Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti secara daring Webinar Nasional Integrasi Women, Peace and Security (WPS) dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) bekerjasama dengan BNPB RI, baru-baru ini.
Webinar ini bertujuan menyampaikan temuan utama dan rekomendasi kebijakan dari rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan, sekaligus menjadi ruang diskusi untuk penyempurnaan Policy Brief WPS–PRB sebelum ditetapkan secara nasional.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu:
1. Puji Pujiono, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana BNPB RI.
2. Haris Djayadi, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial Kemenko PMK.
Puji Pujiono dalam penyampaiannya menegaskan bahwa integrasi WPS dalam PRB merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap risiko bencana.
“Pendekatan WPS menempatkan perempuan sebagai pilar penting dalam membangun ketangguhan. Dengan mengarusutamakan WPS, kita memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi situasi krisis secara lebih inklusif,” ujar Puji.
Sementara itu, Haris Djayadi menyampaikan bahwa pendekatan WPS memberikan perspektif baru dalam penanganan pascakonflik yang selaras dengan pengurangan risiko bencana.
“WPS bukan hanya tentang perlindungan, tetapi juga pemberdayaan. Integrasi ini memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan menjadi aktor aktif dalam proses pemulihan, perdamaian, dan pengurangan risiko bencana,” jelasnya.
Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pihaknya siap mengadopsi rekomendasi yang lahir dari rangkaian FGD dan webinar nasional ini, sesuai dengan arahan dan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
“Kami berkomitmen memperkuat kebijakan penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan. Integrasi WPS dalam PRB untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membangun ketangguhan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat,” tegas Yasir Fattah.
Ia menambahkan, hasil diskusi dan policy brief WPS–PRB akan menjadi rujukan penting bagi BPBD Sulbar dalam penyusunan program dan kebijakan PRB di tahun mendatang.
Naskah : BPBD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
