Mamuju, -- Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Sulbar Abdul Waris Bestari bersama Perum Bulog Cabang Mamuju melakukan penandatangan kerja sama penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), di Kantor Distapan Sulbar, Rabu , 30 Agustus 2023 Kepala Distapan Sulbar Abdul Waris Bestari menjelaskan, penyediaan beras CBPP sebagai upaya mendorong stabilitasi harga dan pasokan beras di Sulbar. Kata Waris, pihaknya mendapatkan jatah 8 Ton untuk 2023. Sehingga total CBPP Sulbar saat ini 104,8 Ton. "Dengan kerjasama Bulog ini diharapkan pelaksanaanya bisa lebih cepat," ujar Waris Dijelaskan, CBPP diperuntukkan untuk kebutuhan tertentu, seperti bencana alam dan daerah rawan pangan. Melalui kerjasama Bulog diharapkan CPBB dapat tersedia serta terdistribusi dengan cepat ketika terjadi situasi tersebut. Apalagi, kata Waris, kualitas beras dari Bulog terjamin sehingga pihaknya tidak meragukan setiap pasokan yang disuplai dari Perum Bulog Mamuju. Pimpinan Cabang Perum Bulog Mamuju Suarsi mengatakan, untuk pasokan beras Sulbar masih terbilang aman. Selain itu pihaknya senantiasa melakukan pemeriksaan setiap beras yang dikeluarkan dari Bulog. "Sebelum keluar dari gudang itu kami lakukan pemeriksaan untuk memastikan kualitas dan kuantitasnya," ujar Suarsi. (rls)

MAMUJU -- Sekprov Sulbar , Muhammad Idris membuka secara resmi Rapat Pemilihan Kepengurusan Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Sulbar Periode Kepengurusan 2023- 2028, Rabu 30 Agustus 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, kehadiran Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sulawesi Barat dapat menjadi solusi menyelesaikan berbagai persoalan DAS. Ia mengapresiasi kepengurusan yang ada lantaran kepengurusan berfikir denga kesadaran dan konsen penuh agar keberadaan Forum DAS tetap menjalankan roda organisasi. "Ini merupakan penyegaran apakah ada pengurus baru atau tetap yang lama, tetapi yang pasti kita memastikan organisasi harus lebih kuat kedepan,"kata Idris. Ia mengatakan, forum tersebut menjadi penting dalam membantu pemerintah karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki konsen yang sama terhadap DAS. "Forum ini hadir untuk melakukan pengelolaan DAS, sebab masalah ini tidak dapat selesai hanya dilakukan pemerintah tetapi seluruh pihak," ucap Idris. Menurutnya, berbagai kerusakan ekosistem DAS dapat terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga kehadiran forum ini dapat menjadi forum atau kelompok yang bisa membuat studi yang mengatasi permasalah DAS agar tertangani dengan baik. "Kalau tidak dari sekarang melakukan kampanye merubah cara berfikir masyarakat untuk menjaga DAS, kita akan kesulitan menemukan air di sungai, ini warning bagi kita,"kata Idris. Sungai yang ada saat ini banyak terjadi di hulu, termasuk pendangkalan yang tejadi di aliran DAS itu haru menjadi perhatian serius. Kepala Badan Pengelolaan DAS Karama Marten Baturante mengatakan , pemilahan ini dilakukan sebagai upaya mendorong kepengurusan kedepan dapat semakin baik lagi "Kepengurusan hari ini diharapkan bisa melanjutkan kepengurusan yang laku sehingg Oktober dapat dikukuhkan lima tahun kedepan," kata Marten. Masalah lingkungan harus menjadi perhatian serius kepengurusan kedepan, sehingga Forum ini diharapkan menjadi upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan. (rls)

Mamuju -- Penanganan masalah kemiskinan ekstrem di Sulbar perlu dioptimalkan. Setiap OPD harus memastikan setiap program berdampak langsung untuk menekan angka kemiskinan di Sulbar. Data per 2022 kemiskinan ekstrem di Sulbar mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 orang. Untuk menuntaskan ini, Pj. Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh kembali menekankan kepada OPD terkait agar lebih serius. Menurutnya , diperlukan kerja kolaboratif hingga ke kabupaten dan desa. Selain itu Intervensi program dan anggaran pun harus dikerjakan secara efektif dan tepat sasaran. Sestama BNPP ini menyebutkan dua solusi mengurangi angka kemiskinan yaitu memberikan tambahan penghasilan dan mengurangi pengeluaran. Sehingga ia mendorong intervensi melalui program padat karya lebih dimaksimalkan agar menyerap penduduk miskin. "Ini akan menjadi bagian konprehensif menyelesaikan kemiskinan,"tegas Prof.Zudan. Diketahui Satgas Penanganan Masalah 4+1 Sulbar (Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak Sekolah, Stunting, Perkawinan anak dan Inflasi) terus bergerak. Masing-masing OPD lingkup Pemprov bergerak menangani dua kecamatan. Dinas Sosial Sulbar sebagai koordinator Satgas untuk masalah kemiskinan berkoordinasi setiap OPD. Salah satu program yang diarahkan untuk penanganan kemiskinan adalah perlibatkan penduduk meski menjadi pekerja dalam pembangunan PSU oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (DPKP) Sulbar Kepala DPKP Sulbar Saharuddin, menyebutkan hingga bulan Agustus ini warga terdampak yang telah dipekerjakan dalam pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) mencapai 300 orang. “Warga terdampak tersebut dipekerjakan dalam pekerjaan rabat beton, drainase dan pembangunan air bersih,” ujar Saharuddin. Program tersebut merupakan salah satu gagasan Dinas Perkim Sulbar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. “Nantinya, dalam setiap pekerjaan akan mempekerjakan 7 orang dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di setiap kabupaten di wilayah Sulawesi Barat,” lanjut Saharuddin. “Program penanganan masalah 4+1 menargetkan 1400 jiwa warga terdampak kemiskinan ekstrem hingga akhir tahun 2023’, jelas Saharuddin. Dinas Perkim Sulbar saat ini fokus menangani masalah 4+1 di wilayah kabupaten Majene, yakni kecamatan Ulumanda dan Malunda. Selain mempekerjakan warga terdampak kemisiknan ekstrem, di wilayah tersebut, Dinas…

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulbar penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 dan perubahan Perda perubahan perangkat daerah di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 29 Agustus 2023. Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, diikuti seluruh kepala OPD dan anggota DPRD Sulbar Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi mengatakan , seluruh proses telah melalui tahapan yang cukup panjang, namun berkat kerja keras seluruh pihak sehingga pembahasan dapat diselesaikan. "Hal ini tentu akan menjadi pembahasan selanjutnya bagi DPRD, kita berharap semua OPD pada saat pembahasan tidak ada yang keluar daerah,"kata Suraidah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengaku bersyukur karena dapat mengikuti rapat paripurna terkait KUA PPAS 2024 dan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Sulbar. "Terimakasih atas seluruh proses yang telah dilakukan oleh ketua dan anggota DPRD, berusaha menyempurnakan prosedur dan kualitas pembahasan KUA PPAS 2024," kata Idris. Hal ini merupakan hasil dari sinergitas sekaligus menunjukkan bahwa fungsi legislatif dan eksekutif telah berjalan harmonis. Sesuai arahan kebijakan pada RPD 2023 -2026 maka tema pembangunan 2024 diarahkan pada peningkatan ekonomi iklusif. Dengan harapan target pembangunan dapat dicapai. Target pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 persen sudah kita lampaui Juli 2023 6,42 lebih tinggi dari Nasional. Kemiskinan turun menjadi 20,25 persen, tahun lalu kit masih diangka 11 persen. IPM sebesar 69,36 persen sedikit lagi sampai 70 persen ini sudah mendekati nasional,Pengangguran terbuka 1,78 persen Indeks gini ratio 0,346 masih tinggi. Selain itu , Pemprov bersama DPRD Sulbar juga menyepakati Nota kesepahaman bersama KUA PPAS merupakan pedoman dan landasan dalam melakukan penyesuaian nota keuangan APBD 2024. "Untuk itu OPD akan segera menyusun rencana kerja dan RKA setalah pendatang ini. Kemudian…

MAJENE, - Pemerintah Provinsi Sulbar mulai merancang sekolah berbasis Boarding School yang ditempatkan di LPMP Kabupaten Majene yang ditempatkan di SMA Negeri 3 Majene. Itu setelah pemprov melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar menggelar rapat koordinasi bersama, yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris. Kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan Boarding School yang digagas merupakan yang pertama di Sulbar. "Ini merupakan impian kami sudah lama sekali, paling tidak ada prototipe sekolah dengan berbasis Boarding School. Saya berharap SMA Negeri 3 dapat mewujudkan itu," kata Idris. Meskipun terbilang baru, namun Idris menekankan agar bagaimana Boarding School yang ada dapat dipush agar bisa bergerak cepat dan bisa berfungsi dengan baik. Saat ini Ia mengatakan, siswa tidak perlu lagi harus menghabiskan biaya untuk keluar di sekolah swasta. Sehingga Ia meminta tim pengelola dan pendamping Boarding School agar mempersiapkan Boarding School yang terbaik di Sulawesi Barat, dengan memperhatikan kenyamanan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. "Kehadiran saya juga sekaligus untuk memastikan bahwa Boarding School ini berjalan dengan baik, karena target kita melahirkan siswa yang berprestasi," ucap Idris. Boarding School sebagai sarana pembentukan karakter pada dasarnya dalam berbagai tingkatannya mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional sehingga perlu diperhatikan setiap standar perencanaannya termasuk melakukan pengawasan dengan baik bagi siswa yang menetap di Asrama. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithhar berharap sekolah Bording School dapat terlaksana dengan baik. Tujuan Boarding School digagas agar siswa dapat lebih berprestasi lagi. "Kita berharap ini dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan dari SMAN 3 Majene. Kita bersyukur dengan adanya ini, mari kita sambut ini sebagai bagian melahirkan sekolah yang berkualitas," kata Mithhar. (rls)

Mamuju,-- PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh meminta maaf apabila ada masyarakat yang kurang berkenan karena menjadikan materi 'filosofi burung' dalam sesi acara Coffee morning DPRD Sulbar. Permohonan maaf ini ditujukan kepada masyarakat Sulbar. Prof.Zudan juga berterima kasih serta mengapresiasi atas langkah Diskominfoperss Sulbar dalam mengambil langkah konstruktif untuk menjelaskan kepada masyarakat. Sestama BNPP ini menjelaskan tidak bermaksud membuat materi yang mengandung unsur yang bisa dipersepsikan pornografi seperti yang anggap pihak di luar dari forum saat materi itu disampaikan.Sebaliknya ia hanya ingin membangun chemistry antara DPRD dan Pemprov Sulbar sebagai satu kesatuan dalam pemerintahan dan menginginkan daerah Sulbar ini bersatu, bersama-sama, dan lebih bersatu padu menjalankan pembangunan. "Itu bagian dari saya untuk kita saja, ini materi untuk internal saja dalam rangka memotivasi dan memberikan apresiasi seluruh kepala OPD. Untuk itu saya juga minta maaf apabila dianggap kurang pantas dan kurang baik untuk di wilayah Sulbar" disampaikan melalui Apel apel virtual , Senin, 28 Agustus yang diikuti oleh Sekprov Sulbar, para Asisten, Staf Ahli, kepala perangkat daerah,kepala sekolah SMA, SMK, SLB dan jajaran, para kepala puskesmas dan para ASN lingkup Pemprov Sulbar. Dia menjelaskan, materi yang disampaikan sudah banyak menjadi materi pembelajaran di luar di berbagai daerah dan tidak menjadi persoalan dan di media sosial sudah menjadi bagian yang umum. "Namun sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan kurang pantas saya mohon maaf," pungkasnya. Ketua FKUB Sulbar, Sahabuddin Kasim menilai sikap yang ditunjukkan PJ Gubernur Sulbar suatu hal positif. Menurutnya, dengan cara meminta maaf itu bisa meredam permasalahan di masyarakat. Dijelaskan, permintaan maaf gubernur Sulbar mesti dimaknai sebagai sikap seorang pemimpin yang menginginkan daerahnya maju, salah satunya diukur dengan sikap mendengar permintaan rakyat. "Ini contoh yang positif. Pemimpin yang mau mendengarkan rakyatnya itu artinya pak gubernur mau melihat masyarakat Sulbar maju. Perlu saling mendengar dan memberikan perhatian," ujar Sahabuddin. Hal serupa…

MAMUJU, Provinsi Sulawesi Barat kini menjadi provinsi teraktif menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) se Indonesia dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Menurut Yanto Samadikun Pembina Kearsipan Sulawesi Barat dari Arsip Nasional menyatakan bahwa sejak pemerintah provinsi Sulawesi Barat menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), seluruh program dan kegiatan harus termonitor dalam sistem aplikasi Srikandi, hasilnya Provinsi Sulbar masuk 10 besar daerah teraktif menggunakan Aplikasi Srikandi. Dan saat sini Sulbar menjadi yang terbaik penerapan Srikandi di Indonesia Wilayah Tengah dan Timur Pengaplikasian aplikasi tersebut mulai digalakkan di awal bertugasnya Prof.Zudan Arif Fakrulloh sebagai PJ Gubernur Sulbar pada Mei 2023. Di Hari pertama di Sulbar ia langsung tancap gas dengan melakukan reformasi birokrasi, saatnya sistem pemerintahan bertransformasi digital dengan menerapkan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi Srikandi. Hanya dua Minggu, seluruh OPD menyambut baik arahan PJ Gubernur. Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi langkah cepat OPD dalam mewujudkan reformasi sistem birokrasi di lingkup Pemprov Sulbar. Menurutnya, dengan penerapan TTE ini maka segala urusan administrasi dapat diproses lebih cepat. "Dinas luar maupun dalam perjalanan dinas bukan lagi menjadi hambatan. Selain itu, penerapan TTE ini akan lebih hemat sebab semua arsip disimpan secara digital," kata Zudan. Melalui aplikasi itu juga diharapkan mewujudkan birokrasi yang gesit dan responsif. Setiap ASN harus mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan. Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan bersyukur dengan pencapaian tersebut, itu juga berkat dukungan seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar. "Pasca diberlakukan Srikandi, Pak Pj Gubernur menginstruksikan dalam waktu dua minggu semua opd sudah menggunakan Srikandi dan hasilnya Sulbar sekarang 10 besar ter aktif Srikandi,"kata Mustari Mula. Menurutnya, terobosan yang dilakukan pak Pj Gubernur dalam gal tata kelola pemerintahan dengan melakukan percepatan transformasi digital merupakan upaya serius pemerintah untuk mendorong seluruh OPD agar aktif memanfaatkan ruang digital yang ada. "Kita sudah menambah benefit internet dari…

Mamuju-- Inflasi Sulbar terus menunjukkan tren positif. Per Juli Juli -0.04 persen (mtm) atau 1.34 persen (yoy), dibawah nasional 3,08 persen (yoy). Kini Sulbar inflasi terendah kedua di Indonesia. Data BPS enam bulan terakhir tahun 2023, inflasi Sulbar dibawah Inflasi nasional. Pada Januari di angka 4,26 persen (yoy), Februari 4.54 yoy, Maret 3.89 yoy, April 2.96 yoy, Mei 2.27 yoy, Juni 0.70 2.28 yoy dan terakhir Juli 1.34 yoy. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, capaian itu berkat Kebersamaan forkopimda dan kabupaten dalam melakukan penguatan-pengauatan untuk mengendalikan inflasi. Menurut Prof Zudan, soal inflasi Sulbar sendiri masih diposisi aman, namun perlu untuk tetap mengantisipasi berbagai pemicu terjadinya inflasi di daerah. "Kuncinya jaga stabilitas harga dan pasokan ada. Belanja harus hemat, jangan boros," kata Prof. Zudan. Sestama BNPP ini juga mengingatkan arahan Mendagri dalam hal mengantisipasi krisis pangan. Sebelumnya pada Monev Terpadu Pengendalian Inflasi oleh tim dari Pusat termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI) mengapresiasi langkah yang dilakukan TPID Sulbar. Perwakilan Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Triyadi berharap Satgas Pangan Daerah tetap membangun kolaborasi yang massif ke pusat, untuk tetap menjaga inflasi sesuai dengan target nasional. "Inflasi ini kerja kita bersama antara pemerintah daerah dan pusat,"tutur Triyadi Ia juga mengapresiasi upaya pengendalian inflasi di Sulbar sebab selain Inflasi yang terus terjaga juga menunjukkan perekonomian yang terus bergerak tumbuh positif. (rls)

MAMUJU–Sebagai Satuan Tugas Penanganan Stunting yang dibentuk oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulbar menyalurkan bantuan pangan berupa beras nutri-zinc dan telur ayam di lokus penanganan stunting di dua kecamatan di Kabupaten Mamuju. Adapun lokus yang dimaksud yaitu Desa Toabo, Desa Papalang dan Desa Bonda Kecamatan Papalang dan di Desa Beru-Beru serta Desa Sondoang Kecamatan Kalukku. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari yakni Jumat-Sabtu, 25-26 Agustus 2023. Sebanyak 120 paket beras nutrizinc serta telur ayam akan dibagikan dalam upaya penanganan stunting, yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan urgensi wilayah penanganan. Diketahui, dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023, wilayah penanganan DTPHP meliputi sembilan desa di Kecamatan Papalang dan 10 desa di Kecamatan Kalukku. Dari hasil Survei 2022 Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, Sulbar merupakan provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi kedua di Indonesia yakni sebesar 35 persen. Kepala DTPHP Muhtar menjelaskan, beras nutri zinc adalah beras yang memiliki kandungan unsur Zn (Zinc) lebih tinggi (± 25 persen) daripada beras dari varietas yang lain. Dilepas pada tahun 2019 dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 168/HK.540/C/01/2019. "Varietas padi nutri-zinc saat ini sedang dikembangkan oleh UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Karena kandungan Zn yang tinggi, Nutri Zinc berpotensi mencegah terjadinya stunting,"kata Muhtar Selain itu, Zinc atau seng (zink) adalah mineral yang memiliki peranan sangat penting bagi tumbuh kembang anak, terutama di tiga tahun pertama usianya. "Ada beberapa manfaat Zinc diantaranya memperkuat daya tahan tubuh, mengoptimalkan tinggi badan, meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan nafsu makan, mempercepat penyembuhan luka serta meringankan gejala diare,"bebernya Dengan pemberian bantuan beras nutri-zinc dan telur ayam, kata Muhtar, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi, sehingga dapat menekan angka stunting di Sulbar sebagai salah satu tugas besar untuk menyelamatkan generasi yang ada di…

Polman, --Pemuda asal Kecamatan Matakali Kabupaten Polman, Muh. Alfahreza mendapat pujian dari Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Sulbar. Usaha Budidaya Jamur Tiram yang ia kelola dan belajar secara otodidak ini bisa dijadikan insiparasi bagi pemuda di Sulbar. Nama usahanya Rumah Jamur Basseang (Rujab). Di RUJAB itulah Kepala Dinas Distapan Sulbar Abdul Waris Bestari melakukan komunikasi langsung dengan pemilik usaha, Muh. Alfahreza sekaligus melihat langsung proses budidaya jamur tiram, Minggu 28 Agustus 2023. Melalui wawancara Kadistapan, Pemuda yang akrab disapa Reza itu menyebut harga pasar untuk jamur tiram saat ini Rp 30 ribu per kilogram. Sementara usaha miliknya bisa memproduksi 10 Kg per hari atau 300 Kg per bulan, bahkan bisa sampai 400 Kg dalam sebulan. Artinya pegusaha budidaya Jamur Tiram ini bisa meraup pendapatan Rp10 Juta lebih dalam per bulannya. Dikatakan juga, pasar tiram RUJAB ini sudah menjangkau beberapa toko lokal di Sulbar. Olehnya, Distapan Sulbar menyambangi RUJAB itu sebagai bentuk dukungan untuk mendorong pengembaangan usaha budidaya Jamur Tiram di Sulbar. "Hari ini kami mengambil sampel disini untuk dilakukan pengujian labortorium," ujar Waris 27 Agustus 2023. Rencananya sampel tersebut akan dikirim ke Depok untuk Uji Lab. Setelah ada hasil uji lab akan diteliti lebih lanjut kemudian hasil akshirnya menerbitkan sertifikasi guna memastikan serta sebagai penjamin produk jamur tiram tersebut layak dikonsumsi. Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi langkah yang dilakukan Distapan Sulbar dalam memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha. Menurutnya dengan sertifikasi tersebut bisa mengangkat nilai produk tersebut dan akses pemasaran yang lebih luas. Sebelumnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris juga menekankan pentingnya memberi perhatian terhadap legalitas produk UMKM di Sulbar. "Sulbar sudah harus mulai memperhatikan produk yang dihasilkan oleh warganya untuk didaftar dalam properti yang menjadi kekayaannya intelektual dari masakan, lagu, produk UMKM, itu harus kita kapitalisasi, tidak boleh kita biarkan warga berkreasi ,tetapi tidak di hargai," kata Idris.…