Mamuju, -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima kunjungan jajaran Manajer PLN Mamuju di Rujab Gubernur Sulbar, Sabtu 9 September 2023. Dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar bersama PLN Mamuju berkomitmen agar seluruh desa di Sulbar dapat teraliri listrik. Pemprov berjanji akan mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan PLN di Sulbar. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pertemuan yang dilakukan meneguhkan semangat bersama antara Pemprov Sulbar dan PLN. Ia pun berjanji akan mendukung seluruh aktivitas yang dilakukan PLN, terutama agar seluruh desa di Sulbar mendapatkan akses listrik. "Termasuk untuk mengkoordinasikan dengan Menteri Kehutanan agar seluruh akses kelistrikan dapat dilintasi oleh PLN sehingga seluruh bisa menikmati listrik, kita ingin agar 2024 seluruh desa listrik menyala, jadi total 100 persen seluruh desa dapat mendapatkan listrik," kata Zudan. Pihaknya berkomitmen penuh mendukung langkah PLN di Sulbar, terutama agar akses listrik di Sulbar seluruhnya dapat dinikmati dengan baik masyarakat. " Pemprov Sulbar akan mendukung penuh PLN agar seluruh desa bisa mendapatkan listrik," kata Sestama BNPP itu. Manajer UP3 PLN Mamuju , Manihar Hutahulu mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta mempererat kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan PLN dalam berbagai hal terkait pembangunan listrik. "Kami melaporkan ke pak gubernur terkait pertumbuhan rasio elektrifikasi di Sulbar secara menyeluruh di angka 89,7 persen, termasuk rencana kerja PLN tahun 2024 ini ada 23 desa kita akan selesaikan untuk dialiri listrik," ucapnya. Menurutnya, beberapa tantangan yang dihadapi PLN itu dikarenakan akses dan kendala lahan sehingga seluruh desa belum bisa diakses listrik secara penuh. Ia berharap izin dapat diberikan kepada PLN agar seluruh desa bisa mendapatkan listrik. "Ini juga menjadi tantangan terkait bagaimana kami mendapatkan perizinan, yang masih menjadi tantangan terutama di akses kehutanan, apalagi banyak kawasan di Sulbar masih dalam status hutan lindung," tutupnya. Ia berharap dukungan penuh dari…

Mamuju --Seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulbar melakukan aksi bersih-bersih di sejumlah titik dalam kota Mamuju, Jumat 8 September 2023. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris , Sekkab Mamuju, dan beberapa pimpinan OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju ikut turun . Sekwan DPRD Sulbar Wahab Hasan Sulur menyampaikan, aksi bersih-bersih dilakukan dalam rangka Bulan Bakti September sekaligus rangkaian dari memperingati Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-19 Tahun 2023, "Dalam rangka Hari Bhakti September ini, sebagaimana arahan pak gubernur (Prof.Zudan Arif Fakrulloh) setiap OPD menyasar titik-titik melakukan aksi bersih-bersih," terang Wahab. Atas arahan PJ Gubernur Sulbar pula, setiap OPd dibagi dalam beberapa tim. Setiap tim menyasar titik yang telah ditentukan seperti di sepanjang jalan Arteri, jalan Ratulangi, TPI Mamuju,Karena, Pasar lama, Pasar baru, hingga beberapa titik lainnya. "Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dengan menggerakkan seluruh ASN," ucap Wahab. Diharapkan pula, melalui kegiatan ini dapat mendorong seluruh pegawai agar membudayakan kegiatan bersih-bersih dalam kota secara rutin. Warga Apresiasi Aksi Bersih Pemprov Bersama Pemkab Warga Mamuju mengpresiasi aksi bersih serentak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju di dalam kota Mamuju. Aksi Bersih serentak dilakukan tersebut dalam rangka Bulan Bakti September sebagai rangkaian Hari Jadi Sulawesi Barat ke 19. Adi salah satu warga Mamuju, mengaku bangga melihat ASN Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju membersihkan sampah di jalur Arteri dan beberapa titik dalam kota Mamuju. "Saya sangat apresiasi para pegawai yang melakukan aksi bersih, Ini sangat bagus apalagi memang dilihat banyak sampah," kata Adi. Menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya rutin dilakukan, dengan melibatkan masyarakat banyak. "Ini bagus sekali kalau melibatkan masyarakat yang ada, supaya kesadaran juga ada untun menjaga lingkungan dan membuang sampah tidak sembarang lagi," kata Adi. Hal senada juga disampaikan, Wana menurutnya ia sangat mendukung langkah Pemprov. Ia berharap kegiatan itu tidak hanya sampai disitu saja tetapi menjadi kegiatan…

Mamuju --Seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulbar melakukan aksi bersih-bersih di sejumlah titik dalam kota Mamuju, Jumat 8 September 2023. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris , Sekkab Mamuju, dan beberapa pimpinan OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju ikut turun . Sekwan DPRD Sulbar Wahab Hasan Sulur menyampaikan, aksi bersih-bersih dilakukan dalam rangka Bulan Bakti September sekaligus rangkaian dari memperingati Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-19 Tahun 2023, "Dalam rangka Hari Bhakti September ini, sebagaimana arahan pak gubernur (Prof.Zudan Arif Fakrulloh) setiap OPD menyasar titik-titik melakukan aksi bersih-bersih," terang Wahab. Atas arahan PJ Gubernur Sulbar pula, setiap OPd dibagi dalam beberapa tim. Setiap tim menyasar titik yang telah ditentukan seperti di sepanjang jalan Arteri, jalan Ratulangi, TPI Mamuju,Karena, Pasar lama, Pasar baru, hingga beberapa titik lainnya. "Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dengan menggerakkan seluruh ASN," ucap Wahab. Diharapkan pula, melalui kegiatan ini dapat mendorong seluruh pegawai agar membudayakan kegiatan bersih-bersih dalam kota secara rutin. Warga Apresiasi Aksi Bersih Pemprov Bersama Pemkab Warga Mamuju mengpresiasi aksi bersih serentak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju di dalam kota Mamuju. Aksi Bersih serentak dilakukan tersebut dalam rangka Bulan Bakti September sebagai rangkaian Hari Jadi Sulawesi Barat ke 19. Adi salah satu warga Mamuju, mengaku bangga melihat ASN Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju membersihkan sampah di jalur Arteri dan beberapa titik dalam kota Mamuju. "Saya sangat apresiasi para pegawai yang melakukan aksi bersih, Ini sangat bagus apalagi memang dilihat banyak sampah," kata Adi. Menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya rutin dilakukan, dengan melibatkan masyarakat banyak. "Ini bagus sekali kalau melibatkan masyarakat yang ada, supaya kesadaran juga ada untun menjaga lingkungan dan membuang sampah tidak sembarang lagi," kata Adi. Hal senada juga disampaikan, Wana menurutnya ia sangat mendukung langkah Pemprov. Ia berharap kegiatan itu tidak hanya sampai disitu saja tetapi menjadi kegiatan…

Mamuju - Memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Barat yang ke- 19 Tahun 2023, Pemprov Sulawesi Barat menggelar berbagai kegiatan untuk lebih menyemarakkan hari lahir provinsi ke 33 tersebut. Tahun ini, bulan September juga ditetapkan sebagai bulan bakti dalam rangka hari lahir sulawesi barat. Salah satu agenda dalam memperingati hari lahir sulawesi barat yaitu mengadakan kerja bakti seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar bersama OPD lingkup Kab. Mamuju yang dipusatkan disepanjang ruas jalan arteri hingga pelabuhan TPI Mamuju. Satpol PP Sulbar dipimpin oleh Kasatpol Sulbar, Bujaeramy Hassan melakukan pembersihan mulai dari depan Hotel Maleo hingga pelabuhan Mamuju. Diawali dengan apel lalu diberikan briefing dan berdoa sebelum melakukan kegiatan, Jumat 8 september 2023. Dengan membawa kantong sampah, sapu lidi dan alat lainnya, personel Satpol PP membersihkan sampah yang berserakan dipinggir jalan, seperti sampah plastik dan kemasan makanan hingga botol minuman plastik yang berada diselokan. Sampah kemudian dikumpulkan sesuai jenis organik dan anorganik untuk memudahkan petugas kebersihan. Sepanjang pantai manakarra hingga pelabuhan mamuju tak luput dari sasaran kerja bakti membersihkan lingkungan. Bujaeramy Hassan yang ditemui dilokasi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, juga bentuk syukur atas hari lahir sulawesi barat dan pengabdian kepada masyarakat. "Kepedulian terhadap lingkungan salah satunya diwujudkan dengan menjaga kebersihan lingkungan, utamanya sampah plastik yang membutuhkan jutaan tahun untuk terurai, kemudian biasakan agar tidak membuang sampah sembarangan" ujarnya. "Hari ini kita bersama OPD lain yang juga terlibat, turun langsung membersihkan dengan harapan masyarakat yang melihat akan tergugah untuk selalu menjaga kebersihan yang tentunya kita juga yang akan merasakan manfaatnya" ungkapnya. “Jadi, kami Satpol PP selain konsen dalam upaya mewujudkan tratibum linmas yang menjadi kewenangan kami secara lebih humanis, kami juga merasa harus melibatkan diri lebih aktif lagi agar daerah yang sama-sama kita cintai ini menjadi lebih tertib, bersih, indah dan sehat” tutup Bujaeramy. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Pemprov Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh meminta Pemda di enam kabupaten bekerjasama dalam mempersiapkan program siaga bencana. Sestama BNPP ini menjelaskan, berdasarkan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang memiliki tingkat risiko bencana yang tertinggi dari seluruh Provinsi di Indonesia dengan skor nilai 166,49 tahun 2020, 164,85 tahun 2021 dan 165,23 tahun 2022. Berdasarkan Penghitungan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020 hingga 2022. "Nilai indeks risiko di tingkat provinsi ini merupakan rata-rata dari nilai indeks risiko kabupaten. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana," terang Prof.Zudan Jumat 8 September 2023. Olehnya, PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan meminta kepada pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat untuk dapat bekerjasama dalam upaya menurunkan nilai Indeks risiko bencana dengan meningkatkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan dan atau peningkatan kapasitas. Selain itu pemerintah Kabupaten juga wajib memiliki Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Penaggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (RENKON), Sistem komando penanganan Darurat Bencana (SKPDB), Memebntuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS), Membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat) Lintas OPD, dan Mengisi laporan IKD (Indeks Ketahanan Daerah) dan melaporkan ke BNPB oleh BPBD setiap tahunnya. Kalaksa BPBD Sulbar, Amir Maricar mengatakan, Pemprov pun telah menetapkan SK Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sejak 30 Agustus dan berlaku hingga 30 Maret 2024. Selain itu membentuk Satgas untuk kesiapan pendirian posko siaga bencana di Sulbar. Kata Amir, status ini sewaktu-waktu dapat berubah melihat situasi kebencanaan di Sulbar. "Kalau memang sering terjadi bencana status ini kami tingkatkan dari Siaga darurat menjadi tanggap darurat," tandasnya. (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris bersama seluruh unsur forkopimda melakukan Peletakan Batu Pertama pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, di Arteri Simboro Mamuju, Jumat 8 September 2023. Pembangunan tersebut merupakan pembangunan diatas lahan 1,5 hektar yang telah di hibahkan Pemprov Sulbar ke Pengadilan Tinggi melalui Mahkamah Agung. Pembangunan kantor tersebut juga dibangun menggunakan APBN dengan masa waktu kerja 365 hari. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan bersyukur karena seluruh pimpinan Forkopimda hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi. "Secara eksis Pengadilan Tinggi semakin kokoh dengan dibangunnya gedung untuk berkantor ini semakin menambah representasi kelengkapan lembaga institusi pemerintah di Sulbar," kata Idris. Ia menjelaskan, dalam perjalanannya keberadaan Pengadilan Tinggi Sulbar di Sulbar, pemerintah berupaya mencarikan lahan yang representatif untuk dijadikan lokasi kantor. Ia menekankan, dalam pembangunan kantor tersebut harus betul memahami kondisi geografis di Sulbar apalagi berada di wilayah rings of fire. sehingga aspek kebencanaan harus diperhatikan betul. "Saya tadi sempat diberitahu dan alhamdulilah karena pengadilan tinggi untuk tiang pancang lebih dalam lagi yaitu 23 meter, apalagi ini tempat selain ring of fire ini tempat kategori rawa," ucap Idris. Ia berharap, pembangunan kantor Gubernur dapat menjadi contoh bangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dan berbasis lingkungan. Pihaknya berjanji akan memenuhi beberapa permintaan dari Pengadilan Tinggi seperti pembukaan akses jalan di jalur Arteri dan pembangunan rumah jabatan. "Semoga dengan adanya bangunan ini paling Tidak dapat menjadi rujukan smart office, dengan kualitas terbaik untuk Sulbar maju terus,"kata Idris. Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nirwana, mengatakan setelah perjalanan panjang pihaknya bersyukur karena dapat melaksanakan peletakan batu pertama meskipun terkesan mendadak. "Rintisan awal ini kami betul-betul mulai dari nol dan dimulai dari bantuan Pemprov Sulbar Alhamdulillah kami bisa melaksanakan dengan tugas baik," kata Nirwana. Ia menyampaikan rasa terimakasih kepada pemerintah Provinsi telah menghibahkan tanah seluas 1,5 hektar. Namun menurutnya…

Polman -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengapresiasi sejumlah komunitas yang tampil pada Festival Ritual SENI Polewali Mandar 2023 " Mappasa'bi" Ekspresi Ritual Seni, di Taman Budaya Museum Buttu Ciping, Kab. Polman, Kamis, 07 September 2023. Dia berharap perkembangan berikutnya kegiatan tersebut memberi manfaat seluasnya bagi masyarakat, dan bisa menghadirkan penampilan serupa pada event-event yang berbeda. "Saya apresiasi semua pihak yang mendukung pementasan ini, ini bisa kita tularkan kepada generasi kita," ujar Idris. Menurutnya festival tersebut sebagai upaya menjaga kearifan lokal di Sulawesi Barat, olehnya ia berharap pementasan seni di Sulbar terus digalakkan dan melibatkan lebih banyak penggiat seni budaya di Sulbar. "Akhirnya kita bisa berkomitmen untuk seterusnya agar yang ditampilkan malam ini bisa disaksikan banyak pihak. Kita akan usahakan tampilkan kembali di even-event yang berbeda, yang jelas kita sudah memiliki apa yang kita sebut saat ini adalah kreasi-kreasi dan usaha kawan kawan melindungi kearifan lokal di Sulbar," tandasnya.(rls)

Polman -- Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) terus bergerak dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sulbar. Hal ini sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh agar Distapan Sulbar yang juga selaku penanggungjawab masalah inflasi terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan enam kabupaten agar menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Olehnya, Kepala Distapan Sulbar Waris Bestari meninjau ketersediaan pasokan pangan di Polman, Kamis 7 September 2023. Kunjungan itu sekaligus membahas terkait persiapan pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas harga beras di Sulbar. "Rencana bulan ini beras SPHP ini kita salurkan bersama Bulog, khususnya di tiga kabupaten yang menjadi wilayah penugasan bulog Polman," ujar Waris Pada kesempatan itu, Waris juga melakukan pengecekan beras, dan menurutnya beras Bulog dijamin berkualitas. “Jadi kita bisa lihat langsung berasnya memang sangat bagus hampir tidak ada pecahannya dan kualitas kemasannya juga bagus,” ungkapnya. Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Polman Farid Nur mengatakan, Beras SPHP segera didistribusikan ke Rumah Pangan Kita (RPK) di Toko Pasar Sentral guna memudahkan akses masyarakat serta memberlakukan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi Rp10.900 per kilogram "Ini bertujuan memberikan akses pada masyarakat atas beras yang murah dan berkualitas, serta terlaksananya SPHP beras yang tepat sasaran,"pungkasnya. (rls)

Jakarta -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Pembukaan Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2023 di Hall 3-3A, ICE BSD City Tangerang, Jl. BSD Grand Boulevard No. 1 Pagedangan, Banten, Kamis 7 September 2023. Kunjungan itu sekaligus bertemu langsung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo membahas terkait pengembangan potensi pertanian Sulbar, khususnya kakao dan kopi yang merupakan komoditas unggulan di Sulawesi Barat. Melalui pertemuan itu, Sestama BNPP ini mengusulkan bibit kakao dan kopi masing masing 1.000 ha. Hal itu pun mendapat respon positif dari Mentan. Pada kesempatan itu, Prof. Zudan juga melakukan diskusi dengan Mentan terkait dukungan untuk pengolahan Kakao menjadi beberapa produk. "Diversifikasinya untuk menuju pengolahan, menjadi souvenir, coklat, minuman. Sedangkan di hilirnya teman-teman entrepreneur dan Dinas Perdagangan UMKM di enam kabupaten kolaborasi terus untuk melakukan Pemasaran," kata Zudan Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Syamsul Maarif mengatakan, saat ini 800 pohon kakao produktif di Sulbar bisa dikembangkan. Untuk meningkatkan produktivitas kakao pihaknya telah mendorong program intensifikasi penggantian tanaman tua oleh tanaman baru serta penambahan luas areal Dinas Perkebunan juga sudah membuat roadmap pembangunan perkebunan melalui rencana strategis (Renstra) Dinas Tahun 2022-2026 dengan fokus pada pengembalian Kejayaan Tanaman Kopi, Kakao dan Kelapa, dengan moto: Gerakan Sulbar Kembali Ke Tanaman Kopi dan Kakao (GS-5K). Nantinya akan menjadikan lahan perkebunan di Desa Batupanga Daala Kab. Polman difungsikan sebagai penghasil benih/bibit terintegrasi (Kopi, Kakao, Kelapa), didesain dalam bentuk nursery terintegrasi. "Khusus kakao, Disbun menyiapkan lahan di Batupanga Daala seluas 10 ha," kata Syamsul. (rls)

MAJENE -- Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi dimana saja, siapapun juga dapat melakukan tindak pidana korupsi, untuk melawan korupsi juga bisa dilakukan siapa saja dimulai dari lingkungan sekitar hingga dari diri sendiri. Begitu menjadi penekanan Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris saat mengikuti pembukaan Sosialisasi Gratifikasi dan Whistleblowing WBS terintegrasi bagi ASN dan Mahasiswa di kampus Universitas Sulawesi Barat Majene, Kamis 9 September 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar, menjadi hal penting bagi lembaga perguruan tinggi dan Pemda, sebab melalui kegiatan yang digelar dapat terbangun budaya anti korupsi. "Kita berbahagia karena berada di tengah-tengah seluruh perguruan tinggi di Sulbar, ini untuk memastikan generasi masa depan di Sulbar menjadi generasi yang mencanangkan semangat anti korupsi. Menjadi lokomotif terbangunya budaya anti korupsi di Sulbar," kata Idris. Selain Perguruan Tinggi juga menjadi penting bagi Pemerintah Daerah, dan saat ini pemerintah juga telah membentuk penyuluh anti korupsi di Wilayah Sulbar. Itu menunjukkan komitmen Pemda melakukan pencegahan korupsi. "Kita mencoba memastikan melalui penyuluhan bertugas mengingatkan kita, bagaimana institusi Pemda itu ada kesadaran terhadap anti korupsi," ucap Idris. Upaya mencegah korupsi dari hal kecil perlu menjadi kebiasaan sebab akar korupsi itu terjadi karena sering membiasakan melakukan pelanggaran-pelanggaran hal-hal kecil. Dari kegiatan sosialisasi Program Anti korupsi tersebut, diharapkan seluruh pihak baik dari dunia kampus hingga Pemerintah Daerah memahami betul potensi terjadinya korupsi. Sehingga sedapat mungkin Upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. (rls)