Mamuju - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan penuh kebanggaan dan komitmen menyambut kedatangan siswa-siswi dari SMKS St. Fatimah Mamuju untuk melaksanakan kegiatan Praktik Belajar Lapangan (PBL). Acara penerimaan resmi berlangsung di Ruang Rapat Utama RSUD Sulbar, Senin 8 Desember 2025, dihadiri oleh perwakilan sekolah, manajemen rumah sakit, pembimbing lapangan serta para siswa yang akan menimba ilmu. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi positif antara dunia pendidikan kesehatan dengan institusi pelayanan kesehatan dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten dan beretika. Hal ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam membagun SDM yang Unggul dan Berkarakter. Sambutan Penuh Harap dari Kepala SMKS St. Fatimah Mamuju Dalam sambutannya, Kepala SMKS St. Fatimah Mamuju, yang diwakili oleh Fajria Arisa, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada manajemen RSUD Sulbar yang telah membuka pintu untuk kolaborasi pendidikan ini. Ia menitikberatkan bahwa tujuan utama PBL kali ini adalah belajar melalui observasi. “Kami menitipkan siswa-siswi kami untuk belajar dan mengamati secara langsung dunia kesehatan yang sesungguhnya. Observasi adalah kunci utama dalam tahap awal pembelajaran mereka di rumah sakit. Kami berharap, dengan melihat langsung praktik profesional di RSUD, mereka dapat membangun fondasi pengetahuan dan sikap yang kuat sebelum terjun ke praktik yang lebih kompleks di masa depan,” ujarnya. Sambutan Hangat dan Arahan dari Direktur RSUD Sulbar Direktur RSUD Sulbar, yang diwakili oleh Sekretaris RSUD Sulbar, Muzdalipah, menyambut dengan hangat kehadiran seluruh siswa dan guru pendamping. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh SMKS St. Fatimah Mamuju untuk menjadikan RSUD sebagai mitra studi. “Selamat datang di rumah kedua. Terima kasih atas kepercayaannya. Selama berada di RSUD Sulbar, tanamkan dalam diri etika profesional dan budaya kerja rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menyerap ilmu dan…

Koordinator Regu 3 Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar Berikan Arahan Penguatan Kesiapsiagaan Mamuju - Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda sekaligus Koordinator Regu 3 Posko Siaga Darurat BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herman, memberikan arahan kepada seluruh anggota regu pada Senin malam (08 Desember 2025), bertempat di Posko Siaga Darurat BPBD Sulbar. Dalam arahannya, Herman menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel menghadapi dinamika potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Ia mengingatkan seluruh anggota regu agar tetap menjaga kedisiplinan, memahami tugas masing-masing, serta memastikan seluruh peralatan siaga darurat berada dalam kondisi optimal. “Koordinasi dan respons cepat adalah kunci. Setiap anggota regu harus memahami alur tugas, meningkatkan kewaspadaan, serta merespons setiap laporan masyarakat dengan sigap dan tepat. Kita bertugas menjaga keselamatan bersama, sehingga kekompakan tim sangat penting,” tegas Herman. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah memberikan apresiasi atas langkah penguatan internal yang dilakukan oleh Koordinator Regu 3. Ia menegaskan bahwa kegiatan pembinaan rutin di posko merupakan bagian dari instruksi dan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk memastikan seluruh unsur personel Posko Siaga Darurat harus bekerja secara profesional, cepat, dan terkoordinasi. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi teken nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulbar tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Kesepakatan ini jadi langkah baru dalam penegakan hukum di Sulbar, terutama terkait hukuman alternatif tanpa penjara. Skema ini sesuai pengaturan dalam KUHP baru, tepatnya Pasal 65 yang memasukkan kerja sosial sebagai pidana pokok, dan Pasal 85 yang mengatur syarat penerapannya bagi tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun. Selain dengan Pemprov, Kejati Sulbar juga melakuakan penandatangan kerjasama (PKS) dengan seluruh pemerintah kabupaten di Sulbar untuk penerapan program yang sama. MoU dilaksanakan di Aula Kejati Sulbar dihadiri sejumlah Forkopimda Sulbar, para Kapolres Se- Sulbar, Senin 8 Desember 2025 Lewat MoU ini, pelaku tindak pidana tertentu nantinya bisa menjalani hukuman berupa kerja sosial, bukan langsung masuk penjara. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menyambut baik MoU tersebut. Ia mengatakan, pemerintah siap untuk memfasilitasi bila diperlukan. Program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi over kapasitas lapas maupun rutan di wilayah Sulawesi Barat "Tentunya setelah jajaran hukum menerapkan ini, kalau memangnya kita dimintai bantuan. Katakanlah untuk dia bisa jadi cleaning service di kantor ya kita terima, dengan ketentuan terlebih dahulu harus dilatih supaya mereka bekerja dengan baik," ujar SDK Menariknya kata SDK adalah penerapan kerja sosial yang semakin dipormalkan. Dengan demikian pada kasus-kasus hukum tertentu yang tidak melibatkan persoalan-persoalan mendasar masyarakat, itu bisa jaksa dan hakim memberikan hukuman sosial. "Saya kira ini bagi pemerintah daerah sangat diuntungkan dan menyambut baik tentunya karena ini memberikan manfaat yang lebih ketimbang hanya dikurung di dalam lembaga pemasarakatan yang tidak bermanfaat," ungkap Suhardi Duka. Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar, Sukarman Sumarinton mengatakan, KUHP baru ini akan dimulai pada tanggal 2 Januari 2026. Yang mana salah satu jenis hukuman pidananya itu ada pemidanaan masalah kerja sosial. "Tapi ini adalah pidana yang ancamannya di bawah 5…

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) mendorong penguatan ketersediaan bantuan logistik bencana bagi Dinsos Kabupaten Mamuju sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di wilayah Mamuju. Bantuan yang didistribusikan pada Senin, 8 Desember 2025, meliputi family kit, kids ware, selimut, kasur, tenda gulung, paket sandang, hingga makanan siap saji. Ketersediaan logistik ini diharapkan dapat mempercepat respon awal apabila terjadi bencana, mengingat Mamuju merupakan salah satu daerah dengan potensi kerawanan tinggi, khususnya banjir dan angin kencang saat musim penghujan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Dinsos Sulbar memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi darurat. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkokoh sistem perlindungan sosial masyarakat. “Penyaluran bantuan logistik ini adalah bagian dari komitmen kami memastikan Kabupaten Mamuju memiliki persediaan yang cukup untuk menghadapi potensi bencana. Dengan buffer stock yang kuat, respon awal bisa lebih cepat dan masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan,” ujar Surdin. Selain penyaluran logistik, Dinsos Sulbar juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memastikan mekanisme penanganan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, memimpin rapat perdana persiapan peresmian Jembatan Sungai Nipa-Nipa dan Tanggul Tapandullu, Senin 08 Desember 2025 pukul 10.00 WITA, di ruang rapat BPBD Sulbar. Infrastruktur ini direncanakan akan diresmikan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pada 17 Desember 2025. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar Husain Mansyur, tim teknis hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, perwakilan dari Protokoler Biro Umum Pemprov Sulbar, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas. Seluruh peserta memberikan laporan kesiapan masing-masing, baik dari sisi fisik pekerjaan, protokol acara, maupun dukungan teknis lainnya. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan bahwa peresmian dua infrastruktur penting ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan konektivitas masyarakat. “Jembatan Nipa-Nipa dan Tanggul Tapandullu adalah infrastruktur vital yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik dari aspek keselamatan maupun mobilitas. Karena itu, semua tahapan harus kita pastikan siap dan terselenggara dengan lancar,” tegas Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemp

Mamuju -- Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memantau secara intensif informasi perkembangan kondisi cuaca yang dirilis oleh BMKG. Pemantauan ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi pada periode Desember. Selain memonitor data dari BMKG, Pusdalops BPBD Sulbar juga menjaga koordinasi aktif dengan BPBD kabupaten di seluruh wilayah Sulbar untuk memastikan setiap informasi peringatan dini maupun potensi bencana dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Upaya ini dilakukan guna memastikan kesiapan daerah dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa BPBD Sulbar akan terus memperkuat langkah-langkah mitigasi dan koordinasi sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. “Kami terus memantau informasi cuaca dari BMKG dan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten untuk memastikan langkah-langkah kesiapsiagaan berjalan optimal. Sesuai arahan Bapak Gubernur, seluruh jajaran diminta meningkatkan kewaspadaan dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan akurat,” kata Yasir Fattah, Senin 08 Desember 2025. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Kadispar Sulbar), Bau Akram Dai, mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar dengan Pemprov Sulbar. Acara penandatanganan dilaksanakan di Aula Kantor Kejati Sulbar pada Senin 8 Desember 2025, dan juga dihadiri unsur Forkopimda Sulbar, serta para Kapolres se-Sulbar. Di tempat yang sama juga dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri se- Sulbar dengan Pemerintah Kabupaten Se-Sulbar. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyambut baik kebijakan tersebut dan menilai penerapan pidana kerja sosial sebagai langkah maju dalam penegakan hukum yang lebih humanis. "Pemprov Sulbar siap untuk memfasilitasi bila diperlukan. Program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi over kapasitas lapas maupun rutan di wilayah Sulbar," kata SDK. Sementara itu, Bau Akram Dai menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur SDK dan pihak Kejati Sulbar terhadap pelibatan lembaga adat untuk hadir dalam kegiatan di tersebut. "Ini kehormatan bahwa Bapak Gubernur dan Kejati memberi ruang bagi pemangku adat untuk hadir di kegiatan MoU penerapan hukum pidana kerja sosial ini. Bahwa selain hukum formal dengan hukuman penjara, ada alternatif sanksi bisa diberikan kepada para mereka yang melakukan tindak pidana ringan," kata Bau Akram. "Di masyarakat kita ada nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi dan dapat diintegrasikan dengan sistem peradilan formal, dan itu diakui secara konstitusional. Saya kira kita bisa berkolaborasi untuk membantu dalam penerapan pidana kerja sosial ini. Apalagi Pak Gubernur sudah menyatakan komitmen Pemprov Sulbar untuk memfasilitasi penerapannya bila diperlukan,"lanjutnya. Menurut Bau Akram, kehadiran pidana kerja sosial ini tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban, sekaligus melihat sisi lain bagi pelaku tindak pidana ringan. Dengan demikian, pada kasus-kasus hukum tertentu yang tidak melibatkan persoalan-persoalan mendasar masyarakat, jaksa dan hakim bisa memberikan hukuman sosial. "Bagi saya bahwa pelanggaran tetap harus mendapat hukuman, namun tidak selalu berupa hukuman penjara. Apalagi bagi mereka yang menjadi tulang…

Majene – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) melanjutkan rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahap I Tahun 2025 dengan mengunjungi sejumlah kelompok di Kabupaten Majene, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari monev sebelumnya di Polewali Mandar, untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Tim Dinsos Sulbar melakukan peninjauan langsung terhadap perkembangan usaha penerima manfaat, pemanfaatan modal, dan pendampingan di lapangan. Selain mengevaluasi administrasi, dilakukan pula dialog dengan anggota KUBE untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan arahan agar usaha tetap produktif dan berkelanjutan. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menyatakan bahwa Majene memiliki potensi usaha mikro yang kuat sehingga monev ini penting untuk memastikan dampak positif bantuan KUBE. “Kami ingin memastikan setiap bantuan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Monev membantu kami mengevaluasi hal yang sudah berjalan baik dan yang perlu diperbaiki,” ujar Idham. Beberapa kelompok usaha di Majene menunjukkan perkembangan positif dalam bidang produksi makanan, perdagangan kecil, dan kerajinan. Namun, masih ada kelompok yang memerlukan pendampingan lebih intensif. Salah satu anggota KUBE menyatakan rasa terbantu dengan kunjungan tim monev. “Kami merasa lebih percaya diri setelah mendapat arahan langsung. Kendala yang kami hadapi mendapatkan solusi dan motivasi baru untuk mengembangkan usaha,” ungkapnya. Monev ini menjadi dasar bagi Dinsos Sulbar dalam menyusun rekomendasi peningkatan kualitas program tahap berikutnya. Dengan evaluasi berkelanjutan, diharapkan penerima manfaat semakin mandiri dan usaha kelompok semakin berkembang, sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Mamuju -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat upaya peningkatan literasi kebencanaan bagi masyarakat. Pada edisi edukasi kebencanaan melalui media sosial, BPBD Sulbar kali ini mengangkat tema “Budayakan Hidup Siaga Bencana”, sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa edukasi berkelanjutan merupakan salah satu strategi penting dalam membangun budaya sadar dan siaga bencana di tengah masyarakat. Menurutnya, pemahaman dasar mengenai tindakan sebelum, saat, dan setelah bencana perlu terus ditanamkan melalui berbagai kanal informasi yang mudah diakses masyarakat. “Melalui media sosial, kami ingin memastikan pesan kebencanaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tema ‘Budayakan Hidup Siaga Bencana’ merupakan ajakan agar kesiapsiagaan menjadi bagian dari rutinitas dan gaya hidup masyarakat Sulbar,” kata Yasir Fattah, Senin 08 Desember 2025. Ia menegaskan, upaya ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan edukasi kebencanaan secara masif, terutama menghadapi dinamika cuaca serta potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun. BPBD Sulbar terus berkomitmen menghadirkan informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan edukatif melalui berbagai platform, sebagai bentuk upaya membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi risiko bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima Peringatan Dini Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju pada Senin, 8 Desember 2025 pukul 14.34 WITA. Dalam informasi tersebut, BMKG menyampaikan adanya potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 14.49 WITA di wilayah berikut: Wilayah dengan Potensi Dampak Awal Kabupaten Pasangkayu: Baras, Sarudu, Tikke Raya, Lariang, dan sekitarnya. Wilayah Potensi Meluas Kabupaten Pasangkayu: Bambalamotu, Pasangkayu, Dapurang, Duripoku, Bulu Taba, Pedongga, Bambaira, Sarjo. Kabupaten Mamuju: Mamuju, Tapalang, Kalukku, Kalumpang, Simboro, Tapalang Barat. Kabupaten Mamasa: Aralle, Tabulahan, Tabang. Kabupaten Majene: Malunda, dan sekitarnya. BMKG memperkirakan kondisi cuaca ini masih berpotensi berlangsung hingga pukul 17.49 WITA. Plt. Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa BPBD segera melakukan monitoring intensif dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang. “Kami terus berkoordinasi dengan BMKG, pemerintah kabupaten, dan para relawan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika terjadi kondisi darurat,” ujar Yasir Fattah. Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, BPBD diminta memastikan kesiapsiagaan seluruh jajaran serta mempercepat respons apabila terjadi keadaan darurat akibat cuaca ekstrem. Pusdalops BPBD Sulawesi Barat akan terus menyampaikan pembaruan informasi apabila terdapat perkembangan lebih lanjut dari BMKG. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar