Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sulbar pada acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap Rancangan KUA&PPAS APBD T.A.2020 di Gedung DPRD Sulbar, Senin, 23 September 2019. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya, Harun, Sekprov Muhammad Idris, sejumlah anggota DPRD Sulbar dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulbar melakukan pertemuan dengan Stern Resources Group di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 23 September 2019.Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU dengan SR Group

Pemprov Sulbar dan Stern Resources (SR) Group asal Amerika Serikat, menjalin kerjasama tentang pembangunan di Sulbar pada sektor infrastruktur dasar dan fasilitas umum, Senin 23 September 2019.Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Bersama oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Direktur Utama SR Group Hartadinata Harianto, yang berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, dirinya mengaku bahagia dengan adanya kerjasama tersebut, karena hal itu dilakukan sehari setelah perayaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Sulbar ke-15. "Hari ini saya sangat bahagia sekali, karena sehari setelah kita merayakan HUT Sulbar ke-15 tahun, Pemprov Sulbar telah melakukan kesepakatan bersama dengan pihak SR Group,"ucap Ali Baal . Untuk itu, Ali Baal menyampaikan, terima kasih dan apresiasinya kepada pihak SR Group, atas niat dan kesediaannya untuk berinvestasi dan turut serta bekerjasama membangun Sulbar, demi menjadi daerah yang lebih maju, baik dan malaqbi "Atas nama Pemprov Sulbar dan pribadi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak Hartadinata Harianto yang telah bersedia berkomitmen dan menjalin ikatan kerjasama untuk pembangunan di Sulbar. Kerjasama tersebut sebagai wujud dari niat Pemprov Sulbar untuk memacu iklim investasi, yang dipercaya akan menggerkakkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Sulbar secara umum. "Saya sangat percaya, apabila kerjasama ini dapat terealisasi, pasti akan menjadi lompatan yang besar bagi pembangunan daerah di tanah Mandar yang kita cintai ini,"sambung Ali Baal. Masih kata Ali Baal, adanya kerjasama dengan pihak SR Group, Ali Baal menekankan kepada para OPD dan stakeholder terkait, untuk sesegera mungkin menindaklanjuti dan merealisasikan hal tersebut ke dalam bentuk perjanjian kerjasama, sehingga mempertegas secara detail hak dan kewajiban Pemprov Sulbar dan pihak SR Group. Selanjutnya, kata Ali Baal, segera juga laksanakan langkah-langkah koordinatif dan intensif kepada pemerintah pusat terkait kerjasama itu. "Saya tidak ingin pembangunan…

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar melakukan pertemuan dengan Kabid Destinasi Pemkab Mamasa, Fredi terkait rencana launching Desa Anggrek di Kabupaten Mamasa.Gambar direkam Kamis, 19 September 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Mendagri Tjahjo Kumolo saat berada di Banjarbaru , Kalimantan Selatan, Kamis, 19 September 2019

Asisten 3 Bidang Administrasi, Djamila pada acara Diseminasi Penelitian Determinan Inflasi Sulawesi Barat yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju ( Ruang Cendrawasih) , Senin 23 September 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, Natsir, Asisten II Bidang Ekbang, Hamzah pada acara Penandatanganan Kesepahaman Bersama Antara Pemprov Sulbar dan PT.BISS tentang Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Alam , Pengembangan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan jasa lainnya di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 19 September 2019

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menghadiri Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental III 2019 di Kota Banjarbaru , Kalsel, Kamis, 19 September 2019

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memberikan orientasi pembekalan kepada 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju masa bakti 2019-2022 . Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Maleo, Kamis, 19 September 2019 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, kegiatan tersebut merupakan diskusi-diskusi kepada para anggota dewan Kabupaten Mamuju kepengurusan baru terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mengelola, membangun dan menata pemerintahan yang berujung pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dimasa sekarang maupun mendatang. Menurut Idris, diskusi tersebut dinilai sangat menarik sehingga dapat disimpulkan para anggota dewan membutuhkan kejelasan terkait kewenangan antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju agar terjadi sinkronisasi pemerintahan dan terhindar dari tumpang tindih pekerjaan yang dapat merugikan kedua belah pihak dan juga masyarakat. Kiranya para anggota dewan yang baru dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kontrak-kontrak yang ada dan juga sesuai manajemen yang baik dengan cara-cara pengelolaan legislasi kedepan,� pungkas Idris

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Pengelolaan Dana BOS di Provinsi Sulbar tahun anggaran 2019, diruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 20 September 2019. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, tujuan pelaporan keuangan sekiranya untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan, dan kinerja keuangan dapat dijadikan identitas pelaporan yang bermanfaat, dalam rangka pengambilan keputusan. "Berbicara mengenai organisasi yang memiliki basis pelaporan yang handal, ini menjadi perhatian kita bersama. Baik dari kabupaten maupun provinsi harus apik membangun sebuah komitmen, untuk terus mengukuh kepedulian terhadap budaya pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel,"kata Idris Ia juga menyampaikan apresiasi yang sangat besar terhadap pembinaan oleh Kemendagri dan BPK, dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan keuangan di daerah khususnya Provinsi Sulbar yang telah mencapai bintang lima, dan telah mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dalam laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulbar. "Tidak boleh ada lagi isu yang terbangun bahwa pencapaian WTP Sulbar masih rentan dan belum rapi,"tandasnya Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Oktain Pandjaitan mengatakan, hal yang menjadi perhatian penting kita di daerah Sulbar ini adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)."Permasalahan ini masih menjadi momok, dan hampir semua ditemukan didalam pemeriksaan laporan keuangan ditahun 2018,":sebut EyduDalam pertemuan tersebut lebih kepada pendampingan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas, tentunya berasal dari tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.