MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar menghimbau agar masyarakat stop pembelian boros pangan dengan adanya kenaikan harga beras. Hal tersebut, disampaikan Kadis Tapang Sulbar Abdul Waris Bestari, dirinya mengajak masyarakat agar tidak boros pangan agar harga beras bisa turun "Jangan sampai ada anggapan bahwa Sulbar akan kehabisan beras, Alhamdulillah data yang kami dapatkan dari Bulog Polman menaungi Majene dan Mamasa, serta Bulog Mamuju menaungi Mateng dan Pasangkayu bahwa stok berasnya cukup untuk beberapa bulan ke depan," kata Waris, Senin 26 Februari 2024. Ia membeberkan bahwa di Bulog Polman ada kurang lebih 3.500.000 ton stok beras yang dimiliki. Sedang Bulog Mamuju 1.500.000 ton. "Ini bisa sampai bulan April atau Mei tahun 2024. Jadi jangan khawatir Sulbar kekurangan beras," bebernya. Sehingga, dia meminta agar masyarakat tidak melakukan pemborongan beras, meskipun disisi lain terjadi kenaikan harga beras diseluruh Indonesia. "Salah satu faktornya adalah kurangnya pasokan beras dalam negeri yang seharusnya panen di bulan Januari dan Februari 2024, ini mengalami pergeseran karena di akhir tahun lalu kita dihadapkan El Nino atau kekeringan," ujarnya. Makanya, panen bergeser, sehingga wilayah Sulsel dan Sulbar itu panen raya akan terjadi akhir Maret sampai dengan April tahun 2024. "Mudah-mudahan saja pasokan yang ada sekarang bisa diimbang. Jadi bisa menekan harga beras ketika terjadi panen raya," paparnya.(rls)

MAKASSAR--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan ke Biro PBJ Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat, 23 Februari 2024. Kunjungan ini dipimpin Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, bersama Tim Pengelola E-Katalog. Kunjungan bertujuan membahas implementasi katalog elektronik (E-Katalog) dalam pengadaan barang dan jasa, baik dalam konteks konstruksi maupun non-konstruksi. Dalam kunjungan ini, Biro PBJ Sulbar membahas berbagai aspek terkait penerapan katalog elektronik, termasuk pedoman pelaksanaan belanja katalog, pembentukan tim ekspos serta pola monitoring dan evaluasi. Diskusi fokus pada bagaimana katalog elektronik dapat mempercepat proses pengadaan, mengurangi birokrasi, serta memastikan keadilan dan keterbukaan dalam pemilihan vendor. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang Jasa Biro PBJ Sulsel menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan komitmen mereka untuk bekerjasama dengan pihak Biro PBJ Sulbar dalam menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan barang dan jasa di Sulbar. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Sulbar, M. Yamin Saleh mengatakan, kunjungan itu merupakan langkah penting dalam memperkuat kerja sama dengan Biro PBJ Sulsel. "Melalui penerapan katalog elektronik, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulbar," kata M. Yamin Saleh. Diharapkan melalui kerja sama Biro PBJ Sulsel, implementasi katalog elektronik ini akan membawa dampak positif bagi efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulbar. (rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar gencar melaksanakan pasar murah kepada masyarakat. Pasar murah ini bekerjasama dengan mitra Pemprov yakni Bulog Mamuju, Bulog Polman dan Pemkab Majene. Kepala Dinas Ketapang Abdul Waris Bestari mengatakan pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan bahan pokok agar tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. "Seperti harga beras yang sementara naik, kita tidak tinggal diam, salah satu upaya kita melaksanakan pasar murah," kata Waris, Senin 26 Februari 2024. Ia menambahkan pasar murah ini akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa di Pasar Baru Mamuju, serta pasar lama. Termasuk di wilayah pasar Majene. "Ini atas arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh agar kami tetap terus melaksanakan pasar murah. Ini demi menfasilitasi distribusi pangan," ungkapnya. Dia berharap gerakan pasar murah bisa memberikan dampak agar harga komoditas ini bisa stabil. "Jadi kita akan terus upayakan sesuai arahan Pj Gubernur. Sehingga bisa menurun harganya di pasaran," tandasnya. Bahan pokok yang dijual di pasar murah Pemprov Sulbar diantaranya: 1. Beras Medium Rp 53.000 / 5 Kg 2. Beras Premium Rp 66.000 / 5 Kg 3. Tepung Terigu Rp 10.000/Kg 4. Gula Pasir Rp 16.000/Kg 5. Minyak Goreng Kita Rp 14.000 per liter.(rls)

POLMAN--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat (Koperindag Sulbar), melalui Bidang Koperasi dan UKM melakukan kegiatan verifikasi kelompok usaha calon penerima bantuan bidang koperasi dan UKM tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada 22-23 Februari 2024. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh dinas. “Verifikasi ini dilakukan sebagai upaya dinas untuk memastikan apakah calon penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan,” ujar Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai. Kegiatan verifikasi dilakukan pada tiga kelompok, dimana dua kelompok usaha beralamat di Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa yaitu kelompok usaha perbengkelan Nur Auliyah Motor dan kelompok usaha Ida Salon. Sedangkan lokasi verifikasi ketiga dilakukan di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian pada kelompok usaha fotografi Faramitha. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Hisyam Said mengatakan, verifikasi itu juga untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, yakni untuk membantu kelompok yang layak dan benar-benar membutuhkan. "Kami harapkan bantuan yang diberikan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat," ujarnya. Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa masih ada satu kelompok yang dokumen administrasinya masih kurang, yakni belum adanya NPWP pribadi atau badan calon penerima bantuan. Hisyam mengimbau agar kelompok tersebut segera melengkapi dokumen yang kurang tersebut. "Kami memberikan batas waktu 14 hari kalender bagi kelompok usaha untuk melengkapi dokumen yang kurang. Jika tidak, maka kami akan mencari kelompok pengganti yang memenuhi syarat," tegasnya. (rls)

MAMUJU -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Awal Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi di sektor perkebunan kelapa dalam, Senin 26 Februari 2024. Rapat tersebut diinisiasi untuk mengidentifikasi peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan merumuskan langkah-langkah awal dalam menyusun kajian potensi investasi di sektor perkebunan kelapa dalam. Pertemuan itu dipimpin Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur dan dihadiri para Pejabat Fungsional PKPM Ahli Muda dan Staf Internal DPMPTSP Sulbar. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat DPMPTSP Sulbar. Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menyampaikan, rapat itu menjadi tonggak awal dalam mengidentifikasi dan menggali potensi investasi di sektor perkebunan kelapa dalam Sulbar. "Rapat awal ini membahas langkah-langkah strategis untuk penyusunan kajian potensi dan peluang investasi di sektor perkebunan kelapa dalam Sulbar," ujarnya. Dengan melibatkan berbagai tingkatan pejabat dan staf, pihaknya berharap dapat menyusun kajian yang komprehensif untuk mendukung pengembangan sektor ini. Para peserta rapat sepakat untuk melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi investasi dalam sektor tersebut. Proses penyusunan kajian akan melibatkan kerja sama erat antara pihak internal DPMPTSP dan pihak terkait eksternal, dengan harapan menghasilkan informasi yang dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan investasi di masa depan. (rls)

MAMUJU--Kepala UPTD Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Perkebunan (BSPMBP) Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Fadlullah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pengembangan Food Estate di Kabupaten Mamuju, Senin 26 Februari 2024, bertempat di Kodim 1418 Mamuju. Dalam hal ini, pemerintah bertujuan membuat konsep pertanian food estate atau lumbung pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pengembangan food estate pun dibangun dengan konsep pengembangan pangan terintegrasi. Rencana kerja food estate berlokasi di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju dengan luas lahan yang dibutuhkan sekitar 250 Ha. Kegiatan ini tentunya membutuhkan dukungan dari Dinas Perkebunan dalam upaya pengembangan tanaman pala seluas 20 Ha dan cengkeh seluas 10 Ha. Kepala UPTD BSPMBP Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Fadlullah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang difasilitasi dari Kodim 1418 Mamuju sebagai tindak lanjut instruksi Panglima Kodam (Pangdam) IV Hasanuddin sebagai wujud partisipasi TNI dalam mendukung Program Strategis Nasional tentang Food Estate di Kabupaten Mamuju. Dalam rakor, Muh. Fadlullah mengusulkan pembangunan fasilitas kebun dinas dengan catatan terbitnya putusan dari Kementan dan Bappenas. Adapun beberapa kondisi yang perlu dipenuhi adalah masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait (penyiapan lahan, perizinan, dll), tentang kebutuhan benih di Sulbar (kakao, kopi, kelapa), design gambar gedung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pada pertemuan tersebut juga hadir OPD provinsi dan OPD kabupaten, dinas terkait, Desk Kewilayahan bersama tim pusat (Bappenas, Kemendagri Bangda, Kementerian Teknis), serta BRI dan Bank Indonesia. (rls)

MAMUJU--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pengawasan barang beredar berlabel SNI di empat kabupaten di wilayah Sulbar pada 15-22 Februari 2024. Empat kabupaten dimaksud yaitu Pasangkayu, Mamuju Tengah, Majene dan Mamasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, pengawasan itu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa barang yang beredar di pasaran sesuai dengan standar nasional dan tidak merugikan konsumen. "Kami juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih barang yang berlabel SNI,” ujarnya. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali, menyampaikan, barang-barang yang menjadi fokus pengawasan oleh Tim Dinas Koperindag Sulbar yaitu besi baja, peralatan listrik, garam, dan susu formula. "Kami juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan konsumen tentang manfaat dan cara membedakan barang berlabel SNI dan non-SNI,” katanya. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa barang yang beredar di Pasangkayu dan Mamuju Tengah sebagian besar sudah berlabel SNI, kecuali peralatan listrik, dalam hal ini lampu yang masih ditemukan belum berlabel SNI. “Kami sudah memberikan teguran secara langsung kepada penjual agar barang yang tidak berlabel SNI yang kami temukan tidak diperjualbelikan dan dikembalikan kepada distributor,” tegas Muhammad Najib Ali. Tidak jauh berbeda dengan hasil pengawasan barang berlabel SNI di Pasangkayu dan Mamuju Tengah, Dinas Koperindag Sulbar juga menemukan masih ada beberapa merek bohlam yang tidak ber-SNI yang diperjualbelikan di toko-toko di Majene dan Mamasa. “Dari hasil pengawasan yang kami lakukan menunjukkan bahwa barang yang beredar di Majene dan Mamasa sebagian besar sudah berlabel SNI, kecuali bohlam, yang masih ditemukan beberapa merek yang belum berlabel SNI,” tambahnya. (rls)

JAKARTA --Sejumlah program unggulan yang dicetuskan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendapat apresiasi dari Tim Evaluator irjen Kemendagri. Program Pj Gubernur telah dipaparkan melalui evaluasi kinerja Pj Gubernur, oleh Kemendagri, di Jakarta, Selasa (20/02/2024). Program tersebut mencakup Program Toilet Bersih yang dilaksanakan sejak Desember 2023, program ini sebagai respon atas arahan Mendagri Tito Karnavian. Kedua Program Pekan Inovasi yang mendorong setiap eselon III pemprov Sulbar membuat inovasi. Hal ini dinilai sebagai upaya penguatan reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Sulbar. Tujuannya memperkuat pembangunan daerah berbasis riset, berdaya saing dan mandiri. Ketiga Program 1.000 beasiswa untuk jenjang S1, S2 dan S3. Menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menumbuhkan SDM yang berkualitas hingga berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu Pemprov Sulbar juga terus mengembangkan pelayanan publik melalui sinergi dengan sejumlah instansi vertikal. Bentuk upaya yang dilakukan adalah mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti Bandara Tampa Padang, Mapolresta, hingga lahan untuk Rumah Sakit Jiwa. Program lain adalah mendukung percepatan infrastruktur seperti jalan Mambi-Malabo dan Tabone Nosu. Termasuk pembangunan BTS di sejumlah area blank spot. Berikutnya meningkatkan pelayanan Pelabuhan Tanjung Silopo dengan memfasilitasi Pelayaran Internasional dari Sulbar ke Polman bagi masyarakat, khususnya Pekerja Mingran Indonesia. Selain itu pada bidang kesehatan, Pemprov Sulbar juga menghadirkan Cath Lab Kateterisasi Jantung dan ESWL untuk penanganan penyakit batu ginjal dan beberapa program lain di sektor pendidikan, kelautan dan perikanan. Prof Zudan mengatakan, dari sejumlah program yang dilaksanakan adalah bentuk keseriusan OPD Pemprov Sulbar dalam menindaklanjuti setiap arahan dan prioritas Presiden RI Joko Widodo, yakni penanganan kemiskinan, anak tidak sekolah, stunting dan inflasi yang masih menjadi fokus bersama. "Saya harap apa yang sudah kita kerjakan, terus kita kembangkan, caranya, OPD harus cepat merespon setiap isu, bekerja lebih inovatif, sehingga masyarakat bisa sejahtera, bisa bahagia," tutup Zudan. (Rls)

MAMUJU - Dalam upaya menjaga dan meningkatkan iklim investasi di Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar melakukan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Sulbar menghadirkan kajian potensi dan peluang investasi sektor pariwisata. Hasil kajian potensi dan peluang investasi di sektor pariwisata di Sulbar diserahkan DPMPTSP Sulbar melalui Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya Satriawan Hasan Sulur, didampingi Pejabat Fungsional Ahli Muda Tri Murni Tenri dan Akzan kepada Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Darmawati. Hasil kajian potensi dan peluang investasi tersebut diserahkan dalam sebuah pertemuan di Ruang Kerja Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Senin 26 Februari 2024. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Darmawati mengapresiasi langkah yang diambil DPMPTSP Sulbar dalam mengkaji potensi investasi khususnya di sektor pariwisata. Ia menyatakan langka yang ditempuh DPMPTSP itu menjadi penguat pengembangan wisata Sulbar melalui investasi yang baik. “Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata," ucap Darmawati. Sementara, Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menyampaikan, kolaborasi itu membuka pintu peluang baru bagi investasi di sektor pariwisata Sulbar. "Semoga ini menjadi langkah awal untuk lebih banyak investasi yang dapat menggerakkan roda ekonomi daerah," harap Satriawan. Ia menambahkan, sesuai petunjuk Kepala DPMPTSP Sulbar, kolaborasi bersama OPD akan terus dilakukan untuk menghadirkan data-data peluang investasi di berbagai sektor yang ada. Kolaborasi antara DPMPTSP Sulbar dengan Dinas Pariwisata Sulbar diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi pengembangan sektor pariwisata serta membuka pintu investasi baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (rls)

MAMUJU - Program Senin Ceria (Cerita ASN) Lingkup Biro Umum Setda Sulbar rutin dilaksanakan. Langkah ini dilakukan agar seluruh jajaran Biro Umum bisa memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam bekerja. Apalagi, setiap Senin dilaksanakan Apel Pagi Lingkup Pemprov Sulbar yang dipimpin langsung Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris. "Kita menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di 12 poin dan ada beberapa terkait di Biro Umum," kata Kepala Biro Umum Setda Sulbar, Anshar Malle, Senin 26 Februari 2024. Disampaikan, usai menerima arahan dari Pj.Gubernur Sulbar, dirinya langsung memerintahkan jajarannya sesuai tupoksinya untuk langsung bertindak. "Langsung saya arahkan ke bagian terkait untuk segera melaksanakan yang menjadi atensi pimpinan. Artinya Senin Ceria juga menjadi wadah merespon cepat yang menjadi arahan pimpinan ke jajaran kami," ujarnya. Apalagi, gedung utama Kantor Gubernur Sulbar dalam waktu dekat akan difungsikan dan langkah Biro Umum mulai besok melakukan pembersihan di area gedung tersebut. Terkait wacana role model perkantoran modern pada gedung utama Kantor Gubernur Sulbar, Anshar Malle menyatakan, pihaknya senantiasa mendukung penuh program dan arahan Pimpinan Pemprov Sulbar. (rls)