Mamuju—Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025, Tim Penyusunan Standar Harga Satuan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Rapat Pembahasan Standar Harga Satuan Tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin , 29 April 2024

Tim Perwakilan Biro Hukum Setdaprov Sulbar hadir memimpin rapat Penyusunan Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2025.

Pada rapat tersebut dihadiri oleh Kasubid Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Muhammad Rizal, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi dan undangan lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kerangka dasar yang kuat untuk penganggaran APBD tahun depan. Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek termasuk pembaruan data, penyesuaian dengan kondisi terkini, serta strategi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yakni sistem informasi yang membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, mulai dari penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik.

SIPD memiliki kekhususan tersendiri jika dibandingkan sistem terdahulu yakni Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), seperti yang dituturkan Kasubid Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Muhammad Rizal. 

“SIPD ini lebih detail, rinci, rigid. Tidak bisa lagi dalam perencanaan, kita menuliskan paket sebagai satuan, harus lebih detail,” ujar Muhammad Rizal dalam paparannya.

Tanpa acuan yang jelas, maka sebuah kegiatan tidak dianjurkan untuk diusulkan karena dapat berpotensi menjadi temuan. Selain itu SIPD ini kendalinya ada di Kementerian Dalam Negeri, bukan lagi di masing-masing satuan kerja atau pun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 

Standar harga merupakan komponen sangat penting dalam memerinci sebuah perencanaan kegiatan atau program ke dalam SIPD. Untuk itu, diperlukan sebuah standar harga sebagai acuan bersama yang dapat dipergunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perencanaannya. 

Sementara itu, Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo sebelumnya mengatakan bahwa pertemuan kali ini sangat penting. 

“Salah satu poin utama yang dibahas adalah penyesuaian harga satuan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lokal Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang ditetapkan dalam SSH, SBU, HSPK, dan ASB mencerminkan biaya yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan” ujar Kepala BPKPD Sulbar.

Lebih lanjut Masriadi mengatakan, selain itu, rapat juga membahas upaya untuk memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berkelanjutan” ujarnya

Standar itu nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan kepala Daerah/Gubernur. Lebih lanjut, Kepala BPKPD Sulbar mengimbau masing-masing SKPD dalam perencanaan agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD terkait lainnya yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Misalnya, penetapan standar harga dalam bidang konstruksi, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menentukannya rincian satuan standard harga, yang nantinya dapat diaplikasikan oleh SKPD lain dengan butir kegiatan konstruksi.

Selain itu, rapat juga membahas upaya untuk memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.

"Dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, perencanaan penganggaran yang matang dan akurat merupakan kunci keberhasilan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat," ujar Masriadi.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen untuk mencapai hasil yang terbaik, rapat penyusunan harga satuan ini diharapkan akan memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Barat

Penulis : BPKPD

Editor : humassulbar