Photography Competition 2019 di Maleo Town Square, Minggu, 15 September 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi kelembagaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tahun 2019, di ruang meeting lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 September 2019."Dalam satu tahun ini, seharusnya kita sudah mempunyai kerangka makro kuat, untuk memperkuat kelembagaan wakil pemerintah pusat dalam hal ini Gubernur di Sulbar, yang sudah diatur dalam PP 33 tahun 2018," kata Sekprov Muhammad Idris Hal tersebut perlu disikapi , sambungnya melalui sejumlah diskusi untuk pematangan internal, dan sekaligus ingin membuat semacam drafth leading action untuk mendahului provinsi lain, sehingga Sulbar jangan lagi terus-menerus di posisi paling belakang. "Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan, maka Gubernur memiliki dua peran penting, yaitu presentasi sentralisasi Gubernur dan mempresentasikan desentralisasi sebagai kepala daerah, dalam posisi dua peran ini banyak terjadi kesalahan menerjemahkan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. "Jangan sampai Gubernur diterjemahkan sebagai perpanjangan tangan dari Kemendagri, padahal semua Kementerian yang ada di pusat itu perpanjangan tangannya dari Gubernur, hal ini saya sampaikan untuk kepercayaan diri kita bahwa kita bukan jenis kabupaten ketujuh, kita telah memiliki kewenangan yang sudah melekat sebelum ditambah kewenangan desentralisasi itu,"tandas Idris Kepala Biro Tata Pemerintahan Sulbar, Abdul Wahab mengatakan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk penguatan kelembagaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan PP 33 2018. Kemudian, mempertajam pemahaman tentang tugas, wewenang pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan urusan di Kabupaten dan Kota, serta terjalinnya komunikasi dan kordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini Provinsi mengenai kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksaan berbagi urusan pemerintahan di Daerah

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan peletakan batu pertama pembangunan Asrama Haji Transit Mamuju Sulawesi Barat Di Kawasan Asrama Haji Mamuju, Kamis, 12 September 2019.Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar pada kesempatan tersebut menyampaikan, peletakan batu pertama Asrama Haji Transit tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Kementrian Agama, dan komisi VIII DPR RI " Ini semua dengan tujuan untuk melengkapi fasilitas kita di daerah. Selain pembangunan asrama haji transit, di kabupaten juga akan dibangun fasilitas seperti Madrasah Insan Cendekia yang sedang dalam tahap pembebasan lahan. Untuk pembangunannya, saya harapkan dapat benar benar diperhatikan dengan baik konsultan perencana, pengawas maupun pelaksana jangan sampai dicederai," tandas Ali Baal. Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, Muflih B menyampaikan, wacana pembangunan asrama haji transit sudah ada sejak 2004 , namun saat ini baru dapat direalisasikan." Hal ini tidak lepas dari peran Gubernur Sulbar dan anggota komiai VIII DPR RI, Andi Ruskati Ali Baal yang melakukan negosiasi sehingga pembangunan asrama haji transit tersebut dapat dilakukan. Namun , asrama haji ini hanya masuk dalam golongan Asrama Transit. Itu karena kondisi bandara kita masih belum memenuhi kapasitas untuk masuk ke dalam embarkasi antara apalagi Embarkasi seperti Makassar," kata Muflih.Ia juga menyampaikan, kedepan, sepuluh atau limabelas tahun kedepan, insyaallah apabila pesawat besar seperti boeing sudah masuk ke bandara Tampa Padang Mamuju, baru dapat beralih dari Asrama Haji Transit menjadi Asrama Haji Antara bahkan Bisa Menjadi Asrama Haji Embarkasi seperti Makassar. " Saya berharap para kontraktor yang bekerja melakukan pekerjaannya dengan benar. Tolong dilakukan dengan betul kita kawal dan kita jaga kualitas mutunya sehingga bermaslahat untuk masyarakat Sulawesi Barat khususnya para calon calon tamu Allah Swt," sebut Muflih.Pembangunan Asrama Haji Transit tersebut direncanakan dibangun tiga lantai, pada tahap awal akan di siapkan 42 Kamar, dan nantinya selain difungsikan sebagai asrama haji , juga akan difungsikan sebagai tempat sosialisasi, rapat,…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Asisten I Bidang Pemerintahan, Asisten II Bidang Ekbang, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar saat melakukan Peninjauan Lokasi Penanaman Jagung dan Peternakan di Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis, 12 September 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan pertemuan dengan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar di ruang lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 12 September 2019

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (AMB) melakukan mutasi terhadap puluhan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), Rabu (11/9/2019) Pengambilan sumpah jabatan dan pernyataan pelantikan berlangsung di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar. Mutasi tersebut dilakukan setelah melalui tahapan job fit atau open bidding beberapa bulan lalu. Selain itu, pelatikan dihadiri langsung Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Dr Muhammad Idris dan Ketua DPRD Sulawesi Barat Hj Amalia Fitri Aras. Adapun pejabata eselon II yang dilantik, diantaranya M Natsir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekertariat Darerah Provinsi Sulbar. Sebelumnya menjabat sebagai Plt. Muzakkir Kulasse Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Sebelumnya menjabat sebagai kadis Kominfo. Parman Parakkasi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kelautan dan Perikatan. Muhammad Alief Satria Lahmuddin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu. Muh Aksan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Dinas PUPR. Racmad Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat Sekertaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Muhtar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Sulbar. Abd Waris Bestari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar. Aco Takdir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat sebagai Plt Kadis Lingkungan Hidup Sulbar Muhtar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Sulbar. Abd Waris Bestari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar. Darmawati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat sebagai sekertaris dinas. Bau Akram Dai Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar, sebelumnya menjabat sebagai sekertaris dinas. Safaruddin Sanusi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Wakil Ketua DPRD Harun, sejumlah anggota DPRD Sulbar, pimpinan OPD dan undangan lain saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan Bersama antara Pemprov Sulbar dengan DPRD Provinsi Sulbar terhadap RAPBD Perubahan tahun anggaran 2019, dan Persetujuan Bersama terhadap Pembentukan Daerah Perjuangan Kabupaten Balanipa di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Rabu, 11 September 2019

Dalam upaya perbaikan hasil evaluasi dan nilai pelaksaaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sulbar dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.Hal tersebut ditekankan Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat membuka acara evaluasi implementasi SAKIP dan RB Pemprov dan Pemkab se-Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa 10 September 2019. "Menurut saya upaya ini tidak terlalu sulit, jika komitmen perbaikan ini betul-betul diperkuat oleh berbagai pihak dan komponen yang diharapkan bisa mendukung pencapaian keterukuran kinerja RB dan SAKIP" ucap IdrisDikemukakan, pada 2018 Sulbar mendapatkan predikat CC dari hasil evaluasi dan nilai pelaksanaan RB dan SAKIP yang telah diberikan Kementerian PAN-RB, dimana hasil penilaian RB dan evaluasi SAKIP, masing-masing mencapai angka 57,46 dan 56,84. Dengan capaian tersebut, lanjut Idris, masih jauh dari yang diharapkan, sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan nilai pelaksanaan RB dan SAKIP."Kami sadari bahwa nilai ini masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu kita berupaya melakukan perbaikan-perbaikan aspek yang mendukung meningkatnya penilaian RB dan SAKIP," tandas Idris Lebih lanjut Idris mengemukakan, untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut, tahun ini telah dilakukan perbaikan mendasar mulai dari dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi internal, hingga capaian kinerja."Semoga dari perbaikan yang telah dilaksanakan, baik dari provinsi maupun kabupaten dapat meningkatkan nilai RB dan SAKIP di Sulbar,"tutur Idris Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Biroksasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, mengatakan, kehadirannya bersama tim di Sulbar, untuk melihat seperti apa kemajuan pelaksanaan RB dan SAKIP di provinsi ke-33 ini. "Tugas kami memotret apa yang terjadi dilapangan, apakah sudah ada kemajuan, masih biasa-biasa saja atau mungkin ada daerah yang tidak punya komitmen"kata NaptalinaDengan begitu, Naptalina menuturkan, sebagai evaluator pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP di Sulbar. "Jika dari hasil evaluasi tersebut masih belum baik, maka kami sampaikan rekomendasi perbaikan, begitupun juga jika sudah baik, maka kami…