Mamuju – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi investor, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan. Hal itu disampaikan dalam program spesial RRI bertajuk Wagub Menyapa, saat menjawab pertanyaan dari warga bernama Erna mengenai pengawasan terhadap investor, khususnya di sektor pertambangan, Sabtu, 6 Desember 2025. Pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menjelaskan, masuknya investor memang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, ia menekankan, semua proses harus dilakukan secara selektif dan disertai analisis lingkungan yang ketat sebelum izin diberikan. “Untuk mewadahi kepentingan investor, kita berikan kemudahan tapi tetap selektif. Tempat-tempat tambang seperti pasir dan lainnya harus melalui analisa lingkungan terlebih dahulu,” ujar Salim S Mengga. Ia menegaskan, pengalaman di banyak daerah membuktikan aktivitas tambang kerap meninggalkan kerusakan alam. Karena itu, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang menyiapkan jaminan reklamasi dan memenuhi persyaratan ketat agar tidak meninggalkan risiko bencana di kemudian hari. “Harus ada jaminan bahwa reklamasi berjalan. Bentuknya bisa jaminan bank. Ini yang kita inginkan,” tegasnya. Selain itu, Pemprov Sulbar akan memperketat pengawasan. Jika ditemukan kerusakan lingkungan, perusahaan wajib segera melakukan pemulihan. Salim S Mengga menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin bagi tambang yang tidak taat aturan. “Alam tidak boleh rusak sekalipun kita butuh anggaran. Saya sudah beberapa kali turun ke lokasi tambang, dan kalau tidak patuh, saya dan Pak Gubernur tidak segan-segan mencabut izin,” pungkas Salim S Mengga. Salim S Mengga juga menekankan, dirinya tidak memiliki kedekatan maupun kepentingan dengan pengusaha tambang mana pun. Ia membatasi diri agar dapat menjaga integritas sebagai pejabat publik. “Saya tidak pernah mau dekat dengan pengusaha. Saya tidak mau dijadikan mainan dan tidak pernah mau menerima pemberian mereka. Begitu menerima, kita jadi lemah,” ujarnya. Ia menceritakan pengalamannya pernah diundang makan malam oleh seorang pengusaha besar di Jawa Tengah. Namun, ia justru…

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat memimpin pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 pada enam kabupaten di wilayah Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Rapat Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tahun 2024 di Ruang RPJMD Bapperida Sulbar, Jumat 5 Desember 2025. Rapat dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir. Langkah ini sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel hingga tingkat kabupaten, sesuai dengan Misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Angga menjelaskan bahwa pengukuran IPKD mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 dan mencakup enam dimensi penilaian: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian anggaran belanja APBD 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4. Penyerapan anggaran belanja daerah 5. Kondisi keuangan daerah 6. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) “IPKD menjadi instrumen strategis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara transparan, efisien, dan akuntabel,” ujar Angga. Pada penilaian tahun ini, futama difokuskan pada Dimensi 1, 3, 4, dan 6. Sementara Dimensi 2 dan 5 akan diproses setelah validasi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, berharap melalui penilaian IPKD 2024, pemerintah kabupaten di Sulbar dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. (Rls)

Polman Ditunjuk Jadi Lokus Piloting Digitalisasi Bansos Nasional 2026, Kominfo Sulbar Hadiri Sosialisasi Bersama Lintas Kementerian Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo SP) mengikuti kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional yang digelar secara daring dan melibatkan pimpinan kementerian/lembaga strategis, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS, serta Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah . Agenda ini menjadi langkah awal percepatan transformasi tata kelola bantuan sosial secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya modernisasi sistem, tetapi upaya memperkuat akurasi data, efektivitas penyaluran, dan transparansi kebijakan penanganan kemiskinan. Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah pusat menyampaikan gambaran makro mengenai arah kebijakan digitalisasi bansos tahun 2026, termasuk kesiapan teknis, integrasi antarinstansi, penyempurnaan data kesejahteraan, serta standardisasi proses penyaluran berbasis digital. Dalam kesempatan itu, Kemendagri secara resmi menetapkan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebagai lokus piloting digitalisasi bansos tahun 2026 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Penunjukan ini merupakan bagian dari perluasan program setelah keberhasilan pelaksanaan piloting sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi model nasional pengelolaan bansos terintegrasi. "Penetapan Polman sebagai lokasi percontohan menjadikan Sulbar masuk dalam klaster provinsi yang akan mengimplementasikan sistem digital bansos lebih awal dibandingkan daerah lain, Kata Plt. Kepala Dinas Kominfo SP, Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar saat dikonfirmasi, Sabtu, 6 Desember 2025. Dinas Kominfo Sulbar dalam laporannya kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga serta Sekretaris Daerah Junda Maulana menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti arahan lintas kementerian. Pemprov akan segera melakukan koordinasi internal, pemetaan kesiapan infrastruktur digital, serta integrasi data lintas OPD yang terlibat dalam penanganan bantuan sosial. Digitalisasi ini melibatkan sinkronisasi antara data BPS, DTKS, data integrasi kesejahteraan nasional, serta sistem layanan pemerintahan daerah. Melalui proses ini, Pemerintah berharap bantuan sosial di masa mendatang…

BPKPD Sulbar Dampingi Pemkab Polman Bahas Penginputan Kelembagaan Baru di SIPD Mamuju– Dalam rangka memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan berbasis digital, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan konsultasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terkait rencana penginputan kelembagaan baru dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kamis, 4 Desember 2025, di Kantor BPKPD Provinsi Sulbar. Rombongan BKAD Polman diterima oleh Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, bersama Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, serta jajaran staf teknis dari Bidang Anggaran dan Bidang Bina Kabupaten. Sementara dari BKAD Polman hadir Kabid Anggaran, Miftah Farid, Kasubid Penyusunan Kebijakan Pembinaan Anggaran, Arifuddin, Kasubid Penyusunan Anggaran, Muhammad Asdar, dan staf teknis lainnya. Kunjungan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait implementasi Aplikasi SIPD, sistem yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, tim teknis BPKPD Sulbar memberikan pemaparan terkait mekanisme dan tahapan penginputan kelembagaan baru, mulai dari penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, pemetaan struktur organisasi, hingga validasi data pada aplikasi SIPD. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas komitmen Pemkab Polman dalam memastikan kelancaran implementasi SIPD. "Kolaborasi seperti ini sangat penting, bukan hanya untuk memastikan keseragaman data dan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk mewujudkan transparansi dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik. Kami siap mendampingi dan memberikan dukungan teknis agar proses input kelembagaan baru di Polman berjalan optimal,” ujarnya. Sementara itu, Kabid Anggaran BKAD Polman, Miftah Farid, menyampaikan terima kasih atas pendampingan yang diberikan BPKPD Sulbar. "Kami sangat terbantu dengan penjelasan teknis dan pemetaan prosedur yang disampaikan tim BPKPD Sulbar. Harapan kami proses penginputan kelembagaan baru ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu,…

Dinsos Sulbar Salurkan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas di LKS Timbu Paraban Kabupaten Mamasa Mamasa — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan permakanan dan sandang bagi penyandang disabilitas di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Timbu Paraban, Kabupaten Mamasa, pada Kamis, 4 Desember 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh tim dari Dinsos Sulbar bersama pengurus LKS, dan diterima dengan hangat oleh para penerima manfaat. Program ini sekaligus menjadi wujud hadirnya pemerintah dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan dukungan yang layak, terutama terkait kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui pejabat yang mewakili, Kepala Bidang Rehsos, Hj. Supiati Sahid, menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dan lembaga yang selama ini memberikan layanan sosial kepada penyandang disabilitas. “Penyaluran ini adalah bentuk perhatian nyata pemerintah provinsi terhadap penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang, dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Supiati Sahid. Supiati juha menambahkan bahwa dukungan tersebut tidak hanya soal bantuan fisik, namun juga bentuk penghargaan terhadap keberadaan dan hak-hak penyandang disabilitas. “Dinsos Sulbar terus berupaya memperkuat layanan sosial yang inklusif. Kami berharap bantuan ini dapat membawa manfaat langsung dan menambah semangat bagi para penerima maupun pengelola LKS yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi,” tambahnya. Penyaluran bantuan berlangsung lancar dan penuh kehangatan, mencerminkan komitmen kuat Dinsos Sulbar dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. (Rls)

Mamuju - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin Rapat Exit Meeting Bersama BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lt. 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (5/12/2025). Exit meeting ini membahas pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2025 hingga November 2025. Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat utama daerah, antara lain Kepala Inspektorat, Kepala BPKPD, Sekretaris DPRD, serta kepala dinas terkait seperti PUPR, Dikbud, Perkim, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Tenaga Kerja, Plt. Kepala BPBD, Karo Umum, dan Direktur UPTD RSUD. Usai rapat, Sekda Junda Maulana menyampaikan bahwa terdapat sejumlah temuan dari BPK. "Ada beberapa temuan, dan kita masih berdiskusi untuk menyamakan persepsi. Namun, sebagian sudah dalam proses perbaikan," jelasnya. Ia menargetkan laporan dan rencana aksi perbaikan atas temuan tersebut dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti pada Senin (8/12/25) mendatang. Hal ini sejalan dengan misi Pancadaya kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan bekualitas. "Sebagian OPD yang ada temuan sudah memberikan penjelasan dan ada konfirmasi yang dapat diterima. Ada pula yang harus kita lakukan pengembalian," tambahnya. Sekda menegaskan bahwa hasil ini masih bersifat 'pra' dan masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum hasil akhir direkomendasikan di tahun depan. "Perbaikan-perbaikan ini akan mengurangi permasalahan yang mungkin timbul dalam pemeriksaan lanjutan. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti, insyaAllah pada hari Senin," pungkas Junda Maulana. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan pangan murah atau pasar murah di Gereja Paroki Santa Maria Mamuju, Jumat 5 Desember 2025. Turut hadir monitoring sebagai mitra Badan Pangan Nasional (Bapanas) Anggota DPR RI Komisi IV Zulfikar Suhardi, Anggota DPRD Mamuju Febrianto Wijaya dan tokoh agama maupun masyarakat. "Hari ini saya hadir sebagai anggota DPR RI monitoring mitra kerja saya yakni Bapanas yang bekerjasama dengan Ketapang Sulbar, melaksanakan pangan murah dimana saya sudah mengikuti selama tiga hari," kata Zulfikar. Ia mengatakan selama proses monitoring dirinya apresiasi pelaksanaannya karena berjalan lancar. "Masyarakat juga sangat antusias mengikuti pasar murah. Komoditi yang dijual juga sangat cepat habis artinya masyarakat sangat membutuhkan komoditas yang dijual," ungkapnya. Kedepan selama menjabat anggota DPR RI akan terus berjuang menambah kuota GPM di Sulbar yang tadinya 9 kali akan kembali 20 kali GPM. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari menyampaikan kegiatan GPM ini dalam rangka menyambut natal dan tahun baru. "Sesuai harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga bagaimana momen natal dan tahun baru teman-teman nasrani juga merasakan gerakan pasar murah," ucap Waris. Sedangkan, Anggota DPRD Mamuju Febrianto Wijaya menyampaikan mengapresiasi pelaksanaan GPM karena sesuai asta cita dan panca daya maupun visi-misi Mamuju Keren. "Dimana menjaga stabilitas pangan dan ini salah satu wujudnya, saya pikir tadi saya mendengar dari Ketapang memiliki strategi bagaimana inflasi jelang Nataru dibuat skemanya," ujarnya. Dengan demikian menjelang Nataru tahun ini inflasi bisa terkendali, sebab adanya gerakan pasar murah. "Ayo kita kunjungi, karena harganya murah dan bisa membantu ekonomi keluarga kita. Dimana ada pangan murah dan kita hadir," pesannya. Selain itu, salah satu warga Patricia menuturkan sangat berterimakasih dengan adanya pasar murah di laksanakan pemerintah. "Kami sebagai masyarakat sangat antusias dan berterimakasih kepada pemerintah dengan dilaksanakannya pasar murah," tandasnya. Apalagi, menjelang Nataru dan berharap terus dilaksanakan…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sulawesi Barat yang berlangsung di aula kantor PTA Sulbar, Jumat 5 Desember 2025. Dalam sambutannya Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengungkapkan bahwa saat ini hukum kita terkoreksi. Ia menjelaskan, proses hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian, KPK semuanya masuk pada proses peradilan kemudian menjadi perbincangan di warkop dan di cafe-cafe. Menurutnya di negara-negara maju, putusan pengadilan sifatnya final, tidak ada diskusi diwarung dan di cafe-cafe, karena tidak ada yang meragukan keputusan hakim. "Tetapi di Indonesia setiap keputusan selalu berakhir didiskusikan di cafe-cafe, di warkop bahkan di Talkshow," ujar Suhardi Duka. Selain itu, mantan bupati Mamuju 2 periode ini menekan bahwa keputusan hakim itu adalah final, mutlak, "Karena hakim adalah perwakilan tuhan di muka bumi ini," ungkapnya Oleh karena itu kehadiran pengadilan tinggi agama di Sulawesi Barat, diharapkan dapat memberi proses penegakan hukum di pengadilan agama semakin efektif dan efisien untuk memberikan rasa keadilan. Dan diharapkan diusianya ketiga tahun pengadilan tinggi agama sulawesi barat, tetap jaga integritas menuju peradilan yang bermartabat dan berdaulat di bumi manakarra. Diketahui, puncak HUT ke-3 PAT tersebut dirangkaikan dengan penutupan beberapa perlombaan dan turnamen olahraga, salah satunya adalah turnamen Tenis lapangan KPTA Sulbar Cup III Tahun 2025. Kegiatan ini sejalan dengan Visi-Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga yaitu Prioritas pada pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang mobilitas dan konektivitas antar daerah. (rls)

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Persiapan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjajaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kegiatan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis (4/12/2025). Bapperida Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, didampingi pejabat fungsional perencana dan staf bidang Ifwil, mewakili Plt. Kepala Bapperida Muh. Darwis Damir. "Keikutsertaan ini sebagai bentuk komitmen daerah dalam menyinkronkan perencanaan pembangunan provinsi dengan kebijakan nasional, khususnya dalam penyiapan program infrastruktur tahun anggaran 2027," katanya. Rakorbangwil 2025 diikuti oleh 187 peserta dari kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi se-Indonesia. Kementerian PUPR menekankan bahwa forum ini tidak hanya sebagai ajang pemrograman teknis, tetapi juga ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan misi Pancadaya ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya dalam membangun Infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kegiatan ini, peserta mendapat sosialisasi penggunaan aplikasi SIPro (Sistem Informasi Pemrograman) untuk input catatan pemerintah daerah pada periode 4–9 Desember 2025. Sesi Desk Rakorbangwil akan dilanjutkan pada 11–17 Desember 2025. BPIW memaparkan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027, antara lain peningkatan tampungan air, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan baru, peningkatan akses air minum aman, penguatan ketahanan pangan, penanganan pascabencana, serta dukungan transisi energi bersih melalui pemanfaatan infrastruktur bendungan. Partisipasi Bapperida Sulbar dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Kementerian PUPR dan menjamin terwujudnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. Pemerintah provinsi juga berkomitmen menyampaikan catatan prioritas daerah melalui SIPro agar dapat terakomodasi dalam perencanaan infrastruktur nasional.

MAMUJU, — Pelaksana Tugas (Plt.) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah dalam sebuah pertemuan resmi yang berlangsung di ruang rapat kantor Kesbangpol Sulbar. Jumat, 5 Desember 2025 Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi yang lebih baik dan memperkuat kerja sama antar daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan umum. Fokusnya terutama pada upaya menjaga kewaspadaan nasional, fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) serta memperkuat pembinaan ideologi Pancasila, serta menangani berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di masing-masing wilayah, khususnya di tapal batas antara Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai program strategis terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan deteksi dini, hingga kolaborasi dalam pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET). Selain itu, turut dibahas peluang kerja sama dalam pengembangan data dan informasi kewaspadaan nasional serta pola pembinaan organisasi kemasyarakatan. Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Sunusi menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Kami menyambut baik kunjungan ini karena sinergi dan bertukar pengalaman sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran Kesbangpol di daerah. Kolaborasi seperti ini akan semakin memperkokoh ketahanan nasional dari level daerah,” ujarnya. Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah juga menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah, terutama dalam menghadapi dinamika sosial serta meningkatnya kompleksitas isu kebangsaan. Pertemuan berlangsung dengan suasana santai dan penuh kekeluargaan dengan berdiskusi tentang berbagai tantangan dan cara menjalankan program Kesbangpol di daerah. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai tanda komitmen untuk terus bekerja sama dalam memperkuat urusan pemerintahan umum dan menjaga ketahanan nasional. (Rls)