Mamuju – Pemprov Sulbar berhasil melakukan penurunan indeks resiko bencana di Sulbar pada tahun 2023. Berdasarkan Peta Indeks Resiko Bencana di Provinsi Sulbar yang dilansir oleh BNPB, Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Sulbar Tahun 2023 telah mengalami penurunan yang signifikan , walaupun masih masuk dalam zona merah.
Dibandingkan dengan data IRBI tahun 2022 sebesar 165, 23 dan data IRBI tahun 2023 sebesar 160, 08. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun -tahun sebelumnya yang tidak pernah mencapai 2 poin. Untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5.15 poin .
Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat Amir Maricar, mengatakan, penurunan IRBI tahun 2023 sangat siginifikan. Disampaikan, indikator intinya ada tiga komponen yaitu Hazard (Bahaya), Vulnerbiality (Kerentanan) dan Capacity (Kapasitas). Resiko bencana dalam suatu daerah melibatkan penilaian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas. "Risiko bencana akan meningkat bila tingkat bahaya dan kerentanan juga tinggi, dan bisa diturunkan bila kapasitas mitigasi bencana dari masyarakat meningkat. Bahaya (Hazard) yang tidak bisa dirubah karena kondisi geografis, tapi kerawanan bisa diturunkan. Yang jadi permasalahan di Sulbar , masih terdapat dua kabupaten yang sama sekali belum mempunyai dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan ada juga yang sudah habis masa berlakunya," kata Amir Maricar, Kamis, 28 Maret.
Lebih lanjut Amir menyampaikan, penurunan yang signifikan ini mencerminkan upaya konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur SulBar Prof Zudan Arif Fakrulloh . Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan, BPBD Sulbar Sulawesi Barat melakukan Pendampingan Penginputan Indeks Kerawanan Daerah (IKD) di tingkat Kabupaten
" Penurunan yang signifikan ini dapat tercapai juga tak lepas dari atensi Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan terhadap urusan kebencanaan, serta dukungan kepada BPBD yang cukup besar sehingga telah dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat bertahan dan beradaptasi, terhadap bencana termasuk pendampingan yang selama ini belum pernah dilakukan BPBD Prov Sulbar kepada BPBD Kabupaten," kata Amir.
Sejumlah langkah-langkah lain yang juga telah dilakukan oleh Pemprov Sulbar antara lain, penguatan infrastruktur, penyuluhan dan pelatihan, serta pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana yang telah diperbaharui dan ditingkatkan, termasuk pemasangan sirine di area rawan bencana seperti yang telah terpasang di Kompleks Kantor Gubernur SulBar.
"Dengan upaya yang terus menerus dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPBD, diharapkan penurunan IRBI ini dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang, sehingga masyarakat semakin aman dari ancaman bencana," urai Amir Maricar.
Penulis : BPBD
Editor : humassulbar
