Tiga anggota DPRD Sulbar melakukan pemantauan pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemprov Sulbar. Pemantauan tersebut ditempuh dengan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar, Selasa, 22 Oktober 2019.
Ada dua poin tujuan pemantauan ini. Pertama, ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir terkait pembangunan SPBE yang terintegrasi dan kedua ingin mendapatkan informasi soal rencana pembangunan SPBE di masa mendatang.
Ketiga anggota DPRD Sulbar yang melakukan kunjungan ke Kominfopers yakni, Abdul Halim, Sukri Umar dan Hatta Kainang dan diterima oleh Kadis Kominfo Safaruddin serta Kabid Layanan E Goverment Ridwan Djafar yang turut menjelaskan progres SPBE saat ini.
Anggota DPRD dari Partai PDIP, Abdul Halim, mengatakan, hal pertama yang ingin kami pastikan dalam kunjungan ini adalah bagaimana ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan SPBE. Selanjutnya, terkait SDM dan bagaimana rencana kerja peningkatan SDM dalam rangka percepatan SPBE.
"Bagaimana pun juga untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan. Infrastruktur dan SDM adalah salah satu pendukung utama dan menentukan" imbuh Hatta Kainan, anggota DPRD Sulbar dari Partai Nasdem.
Di tempat yang sama, legislator dari partai demokrat, Sukri Umar mengatakan pembangunan dan percepatan di bidang e government (baca:SPBE) merupakan sebuah keharusan. Apalagi e government kini telah menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran Dana Intensif Daerah (DID) ke daerah.
"Kita memang mendapat WTP, tapi kalau soal Dana Intensif Daerah, WTP tak lagi berpengaruh sebab hampir semua provinsi sudah mendapatkan WTP. Sehingga jika pembangunan e gov Sulbar meningkat, dana Intensif Daerah yang diterima Sulbar tidak akan terjun turun lagi" ujar Sukri Umar.
Pembangunan SPBE atau infrastruktur memang membutuhkan biaya. Sehingga Pemprov harus jeli mematok setiap target dan prioritas penggunaan anggaran. Selain itu, pr pemprov lainnya adalah bagaimana terus menggali dan menggenjot sumber sumber pendapatan untuk mensupport kegiatan kegiatan prioritas" terang Sukri.
Sementara itu, Kepala Diskominfoper Prov Sulbar, Safaruddin mengatakan, kunjungan anggota DPRD ke Diskominfopers Sulbar adalah sekaligus kesempatan bagi kami untuk memaparkan apa yang telah dan akan Kominfopers Sulbar lakukan. Memamg kondisi faktual masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi dengan dukungan, sinergitas ekskutif dan legislatif, pengembangan dan percepatan SPBE Sulbar, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Termasuk upya mewujudkan optimalisasi SPBE yang terintegrasi di seluruh OPD.
"Selama ini pembangunan SPBE di Sulbar masih sangat lamban. Hasil evaluasi SPBE tahun lalu Sulbar masuk dalam kategori rendah, indeks SPBE kita hanya 1,4 dengan nilai tertinggi 5. Hasil tersebut yang menjadi motivasi kami untuk lebih maju. Apalagi masih ada daerah daerah di wilayah timur yang nilainya lebih baik. Ini semacam tantangan bagi Sulbar" tutur Safaruddin.
Terkait kegiatan layanan internet gratis desa Marasa tahun 2019. Dihadapan para anggota DPRD Sulbar, Safaruddin menyebutkan, setelah pemasangan alat selesai, Diskominfoper Sulbar akan mengundang dan memohon kesediaan Bapak Gubernur Sulbar, M. Alibaal Masdar untuk melakukan Video Conference dengan salah satu
kepala desa yang desanya mendapatkan layanan internet gratis. "Bagaiamanpun juga SPBE dapat lebih meningkatkan pelayanan pemerintah baik pelayanan intern pemerintah maupun publik. Yang juga penting kita tidak ingin dana DID kita setiap tahun turun. Salah satu pendongkraknya adalah pembangunan dan percepatan SPBE" tutup Safaruddin.
