Mamuju – Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyoroti kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya para pejabat eselon, dalam menunaikan zakat profesi. Padahal, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 55 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat 2,5 Persen bagi ASN. Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa Pemprov sudah mengambil langkah-langkah strategis agar kewajiban zakat profesi dapat berjalan lebih optimal. “Yang pertama, kita sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh OPD. ASN yang beragama Islam diimbau untuk membayar zakat melalui BAZNAS, dan mekanismenya dikoordinir oleh masing-masing OPD,” jelas Junda Maulana, Jumat, 5 Desember 2025. Ia menekankan bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting untuk membantu masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Menurutnya, perhatian ASN terhadap kewajiban ini sangat dibutuhkan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaat dari pengelolaan dana ZIS. “Zakat, infak, sedekah ini memang harus kita giatkan, mengingat masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan dukungan,” ujarnya. Meski pengelolaan ZIS di Sulbar tahun-tahun sebelumnya dinilai cukup baik, Sekda mengakui bahwa sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian sempat meredup sehingga kesadaran ASN tidak lagi sekuat sebelumnya. “Cuma mungkin dalam pelaksanaannya, pengawasan dan pengendaliannya tidak dibumingkan lagi, sehingga kadang terlupakan,” tambahnya. Junda Maulana menyampaikan optimismenya bahwa penerapan Surat Edaran Gubernur akan kembali meningkatkan kepatuhan ASN. Ia memastikan pemantauan akan dilakukan mulai 2026. “InsyaAllah dengan adanya surat edaran ini, nanti kita akan mulai. Tahun 2026 kita akan lihat peningkatannya,” tutur Sekda. Meski begitu, ia menegaskan bahwa zakat profesi tidak bersifat memaksa, namun tetap menjadi kewajiban bagi ASN Muslim. “Namanya juga zakat, infak, sedekah. Tidak memaksa, tapi bersifat wajib,” pungkasnya. (Rls)

Mamasa — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan permakanan dan sandang bagi penyandang disabilitas di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Timbu Paraban, Kabupaten Mamasa, pada Kamis, 4 Desember 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh tim dari Dinsos Sulbar bersama pengurus LKS, dan diterima dengan hangat oleh para penerima manfaat. Program ini sekaligus menjadi wujud hadirnya pemerintah dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan dukungan yang layak, terutama terkait kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui pejabat yang mewakili, Kepala Bidang Rehsos, Hj. Supiati Sahid, menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dan lembaga yang selama ini memberikan layanan sosial kepada penyandang disabilitas. “Penyaluran ini adalah bentuk perhatian nyata pemerintah provinsi terhadap penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang, dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Supiati Sahid. Supiati juha menambahkan bahwa dukungan tersebut tidak hanya soal bantuan fisik, namun juga bentuk penghargaan terhadap keberadaan dan hak-hak penyandang disabilitas. “Dinsos Sulbar terus berupaya memperkuat layanan sosial yang inklusif. Kami berharap bantuan ini dapat membawa manfaat langsung dan menambah semangat bagi para penerima maupun pengelola LKS yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi,” tambahnya. Penyaluran bantuan berlangsung lancar dan penuh kehangatan, mencerminkan komitmen kuat Dinsos Sulbar dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. (Rls)

Mamasa — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kembali menyalurkan bantuan permakanan dan sandang bagi para lansia yang berada di bawah pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Timbu Paraban, Kabupaten Mamasa, pada Kamis, 4 Desember 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan, khususnya para lansia yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus. Tim Dinsos Sulbar hadir langsung di LKS Timbu Paraban untuk menyerahkan paket bantuan yang berisi kebutuhan pangan dan sandang. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan harian lansia serta membantu meringankan beban pengurus lembaga yang selama ini memberikan pendampingan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi mereka. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, diwakili Kepala Bidang Rehsos, Hj. Supiati Sahid, menyampaikan bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan hidup dan kenyamanan lansia yang tinggal di lembaga sosial. “Lansia adalah kelompok yang harus kita jaga bersama. Melalui bantuan permakanan dan sandang ini, Dinsos Sulbar berupaya memastikan para lansia di LKS Timbu Paraban merasakan perhatian dan dukungan yang layak,” ujar Supiati Sahid. Supiati juga menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan lansia tidak hanya bersifat material, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas keberadaan mereka dalam masyarakat. “Kami berharap bantuan ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para lansia, sekaligus mendukung tugas LKS dalam memberikan pelayanan sehari-hari. Dinsos Sulbar akan terus memperkuat perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia,” tambahnya. Pihak LKS Timbu Paraban menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan yang diberikan, serta berharap kemitraan dengan pemerintah provinsi terus berjalan untuk meningkatkan kualitas layanan di lembaga tersebut untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial Penyaluran bantuan berlangsung lancar dan penuh kehangatan, mencerminkan komitmen Dinsos Sulbar dalam mewujudkan pelayanan sosial yang berkeadilan dan berpihak pada kelompok rentan. (Rls)

Mamuju - Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menegaskan komitmen peningkatan kualitas perencanaan daerah dalam rapat evaluasi yang digelar Komisi III DPRD Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu. Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Sulbar tersebut, Darwis menyampaikan capaian kinerja Bapperida hingga 30 November 2025 telah mencapai realisasi 90 persen. Selain itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berhasil ditingkatkan menjadi 82,25 persen dengan predikat A, melampaui target 82,00 persen yang ditetapkan untuk tahun 2025. "Capaian kinerja Bapperida Sulbar hingga November 2025 mencapai 90 persen. SAKIP kami berhasil menyentuh angka 82,25 persen dengan predikat A, melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan daerah," ujar Darwis. Rapat evaluasi dan monitoring program kegiatan tahun anggaran 2025 ini menghadirkan berbagai OPD mitra Komisi III DPRD Sulbar untuk menilai capaian kinerja sekaligus merumuskan target perencanaan ke depan. Darwis menegaskan bahwa indikator kinerja utama menjadi tolok ukur pencapaian, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, selaras dengan Misi kelima Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga. "Sebagai OPD yang berperan dalam perancangan program pemerintahan, kami menjadikan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur pencapaian. Hal ini penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan memberikan hasil terukur bagi masyarakat Sulbar," tegas Darwis. Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Sulbar menekankan pentingnya inovasi dalam sistem pemerintahan. Masukan ini diharapkan menjadi dorongan bagi OPD untuk memperbaiki capaian dari tahun sebelumnya sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di masa mendatang. (Rls)

Mamuju – Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima Update Prakiraan Cuaca dari BMKG untuk wilayah Sulawesi Barat pada Rabu, 03 Desember 2025. Informasi ini menjadi acuan dalam peningkatan kewaspadaan seluruh kabupaten di Sulawesi Barat terhadap potensi cuaca ekstrem. Prakiraan Cuaca Wilayah Sulawesi Barat: Pagi Hari Umumnya berawan di seluruh wilayah Sulawesi Barat, kecuali Kabupaten Mamuju (Kalumpang) yang berpotensi hujan ringan. Siang dan Sore Berpotensi hujan ringan di: Kab. Mamuju (seluruh wilayah) Kab. Mamuju Tengah (seluruh wilayah) Kab. Pasangkayu (Dapurang, Bulu Taba, Duripoku, Sarjo, Bambaira, Bambalamotu) Kab. Majene (seluruh wilayah) Kab. Polewali Mandar (seluruh wilayah) Kab. Mamasa (seluruh wilayah) Berpotensi hujan sedang di: Kab. Mamuju (Bonehau, Kalumpang) Kab. Polewali Mandar (Matangnga, Bulo) Kab. Mamasa (Tabulahan, Mehalaan, Mambi, Rantebulahan Timur, Bambang, Balla) Malam Hari Berpotensi hujan ringan di: Kab. Mamuju (Papalang, Sampaga, Kalumpang, Bonehau) Kab. Mamuju Tengah (seluruh wilayah) Kab. Pasangkayu (seluruh wilayah, kecuali Sarjo berawan) Kab. Majene (Banggae, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana) Kab. Polewali Mandar (Allu, Tutar) Kab. Mamasa (Mamasa, Tabang) Dini Hari Berpotensi hujan ringan di: Kab. Mamuju (Mamuju, Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Kep. Balabalakang) Kab. Mamuju Tengah (seluruh wilayah) Kab. Pasangkayu (seluruh wilayah kecuali Sarjo berawan) Kab. Majene (seluruh wilayah kecuali Banggae dan Banggae Timur berawan) Kab. Polewali Mandar (Allu, Tutar) Kab. Mamasa (Aralle) Suhu Udara: 16–31°C Kelembapan Udara: 66–94% Angin: Barat Daya – Barat Laut, 2–25 km/jam Peringatan Dini: Waspada terhadap tinggi gelombang mencapai 1.25 – 2.5 meter di wilayah perairan Pasangkayu dan Tikke. Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fattah menegaskan bahwa informasi prakiraan cuaca ini menjadi dasar bagi seluruh perangkat BPBD kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama pada wilayah yang berpotensi hujan sedang dan tinggi gelombang. (Rls) Beliau menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai arahan dan petunjuk Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta jalur komunikasi pelaporan…

Mamuju --BPBD Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan edukasi kebencanaan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan aparatur pemerintah melalui kegiatan Simulasi Gempa Bumi yang digelar di Gedung Kantor BPKP Sulawesi Barat, Jumat 5 Desember. Pada kesempatan tersebut, Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulawesi Barat, Muh. Ali, membawakan materi tentang Teknik Segitiga Kehidupan, yaitu metode aman menyelamatkan diri saat terjadi guncangan gempa bumi. Dalam penyampaiannya, Muh. Ali menjelaskan prinsip dasar perlindungan diri dengan memanfaatkan ruang aman di sekitar benda-benda kokoh, sehingga peserta dapat memahami cara mengurangi risiko cedera saat gempa. “Pemahaman tentang segitiga kehidupan sangat penting, terutama di gedung perkantoran bertingkat seperti BPKP. Setiap orang harus mengenali titik aman, melindungi kepala, dan menghindari area rawan saat guncangan terjadi,” jelasnya di hadapan para peserta. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini, sekaligus menegaskan bahwa seluruh kegiatan edukasi kebencanaan yang dilaksanakan BPBD sejalan dengan arahan dan petunjuk Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. “BPBD berkomitmen penuh meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam menghadapi ancaman gempa bumi. Apa yang dilakukan hari ini merupakan implementasi dari instruksi Bapak Gubernur agar seluruh ASN di Sulawesi Barat dibekali pengetahuan dan keterampilan tanggap bencana,” tegasnya. (Rls)

Mamuju Tengah,— Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kunjungan kerja dan koordinasi ke Posko Siaga Darurat BPBD Kabupaten Mamuju Tengah, Jumat 05 Desember 2025 Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana serta untuk memperkuat sinergi antara BPBD provinsi dan BPBD kabupaten. . Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar seluruh jajaran BPBD meningkatkan kesiapsiagaan terutama menghadapi dinamika cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi, “memastikan bahwa seluruh unsur penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap, BPBD provinsi dan kabupaten bekerja secara terintegrasi, cepat, dan responsif. Kesiapsiagaan adalah pondasi utama dalam melindungi masyarakat,” ujar Yasir Fattah. BPBD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan mendampingi BPBD kabupaten/kota dalam memastikan layanan kebencanaan berjalan optimal, sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana. (Rls)

Mamuju --Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy LS Silang membawakan materi Strategi Efektif Penanggulangan Darurat Bencana pada Gedung Bertingkat di Kantor BPKP Sulawesi Barat, yang berlangsung di Aula Kantor BPKP pada 05 Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas penanganan kedaruratan dengan menghadirkan, sebagai narasumber pada kegiatan Simulasi Gempa Bumi di Gedung Inaldy menekankan pentingnya kecepatan respons, jalur evakuasi aman, koordinasi antarunit, serta pemahaman karakteristik bangunan bertingkat yang berisiko saat terjadi gempa bumi. "Pengelolaan evakuasi di gedung bertingkat membutuhkan disiplin, pembagian peran yang jelas, dan komunikasi yang cepat. Masyarakat dan seluruh pegawai perlu memahami titik kumpul, prosedur evakuasi vertikal, serta tetap tenang saat guncangan terjadi,” ujar Inaldy. Ia juga menambahkan bahwa simulasi rutin seperti ini sangat penting untuk memastikan seluruh elemen di dalam gedung memiliki kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi kejadian gempa bumi yang dapat terjadi kapan saja. Sementara itu ditempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan apresiasi atas terlaksananya simulasi tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat budaya sadar bencana. BPBD Sulbar mendukung penuh pelatihan dan simulasi di instansi pemerintah demi meningkatkan kesiapsiagaan ASN dan pegawai dalam menghadapi ancaman gempa bumi,” ujar Yasir Fattah. Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan pentingnya seluruh instansi pemerintah menerapkan standar keselamatan kerja dan kesiapsiagaan bencana. Semua kantor pemerintahan wajib memiliki SOP penanganan darurat, titik kumpul evakuasi, serta rutin melaksanakan simulasi agar mampu merespons dengan cepat dan tepat saat terjadi bencana,” tutup yasir. (Rls)

Mamuju- Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Sulbar, Subuki beserta sejumlah pejabat fungsional dan pelaksana Lingkup Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti mengikuti kegiatan rutin yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bertajuk Webinar BKN Menyapa ASN Series 10 secara daring, Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil gubernur Salim S. Mengga untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Menurut Subuki, kegiatan "BKN Menyapa ASN" merupakan upaya dari BKN untuk memperkuat pembinaan manajemen ASN dengan cara berkomunikasi langsung, mendengarkan aspirasi, dan memberikan solusi terkait kepegawaian. ‘’Program ini mencakup sosialisasi kebijakan terbaru, diskusi tentang isu-isu kepegawaian, serta pengenalan dan pendampingan fitur layanan digital seperti "Pro ASN" dan "Peduli ASN Jaga ASN",’’ ujar Subuki. Direktur Disiplin, Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN BKN Julia Leli Kurniatri yang menjadi salah satu narasumber menjelaskan beberapa alasan pemberhentian seorang ASN, salah satunya karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. ‘’Apabila terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, PNS terlebih dahulu disalurkan pada instansi pemerintah lain, apabila tidak dapat disalurkan dan sudah mencapai usia 50 tahun, dengan masa kerja 10 tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak kepegawaian,’’ terang Julia Leli. Ia menambahkan, apabila seorang PNS tidak dapat disalurkan dan usia belum mencapai 50 tahun dengan masa kerja kurang dari 10 tahun, akan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun. Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, mengapresiasi antusias ASN Biro Organisasi dalam mengikuti kegiatan webinar BKN menyapa ASN. ‘’Kegiatan ini akan menambah wawasan dan merefresh pengetahuan teman-teman mengenai regulasi-regulasi kepegawaian,’’ tambah Rahmah. (Rls)

Mamuju,--- Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) trus aktif melakukan pengaturan lalu lintas di depan SD Inpres Rimuku, Kamis (4/12). Pengamanan ini dilakukan setiap pagi, jam istirahat dan waktu salat zuhur, guna memastikan keamanan siswa yang sering menyeberang untuk ke sekolah aman Kegiatan ini merupakan arah Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk menciptakan lingkungan yang aman. Kadia Perhubungan Sulbar Amir A.dado menjelaskan bahwa arus lalu lintas pada jam-jam tersebut cukup padat dan rawan kecelakaan, untuk itu kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan pengamanan di sejumlah sekolah. “Pengaturan dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran orang tua dan menghindari risiko kecelakaan, tentunya di wilayah yang padat arus lalu lintas,” ujarnya. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja, dengan petugas fokus membantu siswa menyeberang jalan serta memastikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. “Melalui langkah ini, Dishub Sulbar berharap bisa terus memberikan rasa aman dan tertib di jalan raya, khususnya di kawasan sekolah yang rawan terjadi kecelakaan,” ujar AmirA.dado. Terpisah, salah satu orang tua siswa di SD Inpres Rimuku, mengungkapkan bahwa, ia merasa senang dan bangga atas upaya Dishub Sulbar yang berjaga di depan sekolah, untuk membantu para siswa yang menyebrang jalan. “Para siswa membeli jajanan sekolah sewaktu istirahat, kebanyakannya menyeberang jalan, dengan adanya bantuan dari Dishub Sulbar, tentu mengurangi rasa kekhawatiran kami selaku para orang tua,” ujar Ahmad. (Rls)