Mamuju-Dalam rangka perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Triwulan I Tahun 2024, diperlukan pemutahiran (update) data rumah tangga berlistrik dan data desa berlistrik Non PLN.
Beranjak dari hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Muhammad Ali Chandra mengintruksikan Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar Andi Rahmat didampingi Inspektur Ketenagalistrikan Anugrah, dan Analis Teknis Kebijakan Nur Alam, melakukan kunjungan koordinasi ke PLN UP2K Sulbar, Kamis (18/04/2024).
Kunjungan tersebut diterima langsung Manager UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin didampingi Manager UP2K Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan M. Djajadi dan Officer Perencanaan Listrik Perdesaan Fauzan. Pertemuan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam perhitungan RE dan RDB dan diharapkan tercapai kesepakatan data rumah tangga dan desa berlistrik Non PLN yang mutakhir (update).
Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat menyampaikan, jumlah rumah tangga yang digunakan merupakan data dari Disdukcapil Sulbar, sedangkan data desa yang digunakan pada perhitungan RDB mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
“Data Perhitungan RE dan RDB di provinsi selanjutnya akan sebagai bahan dalam Penetapan RE dan RDB Nasional Periode I Tahun 2024 yang dilakukan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI,” kata Andi Rahmat.
Ia menambahkan, koordinasi itu merupakan pertemuan awal, sehingga kemungkinan akan dilakukan pertemuan selanjutnya terkait RE dan RDB sampai bisa disepakati bersama dan hal-hal penting lainnya yang kiranya akan dikoordinasikan dengan PT. PLN.
”Semoga bisa menjadi kerja sama yang baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat Sulbar,” harapnya.
Sementara itu, Manager UP2K Sulbar Ruli Rizaluddin menyampaikan, update data yang dilakukan PT. PLN secara berjenjang mulai dari unit ULP yang merupakan sub-unit di bawah UP3, sampai ke data diterima UP2K.
”Dan untuk data Triwulan I sedang dalam proses dan akan selesai pekan depan, selanjutnya akan di ajukan ke Dinas ESDM Sulbar untuk disepakati bersama,” ucapnya.
Dia juga menyampaikan, kendala yang dihadapi PT. PLN Sulbar dalam rangka melistriki wilayah Sulbar, di antaranya tidak tersedia infrastruktur jalan yang digunakan untuk membawa material untuk daerah terpencil, rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar menjadi pelanggan PLN di daerah yang masih tersedia Pembangkit EBT yang pembayaran lebih murah bahkan gratis atau menunggu pembagian bantuan penyambungan listrik gratis, dan yang terakhir terkait kurangnya koordinasi pembangunan Pembangkit Listrik EBT sehingga terjadi tumpang tindih program.
Penulis : Dinas ESDM Sulbar
Editor : humassulbar
