JAKARTA - Pemprov Sulawesi Barat meraih predikat informatif dengan peringkat 13 dari 22 provinsi yang berhasil raih predikat. Capaian keterbukaan informatif ini diraih oleh Sulbar setelah tahun 2023 tak berhasil mencapai predikat informatif. Namun, pada tahun ini, dibawah arahan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin, kualifikasi informatif kembali diraih Sulbar dengan nilai peningkatan pesat dari tahun sebelumnya, termasuk tertinggi di pulau Sulawesi. "Kinerja tertinggi dalam pengelolaan informasi publik. Prestasi yg super luar biasa kawan kawan Kominfo" puji Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Rabu (18/12/2024). Bahkan kata Dirjen Kemendagri tersebut dinas Kominfo rajin aktif melakukan kordinasi dan sangat serius melakukan asistensi. Penghargaan predikat tersebut diberikan oleh Komisi Informasi kepada kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula yang mewakili Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mendapatkan penghargaan di di Movenpick Hotel Jakarta, Selasa 17 Desember 2024 malam. "Jadi dalam catatan perjalanan penilaian Indeks Ketebukan Informasi Publik, Pemprov Sulbar telah dua kali meraih Predikat Informatif yaitu pada tahun 2022 dan tahun ini," kata Mustari. Sedangkan, selebihnya adalah tidak Informatif dan menuju informatif yang pernah diraih Pemprov Sulbar. "Dari 38 Pemerintah Provinsi yang dinilai, 22 Pemprov yang masuk kualifikasi informatif. Sementara Pemprov Sulbar berada pada peringkat 13 dari 22 Provinsi yang informatif dengan nilai 96.60," ungkapnya. Sementara itu, tantangan terberat kedepan adalah mempertahankan predikat ini, karena berkaca pada pengalaman tahin 2022 Sulbar meraih kualifikasi Informatif, Namun di tahun 2023 menurun drastis menjadi tidak informatif. "Alhamdulllah tahun ini kembali informatif. Ini berkat kerjasama semua pihak, makanya kita berterima kasih kepada semua Pihak yang telah bekerja sama sehingga predikat ini dicapai terutama," ucapnya. Bahkan, lanjut Mustari kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di OPD khusunya yang menjadi lokus monev yang ikut andil atas capaian ini. "Keberhasilan meraih predikat informatif tidak lepas dari arahan dan bimbingan Bapak Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin serta fasilitasi dan pendampingan dari pihak Puspen…

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri upacara penutupan pendidikan pembentukan bintara Polri Tahun Anggaran 2024 di SPN Mekkatta Polda Sulbar, Rabu (18/12/24). Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Kapolda Sulbar) Irjen Pol Adang Ginanjar memimpin langsung upacara penutupan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Anggaran 2024. Upacara penutupan ini dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sulbar, Kepala SPN Polda Sulbar, para Kapolres di jajaran Polda Sulbar, serta orang tua dan keluarga para Bintara Remaja. "Saya atas nama Pemprov dan masyarakat Sulbar ucapkan terimakasih kepasa Kapolda serta jajaran yang hari ini membentuk bintara baru Polri," kata Bahtiar. Ia menambahkan ini tentu menambah jumlah personil Kepolisian di Sulbar kedepan. "Syaratnya membangun Sulbar itu ada pada keamanan dan tertib hukum, makanya kebutuhan personil kepolisian menjadi sangat prioritas," tambahnya. Bahtiar berharap kedepan masih banyak lagi bintara direkrut anak-anak Sulbar, karena investasi itu bisa jalan kalau daerah aman. "Kita sangat membutuhkan keberadaan Polri dan keluarga serta orang tua dijaga ini, karena tidak semua orang punya kesempatan masuk Polri," ujarnya. Sedangkan, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Kapolda Sulbar) Irjen Pol Adang Ginanjar menyampaikan sebanyak 242 bintara remaja baru mengikuti pendidikan selama 5 bulan. "Bintara remaja ini akan bertugas di enam kabupaten di Sulbar. Para Bintara Remaja ini akan melanjutkan pengabdian mereka kepada masyarakat dan bangsa sebagai anggota Polri," ucapnya. Irjen Pol Adang Ginanjar juga berharapkan kedepan semakin banyak anak-anak Sulbar bergabung di Kepolisian. "Kalian adalah generasi penerus Polri yang harus senantiasa menjaga nama baik Polri dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati," tegas Irjen Pol Adang Ginanjar. Kapolda Sulbar juga mengingatkan para Bintara Remaja untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran fisik, serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Ia berharap mereka dapat menjadi Bintara Polri yang berprestasi dan membanggakan institusi Polri. Suasana haru menyelimuti upacara penutupan Diktukba Polri Tahun Anggaran 2024 ini. Para orang tua siswa yang…

Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Asran Masdy, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan integrasi penggarapan program dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bersama mitra kerja. Acara ini diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Sulbar di Rangas Beach, Mamuju, Selasa 17 Desember 2024. Kegiatan bertajuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) ini berfokus pada intervensi bagi keluarga berisiko stunting miskin, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Dalam diskusi panel, Asran Masdy memberikan pemaparan tentang pentingnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai langkah dasar untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. "PHBS bukan sekadar kampanye, melainkan solusi nyata dalam mendukung pencegahan stunting. Kebiasaan sehat di rumah tangga seperti konsumsi gizi seimbang, kebersihan lingkungan, dan akses layanan kesehatan yang memadai dapat memberikan dampak signifikan pada tumbuh kembang anak," tegasnya. Acara ini juga melibatkan berbagai narasumber dari lintas sektor, termasuk Dinas Sosial, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Materi yang dibahas meliputi strategi intervensi gizi, peran KB, dan penyediaan pangan bergizi untuk keluarga berisiko stunting. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan semakin banyak keluarga di Sulbar yang mendapatkan pendampingan dan edukasi untuk mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari stunting. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Sebagai bagian dari langkah menuju transformasi digital kesehatan, Poliklinik Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) memulai proses implementasi Rekam Medis Elektronik (RME). Peresmian ini diawali dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) RME yang digelar pada Selasa, 17 Desember 2024. Bertempat di Poliklinik Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan ini menghadirkan Tim Data Dinas Kesehatan Sulbar sebagai pendamping dan diikuti oleh seluruh jajaran tenaga kesehatan di Poliklinik Kantor Gubernur Sulbar, termasuk dokter, perawat, bidan, petugas laboratorium, apoteker, hingga staf rekam medis. Transformasi Digital untuk Layanan Kesehatan Berkualitas Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, khususnya melalui digitalisasi rekam medis. “RME bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi sebuah kebutuhan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Dengan RME, seluruh data kesehatan pasien dapat diakses secara cepat dan aman, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pelayanan medis,” ujar Asran Masdy. Dia juga menegaskan, implementasi RME di Poliklinik Kantor Gubernur Sulbar menjadi langkah awal yang strategis untuk menghadirkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi di seluruh fasilitas kesehatan Sulbar. “Ini adalah tonggak penting dalam upaya kami membangun ekosistem layanan kesehatan yang modern dan berorientasi pada pasien,” tegasnya. Ia menambahkan, transformasi digital tersebut akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi tenaga kesehatan tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama. Komitmen Menuju Digitalisasi Kesehatan Dinas Kesehatan Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi penerapan teknologi di sektor kesehatan, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Harapannya, Poliklinik Kantor Gubernur Sulbar dapat menjadi contoh bagi fasilitas kesehatan lainnya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang unggul. Dengan implementasi RME, Poliklinik Kantor Gubernur Sulbar siap membuka babak baru pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Pendapat Gubernur atas penjelasan Panja Ranperda Perubahan Ketiga Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Sulbar. Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 ini sebagai tindak lanjut atas rencana pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkup Pemprov Sulbar. Gagasan ini lahir dari pemikiran PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin yang menginginkan sektor perikanan dapat lebih fokus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi DPRD Sulbar telah merespon pembentukan Dinas Peternakan, "Sejak awal saya ingin mendorong terbentuknya Dinas peternakan, sehingga saya apresiasi Dan ketika ini menjadi perbada insiatif DPRD Sulbar. ini pencapaian luar biasa," ucap Bahtiar. Kata Bahtiar, dengan berdirinya Dinas Peternakan ini maka OPD Dinas Tanam Pangan Hortikultura akan lebih fokus. Sementara Dinas Peternakan fokus meningkatkan produksi ternak di Sulbar. Hal ini penting untuk mempersiapkan Sulbar sebagai daerah yang siap swasembada pangan sesuai prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Saya yakin Sulbar bisa menjalankan prioritas presiden, yakni Swasembada pangan baik pangan tumbuhan dan hewan. Pastikan lembaga yang dibentuk ini memberi dampak untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. Rapat Paripurna Pendapat Gubernur dilanjutkan dengan Pemandangan Fraksi DPRD Sulbar terkait Ranperda ini. Secara umum seluruh fraksi sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan perubahan susunan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar. Jubir Fraksi Golkar Khalil Gibran menyampaikan, sektor peternakan memiliki peran penting dengan melihat geografis Sulbar sebagai penyangga IKN. Senada Fraksi Nasdem Abd. Rahim menilai terbentuknya Dinas peternakan merupakan pemikiran yang lebih memiliki perspektif kedepan. "Diharapkan perda ini bisa menjawab agenda besar pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan," ungkap Rahim. (Rls)

MAMUJU -- DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna membahas pemaparan Panitia Kerja Ranperda Perubahan Ketiga Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Sulbar, di DPRD Sulbar, Selasa 17 Desember 2024. Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 ini sebagai tindak lanjut atas rencana pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkup Pemprov Sulbar. Gagasan ini lahir dari pemikiran PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin yang menginginkan sektor perikanan dapat lebih fokus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya, didampingi Siti Suraidah Suhardi dan Asisten I Pemprov Sulbar Muh. Jaun. Rapat diawali dengan menyampaikan struktur Panitia Kerja Ranperda Perubahan Ketiga Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Sulbar. Telah disepakati Syamsul Samad sebagai Ketua Panja, Mulyadi Bintaha (Wakil) dan Zulfakri Sultan (Sekretaris). Panja DPRD Sulbar Muliadi Bintaha mengatakan, Perubahan perangkat daerah bertujuan untuk melahirkan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional profesional tepat fungsi dan terukur. Selain itu menjadi misi dalam upaya memberikan pelayanan publik yang efisiensi dan efektif. "Penataan kelembagaan daerah menjadi langkah konfkret mendukung visi Gubernur dengan tujuan efektivitas dan efisien, pemukusan sektor peternakan dan kesehatan hewan," kata Muliadi. Lanjut Muliadi, mendukung rencana pembentukan Dinas Peternakan, sebab ini sektor ini berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berperan dalam menggerakkan roda perekonomian Sulbar. (Rls)

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar, Zulherizal, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 17 Desember 2024. Bahtiar menyampaikan, pelantikan ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat hubungan antara Kementerian Lembaga dan Pemda di Sulbar. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menjelaskan Pemprov merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga Gubernur selain sebagai kepala daerah juga menjadi wakilnya presiden di daerah, begitupun kehadiran perwakilan kementerian lembaga di provinsi Sulbar. Bahtiar mengharapkan Pemprov dan Kementerian Lembaga solid untuk menata hubungan kelembagaan sampai ke tingkat kabupaten. Sebab menurut Bahtiar hubungan kelembagaan sampai ke kabupaten masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan kekuasaan berjalan sendiri sendiri sehingga upaya menciptakan pembangunan daerah menjadi lambat. "Jabatan gubernur tak memiliki alat untuk menegakkan aturan sampai ke kabupaten. Untuk itu melalui kolaborasi forkopimda bersama sama pemerintah provinsi untuk mengurus segala kepentingan di kabupaten. Inilah menjadi bahan kita untuk kedepan, Perkuat hubungan ini, kita solid untuk bekerjasama membangun daerah," ungkapnya. Diakhir sambutannya, Bahtiar kembali menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mengenai swasembada pangan, serta pentingnya mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secepat-cepatnya. (Rls)

Mamuju -- Ketua Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan hasil seleksi KI Sulbar ke Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Senin (16/12/1/2024) Ketua Timsel Rahmat Idrus, mengatakan dengan diserahkannya hasil seleksi, maka tugas Timsel selesai, untuk selanjutnya menjadi kewenangan PJ Gubernur untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya di DPRD Sulbar, yaitu uji kelayakan Rahmat mengatakan, kewenangan Timsel sendiri telah melakukan tahapan demi tahapan dalam proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes potensi atau tertulis secara CAT, tes psikologi, tes wawancara hingga tanggapan masyarakat. "Selama tahapan ini kami sudah berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi," kata Rahmat.. Berdasarkan regulasi itu juga, Timsel berwenang menyodorkan 15 orang nama diserahkan ke PJ Gubernur untuk lanjut ke tahap berikutnya. Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulbar Mustari Mula menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak sehingga proses seleksi berjalan lancar. "Segala kerendahan hati saya atas nama Pemerintah maupun sebagai pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama mensukseskan Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2024- 2028 khususnya kepada para anggota Tim Seleksi, Tim Sekretariat Pansel, pihak Event Organizer (E0), lembaga penyelenggara Ujian CAT dan Psikotest, media massa serta seluruh peserta calon komisioner Komisi Infomasi Provinsi Sulbar 2024-2028. Semoga hasil kerja Timsel mendapat berkah dari Allah SWT dan diterima khalayak serta melahirkan komisioner yang profesional dan terpercaya," tandasnya. (Rls)

Mamuju – Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pembangunan sarana dan prasarana Pusat Data dan Informasi Operasional (Pusdalops) Daerah Paket 5 di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung Senin 16 Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Monev Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI). Tim Monev yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan Inspektorat, Biro Umum, Biro Perencanaan BNPB RI, Bappenas, serta tenaga ahli yang terlibat dalam proyek tersebut. Kehadiran tim ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagai informasi, pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops di Sulbar berlokasi di Belakang Kantor BPBD Sulbar. Monev ini diterima oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulbar, Inaldy L.S Si'lang. Dalam kesempatan itu, Ia memberikan penjelasan terkait perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Pusdalops. Inaldy L.S Si'lang menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan Gedung Pusdalops yang representatif, efektif dan efisien. Pembangunan Pusdalops Daerah Paket 5 merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana yang lebih efisien. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyambut baik kegiatan monev pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pusdalops yang dilakukan oleh BNPB. "Kedatangan Tim Monev dari BNPB. Pembangunan Pusdalops ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Sulbar," kata Yasir Fattah. Menurutnya, pembangunan Pusdalops yang didanai melalui Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP) tersebut akan sangat membantu BPBD Sulbar dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana. "Dengan adanya Pusdalops yang memadai, kemampuan daerah dalam menghadapi bencana dapat meningkat, serta respons terhadap bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat," ujarnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU --Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda Sulbar melakukan peninjauan harga kebutuhan pokok di sejumlah titik di Mamuju, Senin (16/12/2024). Titik pertama operasi pasar di Pasar Lama Mamuju, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri turut hadir menyampaikan, pemantauan diperlukan untuk mengecek perkembangan harga dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan warga. Hal ini penting dilakukan, apalagi memasuki Natal dan Tahun Baru. "Saya diundang untuk memantau, ini penting mengingat akan memasuki natal tahun baru, dan tugas saya menginformasikan ke gubernur mengenai komoditi yang banyak dibeli masyarakat," ungkapnya. Tugas BPS menginformasikan ke Gubernur komoditi yang banyak dibeli, khususnya yang harganya tinggi dan inilah yang dipantau," kata Tina. Adapun harga komoditi yang mengalami kenaikan berdasarkan survei BPS adalah Ikan layang, cabai, tomat. Tina menyarankan, pentingnya pelaporan data perkembangan harga setiap saat dilaporkan kepada PJ Gubernur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan kedepan. Tina mengatakan, Pihaknya siap berkolaborasi dan memberikan pendampingan kepada dinas Pemda untuk melakukan analisis terkait perkembangan harga komoditi. (Rls)