MAMUJU - Gubernur Sulbar Suhardi Duka menghadir dan membuka kegiatan Advance Training (Latihan Kader III) Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat, Minggu 7 Desember 2025. Turut hadir Kabinda Sulbar, perwakilan Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Kakanwil Haji dan Umroh Sulbar, MW KAHMI Sulbar dan para tamu undangan lainnya. "HMI sudah memberikan baktinya dalam sejarah peradaban bangsa ini, dimana menanamkan nilai-nilai idelisme, kejujuran, hingga ketulusan. Mulai bagaimana bangsa terburuk dan bagaimana bangsa maju," kata Suhardi Duka. Ia mengatakan ini menjadi catatan sejarah, karena selama ini HMI di Sulbar banyak mengirim anggotanya ke daerah lain untuk ikut kegiatan dan sekarang bisa jadi tuan rumah dengan dihadiri oleh kader HMI dari berbagai provinsi. "Sistem yang tidak baik selama ini terjadi harus dirubah. Jadi nantinya alumni LK III ini harus masuk memperbaiki sistem yang tidak bagus, bukan hanya jadi penonton," ungkap Suhardi Duka. Baik itu, di sektor Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperbaiki birokrasi, politik, pengusaha dan berbagai profesi lainnya. "Ini menjadi tantangan kita ke depan, seperti Pemprov Sulbar kritikan dan masukan HMI juga bagian yang kita perhatikan dengan berbagai rekomendasi yang dimasukkan," ungkapnya. Ditempat yang sama Presedium MW KAHMI Sulbar Syarifuddin Mandegar menyampaikan forum LK III merupakan forum tertinggi lintas pengkaderan HMI. Dimana yang ikut bukan lagi bicara teori, akan tetapi sudah bicara praktis. "Teorinya sudah selesai di LK I dan LK II. Era sekarang ini masuk era sains, era data, bahkan sudah masuk era AI. Kita harus beradaptasi dengan perubahan era ini," ucapnya. Pihaknya mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga yang telah masuk 5 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Sementara itu, Ketua Badko HMI Sulbar Muhammad Ridwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas support yang diberikan Pemprov Sulbar selama pelaksanaan LK III. "Terima kasih atas support Pemprov Sulbar dan para alumni HMI sehingga…

Mamuju - Posko Siaga Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan kesiapsiagaannya dalam menghadapi potensi keadaan darurat. Regu Dua yang bertugas pada hari ini Minggu 07 Desember 2025, menegaskan komitmen untuk bersiaga penuh selama 24 jam demi memastikan respons cepat terhadap setiap kondisi kedaruratan di wilayah Sulbar. Koordinator Regu Dua, Saparuddin, menyampaikan bahwa seluruh personel siap bergerak kapan pun dibutuhkan. “Kami memastikan seluruh anggota regu dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun perlengkapan operasional. Setiap laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti. Kesiapsiagaan 24 jam ini merupakan bentuk tanggung jawab kami," tegasnya. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa komitmen siaga penuh ini merupakan implementasi langsung dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. “Gubernur Sulbar telah menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi optimal dalam menghadapi potensi bencana. Sesuai arahan tersebut, BPBD Sulbar meningkatkan kesiapsiagaan seluruh regu, termasuk Regu Dua yang hari ini bertugas. Kami memastikan seluruh proses berjalan terstruktur dan profesional,” jelas Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti secara daring Webinar Nasional Integrasi Women, Peace and Security (WPS) dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) bekerjasama dengan BNPB RI, baru-baru ini. Webinar ini bertujuan menyampaikan temuan utama dan rekomendasi kebijakan dari rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan, sekaligus menjadi ruang diskusi untuk penyempurnaan Policy Brief WPS–PRB sebelum ditetapkan secara nasional. Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu: 1. Puji Pujiono, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB RI. 2. Haris Djayadi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial Kemenko PMK. Puji Pujiono dalam penyampaiannya menegaskan bahwa integrasi WPS dalam PRB merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap risiko bencana. “Pendekatan WPS menempatkan perempuan sebagai pilar penting dalam membangun ketangguhan. Dengan mengarusutamakan WPS, kita memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi situasi krisis secara lebih inklusif,” ujar Puji. Sementara itu, Haris Djayadi menyampaikan bahwa pendekatan WPS memberikan perspektif baru dalam penanganan pascakonflik yang selaras dengan pengurangan risiko bencana. “WPS bukan hanya tentang perlindungan, tetapi juga pemberdayaan. Integrasi ini memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan menjadi aktor aktif dalam proses pemulihan, perdamaian, dan pengurangan risiko bencana,” jelasnya. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pihaknya siap mengadopsi rekomendasi yang lahir dari rangkaian FGD dan webinar nasional ini, sesuai dengan arahan dan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka. “Kami berkomitmen memperkuat kebijakan penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan. Integrasi WPS dalam PRB untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membangun ketangguhan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat,” tegas Yasir Fattah. Ia menambahkan, hasil diskusi dan policy brief WPS–PRB akan menjadi rujukan penting bagi BPBD Sulbar dalam penyusunan program dan kebijakan PRB di tahun mendatang. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat pada Minggu, 07 Desember 2025 menerima informasi terbaru terkait Prakiraan Cuaca tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa, Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak (IBF), serta informasi Daerah Rawan Longsor untuk seluruh wilayah Sulawesi Barat dari BMKG. Informasi lengkap mengenai prakiraan cuaca tersebut dapat diakses melalui tautan resmi BMKG: https://cuaca.bmkg.go.id Selain itu, masyarakat juga dapat memantau informasi cuaca, peringatan dini, dan potensi dampak cuaca ekstrem melalui aplikasi InfoBMKG yang tersedia di AppStore dan PlayStore, serta melalui media sosial BMKG Sulawesi Barat: Instagram: @bmkg.sulbar Facebook: BMKG Mamuju Sulbar Website Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju: https://stamet-tampapadang.bmkg.go.id Plt. Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan BMKG dan menegaskan bahwa data tersebut menjadi acuan penting dalam langkah kesiapsiagaan. Ia menambahkan, sesuai instruksi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, BPBD terus meningkatkan koordinasi dan pemantauan potensi bencana, terutama menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan dampak seperti banjir, angin kencang, dan longsor. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Husain Mansyur, bersama tim teknis melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan Jembatan Sungai Nipa-Nipa BTS. Tapalang Barat – Tapalang, baru-baru ini. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memastikan kesiapan serah terima pekerjaan yang saat ini telah mencapai 100 Persen penyelesaian. Dalam peninjauan tersebut, Husain Mansyur menyampaikan bahwa seluruh proses pekerjaan telah mengikuti standar teknis yang ditetapkan. Ia menekankan, rampungnya pembangunan jembatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Kabupaten Mamuju. “Alhamdulillah pekerjaan jembatan Sungai Nipa-Nipa telah selesai 100 Persen. Kami pastikan semua aspek teknis terpenuhi sehingga jembatan ini siap untuk diserahterimakan dan segera dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan apresiasi atas pengawasan yang intensif Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta seluruh tim teknis. Ia menegaskan, penyelesaian pekerjaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana demi kelancaran aktivitas masyarakat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Pasangkayu — Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syahrang, melakukan kunjungan kerja sekaligus koordinasi teknis ke Posko Siaga Darurat BPBD Kabupaten Pasangkayu, baru-baru ini. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Sulbar. Dalam kunjungannya, Syahrang meninjau langsung kesiapan personel, kelengkapan peralatan, sistem pelaporan, serta mekanisme respons cepat yang diterapkan BPBD Kabupaten Pasangkayu. Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan dan supervisi provinsi kepada kabupaten dalam memastikan standar kesiapsiagaan berjalan optimal. “Kami hadir untuk memastikan seluruh lini, baik provinsi maupun kabupaten, berada dalam satu sistem komando yang solid. Koordinasi seperti ini penting agar penanganan potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terukur,” ujar Syahrang. Secara terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas daerah dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi. "Gubernur Sulbar memberikan arahan agar jajaran BPBD, dari provinsi hingga kabupaten/kota, harus memperkuat koordinasi, meningkatkan kewaspadaan, dan memastikan posko siaga berjalan efektif. Kunjungan teknis ini merupakan implementasi langsung dari arahan tersebut,” ujarnya. Ia menambahkan, BPBD Sulbar akan terus melakukan pemantauan berkala, pendampingan teknis, serta memperkuat jaringan komunikasi antar-daerah untuk memastikan respons cepat dan efektif. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju Tengah — Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kunjungan kerja dan koordinasi ke Posko Siaga Darurat BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, baru-baru ini. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana serta untuk memperkuat sinergi antara BPBD provinsi dan BPBD kabupaten. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh jajaran BPBD meningkatkan kesiapsiagaan terutama menghadapi dinamika cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi, memastikan bahwa seluruh unsur penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap, BPBD provinsi dan kabupaten bekerja secara terintegrasi, cepat, dan responsif. "Kesiapsiagaan adalah pondasi utama dalam melindungi masyarakat,” pungkas Yasir Fattah. BPBD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan mendampingi BPBD kabupaten/kota dalam memastikan layanan kebencanaan berjalan optimal, sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Polman — Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulawesi Barat (Sulbar), Saparuddin, bersama tim melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Posko Siaga Darurat BPBD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), baru-baru ini. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan dan respons cepat menghadapi potensi bencana di wilayah tersebut. Dalam kunjungan, BPBD Sulbar melakukan pengecekan fasilitas posko, kesiapan personel, ketersediaan logistik dan peralatan. Saparuddin menjelaskan, kunjungan ini menjadi bagian dari agenda evaluasi kesiapsiagaan untuk memastikan seluruh elemen siap menghadapi bencana, terutama memasuki musim dengan tingkat kerawanan yang meningkat. "Yang terpenting petugas posko harus selalu membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan kecamatan serta mengaupdate pelaporan melalui Pusdalops BPBD Polman dan berkoordinasi ke Pusdalops BPBD Sulbar," ujarnya. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat dan koordinatif yang dilakukan Saparuddin dan tim. Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi lintas level pemerintahan dalam menghadapi potensi bencana. “Kunjungan dan koordinasi ini merupakan implementasi dari arahan Bapak Gubernur Suhardi Duka, yang meminta seluruh unsur kebencanaan di provinsi maupun kabupaten untuk sigap, terarah, dan saling mendukung. BPBD Sulbar berkomitmen memastikan bahwa seluruh Posko Siaga Darurat memiliki kesiapan optimal,” ujar Yasir Fattah. Ia menambahkan, kesiapsiagaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peralatan, tetapi juga oleh kecepatan informasi, kolaborasi, dan ketepatan respons di lapangan. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulawesi Barat (Sulbar), Swandy, memimpin pelaksanaan gladi ruang skenario bencana gempa bumi pada kegiatan Simulasi Gempa Bumi yang diselenggarakan di Gedung Kantor BPKP Sulbar, baru-baru ini. Dalam gladi ruang tersebut, Swandy memaparkan alur penanganan kejadian gempa mulai dari detik pertama gempa terjadi, langkah cepat penyelamatan diri, mekanisme pelaporan, hingga koordinasi antar-unit di lingkungan perkantoran. Gladi ruang ini menjadi tahapan penting sebelum peserta melakukan simulasi lapangan, agar seluruh pegawai memahami peran masing-masing dalam kondisi kedaruratan. Swandy menegaskan bahwa latihan seperti ini sangat penting untuk memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan perkantoran, khususnya gedung bertingkat. “Gladi ruang ini memastikan semua peserta memahami prosedur dengan benar sebelum praktek di lapangan. Kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalkan risiko, dan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun lingkungan kerja yang aman,” ujarnya. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan bahwa kegiatan simulasi ini merupakan bagian dari implementasi arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur menghadapi ancaman bencana. “Kami melaksanakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan Bapak Gubernur agar seluruh instansi meningkatkan kesiapsiagaan. Edukasi kebencanaan harus terus diperkuat agar seluruh instansi mampu merespons cepat dan tepat saat bencana terjadi,” ungkapnya. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Analis Hukum Rina, bersama Tim dari Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Anwar dan Marliati menghadiri rapat pembahasan empat Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Mamuju Tengah, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulbar, baru-baru ini. Empat Ranperbup dibahas yaitu Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik, dan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai Daerah. Rapat pembahasan ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Asisten I Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Bagian DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tengah, Ketua Dewan Wakaf Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Mamuju Tengah, Analis Hukum pada Biro Hukum Setda Sulbar, dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar. Pada pembahasan Ranperbup tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar memberikan sejumlah koreksi bersama Analis Hukum untuk penyempurnaan substasi dan struktur dan dikembalikan ke pemda karena tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dalam Peraturan Bupati bedasarkan pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU RI Tahun 2024. Sedangkan, Ranperbup tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai Daerah, juga dikembalikan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, karena ini kewenangan pusat, peran pemda sebatas dukungan jadi pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dalam Peraturan Bupati, kalau memang di butuhkan dapat membuat kebijakan dalam bentuk surat edaran namun jika tidak membuat surat edaran pemda dapat melaksanakan wakaf dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undang lebih tinggi. Untuk Ranperbup tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik juga terdapat beberapa perbaikan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar dan Analis Hukum, dokumen tersebut…