Polewali Mandar – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahap I Tahun 2025 di Kabupaten Polewali Mandar, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai target serta memberikan pendampingan langsung kepada para penerima manfaat. Tim Dinsos Sulbar mengunjungi sejumlah kelompok KUBE di beberapa kecamatan untuk melihat perkembangan usaha, pemanfaatan bantuan, dan kendala yang dihadapi. Selain pengamatan lapangan, dilakukan juga dialog dengan pendamping sosial dan perwakilan pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Kepala Dinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menegaskan pentingnya monev ini untuk memastikan keberlanjutan program dan meningkatkan kualitas pendampingan. “Monev ini bukan hanya mengecek administrasi, tetapi memastikan bantuan KUBE memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga. Kami ingin melihat langsung perkembangan usaha dan memberikan solusi sesuai kebutuhan,” ujar Idham. Dengan terlaksananya monev ini, Dinsos Sulbar berharap implementasi KUBE tahap berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima. (Rls)

Polewali Mandar – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahap I Tahun 2025 di Kabupaten Polewali Mandar, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai target serta memberikan pendampingan langsung kepada para penerima manfaat. Tim Dinsos Sulbar mengunjungi sejumlah kelompok KUBE di beberapa kecamatan untuk melihat perkembangan usaha, pemanfaatan bantuan, dan kendala yang dihadapi. Selain pengamatan lapangan, dilakukan juga dialog dengan pendamping sosial dan perwakilan pemerintah kabupaten untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program. Kepala Dinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menegaskan pentingnya monev ini untuk memastikan keberlanjutan program dan meningkatkan kualitas pendampingan. “Monev ini bukan hanya mengecek administrasi, tetapi memastikan bantuan KUBE memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga. Kami ingin melihat langsung perkembangan usaha dan memberikan solusi sesuai kebutuhan,” ujar Idham. Dengan terlaksananya monev ini, Dinsos Sulbar berharap implementasi KUBE tahap berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima, sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. (Rls)

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi teken nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulbar tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Kesepakatan ini jadi langkah baru dalam penegakan hukum di Sulbar, terutama terkait hukuman alternatif tanpa penjara. Skema ini sesuai pengaturan dalam KUHP baru, tepatnya Pasal 65 yang memasukkan kerja sosial sebagai pidana pokok, dan Pasal 85 yang mengatur syarat penerapannya bagi tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun. Selain dengan Pemprov, Kejati Sulbar juga melakuakan penandatangan kerjasama (PKS) dengan seluruh pemerintah kabupaten di Sulbar untuk penerapan program yang sama. MoU dilaksanakan di Aula Kejati Sulbar dihadiri sejumlah Forkopimda Sulbar, para Kapolres Se- Sulbar, Senin 8 Desember 2025 Lewat MoU ini, pelaku tindak pidana tertentu nantinya bisa menjalani hukuman berupa kerja sosial, bukan langsung masuk penjara. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menyambut baik MoU tersebut. Ia mengatakan, pemerintah siap untuk memfasilitasi bila diperlukan. Program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi over kapasitas lapas maupun rutan di wilayah Sulawesi Barat "Tentunya setelah jajaran hukum menerapkan ini, kalau memangnya kita dimintai bantuan. Katakanlah untuk dia bisa jadi cleaning service di kantor ya kita terima, dengan ketentuan terlebih dahulu harus dilatih supaya mereka bekerja dengan baik," ujar SDK Menariknya kata SDK adalah penerapan kerja sosial yang semakin dipormalkan. Dengan demikian pada kasus-kasus hukum tertentu yang tidak melibatkan persoalan-persoalan mendasar masyarakat, itu bisa jaksa dan hakim memberikan hukuman sosial. "Saya kira ini bagi pemerintah daerah sangat diuntungkan dan menyambut baik tentunya karena ini memberikan manfaat yang lebih ketimbang hanya dikurung di dalam lembaga pemasarakatan yang tidak bermanfaat," ungkap Suhardi Duka. Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar, Sukarman Sumarinton mengatakan, KUHP baru ini akan dimulai pada tanggal 2 Januari 2026. Yang mana salah satu jenis hukuman pidananya itu ada pemidanaan masalah kerja sosial. "Tapi ini adalah pidana yang ancamannya di bawah 5…

Mamuju — Dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja akhir tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Kerja bersama seluruh Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas PUPR Sulbar pada Senin, 8 Desember 2025. Rapat kerja yang berlangsung di Hotel Afla Mamuju ini resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPR Sulbar, Muhammad Ridwan. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali progres pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Muhammad Ridwan menegaskan bahwa evaluasi berkala sangat dibutuhkan agar setiap bidang dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Ia juga menekankan pentingnya penyajian data yang akurat, lengkap, dan objektif sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja yang lebih efektif di tahun mendatang. Rapat kerja ini diikuti oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana, fungsional, serta staf pengadaan dan perencanaan. Setiap Bidang dan UPTD diminta memaparkan indikator kinerja utama, capaian program, realisasi fisik dan keuangan hingga November 2025, serta gambaran umum progres kontrak tahun berjalan. Selain itu, setiap unit juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang diusulkan sebagai bagian dari penyempurnaan proses kerja. Pelaksanaan evaluasi ini selaras dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, khususnya dalam aspek penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, Dinas PUPR Sulbar menunjukkan komitmennya dalam memastikan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai prinsip good governance dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan terselenggaranya rapat kerja tersebut, diharapkan seluruh bidang di lingkungan Dinas PUPR Sulbar mampu melakukan perbaikan sistematis, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mempersiapkan program tahun berikutnya secara lebih matang. Evaluasi menyeluruh ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja organisasi dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas di Sulbar. Naskah : Dinas PUPR Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Sulbar Perkuat Kesiap-siagaan : Penetapan dan Pelatihan Tim Posko Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah dan Cuaca Ekstrem 2025 Mamuju – Menyikapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi basah dan cuaca ekstrem di tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara resmi menetapkan dan menggelar pelatihan intensif bagi Tim Posko Siaga Darurat. Hal ini sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Kegiatan yang berfokus pada simulasi penanganan gempa bumi dan evakuasi terpadu ini melibatkan secara khusus Klaster Kesehatan dan personel TNI. Kegiatan ini dirancang untuk membangun respons yang terkoordinasi, cepat, dan efektif saat bencana terjadi, khususnya gempa bumi yang dapat terjadi bersamaan atau dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem. Untuk materi dan simulasi pelatihan klaster kesehatan yang dilaksanakan baru-baru ini dibagi dalam dua materi dan simulasi utama yang difasilitasi oleh tenaga perawat terlatih dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar yang telah bersertifikasi Training of Trainer (TOT) Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS). Simulasi Pertama: Penanganan Korban Gempa dari Lapangan ke Fasilitas Kesehatan Materi dan praktik pertama difokuskan pada alur penanganan korban sejak detik-detik pertama bencana terjadi hingga tiba di rumah sakit. Pemateri dari perawat RSUD Sulbar membagi simulasi ke dalam empat fase kritis: 1. Fase Respon Instan Awal Gempa: Peserta, yang merupakan personel TNI, dilatih untuk melakukan tindakan penyelamatan diri dan sekitarnya segera setelah guncangan berhenti, serta mengamankan lokasi dari bahaya susulan. 2. Fase Respon Tanggap Darurat Awal: Tim berlatih melakukan assesment cepat di lokasi bencana, identifikasi titik berkumpul (assembly point), dan melakukan triase korban secara sederhana dengan sistem kode warna (merah, kuning, hijau, hitam). 3. Fase Pencarian dan Evakuasi Korban Luka Berat: Simulasi intensif dilakukan pada teknik evakuasi korban dengan cedera berat (kode merah) dari reruntuhan atau lokasi sulit. Peserta mempraktikkan penggunaan alat sederhana dan teknik angkut yang aman untuk mencegah cedera tambahan. 4. Fase Konsolidasi…

Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membuka langsung Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulbar, baru-baru ini. Kegiatan ini mengusung tema “Evaluasi Keperintisan dan Angkutan Jalan untuk Mendukung Konektivitas Transportasi di Sulbar.” Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi ruang penting bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Sulbar untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pengembangan layanan keperintisan angkutan jalan. “Sebagaimana kita ketahui bersama, layanan transportasi darat merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat,” ujarnya. Amir menjelaskan, Sulbar sangat mengandalkan keberadaan angkutan jalan perintis, mengingat hingga saat ini wilayah tersebut tidak memiliki trayek AKDP. Kondisi ini menyebabkan masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya terlayani angkutan umum secara memadai. “Di sinilah program keperintisan dan angkutan jalan berperan penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyediakan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memastikan pemerataan layanan transportasi bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan,” ungkapnya. Melalui FGD ini sejumlah agenda strategis dibahas diantaranya: 1. Mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan nyata di lapangan terkait penyelenggaraan angkutan perintis dan angkutan jalan. 2. Menyusun strategi peningkatan pelayanan angkutan untuk memperkuat konektivitas wilayah. 3. Membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya. 4. Merumuskan rekomendasi konkret agar program keperintisan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan FGD tersebut, diharapkan upaya memperkuat konektivitas transportasi di Sulbar dapat semakin efektif dan memberikan dampak langsung bagi pemerataan layanan transportasi di seluruh wilayah, sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), khususnya dalam membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Dishub Sulbar) melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data ASN melalui aplikasi MyASN serta Aktivasi Akun Wajib Pajak, baru-baru ini. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penataan data kepegawaian nasional. Kegiatan ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, menjelaskan bahwa seluruh ASN diwajibkan melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi MyASN. Ia menegaskan, kelengkapan data sangat penting untuk memastikan akurasi informasi kepegawaian serta mendukung berbagai proses administrasi ASN ke depan. “Pemutakhiran ini wajib bagi semua ASN. Data harus akurat dan diperbarui sesuai kondisi terbaru,” tegas Amir. Data yang perlu diperbarui meliputi data personal, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat kinerja, data keluarga, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Untuk mendukung proses tersebut, ASN diminta menyiapkan sejumlah data dasar, seperti Nomor NPWP, NIK KTP, email aktif, dan nomor telepon. Melalui kegiatan ini, Dishub Sulbar berharap seluruh ASN dapat menyelesaikan pemutakhiran data tepat waktu agar sinkronisasi informasi kepegawaian berjalan optimal. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2045. Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat DLH Sulbar baru-baru ini, dihadiri oleh Tim Evaluator KLHS Provinsi Sulbar, Tim Pokja Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Mamuju, serta Tim Pokja Penyusunan RTRW Kabupaten Mamuju. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju terkait penjadwalan evaluasi KLHS yang telah masuk sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan RTRW telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta mitigasi risiko lingkungan dalam setiap rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mamuju ke depan. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa KLHS adalah instrumen penting yang memastikan tata ruang wilayah Mamuju selaras dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Mamuju tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. RTRW harus mampu menjawab tantangan pembangunan, namun tetap menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (Kabid PPLH) DLH Sulbar Andi Alffianti, dan tim teknis juga menekankan pentingnya integrasi analisis daya dukung–daya tampung, mitigasi bencana, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan dalam setiap substansi RTRW. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci tercapainya dokumen tata ruang yang berkualitas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan DLH Sulbar terhadap Visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakilnya Salim S. Mengga dalam mewujudkan “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan” melalui penguatan perencanaan wilayah yang berpihak pada lingkungan hidup. “DLH Sulbar berkomitmen menjaga arah pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan prinsip lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat,” tambah Zulkifli. Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan dokumen RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2045 dapat semakin kuat secara teknis maupun legal, dan mampu mengarahkan pembangunan wilayah yang responsif terhadap isu perubahan iklim,…

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menghadiri rapat persiapan pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Nasional, yang digelar di ruang rapat Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baru-baru ini. Hadir mewakili Dinsos Sulbar, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Supiati Sahid. Rapat tersebut membahas berbagai rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam memperingati Hari Ibu Nasional, termasuk agenda sosialisasi, pemberdayaan perempuan, dan pelibatan kelompok rentan dalam kegiatan positif. Kolaborasi antarlembaga menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa peringatan Hari Ibu dapat berjalan sukses dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. Kabid Rehabilitasi Sosial, Supiati Sahid, dalam kesempatan tersebut, menegaskan komitmen Dinsos untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan lintas sektor, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. “Peringatan Hari Ibu bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk menguatkan peran ibu dalam keluarga dan masyarakat. Dinsos Sulbar siap mendukung penuh rangkaian kegiatan yang digagas bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta instansi terkait, terutama yang menyentuh kelompok rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya pemberdayaan,” ujar Supiati, mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Rapat ditutup dengan penyusunan langkah tindak lanjut dan pembagian tugas antarlembaga untuk menyukseskan peringatan Hari Ibu Nasional tahun ini. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah dan cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Sosial Sulbar resmi menugaskan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk bergabung dalam Posko Siaga Darurat Bencana yang dipusatkan di Posko Induk BPBD Sulbar. Penugasan tersebut mulai berlaku sejak 24 November 2025, sebagai langkah antisipatif mengingat intensitas cuaca yang berpotensi menimbulkan banjir, longsor, dan gangguan cuaca lainnya di beberapa kabupaten. Personil TAGANA ditugaskan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, melakukan pemantauan situasi lapangan, menyiapkan dukungan logistik kedaruratan, serta memberikan respon cepat apabila terjadi eskalasi bencana di daerah. Keterlibatan TAGANA juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan kesiapsiagaan masyarakat berjalan optimal. Mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menghadapi potensi bencana yang kerap meningkat menjelang puncak musim hujan. “TAGANA selalu menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Dengan penugasan personil sejak 24 November 2025 ini, kami memastikan bahwa koordinasi bersama BPBD dan instansi terkait dapat berlangsung cepat dan efektif. Dinas Sosial Sulbar berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan terbaik dalam upaya penyelamatan dan perlindungan masyarakat sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka,” ujar Surdin, baru-baru ini. Melalui penguatan posko dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan Sulbar dapat lebih siap menghadapi dinamika cuaca ekstrem dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar